UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN dan REALITA

1. UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN dan REALITA Dibuat oleh: Natalia Eka Jiwanggi 03453 Maria Novena 03457 Cecilia Cati R. 03471 Jonathan 03485 Martya Dewati K. 03651

2. Pasal 8 ayat 3a “KPI mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;” KPID DIY yang tidak menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Dimana anggota KPID DIY tidak memberikan informasi yang update mengenai keberadaan stasiun radio lokal. Contoh: Radio Rasialima • Pasal 8 ayat 3e “KPI mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran;” KPID DIY tidak menerima keluhan mengenai ketidakjelasan keberadaan radio Rasialima.

3. Pasal 18 ayat 3 “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.” JumlahdancakupanwilayahuntukLembagaPenyiaranSwastaharusbenar-benardibatasi. Karenajikatidak, LembagaPenyiaranPublikakansemakinmenurundantidakdapatmenandingikemajuandari LPS. • Pasal 19 butir b “Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dariusaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.” MengenaipembiayaanLembagaPenyiaranSwasta, haruslebihdijelaskanmaksuddariusaha lain yang sah. Karenakinidi Indonesia, terdapat LPS yang dibiayaioleh sang owner sendiridandapatmempengaruhiisitayangan.

4. Pasal 21 ayat 1 “Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.” Kenyataannya, ada beberapa Radio Komunitas yang kemudian beralih ke Radio Swasta, seperti Swaragama FM atau Radio UTY. Perubahan ini membuat komunitas yang seharusnya berhak atas fasilitas radio tersebut menjadi tidak mendapat pelayanan atas kepentingan komunitasnya.

5. Pasal 23 ayat 1 “Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.” Kelompok mengandaikan LPK bisa mendapat bantuan dari pihak asing tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi isi tayangan • Pasal 26 ayat 2b “Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.” Beberapa tidak lulus sensor, seperti pornografi

6. Pasal 27 butir a “Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia » Apakah jangkauan siaran berlangganan ini sudah dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia? Bagaimana dengan pelosok desa? • Pasal 31 ayat 3 “Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.” Saat ini LPS dapat menyelenggarakan siaran dengan jangkauan wilayah seluruh nusantara.

7. Pasal 31 ayat 5 “Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.” Mengenai stasiun penyiaran lokal, seharusnya diwajibkan agar budaya lokal tetap terjaga • Pasal 32 ayat 2 “Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tidak ada penjelasan terperinci atas teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran dalam UU ini.

8. Pasal 33 ayat 1 “Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.” Buktinya adalah surat izin penyelenggaraan penyiaran dapat dipindahtangankan ke manajemen radio baru. • Pasal 34 ayat 4 “Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.” Karena surat izin penyelenggaraan dapat berpindah tangan, UU ini seolah tidak usah digubris.

9. Pasal 33 ayat 4 “Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.” Pelanggaran sering terjadi dalam pasal ini. • Pasal 33 ayat 5 d “Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena dipindahtangankankepadapihak lain” Pelanggaran sering terjadi dalam pasal ini dan KPI tidak menindaknya. • Pasal 36 ayat 1 “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.” Konten siaran didominasi oleh hiburan karena adanya industrialisasi media

10. Pasal 36 ayat 3 “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.” Sering terjadi pelanggaran dalam pasal ini • Pasal 36 ayat 5 & b “Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang” Sering terjadi pelanggaran dalam pasal ini, terutama dalam sinetron-sinetron kejar tayang

11. Pasal 41 “Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.” Adanya konvergensi media (merger media) saat ini malah mengakibatkan pada monopoli informasi & monopoli pembentukan opini. • Pasal 46 ayat 3 c “Siaran iklan niaga dilarang melakukan eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.” Sekarang ini banyak dijumpai iklan produk tertentu yang menggunakan talent anak kecil, misalnya saja iklan mie instan atau provider handphone

12. Pasal 46 ayat 6 “Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.” Untuk sekarang ini sedikit susah mengatur waktu untuk acara anak-anak, sebaiknya peraturan ini disertai waktu yang ditentukan (waktu ini ditentukan berdasarkan riset yang dilakukan) • Pasal 46 ayat 11 “Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.” Saat ini tidak sedikit iklan yang menggunakan sumber daya baik manusia, alam dari luar negeri. (misal: iklan sabun PONDS)

13. Pasal 48 ayat 3 “KPI wajibmenerbitkandanmensosialisasikanpedomanperilakupenyiarankepadaLembagaPenyiarandanmasyarakatumum.” Padasaatinisosialisasimasihkurang, tidaksedikitmasyarakat yang tidakmengetahuipedomantersebut • Pasal 53 ayat 1 “KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” KPI pusatsudahmenjalankanfungsi, wewenang, tugas dan kewajibannyadenganbaik akan tetapi KPI kurangpeka, kalaumasalahsudah ada barulahbertindak. Kontrol KPI kurangdalammelakukantugasnya. Contohkasus, tayangan di RCTI (presenter SILET salahmenyebut kota Yogyasebagai kota malapetaka) menimbulkankepanikan massa.

14. Pasal 53 ayat 2 “KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.” KPI menjalankan tugas dan tujuan ketika masalah muncul, tindakan KPI hanya merespon tapi tidak menindak lanjut kasus-kasus yang sudah terjadi. (Contoh: Empat Mata jadi Bukan Empat Mata) • Pasal 53 ayat 1 “Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.” Masih ada pelanggaran dalam pasal ini, contohnya berita Noordin mati oleh Ecep S. Yasa dan radius tidak aman Merapi yang sampai 30 km