1 / 101

Slide 2 Pajak Penghasilan

Slide 2 Pajak Penghasilan. Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. Subjek Pajak. Pelunasan Pajak. Objek Pajak. Cara Menghitung Pajak. Sistematika. 5. Fasilitas Perpajakan. Definisi. P ajak penghasilan ( PPh ) dikenakan terhadap subjek pajak

toshi
Download Presentation

Slide 2 Pajak Penghasilan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Slide 2PajakPenghasilan DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. 3. 4. SubjekPajak PelunasanPajak ObjekPajak Cara MenghitungPajak Sistematika 5. FasilitasPerpajakan

  3. Definisi Pajakpenghasilan (PPh) dikenakanterhadapsubjekpajak ataspenghasilan yang diterimaataudiperolehnya dalamtahunpajak. • PPhdapatdikenakanatasbagiantahunpajakjikakewajibansubjektifmulaidaribagiantahun. • Tahunpajakadalahtahuntakwim. Jikatahunbukutidaksama, dapatmenggunakantahunbukuasalkanberdurasi 12 bulan.

  4. DasarHukum Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang PerubahanKeempatatas UU No. 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan • PeraturanPemerintah (PP) • KeputusanPresiden (Keppres) • Peraturan & KeputusanMenkeu (PMK & KMK) • Peraturan, Keputusan, danSuratEdaranDirjenPajak • (PER, KEP, dan SE DJP)

  5. SubjekPajak LandasanHukum: Pasal 2 s/ d Pasal 3 UU PajakPenghasilan

  6. SubjekPajak • Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) Orang Pribadi (OP) Warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuan, bersifatmenggantikan yang berhak. Badan Bentukusahatetap (BUT), merupakansubyekpajak yang perlakuanpajaknyadipersamakandengansubyekpajakbadan.

  7. SubjekPajak Pasal 2 Ayat (2) DalamNegeri LuarNegeri

  8. SubjekPajakDalamNegeri • Pasal 2 Ayat(3) Orang Pribadi : Bertempattinggal/ berada di Indonesia lebihdari 183 haridalam 12 bulan; atau Dalamsuatutahunpajakberada di Indonesia danmempunyainiatbertempattinggal di Indonesia. Badan: Didirikanataubertempatkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentubadanpemerintah yang memenuhikriteria: Pembentukannyaberdasarkanperaturanperundangan. Pembiayaanbersumber APBN/ APBD. Penerimaannyadimasukkandalam APBN/ APBD. Pembukuannyadiperiksaolehaparatpengawasanfungsionalnegara. Warisan yang belumterbagi: Menggantikan yang berhak.

  9. SubjekPajakLuarNegeri • Pasal 2 Ayat(4) Orang pribadi yang tidakbertempattinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidaklebihdari 183 haridalam12 bulan. Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia. Menerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia. Menjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia.

  10. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat(5) Bentukusaha yang dipergunakanoleh: Badansebagai subjekpajak LN Orang pribadisebagai subjekpajak LN Untukmenjalankanusahaataukegiatan di Indonesia.

  11. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat(5) Tempatkedudukanmanajemen; Cabangperusahaan; Kantor perwakilan; Gedungkantor; Pabrik; Bengkel; Gudang; Ruanguntukpromosidanpenjualan; Pertambangandanpenggaliansumberalam; Wilayah kerjapertambanganminyakdan gas bumi; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan; Proyekkonstruksi, instalasi, atauproyekperakitan; Pemberianjasa, sepanjangdilakukanlebihdari 60 (enampuluh) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan; Orang ataubadanselakuagen yang kedudukannyatidakbebas; Agenataupegawaidariperusahanasuransi yang tidakdidirikandanberkedudukan di Indonesia yang menerimapremiasuransiataumenanggungrisiko di Indonesia; dan Komputer, agenelektronik, atauperalatanotomatis yang dimiliki, disewa, ataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankankegiatanusahamelalui internet.

  12. Ilustrasi 2.1 (1) (SubjekPajak) PeraturanperpajakanmembedakankategorisasiSubjekPajakDalamNegeri (SPDN), SubjekPajakLuarNegeri (SPLN), danbukansubjekpajak. Berikutterlampirkaninformasiterkaitidentitas orang pribadidanbadan. Bagaimanakahstatusnya?

