1 / 18

Umum

PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga d an Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Umum. Piutang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terdiri dari pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos lainnya

tuvya
Download Presentation

Umum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PMK Nomor 201/PMK.06/2010tentangKualitasPiutangKementerian Negara/Lembaga dan PembentukanPenyisihanPiutangTidakTertagih

  2. Umum • Piutang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terdiri dari pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos lainnya • Pada prinsipnya, piutang K/L merupakan piutang yang harus dibayar sekaligus, namun K/L dapat memberikan penundaan pembayaran atau pemberian ijin kepada debitor untuk melakukan pembayaran secara angsuran dengan syarat-syarat tertentu (lihat: Restrukturisasi) • Saat pengajuan penundaan dimaksud, beberapa jenis piutang mewajibkan debitor untuk memberikan agunan • Selain itu, dalam proses penagihan dengan surat paksa, dapat diperoleh barang sitaan yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang

  3. Klasifikasi Piutang • Untuk menampung jenis piutang selain piutang pajak dan piutang PNBP, misalnya piutang yang berasal dari dana bergulir atau bantuan sosial

  4. Kualitas Piutang adalahhampiran atasketertagihanpiutang yang diukurberdasarkankepatuhan membayar kewajibanolehdebitor KUALITAS PIUTANG MERUPAKAN CARA UKUR KETERTAGIHAN PIUTANG Jatuh tempo piutang kepatuhan membayar Upaya penagihan BEDA PIUTANG, BEDA KARAKTERISTIK sehingga untuk menjembatani perbedaan DIGUNAKAN 4 (EMPAT) JENIS KUALITAS: KUALITAS LANCAR 2. KUALITAS KURANG LANCAR 3. KUALITAS DIRAGUKAN 4. KUALITAS MACET

  5. Penggolongan Kualitas Piutang: PNBP sesuai ketentuan PP No. 29 TAHUN 2009 tentang TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

  6. Penggolongan Kualitas Piutang – lanj.

  7. Persentase Penyisihan (Pasal 6) • PenyisihanPiutangTidakTertagihditetapkanpaling sedikit sebesar5‰(lima permil) dariPiutang yang memilikikualitaslancar • PenyisihanPiutangTidakTertagihditetapkansebesar: • 10% (sepuluhperseratus) dariPiutangdengankualitaskuranglancarsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan; • 50% (lima puluhperseratus) dariPiutangdengankualitasdiragukansetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan; dan • 100% (seratusperseratus) dariPiutangdengankualitasmacetsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan

  8. Jika Kualitas Piutang Menurun... • Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya ILUSTRASI

  9. Agunan & Barang Sitaan • Jenis agunan dan barang sitaan dapat diperhitungkan untuk me-recovery penyisihan piutang, yaitu: • suratberhargayang diterbitkanoleh Bank Indonesia, suratberharganegara, garansi bank, tabungandandepositoyang diblokirpada bank, emasdanlogammulia me-recovery sebesar 100% nilai • tanahbersertipikathakmilik (SHM) atauhakgunabangunan (SHGB) berikutbangunandiatasnya: • dengan haktanggungan me-recovery sebesar 80% HT • tanpa haktanggungan me-recovery sebesar 60% NJOP

  10. Agunan & Barang Sitaan – lanj. • tanahdenganbuktikepemilikanberupaSuratGirik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertipikat lainnya yang dilampirisuratpemberitahuanpajakterhutang (SPPT) terakhir me-recovery sebesar 50% NJOP • pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik  me-recovery sebesar 50% nilaihipotik • kendaraanbermotor me-recovery sebesar 50% nilaijaminan fidusia • pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan dan disertaibuktikepemilikan 50% nilai yg dikeluarkan oleh instansi yang berwenang BAGAIMANA JIKA JENIS AGUNAN/BARANG SITAAN TERKAIT PIUTANG DAN PERSENTASE RECOVERY–NYA TIDAK/BELUM DIATUR DALAM KETENTUAN?

  11. Agunan & Barang Sitaan – lanj. • Untuk jenis agunan selain yang disebutkan dalam PMK, dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

  12. Piutang dengan Agunan/Jaminan • Piutang di Kementerian Keuangan, di antaranya: • Piutang pajak melibatkan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertipikat tanah, atau sertipikat deposito  diajukan dalam rangka pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak • Piutang kepabeanan dan cukai melibatkan jaminan berupa uangtunai, jaminan bank, jaminandariperusahaanasuransi,ataujaminanlainnya • Piutang Ganti Kerugian Negara melibatkan jaminan berupa sertipikat tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor • Piutang di Kementerian lainnya • Piutang dari Jasa Rumah Sakit melibatkan jaminan berupa asuransi, baik dari Pemerintah Pusat/Daerah maupun dari perusahaan

  13. Restrukturisasi (Pasal 11) • KementerianNegara/LembagadapatmelakukanRestrukturisasiterhadapDebitorsesuai ketentuan peraturan perundangan dalamhal: • Debitormengalamikesulitanpembayaran; dan/atau • Debitormemilikiprospekusaha yang baikdandiperkirakanmampumemenuhikewajibansetelahdilakukanRestrukturisasi • Cakupan restrukturisasi: • pemberiankeringananhutang, • persetujuan angsuran, atau • persetujuan penundaan pembayaran

  14. Restrukturisasi (Pasal 12) • Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Kementerian Negara/Lembaga: • setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet • tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar • Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi

  15. 1. Penghapusan Piutang • Penghapusan Piutang oleh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan • Piutang Perpajakan yang dikelola DJP mempunyai aturan sendiri (KMK No. 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan) • Piutang selainnya menggunakan PP No. 14 Tahun 2005 • PMK ini tidak mengatur tata cara penghapusan piutang; yang diatur adalah pencatatan setelah adanya penghapusan, yaitu dengan cara: • Mengurangi akun Piutang • Mengurangi akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Sebesar jumlah piutang yang dihapuskan dalam KMK

  16. 2. Penambahan Jumlah Piutang • Penambahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya, dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan

  17. 3. Pengurangan Jumlah Piutang • Pengurangan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya, dilakukan apabila: • surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau • Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan

  18. Sanksi • Pelanggaranterhadapketentuandikenakansanksiadministratifberupategurantertulis (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (6))

More Related