1 / 41

PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air

PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395626 Fax. 021-7243633. PKPD-PU Tah un 2008 Bidang Sumber Daya Air.

tory
Download Presentation

PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395626 Fax. 021-7243633

  2. PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air • Tahun 2008, penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) untuk Sub Bidang Sumber Daya Air akan dilaksanakan untuk 2 kategori, yaitu : 1. kategori Pengelolaan Irigasi/Rawa, dan 2. kategori Pengelolaan Sungai. • Penilaian kedua kategori, yaitu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai perundangan yang berlaku (UU 7/2004; PP 20/2006; Permen PU 390/PRT/M/2007; Permen PU 11a/PRT/M/2006)

  3. PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air( lanjutan ) • Untuk kategori pengelolaan irigasi/rawa, dibagi • 2 sub kategori, yaitu : • 1. Sub Kategori Pengelolaan Irigasi/Rawa kewenangan • provinsi; dibagi menjadi 2 kelas : • a. Kelas A (Total luas DI & DR > 10.000 Ha). • b. Kelas B (Total luas DI & DR <= 10.000 Ha). • 2. Sub Kategori Pengelolaan Irigasi/Rawa kewenangan • kabupaten/kota; dimana dibagi menjadi 2 kelas : • a. Kelas A (Total luas DI & DR > 10.000 Ha). • b. Kelas B (Total luas DI & DR <= 10.000 Ha). • Untuk kategori pengelolaan sungai, hanya untuk sub kategori provinsi • Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di web site http://sda.pu.go.id/

  4. TATA CARA PENILAIAN • Setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengusulkan daerahnya untuk mengikuti kegiatan PKPD-PU sub bidang Sumber Daya Air. • Mengisi LAMPIRAN USULAN (F-02 & F-03), dilengkapi copy dokumen yang berkaitan dengan pengusulan dimaksud. Bila memungkinkan disertai FOTO, REKAMAN VIDEO. • Pengiriman pengusulan dilakukan secara resmi, dan dialamatkan melalui :

  5. TATA CARA PENILAIAN (lanjutan) SEKERTARIAT TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM (PKPD-PU) 2008 Jalan Pattimura No.20 – Gedung Blok B 1c (Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya) Lantai 3 Telepon (021) 7279-6461, Faximile (021) 7251668 Jakarta Selatan 12110, E-mail pkpd_pu@pu.go.id

  6. TATA CARA PENILAIAN (lanjutan) SEKERTARIAT TIM PKPD-PU, Tahun 2008, SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jalan Pattimura No.20 kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Gedung Direktorat Bina Program SDA) Lantai 2 Telepon (021) 739-4911, Faximile (021) 739-4911 Jakarta Selatan 12110, E-mail ekasda@gmail.com atau ekasda@yahoo.com

  7. TATA CARA PENILAIAN (lanjutan) • Pemerintah Provinsi (Dinas PU/Kimpraswil Provinsi) dapat memberikan • penilaian kepada kabupaten yang ada di wilayahnya sebagai masukkan; • selanjutnya secara resmi dapat dikirim kepada : • SEKERTARIAT TIM PENILAI KINERJA • PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM (PKPD-PU) 2008, • SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR • Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk kandidat 10 besar, akan • dilakukan pengecekan ke lapangan; dengan melibatkan BBWS/BWS • sesuai dengan wilayah kerjanya. • Tim Penilai kegiatan PKPD-PU sub bidang Sumber Daya Air • yaitu : Tim Penilai Teknis Sub Bidang Sumber Daya Air • (sesuai SK Dirjen SDA No. 139/KPTS/D/2008) Tanggal 8 Mei 2008

  8. A. KOMPONEN PENILAIAN KATEGORI PENGELOLAAN IRIGASI/RAWA: Meliputi : I. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: 1. Peraturan/Kelembagaan 2. Manajemen Pembangunan 3. Peran Masyarakat II. Aspek Fisik, terdiri dari: 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa 5. Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa

