PUSAT STUDI WANITA L EMLIT UNJ

1. PUSAT STUDI WANITA LEMLIT UNJ hamidah_unj@yahoo.com.id

2. 10 Issu Strategis Nasional • Pengentasankemiskinan. • Perubahaniklim, pelestarianlingkungan, keanekaanhayati (biodiversity). • Energiterbarukan. • Ketahananpangan. • Gizidanpenyakittropis. • Mitigasidanmanajemenbencana. • Integrasibangsa, danharmonisosial, termasukpenelitianbidangkebudayaan, • Otonomidaerahdandesentralisasi. • Senidansastradalammendukungindustrikreatif (creative industry), dan • Infrastruktur, transportasi, danindustripertahanan.

3. Pusat Studi Wanita • Fokus Penelitian • Jender dan Enterpreneurship upaya pengentasan kemiskinan • Jender dan harmoni sosial, integrasi bangsa • Jender dan kebudayaan, • Peranan perempuan dalam Seni dan sastra untuk mendukung • industri kreatif (creative industry) • Jender dan pendidikan FE FIP FIS FT FBS FMIPA FIK

4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan oleh: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada: Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta. 17 Desember 2009

5. RESEARCH FRAMEWORK Latar Belakang: • KPP dan PA mempunyal tugas utama menyusun kebijakan dan peraturan perundangan yang responsif gender dan peduli anak; • Upaya penyusunan kebijakan dan perundangan yang responsif gender perlu didukung oleh kajian kebijakan yang dapat diterapkan sesuai dengan isu yang ditemui di daerah; dan • Secara struktur, KPP dan PA tidak mempunyai lembaga penelitian.

6. RESEARCH FRAMEWORK Tujuan: • Meningkatkan akses dan penggunaan hasil penelitian kebijakan terkait PP dan PA oleh pengguna (end-users); • Memberikan pedoman bagi peneliti tentang prioritas bidang penelitian PP dan PA; • Meningkatkan kerjasama yang efektif antara para peneliti serta pengguna (end-users); • Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya penelitian (SDM dan dana); • Meningkatkan kemampuan peneliti, khususnya dan PSW/PSG; dan • Mewujudkan penyusunan perencanaan dan implementasi kebijakan berdasarkan kondisi dalam masyarakat (evidence informed policy).

7. RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan Menurunnyakesenjangan status danposisiperempuandanlaki-lakidalampembangunansosialpolitikdanhukum Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan hukum Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangkesehatan Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangsumberdayaalamdanlingkungan Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangpolitikdanpengambilankeputusan BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM

8. Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangketenagakerja RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Menurunnyakesenjangan status danposisiperempuandanlaki-lakidalampembangunanEkonomi Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangKoperasi, Usaha Mikrodan Kecil, Industri, danPerdagangan Meningkatnyajumlahkebijakanpelaksanaan PUG bidangekonomi Kebijakanpelaksanaan PUG dibidangpertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahananpangandanagribisnis Kebijakanpelaksanaan PUG dibidang IPTEK BIDANG EKONOMI Kebijakanpelaksanaan PUG dibidanginfrastruktur

9. KebijakanPerlindunganPerempuandaritindakkekerasan RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Meningkatnyajumlahkebijakanperlindunganperempuanterhadapberbagaitindakkekerasan Kebijakanperlindunganperempuandi media Menurunnyatindakkekerasanterhadapperempuan Kebijakanperlindungankhususperempuan Kebijakanperlindunganperempuantenagakerja Kebijakanperlindunganperempuankorbanperdaganganorang BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

10. Kebijakanpemenuhanhakpendidikananak RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PUHA Meningkatnyapemenuhanhakanak Kebijakanpemenuhanhakkesehatananak Meningkatnyajumlahkebijakanpelaksanaanpemenuhanhakanakuntuktumbuhkembang Kebijakanpemenuhanhakpartisipasianak Kebijakanlingkungan yang layakuntukanak BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK Kebijakanpengembangankab/kotalayakanak