  13. Ilustrasi 2.1 (2) (SubjekPajak)

  14. Ilustrasi 2.1 (3) (SubjekPajak) Jawaban :

  15. Ilustrasi 2.1 (4) (SubjekPajak) Jawaban :

  16. TempatTinggal/ Kedudukan WP • Pasal 2 Ayat(6) TempatTinggal Orang Pribadi TempatKedudukan Badan DitetapkanolehDirjenPajak Menurutkeadaan yang sebenarnya.

  17. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (1) • Pasal2A Ayat(1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakDalamNegeri • Orang Pribadi • Mulai: • - Saatdilahirkan. • Saatberadaatau • berniattinggal di Indonesia. • Berakhir: • - Saatmeninggal. • Meninggalkan Indonesia • untukselamanya. Badan Mulai: Saatdidirikan/ berkedudukan di Indonesia. Berakhir: Saatdibubarkanatautidaklagiberkedudukan di Indonesia. Warisan yang belumterbagi Mulai: Saattimbulnyawarisan. Berakhir: Saatwarisanselesaidibagikan.

  18. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (2) • Pasal2A Ayat(1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakLuarNegeri Badan Mulai: Saatmelakukanusaha/ kegiatanmelalui BUT di Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenjalankanusahamelalui BUT di Indonesia. Orang Pribadi Mulai: Saatmenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenerima/ memperolehpenghasilandari Indonesia.

  19. KewajibanPajakSubjektif • Pasal2A Ayat(6) Kewajibanpajaksubjektiforang pribadi yang beradaataubertempattinggal di Indonesia Hanyameliputisebagiandaritahunpajak • Bagiantahunpajaktersebutmenggantikantahunpajak.

  20. TidakTermasukSubjekPajak • Pasal3 • Kantor perwakilannegaraasing; • Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat lain darinegaraasingdan orang yang diperbantukan/ yang bekerjadanbertempattinggalbersamamerekadengansyarat: • BukanwarganegaraIndonesia; dan • Di Indonesia tidakmenerimaataumemperolehpenghasilan di luarjabatanataupekerjaannyatersebut; serta • Negara bersangkutanmemberikanperlakuantimbalbalik; • Organisasi - organisasiinternasional, yang ditetapkanMenkeu, dengansyarat: • Indonesia menjadianggotaorganisasitersebut; dan • Tidakmenjalankanusahaataukegiatanlain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia selainmemberikanpinjamankepadapemerintah yang dananyaberasaldariiuranparaanggota; • Pejabat - pejabatperwakilanorganisasiinternasional(c) dengansyaratbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankanusaha, kegiatan, ataupekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia.

  21. ObjekPajak LandasanHukum: Pasal 4 s/ d Pasal 15 UU PajakPenghasilan

  22. DefinisiPenghasilan • Pasal4 Ayat (1) Merupakansetiaptambahankemampuanekonomisyang: - Diterimaataudiperolehwajibpajak. - Berasaldari Indonesiamaupundariluar Indonesia. - Dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak. Dengannamadandalambentukapapun

  23. KlasifikasiUmumPenghasilan

  24. KetentuanKhususAtasPenghasilan • Semuapenghasilandigabungkandalamsatutahunpajak. • Jikamenderitakerugiandikompensasikandenganpenghasilan lain kecualikerugiandariluarnegeri. • Untukpenghasilandikenakan final ataudikecualikandariobjekpajaktidakbolehdigabungkan.