  9. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: • Peraturan/Kelembagaan, • Penilaian atas Peraturan/Kelembagaan meliputi: • 1.1. Produk hukum/peraturan perundangan yang telah dihasilkan • (misal Perda tentang Irigasi, SK Bupati tentang Lembaga • Pengelola Irigasi), Bentuk Lembaga/Organisasi (Dinas atau Sub • Dinas), • 1.2. Sumber Daya Manusia yang mendukung (kesesuaian jumlah • maupun bidangnya), • 1.3. Sumber Daya Manusia yang mendukung (beritahukan • jml/kualifikasi SDM di lembaga/organisasi yang menangani • pengelolaan irigasi),

  10. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: (lanjutan) • 2. Manajemen Pembangunan • Penilaian atas Manajemen Pembangunan meliputi: • 2.1. Perencanaan • a. Adanya RTRW/RPJM/RENSTRA DAERAH, • b. Perencanaan Sistem Pengelolaan Irigasi (adanya rencana • pengelolaan irigasi per daerah irigasi periode 5 tahun / • 1 tahun). • 2.2. Pelaksanaan • a. Tersedianya Pedoman Penglolaan Irigasi • b. Tersedianya Peralatan Pengelolaan Irigasi • 2.3. Pengendalian • a. Tersedianya laporan pengendalian mutu, waktu dan biaya • b. Keberadaan supervisi dengan baik • c. Pertemuan koordinasi antar instansi dilakukan secara • periodik

  11. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: (lanjutan) • 3. Peran Masyarakat • Penilaian atas Peran Masyarakat meliputi: • 3.1. Ketersediaan Kotak Pos Pengaduan • 3.2. Keberadaan Website berisi Perencanaan, • Pemrograman, Pelaksanaan, Pengendalian • 3.3. Penyelenggaraan acara Pertemuan dengan • Masyarakat.

  12. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: (lanjutan) • 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa • 4.1. Jenis Pekerjaan • Kegiatan DAK untuk rehabilitasi sistem irigasi dilakukan • antara lain : • a. Bendungan/Waduk/resevoir/embung/situ dan tampungan • air lainnya untuk keperluan air irigasi. • b. Bangunan utama (bendung/intake, dll) • c. Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, • pembuang/drainase, suplesi, dll) • d. Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, • pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, • jembatan & jalan inspeksi, got, dll)

  13. Aspek Non-Fisik, terdiri dari :(lanjutan) • 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa • 4.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan • Metode Pelaksanaan Kegiatan DAK dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola. Baik akan diberikan jika kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik, serta melibatkan masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material setempat.

  14. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa • 4.3. Penyusunan Prioritas. • Penyusunan prioritas adalah penyusunan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan melalui penyaringan yang harus memenuhi kriteria dari beberapa parameter. • Salah satu parameter utama ádalah • a. apabila tingkat layanan (Q layan) < 60 % (Q desain awal)/debit • kebutuhan, atau • b. apabila Q layanan < Q desían awal/kebutuhan. • Disamping hal tersebut beberapa parameter lain yang menjadi • pertimbangan dalam menentukan suatu jaringan irigasi atau tidak untuk direhabilitasi adalah (i). Kondisi kerusakan jaringan, (ii).Luasan lahan fungsional.

  15. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa • 4.4. Rencana Kegiatan (RK) • Rencana Kegiatan yang baik disusun dari hasil penyusunan • prioritas, dengan melihat ketersediaan dana baik DAK maupun • dana dari Pemerintah Daerah. Rencana Kegiatan ini menyajikan • informasi antara lain: • a. Nama program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, • b. Nama dan lokasi Daerah Irigasi (Nama, DI/desa/kecamatan/ • kabupaten/Kota), • c. Luasan jaringan irigasi fungsional (Ha) • d. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping.