11. Kebijakanpenghapusankekerasanpadaanak RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Meningkatnyaperlindungananak Kebijakanperlindungananakdarimasalahsosial Meningkatnyajumlahkebijakanpelaksanaanperlindungananak Kebijakanpenanganananak yang berhadapandenganhukum Kebijakanperlindungananakdengankebutuhankhusus BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kebijakanperlindunganhaksipilanak

12. IPM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008 • IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran kesejahteraan berdasarkan dimensi pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kesehatan, yaitu angka harapan hidup. Dimensi ekonomi yaitu pendapatan per kapita. • Data tahun 2008 (BPS, 2009) menunjukkan :

13. IDG (Indeks pemberdayaan gender), MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008 • mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non pertanian), • politik (perempuan di parlemen) dan • pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer).

14. IPG (Indeks pembangunan gender), MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 • Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki diperkenalkan IPG yaitu indikator yang sama dengan IPM namun dengan memperhitungkan • kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. • Sehingga selisih yang semakin kecil antara IPG dan IPM menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender. ,kesenjangan masih terjadi relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol , dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. IPG tertinggi IPG terendah 1. DKl Jakarta 2. Dl Yogyakarta 3. Sumatera Utara 4. Kalimantan Tengah 5. Sumatera Barat 1. Gorontalo2. Nusa Tenggara Barat 3. Papua Barat 4. Kalimantan Timur

15. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) • JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

16. 1.Jender dan kemiskinan • Kemiskinan disebabkan dari budaya patriarki termasuk, masalah pewarisan. • Kemiskinan, disebabkan ada ketidakdalian bagi perempuan (beban ganda) ada bias jender dimana perempuan berperan ganda di wilayah domestik dan publik • Disebabkan rendahnya skill / kompetensi • Kemiskinan dan KDRT:kekerasan fisik, psikis., seksual dan ekonomi

17. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) • JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

18. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%)

19. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%) TEMPA T TERJADINYA KEKERASAN YANG TERBANYAKADALAH Di RUMAH (PERDESAAN 64,1% DAN PERKOTAAN 71,2%) Sementara tempat terjadinya tindak kekerasan yang terbanyak adalah di rumah, baik di perkotaan maupun perdesaan.

20. Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin • Demikian pula halnya terhadap anak, di mana mayoritas anak laki-laki mengalami penganiayaan dan anak perempuan mengalami penghinaan.

21. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994-2007 dan Target MDGs(Dalam 100.000 Kelahiran Hidup) • Beberapa kemajuan telah dicapai dalam penurunan angka kematian ibu dari 307 per 100.000 pada tahun 2002 menjadi 228 pada tahun 2007.

22. Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup, Tahun 2007 • Angka kematian bayi diatas 53 per 10.000 terdapat di Kalsel, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, NTB, NTT dan Maluku

23. 2. Perempuan dan kesehatan • Model penyadaran penularan virus HIV, terutama pada perempuan dan anak . • Kesehatan reproduksi remaja dan ibu • Keluarga berencana, ketidak adilan bagi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi

24. 3.Jender dan Integrasi bangsa dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, • Diversity budaya di indonesia • Ritual etnis yang mendiskriminasikan perempuan. Contoh ritual sifon di NTT , perempuan dipakai sebagai objek hubungan seksual sesudah hitan . • Ritual sunat bagi perempuan

25. 4. Peran perempuan dalam Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry) • Membangun capacity building perempuan untuk menjadi trampil dan berperan dalam industri kreatif

26. 1. jender dalam pendidikan • Model penyadaran bagi guru tentang pentingnya pendidikan body awareness bagi anak-anak di pendidikan dasar dan menengah • Parenting • Kurikulum berperspektip jender • Strereotip jender dalam pendidikan • Disebabkan strereotip, mengutamakan laki-laki untuk fasilitas pendidikan.