  25. ObjekPajak (1) • Pasal4 Ayat (1) • a. Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya, kecualiditentukan lain dalamUU PajakPenghasilan; • b. Hadiahdariundianataupekerjaanataukegiatan, danpenghargaan; • Labausaha;

  26. ObjekPajak (2) • Pasal4 Ayat (1) • Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanhartatermasuk: • Keuntungankarenapengalihanhartasebagaipenggantisahamataupenyertaan modal; • Keuntungankarenapengalihanhartakepadapemegangsaham, sekutu, atauanggota yang diperolehperseroan, persekutuan, danbadanlainnya; • Keuntungankarenalikuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihanusaha, ataureorganisasidengannamadandalambentukapa pun; • Keuntungankarenapengalihanhartaberupahibah, bantuan, atausumbangan, kecuali yang diberikankepadakeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajatdanbadankeagamaan, pendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdengan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak yang bersangkutan; dan • Keuntungankarenapenjualanataupengalihansebagianatauseluruhhakpenambangan, tandaturutsertadalampembiayaan, ataupermodalandalamperusahaanpertambangan;

  27. ObjekPajak (3) • Pasal4 Ayat (1) • e. Penerimaankembalipembayaranpajak yang telahdibebankansebagaibiayadanpembayarantambahanpengembalianpajak; • f. Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang; • Dividen, dengannamadandalambentukapapun, termasukdividendariperusahaanasuransikepadapemegang polis, danpembagiansisahasilusahakoperasi; • Royaltiatauimbalanataspenggunaanhak; • Sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta; • Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala; • Keuntungankarenapembebasanutang, kecualisampaidenganjumlahtertentu yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah;

  28. ObjekPajak (4) • Pasal4 Ayat (1) • l. Keuntunganselisihkursmatauangasing; • Selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva; • Premiasuransi; • Iuranyang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang terdiridariWajibPajak yang menjalankanusahaataupekerjaanbebas; • Tambahankekayaanneto yang berasaldaripenghasilan yang belumdikenakanpajak; • Penghasilandariusahaberbasissyariah; • ImbalanbungasebagaimanadimaksuddalamUndang - Undangyang mengaturmengenaiketentuanumumdantatacaraperpajakan; dan • Surplus Bank Indonesia.

  29. ObjekPajakDikenaiPajak Final • Pasal4 Ayat (2) Penghasilanberupabungadepositodantabunganlainnya, bungaobligasidansuratutangnegara, danbungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi orang pribadi; Penghasilanberupahadiahundian; Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura; Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ataubangunan, usahajasakonstruksi, usahareal estate, danpersewaantanahdan/ataubangunan; dan Penghasilantertentulainnya, yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  30. PeraturanPelaksanaPajak Final Penghasilandaritransaksipenjualansaham di bursa efek. PP No. 14 Tahun 1997 Penghasilandaribungadepositodantabungansertadiskonto SBI. PP No. 131 Tahun2000 Penghasilandarihadiahundian. PP No. 132 Tahun 2000 Penghasilandaripersewaantanahdan/ ataubangunan. PP No. 5 Tahun2002 Penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ ataubangunan. PP No. 71 Tahun2008 Penghasilanberupabunga/ diskontoobligasi yang dijual di bursa efek. PP No. 16 tahun 2009 Penghasilandariusahajasakonstruksi. PP No. 40 Tahun 2009

  31. DikecualikanSebagaiObjekPajak (1) • Pasal4 Ayat (3) • Bantuanatausumbangan, zakat yang diterimaolehbadan/ lembagaamil zakat yang disahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerima zakat yang berhakatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerimasumbangan yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah; • Hartahibahan yang diterimaolehkeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan, badanpendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak-pihak yang bersangkutan;

  32. DikecualikanSebagaiObjekPajak (2) • Pasal4 Ayat (3) • Warisan; • Harta, termasuksetorantunai, sebagaipenggantisahamatausebagaipenggantipenyertaan modal; • Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ ataukenikmatandariWajibPajakataupemerintah, kecuali yang diberikanolehbukan WP, WP yang dikenakanpajaksecara final atau WP dengan Norma PenghitunganKhusus(deemed profit); • Pembayarandariperusahaanasuransikepada orang pribadisehubungandenganasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa;

  33. DikecualikanSebagaiObjekPajak (3) • Pasal4 Ayat (3) • Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperoleh PT sebagai WP dalamnegeri, koperasi, badanusahamiliknegara, ataubadanusahamilikdaerah, daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatkedudukan di Indonesia dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan; dan • Bagiperseroanterbatas, badanusahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerahyang menerimadividen, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) darijumlah modal yang disetor; • Iuranyang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenteriKeuangan, baik yang dibayarolehpemberikerjamaupunpegawai;