  16. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4. Pelaksanaan DAK Irigasi dan Rawa • 4.5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan sesuai sesuai dengan petunjuk teknis Pemanfaatan DAK bidang infrastruktur yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum. • Pelaporan dilakukan secara triwulan dan laporan semester. • Evaluasi/Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria. Keempat kriteria tersebut adalah: • a. Kedisiplinan pengirim laporan triwulanan oleh Kabupaten/Kota; • b. Kelengkapan pengisian form-form berdasarkan aspek-aspek pemantauan teknis; • c. Progres pelaksanaan fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran; • d. Kesesuaian program antara rencana dan realisasi.

  17. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa • 5.1. Rencana Kerja • Rencana Kerja yang baik disusun dari hasil penyusunan prioritas, • dengan melihat kebutuhan OP Irigasi dan Rawa pada daerah irigasi • dan rawa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. • Rencana Kerja menyajikan informasi antara lain: • 1. Nama program kegiatan OP jaringan irigasi/rawa, • 2. Nama dan lokasi daerah irigasi/rawa • (Nama DI/desa/kecamatan/kabupaten/kota) • 3. Luasan jaringan irigasi fungsional (Ha) • 4. Perhitungan AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata OP) irigasi/rawa • yang bersumber dari APBD.

  18. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa • 5.2. Pelaksanaan Fisik • Apakah Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi • teknis yang diisyaratkan.

  19. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa • 5.3. Pengawasan Teknik/Pengendalian. • Dalam melaksanakan kegiatan OP irigasi dilakukan pengawasan teknik/pengendalian yang meliputi : • (i) Menyusun metoda dan melaksanakan pengendalian dan • pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara rutin dan • berkala, • (ii) Menunjuk petugas pelaksana yang bertanggung jawab • terhadap terselenggaranya OP irigasi/rawa.

  20. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5.Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa • 5.4. Pemantauan, Eavaluasi dan Pelaporan. • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan sesuai • dengan petunjuk teknis OP Irigasi dengan mengacu • pada : • 1. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman • Pengembangan & pengelolaan Irigasi Partisipatif. • 2. Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang • Pedoman OP Jaringan Irigasi. • 3. Permen PU No. 03/PRT/M/2008 tentang • Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum • Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui • Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  21. B. KOMPONEN PENILAIAN KATEGORI PENGELOLAAN SUNGAI: Meliputi : I. Aspek Non-Fisik, terdiri dari: 1. Peraturan Perundangan 2. Manajemen Pembangunan 3. Peran Masyarakat II. Aspek Fisik, terdiri dari: 4. Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir 5. Pelaksanaan OP Sungai

  22. Aspek Non-Fisik, terdiri dari : • Peraturan/Kelembagaan, • Penilaian atas Peraturan/Kelembagaan meliputi : • 1.1. Produk hukum/peraturan perundangan yang telah dihasilkan (misal Perda • tentang Sungai, SK Bupati tentang Lembaga Pengelola Sungai), Bentuk • Lembaga/Organisasi (Dinas atau Sub Dinas), • 1.2. Sumber Daya Manusia yang mendukung (kesesuaian jumlah maupun • bidangnya), • 1.3. Sumber Daya Manusia yang mendukung (beritahukan jml/kualifikasi SDM • di lembaga/organisasi yang menangani pengelolaan sungai),

  23. Aspek Non-Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 2. Manajemen Pembangunan • Penilaian atas Manajemen Pembangunan meliputi: • 2.1. Perencanaan • a. Adanya RTRW/RPJM/RENSTRA DAERAH, • b. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sungai (adanya rencana • pengelolaan Sungai periode 5 tahun/1 tahun). • 2.2. Pelaksanaan • a. Tersedianya Pedoman Pengelolaan Sungai • b. Tersedianya Peralatan Pengelolaan Sungai • 2.3. Pengendalian • a. Tersedianya laporan pengendalian mutu, waktu dan biaya • b. Keberadaan supervisi dengan baik • c. Pertemuan koordinasi antar instansi dilakukan secara • periodik

