1 / 10

J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)

PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT KOTA (….KURANG TERDIDIKNYA WARGA NGR SCR POLITIK, MENYEBABKAN MRK CENDERUNG PASIF, MDH DIMOBILISASI, TAK BISA IKUT MEMPENGARUHI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN….). J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta). MAKNA DEMOKRASI.

tommy
Download Presentation

J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT KOTA(….KURANG TERDIDIKNYA WARGA NGR SCR POLITIK, MENYEBABKAN MRK CENDERUNG PASIF, MDH DIMOBILISASI, TAK BISA IKUT MEMPENGARUHI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN….) J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)

  2. MAKNA DEMOKRASI RAKYAT BERDAULAT SEHARI 24 JAM. DEMOKRASI MODEREN-DEMOKRASI PERWAKILAN. RUANG PUBLIK ADALAH DOMAIN BG MASYARAKAT UTK ANGKAT ISYU-ISYU STRATEGIS OPINI PUBLIK SBG KEKUATAN TANDING

  3. PENDIDIKAN = MENANAMKAN NILAI MELURUSKAN MAKNA POLITIK. PEDIDIKAN POLITIK HRS MENJADI BAGIAN DR PENDIDIKAN PADA UMUMNYA. RAKYAT HARUS AKTIF BERPARTISIPASI. KEMAMPUAN MEMILIH AGENDA PRIORITAS

  4. MAKNA OTONOMI DAERAH MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EEKTIFITAS PEMERINTAHAN NASIONAL (DEKONSENTRASI) AKTUALISASI REPRESENTASI KEPENTINGAN LOKAL (DEVOLUSI)

  5. TUJUAN PEMILUKADA 1. MEMPERDALAM PROSES DEMOKRASI (DEEPENING DEMOCRACY) DI INDONESIA.2. MENDEKATKAN HUBUNGAN PEMIMPIN DAN RAKYAT.3. MENINGKATKAN DAYA SAING SESUAI DENGAN KEUNGGULAN MASING-MASING DAERAH

  6. KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH: • HILANG ATAU BERKURANGNYA HAMBATAN-HAMBATAN ADMINISTRATIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, • PEMDA AKUNTABEL TERHADAP WARGANYA, • PEMDA SEMAKIN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN-KEBUTUHAN WARGA MASYARAKAT, PELAYANAN MASYARAKAT AKAN SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN. • KUALITAS PELAYANAN UMUM AKAN SEMAKIN MENINGKAT.

  7. LANJUT: • BERBAGAI KLMP DLM MASYARAKAT MERASA LBH TERWAKILI KEPENTINGANNYA. • KELOMPOKMASYARAKAT DAPAT BERPARTISIPASI SCR PENUH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DAERAH. • KEMAMPUAN MASYARAKATMENGARTIKULASIKAN KEPENTINGANNYA SEMAKIN MENINGKAT. • HAK-HAK KEPEMILIKAN DAERAH (LOKAL) SEMAKIN DIAKUI DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA. • AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LOKAL LEBIH DIKENDALIKAN DAN DIMANFAATKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.

  8. PERMASALAHAN POLITISASI BIROKRASI POLITIK UANG YG SISTEMIK GEJALA POLITISASI DAN/ATAU POLITIK UANG PENYELENGGARA PEMILUKADA (PPK, PPS). PARPOL TIDAK MELAKUKAN PERAN DAN FUNGSI SEBAGAIMANAMESTINYA

  9. AGENDA MENDESAK REVISI UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PENYEMPURNAAN REGULASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH REFORMASI PARTAI POLITIK TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI DAN DANA KAMPANYE

  10. PENUTUP TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA SEMUA

More Related