  34. DikecualikanSebagaiObjekPajak (4) • Pasal4 Ayat (3) • Penghasilandari modal yang ditanamkanolehdanapensiundalambidang-bidangtertentu yang ditetapkandenganKeputusanMenteriKeuangan; • Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasukpemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif; • Penghasilanyang diterimaataudiperolehperusahaan modal venturaberupabagianlabadaribadanpasanganusaha yang didirikandanmenjalankanusaha di Indonesia, dengansyaratbadanpasanganusahatersebut: • Merupakanperusahaanmikro, kecil, menengah, atau yang menjalankankegiatandalamsektor-sektorusaha yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Sahamnyatidakdiperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

  35. DikecualikanSebagaiObjekPajak (5) • Pasal4 Ayat (3) • Beasiswayang memenuhipersyaratantertentu yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PMK; • Sisalebih yang diterimaataudiperolehbadanataulembaganirlaba yang bergerakdalambidangpendidikandan/ ataubidangpenelitiandanpengembangan, yang telahterdaftarpadainstansi yang membidanginya, yang ditanamkankembalidalambentuksaranadanprasaranakegiatanpendidikandan/ ataupenelitiandanpengembangan, dalamjangkawaktu paling lama 4 (empat) tahunsejakdiperolehnyasisalebihtersebut, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Bantuanatausantunan yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialkepadaWajibPajaktertentu, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan.

  36. Ilustrasi2.2 (ObjekPajak) • Fa. Setramenjualmobil yang digunakanuntukkegiatanusaha. NilaibukumenurutfiskalRp200.000.000,00. Mobil tersebutdijualdenganhargaRp 300.000.000,00. • BagaimanakahpengakuanpenghasilanolehFa. Setra? • BagaimanajikamobiltersebutdijualkepadaseorangsekutudenganhargaRp 275.000.000,00? • Jawaban: • Keuntunganyang diperolehdaripenjualanmobilsebesarRp100.000.000,00 diakuisebagaipenghasilanolehFa. Setradanmerupakanobjekpajak. • Fa. SetratetapmengakuipenghasilanataspenjualanmobilsebesarRp100.000.000,00. Sekutusebagai WP OP, di sisi lain, mengakuipenghasilankenapajaksebesarRp25.000.000,00 karenamembelimobildenganhargalebihmurah.

  37. ObjekPajak BUT • Pasal 5Ayat (1) - Usaha/ kegiatan BUT. - Harta yang dimiliki/ dikuasai BUT. Penghasilandari: - Usaha ataukegiatan. - Penjualanbarang-barang. - Pemberianjasa. Penghasilankantorpusatdari: Dilakukan di Indonesia dansejenis denganyang dilakukanBUT. Penghasilansebagaimanatersebut dalamPasal 26, yang diterimaatau diperolehkantorpusat: Sepanjangadahubunganefektif antara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

  38. Ilustrasi2.3 (ObjekPajak BUT) • Arctic Co. merupakanperusahaan yang didirikandanberkedudukan di luarnegeri, sertamemilikiBentuk Usaha Tetap di Indonesia. Arctic Co. maupunBUTnyasama – samamelakukankegiatanpenjualan chassis bus di Indonesia. Selama 2012, penjualan yang dilakukansendirioleh Arctic Co. mencapaiRp 3.500.000.000,00, sementaranilaipenjualanBUTnyamencapaiRp 8.250.000.000,00. Arctic Co. mencatatkan pula transaksisenilaiRp 1.525.000.000,00 ataspenjualanmesin bus, di manahinggasaatiniBUTnyatidakmenyediakanproduktersebut. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milik Arctic Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatataskegiatanbisnis yang serupadengankegiatan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 3.500.000.000 + 8.250.000.000 • = Rp11.750.000.000,00

