KELOMPOK 3 : Rizka Kurnia Andar u 115030200111016 Nur Ihwanul Fathoni 115030200111040

1. PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD KELOMPOK 3 : RizkaKurniaAndaru 115030200111016 NurIhwanulFathoni115030200111040 Novita A. Laily115030200111108 SindiNurfadila115030200111135 MeldaDarika115030200111136

2. Prinsip Penyusunan Anggaran APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan peraturana daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

3. Lanjutan... • Struktur APBD dalam keuangan daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi: • Pendapatan Daerah • Belanja Daerah • Pembiayaan Daerah

4. Lanjutan... Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut: • Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; • Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; • Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; • Melibatkan partisipasi masyarakat; • Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; • Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

5. Kebijakan Umum • Kebijakanumummemuatpertunjukdanketentuan-ketentuanumum yang disepakatisebagaipedomandalampenyusunan APBD. Pedoman APBD merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pedoman penyusunan APBD meliputi: • a. SinkronisasiKebijakanPemerintah daerah denganKebijakanPemerintah; • b. PrinsipPenyusunan APBD; • c. KebijakanPenyusunanAPBD; • d. Teknis Penyusunan APBD; dan • e. Hal-hal Khusus Lainnya.

6. Teknik Penyusunan APBD 2013 1. Pemerintahdaerahharusmemenuhijadwalprosespenyusunan APBD yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),mulaidaripenyusunandanpenyampaianrancangan KUA danrancangan PPAS kepada DPRD untukdibahasdandisepakatibersama paling lambatakhirbulanJuli 2012. • Rancangan KUA danrancangan PPAS tersebutdisampaikan kepada DPRD dalamwaktuyang bersamaan, yang selanjutnyahasilpembahasankeduadokumentersebutdisepakatibersamaantarakepaladaerahdenganDPRD padawaktu yang bersamaan.

7. Lanjutan... • Berdasarkan KUA dan PPAS yang telahdisepakatibersamaantarakepaladaerahdan DPRD, kepaladaerahmenerbitkanSuratEdarantentangPedomanPenyusunan RKA-SKPD kepadaseluruhSKPD. • Rancanganperaturandaerahtentang APBD disampaikanolehkepaladaerahkepadaDPRD palinglambatMinggu1bulanOktober 2012. • Penetapan APBD harustepatwaktu, yaitu paling lambattanggal 31 Desember 2012.

8. Kebijakan Umum Anggaran Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut: 1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). 2) Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 3) Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. 4) RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

9. Prioritas dan Plafon Anggaran • PrioritasdanPlafonAnggaranatauPPAadalahrancangan program prioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaran yang diberikankepadaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) untuksetiap program sebagaiacuandalampenyusunanRencanaKerjadanAnggaran SKPD (RKA-SKPD) setelahdisepakatidengan DPRD. • SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD)adalahperangkatdaerahpadapemerintahdaerahselakuPenggunaAnggaran / PenggunaBarang. • RencanaKerjadanAnggaran SKPDatauRKA-SKPDadalahdokumenperencanaandanpenganggaran yang berisirencanapendapatan, rencanabelanja program dankegiatanSatuanKerjaPerangkat Daerah(SKPD), sertarencanapembiayaansebagaidasarpenyusunan APBD.

10. Lanjutan... • MenurutPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006, kepaladaerahmenyusunrancangan KUA danrancangan PPAS berdasarkan RKPD danpedomanpenyusunan APBD yang ditetapkanMenteriDalamNegerisetiaptahun. • Dalammenyusunrancangan KUA danrancangan PPAS, kepaladaerahdibantuoleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpinolehsekretarisdaerah. Rancangan KUA danrancangan PPAS yang telahdisusundisampaikanolehsekretarisdaerahselakuketua TAPD kepadakepaladaerah, paling lambatpadaminggupertamabulanJuni.

11. Lanjutan... Rancangan PPAS disusundengantahapan sebagaiberikut: • menentukanskalaprioritaspembangunandaerah; • menentukanprioritas program untukmasing-masingurusan; dan • menyusunplafonanggaransementarauntukmasing-masing program/kegiatan.

12. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Menurut Pasal 89 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah ada Nota Kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran (TAPD) menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

13. Lanjutan... • RKA-SKPD memuatrinciananggaranpendapatan, rinciananggaranbelanjatidaklangsung SKPD (gajipokokdantunjanganpegawai, tambahanpenghasilan, khususpada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkanjugaBelanjaPenunjangOperasionalPimpinan DPRD), rinciananggaranbelanjalangsungmenurut program dankegiatan SKPD.

14. Proses Penetapan APBD PenyampaiandanPembahasanRaperdatentang APBD 1 Evaluasi Rraperdatentang APBD dan RancanganPeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penetapan Perdatentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBD 2 3