  24. Aspek Non-Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 3. Peran Masyarakat • Penilaian atas Peran Masyarakat meliputi: • 3.1. Ketersediaan Kotak Pos Pengaduan • 3.2. Keberadaan Website berisi Perencanaan, • Pemrograman, Pelaksanaan, Pengendalian • 3.3. Penyelenggaraan acara Pertemuan dengan • Masyarakat. • 3.4. Penyelenggaraan GNKPA (Gerakan Nasional • Kemitraan Penyelamatan Air)

  25. Aspek Fisik, terdiri dari : • 4. Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir • 4.1. Jenis Pekerjaan • Kegiatan rehabilitasi pengendali Banjir dilakukan antara • lain : • a. Perkuatan Tebing Sungai, Tanggul, • b. Rehabilitasi krib, groundsill, cekdam dll

  26. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4. Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir • 4.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan • Metode Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola. Nilai baik akan diberikan jika kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik, serta melibatkan masyarakat setempat dan memanfaatkan bahan/material setempat.

  27. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4. Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir • 4.3. Penyusunan Prioritas. • Penyusunan prioritas adalah penyusunan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan melalui tahapan penyaringan yang harus memenuhi kriteria dari beberapa parameter. Salah satu parameter utama ádalah luas daerah yang dapat dilindungi dari bencana banjir; jumlah jiwa yang dapat terlindungi dari bencana banjir; serta nilai ekonomis sarana dan prasarana lainnya yang dapat dilindungi dari bencana banjir.

  28. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4.Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir • 4.4. Rencana Kegiatan (RK) • Rencana Kegiatan yang baik disusun dari hasil penyusunan • prioritas, dengan melihat ketersediaan dana dari Pemerintah • Daerah (APBD). Rencana Kegiatan ini menyajikan informasi- • antara lain: • 1. Nama program kegiatan rehabilitasi prasarana sungai • 2. Nama dan lokasi prasarana sungai • (Nama desa/kecamatan/kabupaten/kota) • 3. Luasan daerah yang terlindungi dari bencana banjir (Ha) • 4. Perkiraan alokasi APBD • 5. Nilai ekonomis.

  29. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 4.Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir • 4.5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Pengelolaan Sungai. • Pelaporan dilakukan secara triwulan dan laporan semester. • Evaluasi/Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan • dan pelaporan yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria. • Keempat kriteria tersebut adalah • 1. Kedisiplinan pengirim laporan; • 2. Kelengkapan pengisian form-form berdasarkan aspek-aspek • pemantauan teknis; • 3. Progres pelaksanaan fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran; • 4. Kesesuaian program antara rencana dan realisasi.

  30. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Sungai • 5.1. Rencana Kerja • Rencana Kerja yang baik disusun dari hasil penyusunan prioritas, • dengan melihat kebutuhan OP Sungai yang menjadi kewenangan • Pemerintah Daerah. • Rencana Kerja menyajikan informasi antara lain: • 1. Nama program kegiatan OP Sungai, • 2. Nama dan lokasi kegiatan OP Sungai • (Nama desa/kecamatan/kabupaten/kota) • 3. Panjang Sungai yang di-OP (Km) • 4. Perhitungan AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata OP) Sungai • yang bersumber dari APBD.

  31. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Sungai • 5.2. Pelaksanaan Fisik • Apakah Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi • teknis yang diisyaratkan.

  32. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5. Pelaksanaan OP Sungai • 5.3. Pengawasan Teknik/Pengendalian. • Apakah dalam melaksanakan kegiatan OP sungai dilakukan pengawasan teknik/pengendalian yang meliputi : • (i) Menyusun metoda dan melaksanakan pengendalian • dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara • rutin/berkala, • (ii) Menunjuk petugas pelaksana yang bertanggung • jawab terhadap terselenggaranya OP Sungai.

  33. Aspek Fisik, terdiri dari : (lanjutan) • 5.Pelaksanaan OP Sungai • 5.4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan sesuai • dengan petunjuk teknis OP Sungai.

  34. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related