  39. Ilustrasi2.4 (ObjekPajak BUT) • Baltic Inc. merupakanperusahaan yang didirikandanberkedudukan di luarnegeri, sertamemilikiBentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kemenkes RI mengadakanperjanjianlangsungdengan Baltic Inc. untukmembayarroyaltiaatas paten vaksin H1N1 dengannilaiRp 2.750.000.000,00 sehinggadapatdiproduksioleh BUMN Farmasi. Sebagaibagiandarikontrak, dipersyaratkan pula bahwaKemenkeswajibmenggunakanjasakonsultansiteknisdari BUT milik Baltic IncdengannilaikontrakterpisahsenilaiRp 325.000.000,00. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milik Arctic Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatatasatasharta (paten) yang memilikihubunganefektifdengan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 2.750.000.000 + 375.000.000 • = Rp3.125.000.000,00

  40. Deductible Expenses AtasPenghasilan BUT • Pasal 5Ayat (2) Meliputibiaya yang berkenaandenganpenghasilankantorpusat: Sehubungandengan: - usahaataukegiatan; - penjualanbarang; - pemberianjasa; yang sejenisdengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Penghasilansebagaimanatersebutdalam Pasal26, selamaterdapathubungan efektifantara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

  41. PenentuanLaba BUT • Pasal 5Ayat (3) Biayaadministrasikantorpusat yang bolehdibebankanadalahbiaya yang berkaitandenganusahaataukegiatan BUT, berdasarbesaran yang ditentukanolehDirjenPajak. • Pembayarankepadakantorpusat yang tidakbolehdibebankansebagaibiayameliputi: • Royalti/ imbalansehubungandenganpenggunaanharta, paten, danhaklainnya. • Imbalansehub. dgnjasamanajemendanjasalainnya. • Bunga, kecualibunga yang berkenaandgnusahaperbankan. • Pembayarandarikantorpusat yang bukansebagaipenghasilan BUT meliputi: • Royalti/ imbalansehubungandenganpenggunaanharta, paten, danhaklainnya. • Imbalansehub. dgnjasamanajemendanjasalainnya. • Bunga, kecualibunga yang berkenaandgnusahaperbankan.

  42. BiayauntukMendapatkan, Menagih, dan • Memelihara (3M) Penghasilan (1) • Pasal 6Ayat (1) • Biaya 3M bersifatdapatdikurangkan (deductible) ataspenghasilanbruto, meliputi: • Biaya yang berkaitandengankegiatanusaha, meliputi: • Biayapembelianbahanbaku; • Biayatenagakerja; • Bunga, sewa, danroyalti; • Biayaperjalanan; • Biayapengolahanlimbah; • Premiasuransi; • Biayapromosi, sesuaiketentuan PMK; • Biayaadministrasi • PajakselainPPh. • Biayapenyusutanfiskaldan/atauamortisasi; • Iurankepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenkeu; • Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta;

  43. BiayauntukMendapatkan, Menagih, dan • Memelihara (3M) Penghasilan (2) • Pasal 6Ayat (1) • Kerugiandariselisihkurs; • Biayapenelitiandanpengembanganperusahaanyang dilakukan di Indonesia; • Biayabeasiswa, magang, danpelatihan; • Piutang yang nyata – nyatatakdapatditagih, dengansyarat: • Telahdibebankansebagaibiayadalamlaporanlabarugikomersial; • Daftarpiutang yang tidakdapatditagihtelahdiserahkankepadaDitjenPajak; • TelahdiserahkanperkarapenagihannyakepadaPN atauBUPLN; • Ada perjanjiantertulismengenaipenghapusanpiutang/ pembebasanutangantarakrediturdandebitur; • Telahdipublikasikandalampenerbitanumumdankhusus. • Sumbangandalamrangkabencananasional yang diaturoleh PP. • Sumbangandalamrangkapenelitiandanpengebangan yang diaturoleh PP. • Sumbangandalamrangkabencananasional yang diaturolehPP. • Sumbangandalamrangkapembinaanolahraga yang diaturoleh PP.

