SESI 2 MAKNA KETERWAKILAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

1. KURSUS STRATEGIS PEMENANGAN CALEG PEREMPUAN DPRD PADA PEMILU 2014 SESI 2MAKNA KETERWAKILAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

2. Pemahaman Utama Peserta memahami persoalan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Merangsang kepekaan adanya realitas keberagaman identitas perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan diwakili setelah terpilih.

3. Hasil Pembelajaran Mampu memahami kondisi ketimpangan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Memperkuat kepekaan realitas keberagaman identitas perempuan dan kelompok di masyarakat.

4. Sejarah Gerakan Perempuandan Politik di Indonesia

6. Memaknai Keterwakilan Perempuan dalam Politikdi Negara Demokrasi

8. Negara dengan Tingkat KeterwakilanPerempuanTertinggi

9. Bagaimana Wajah Representasi Politik Perempuan di DPR dan DPRD Hasil Pemilu 2009? Bagaimana wajah keterwakilan politik perempuan di Indonesia?

10. Keterwakilan Politik di LembagaLegislatifHasilPemilu 2009 Laki-laki Perempuan SUMBER: PUSKAPOL FISIP UI

11. Keterwakilan Politik Perempuandi DPR dan DPRD HasilPemilu 2009 2208 perempuanberadadiinstitusipenghasilregulasi. Siapasajakahmereka? Apakahmerekaasetpotensialatausebaliknya? Apakahinimencerminkankeberhasilanafirmatifdi Indonesia? SUMBER: PUSKAPOL FISIP UI

12. MARI DISKUSIKAN Bagaimana dengan keterwakilan politik perempuan di DPRD daerah ini?

13. Kebijakan Afirmatif untuk Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia

14. Mari kita bahas sebentar masalah keterwakilan politik perempuan ini. Ada TIGA PERNYATAAN, berikan sikap Anda dengan menyatakan SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau NETRAL.

15. Pernyataan #1 Kebijakan afirmatif bagi perempuan mendiskriminasi laki-laki dalam persaingan memperoleh kursi dalam pemilu.

16. Pernyataan #2 Jumlah perempuan sebagai anggota DPR/DPRD pasti menjamin dihasilkannya kebijakan yang pro kepentingan perempuan.

17. Pernyataan #3 Hanya perempuan yang dapat memperjuangkan kepentingan perempuan.

18. MengapaDiperlukanKebijakanAfirmatifTerhadapPerempuan?

19. Afirmatif dalam UU No.8/tahun 2012 tentangPemiluLegislatif

21. Usaha PeningkatanRepresentasiperempuanbelummaksimal, Mengapa?

22. Mari kita melakukan permainan yang disebut ‘BALAPAN HAM’. Peserta menuju ke tempat yang disediakan.

23. ContohRegulasi yang MerugikanPerempuan

24. ContohRegulasi yang BerpihakpadaKepentinganPerempuan

25. Apakahdi Daerah ini adaRegulasi yang MerugikanPerempuan? Contohnya....

26. ApakahKebijakanAfirmatifsamadenganKuota? Kebijakanafirmasi BUKAN memintajatahkursi gratis 30% diparlemenuntukperempuan.

27. BagaimanaMewujudkanKeterwakilanPolitikPerempuan? PartaiPolitikmerupakanjalur yang paling efektif. Kuotaketerwakilanperempuandalam AD/ART partaipolitikmembukapeluanglebihbesarbagiperempuanuntukmasukketempat-tempatstrategis.

28. ManfaatKeterlibatanPerempuandiPartaiPolitik

29. KESIMPULAN Ketimpangan keterwakilan politik perempuan dalam hal JUMLAH masih menjad persoalan penting. Kebijakan afirmatif saja tidak cukup memperbaiki ketimpangan tersebut karena kebijakan publik masih belum sensitif terhadap kepentingan perempuan. Penting bagi caleg perempuan untuk mengenali dan memahami kebijakan di daerahnya yang mendiskriminasi perempuan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

30. Apakah Hasil Pembelajaran ini sudah tercapai dalam sesi ini? Mampu memahami kondisi ketimpangan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Memperkuat kepekaan realitas keberagaman identitas perempuan dan kelompok di masyarakat.

31. terimakasih Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia PUSKAPOL Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI Depok Tlpn: 021- 7865879 Fax: 021-78887063