Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

1. Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah

2. Pengertian • Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. • (Sesuai dengan PP No. 23 tahun 2005)

3. Karakteristik Satker Berstatus BLU(Sesuai dengan PP No. 23 tahun 2004) • Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa • Standar Akuntansi yang dipergunakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia • Dapat melakukan Utang Jangka Panjang dan Investasi • Kekeyaaan Negara yang tidak Dipisahkan

4. STANDAR AKUNTANSI UNTUK BLU • PP NOMOR 23 TAHUN 2006 PASAL 26 • AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BLU DISELENGGARAKAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI PROFESI AKUNTANSI INDONESIA • DALAM HAL TIDAK TERDAPAT STANDAR AKUNTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) , BLU DAPAT MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI INDUSTRI YANG SPESIFIK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

5. LAPORAN KEUANGAN BLU MERUPAKAN LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 5 AYAT (2) DILAMPIRI DENGAN LAPORAN KEUANGAN BLU BENTUK RINGKAS • (PP NOMOR 8 TAHUN 2006 PASAL 21 ) • 2. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUNAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN BLU YANG BERADA DILINGKUNGA N KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • (PMK 59/PMK.06/2005 PASAL 32 AYAT (2) ) • 3. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DILAMPIRI DENGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) YANG BERADA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN • (PER 24/PB/2006 LAMPIRAN III)

6. LAPORAN KEUANGAN BLU DIKONSOLIDASIKAN/ DIGABUNGKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • PP NOMOR 23 TAHUN 2005 PASAL 27 • AYAT (6) • LAPORAN KEUANGAN BLU MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SKPD/PEMERINTAH DAERAH • AYAT (7) • PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLU PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SKPD/PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

7. LAP. KEU BLU LAP. KEU K/L

8. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan laporan Keuangan Berdasarkan SAK • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan Laporan keuangan untuk tujuan Konsolidasi • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan ADK yang dapat digunakan untuk proses penggabungan di Eselon I maupun untuk Rekonsiliasi dengan KPPN

9. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum

10. Sistem Akuntansi BLU Transisi Estimasi Pendapatan MP APBN DIPA-APBN PAGU Belanja KL (PA) LRA SPM LRA PA Aplikasi LRA BELANJA BLU/KPA DIPA-PEND OPR NERACA SPM/SP2D SPM/SP2D PENGESAHAN Rekening Oprasional BLU SPM Pengesahan LAK KPPN LRA Mapping SAI NERACA

11. Diagram Pelaporan BLU

12. KONVERSI DATA REALISASI • BELANJA OPERASIONAL BLU • YANG AKAN DI KONVERSI ADALAH BELANJA OPR BLU YANG DIBAYAR SECARA KAS • BELANJA YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBN TIDAK DILAKUKAN KONVERSI • BELANJA OPR YANG DI AKUI SECARA ACCRUAL TIDAK DIKONVERSI • BELANJA OPR DIKONVERSI KEDALAM PERKIRAAN KHUSUS BELANJA OPR (DALAM JENIS BELANJA BARANG DAN JASA) • PENDAPATAN OPERASIONAL BLU • YANG AKAN DI KONVERSI ADALAH PENDAPATAN OPR BLU YANG DIBAYAR SECARA KAS • PENDAPATAN YANG BERASAL DARI APBN TIDAK DIBUKUKAN • PENDAPATAN OPR YANG DI AKUI SECARA ACCRUAL TIDAK DIKONVERSI • PENDAPATAN OPR DIKONVERSI KEDALAM PERKIRAAN KHUSUS PENDAPATAN OPR

13. ILUSTRASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UNTUK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

14. Pada awal tahun anggaran 2007 satker BLU Rumah Sakit Fatmawati menerima dana DIPA 101 Milyar. Sebesar Rp. 1 Milyar didanai dari APBN sedangkan 100 Milyar di danai dari Pendapatan Operasional. Target Pendapatan sebesar Rp. 100 Milyar. Sedangkan Estimasi Ambang batas belanja (flexible ) 10 %

15. Dibayarkan SPM/SP2D gaji oleh KPPN atas beban APBN sebesar Rp. 1 Milyar. Penerimaan RS selama 1 periode sebesar Rp. 115 Milyar dari jasa Rumah Sakit Pembuatan SPM/SP2D pengesahaan atas belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan operasional maksimum sebesar Rp. 110 Milyar (flexibilitas 10%)

16. Pengesahan Oleh KPPN, maka sudah dikuinya pendapatan dan belanja BLU. KPPN menjurnal : Karena total belanja Oprasional melebihi pagu DIPA sebesar Rp. 10 M (110 M- 100 M), maka dilakukan Revisi DIPA Pengesahan dan Revisi terhadap Estimasi pendapatan. Dijurnal Sbb :

17. Penerimaan RS selama 1 periode sebesar Rp. 115 Milyar dari jasa Rumah Sakit, sehingga BLU mengalami Surplus sebesar 5 Milyar. Surplus sebesar 5 Milyar ini diperoleh dari (115M-110M) Dan Berdasarkan Lap. Arus Kaspada akhir periode laporan, jumlah kas sebesar Rp. 5 Milyar yang bersumber dari surplus , maka dibuatkan MP untuk membukukan saldo kas.

18. Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan pada akhir tahun : LRA Belanja NERACA LRA Pendapatan

19. Jurnal Tutup Tahun BLU adalah

20. TERIMA KASIH

21. DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN • DIPA BLU • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG DIBUAT OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SERTA DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN DAN BERFUNGSI SBG DASAR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN NEGARA DAN PENCAIRAN DANA BLU ATAS BEBAN APBN SERTA DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN AKUNTANSI • 2. SPM/SP2D UMUM • DOKUMEN REALISASI BELANJA YANG DIDANAI DARI APBN • 3. SPM/SP2D PENGESAHAN • DOKUMEN PENGESAHAN REALISASI BELANJA YANG DIDANAI DARI PENDAPATAN OPERASIONAL BLU • 4. MEMO PENYESUAIAN • DOKUMEN PEMBUKUAN UNTUK MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK DIPEROLEH DARI DOKUMEN DIPA-LU, SPM/SP2D (MISAL PERKIRAAN NERACA)