1 / 23

Pajak Pertambahan Nilai ( Sesi 2)

Pajak Pertambahan Nilai ( Sesi 2). Agenda. Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN Pengertian Jasa Kena Pajak Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN Saat dan tempat terutangnya PPN Faktur Pajak dan saat pembuatan & pelaporannya Nota Retur dan saat pembuatan & pelaporannya.

sachi
Download Presentation

Pajak Pertambahan Nilai ( Sesi 2)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pajak Pertambahan Nilai(Sesi2)

  2. Agenda • Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • Pengertian Jasa Kena Pajak • Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Saat dan tempat terutangnya PPN • Faktur Pajak dan saat pembuatan & pelaporannya • Nota Retur dan saat pembuatan & pelaporannya

  3. Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan JKP meliputi: PKP dan Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.

  4. Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat: • Jasa yang diserahkan merupakan JKP • Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan • Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha/pekerjaannya

  5. Pengertian Jasa Kena Pajak • Ps. 1(6) UU PPN: • Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. • Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan • yang dikenakan pajak berdasar UU PPN dan PPnBM.

  6. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasadibidangpelayanankesehatanmedik • Jasadibidangpelayanansosial • Jasadibidangpengirimansuratdenganperangko • Jasa Keuangan • Jasa Asuransi • Jasadibidangkeagamaan • Jasadibidangpendidikan • Jasadibidangkeseniandanhiburan yang sudahdikenakanPajakTontonan • Jasadibidangpenyiaran yang bukanbersifatiklan

  7. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasadibidangangkutanumumdidaratdanair serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri • Jasadibidangtenagakerja • Jasadibidangperhotelan • Jasa yang disediakanolehpemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum

  8. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasa penyediaan tempat parkir • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos • Jasa boga atau katering

  9. Penyerahan Jasa Kena Pajak • Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah: • Setiap pemberian JKP • Pemakaian sendiri JKP • Pemberian cuma-cuma JKP

  10. Saatdantempatterutangnya PPN

  11. Saat terutangnya PPN • pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) • Barang bergerak: pada saat barang diserahkan: • Langsung kepada pembeli • Kepada pihak ke-3 untuk dan atas nama pembeli • Kepada juru kirim/pengusaha jasa angkutan • Barang tidak bergerak: penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai BKP dimaksud baik secara hukum atau secara nyata kepada pembeli • Pada saat impor BKP • pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya.

  12. Saat terutangnya PPN • pada saat ekspor Barang Kena Pajak (BKP)pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean • pada saat dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (mana yang lebih dahulu): • Saat secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan;atau • Saat harga perolehan dinyatakan utang oleh pihak yang memanfaatkan; atau • Saat harga jual/penggantian ditagih; atau • Saat harga perolehan dibayar oleh pihak yang memanfaatkan; atau • Saat ditandatangani kontrak dalam hal keempat kriteria tersebut tidak diketahui • pada saat ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud • pada saat ekspor JKP

  13. Tempat terutangnya PPN • tempat tinggal atau tempat kedudukan; • tempat kegiatan usaha dilakukan; • tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor; • tempat Orang Pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; atau • satu atau lebih tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang. • Tempat bangunan yang sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri

  14. FakturPajak

  15. Jenis-jenis Faktur Pajak • Faktur Pajak Standar • Faktur Pajak Standar Gabungan • Faktur Pajak Sederhana

  16. Faktur Pajak Standar • Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan • Paling sedikit memuat: • Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP • Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP • Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga • PPN yang dipungut • PPnBM yang dipungut • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP • Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

  17. Saat Pembuatan FP Standar • Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP • Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau • Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau • Saat lain yang diatur berdasarkan PMK

  18. Faktur Pajak Standar Gabungan • FakturPajakStandar yang meliputisemuapenyerahan BKP/JKP selama 1 bulantakwimkepadapembeli BKP/penerima JKP yang sama. • Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

  19. Faktur Pajak Sederhana • FP yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP berkaitan dengan penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir atau pihak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan • Tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. • Contoh: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi.

  20. Nota Retur • Diatur oleh KMK No. 596/KMK.04/1994 dan SE-12/Pj.54/1995 tanggal 3 April 1995 • Perlakuan PPN atas BKP yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi: • PK bagi PKP penjual, sepanjang FP atas penyerahan BKP tsb telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN • PM bagi PKP pembeli, sepanjang PM dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN • Harta atau biaya bagi PKP pembeli, dalam hal PM tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasikan atau telah dibiayakan. • Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP

  21. Nota Retur (cont..) • Pengurangan PPN tidak dilakukan apabila terhadap BKP yang dikembalikan tersebut diganti oleh BKP yang sama. • Instrument : Nota Retur • Nota Retur dibuat oleh Pembeli di dalam Masa pajak yang sama dengan Masa pajak terjadinya pengembalian BKP.

  22. Nota Retur (cont..) • Paling sedikit memuat: • Nomor Urut; • Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; • Nama, alamat dan NPWP pembeli; • Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak; • Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan; • PPN atas BKP yang dikembalikan; • PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan; • Tanggal pembuatan Nota Retur; • Tanda tangan pembeli.

  23. Question • PT. ABC Mengembalikan bahan baku yang rusak kepada PT Lang Ling Lung dengan harga beli senilai Rp 450 juta dengan mengeluarkan Nota Retur tertanggal 5 Agustus 2009. Bahan tersebut diserahkan pada tanggal 20 Juli 2009. • Perlukah dibuat nota retur? Siapa yang harus membuat? • Kapankah nota retur harus dibuat? • Kapankah nota retur tersebut harus dilaporkan?

More Related