  44. KetentuanKhususAtasBiaya 3M • Biaya 3M yang dapatdibebankanhanyalahbiaya – biaya yang dikeluarkanterkaitpenghasilan yang ditetapkansebagaiobjekpajak. • Biaya 3M yang dikeluarkanterkaitpenghasilan yang dikenaipajak final ataupenghasilan yang bukanmerupakanobjekpajak, tidakdapatdibebankan. • Jikadiketahuinilaibiayasecara total, penghitunganbiaya 3M yang dapatdibebankanatautidak, dapatditetapkanberdasarmetode pro rata berdasarproporsipenghasilan

  45. Ilustrasi2.5 (Deductible Expenses) • PT. Gandarasepanjangtahun 2012 mencatatkanpenghasilan total senilaiRp 975.000.000,00. Ataspenghasilantersebut, perusahaanmencatatbahwabebanbiayaoperasionaldan non operasionalberjumlahRpRp315.000.000,00. Ataskeseluruhanpendapatantersebut, diketahuibahwaterdapatkomponendividensenilaiRp 55.000.000,00 atasinvestasi di perusahaan yang dikuasai 35% sahamnyaoleh PT. Gandara. Di sampingitu, terdapat pula penghasilansenilaiRp 270.000.000 dalambentukbungadeposito. Berapakahbiaya 3M yang dapatdibebankanataspenghasilan PT. Gandara? • Jawaban: • Biaya 3M deductible= • = • = Rp 210.000.000,00

  46. KompensasiKerugian • Pasal6 Ayat (2) Kerugiandapatdikompensasikandenganpenghasilanmulaitahunpajakberikutnya, berturut-turutsampaidengan 5 tahun. Ataspenanaman modal di bidang – bidangusahatertentuatau di daerah – daerahtertentu, kompensasikerugiandapatdiberikanhingga paling lama 10 tahun.

  47. Ilustrasi2.6 (1) (KompensasiKerugian) • CV. Kandawamerupakanperusahaan yang didirikan di tahun 2006, dan di masamasaawaloperasinyamenghadapipasangsurutusaha. Berikutmerupakannilailabadanrugifiskalsemenjakpertama kali berdiri. • Tahun 2006 RugiRp 1.750.000.000,00 • 2007 RugiRp 825.000.000,00 • 2008 LabaRp215.000.000,00 • 2009 RugiRp 65.000.000,00 • 2010 LabaRp 765.000.000,00 • 2011 RugiRp 12.500.000,00 • JikaperusahaanmemperolehlabasenilaiRp 1.975.000.000,00 di tahun 2012, berapakahPenghasilanKenaPajakCV. Kandawa?

  48. Ilustrasi 2.6 (2) (KompensasiKerugian) • Jawaban : • Kompensasikerugian di 2008 = 215.000.000,00 (Berasaldarirugifiskal 2007) • Kompensasikerugian di 2010 = 765.000.000,00 (Berasaldarirugifiskal 2007) • Kompensasikerugian di 2012 = Rugifiskal 2007 + Rugifiskal2009 + Rugifiskal2011 • = 825.000.000 + 65.000.000 + 12.500.000 • = Rp 902.500.000,00 • Adapunrugifiskal 2006 yang belumdikompensasikan, yaitusenilaiRp 770.000.000,00 (1.750.000.000 - 215.000.000 - 765.000.000), tidakdapatdikompensasikan di 2012, sebabtelahmelewatibataswaktu lima tahun. • PenghasilanKenaPajak di 2012 = 1.975.000.000 - 902.500.000 • = Rp 1.072.500.000,00

  49. PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) • Pasal 7Ayat (1), (2), dan (3) Tanggunganmeliputianggotakeluargasedarahatausemendadalam garisketurunanlurus (orang tua, mertua, anakkandung, anaktiri), atauanakangkat. Penerapan PTKP ditentukanolehkeadaanpadaawaltahunpajak atauawalbagiantahunpajak

  50. PenghasilanWanitaBersuami • Pasal8 Ayat (1) Penghasilanataukerugianbagiwanita yang telahkawindianggapsebagaipenghasilanataukerugiansuaminya. Ketentuan di atasberlaku, kecualijika: Penghasilantersebutsemata – mataberasaldarisatupemberikerjadantelahdipotongPPhPasal 21; dan Pekerjaanistritersebuttidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya.

More Related