1 / 97

PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH

PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH. OLEH Makmun Ibrahim Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kediklatan Kementerian Agama Provinsi Aceh Di Hotel Oasis Banda Aceh Tanggal 24 April 2014. LATAR BELAKANG.

byrd
Download Presentation

PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH OLEH Makmun Ibrahim DisampaikanpadaRapatKoordinasiKediklatanKementerianAgama ProvinsiAceh Di Hotel Oasis Banda Aceh Tanggal 24 April 2014

  2. LATAR BELAKANG • Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan Kebijakan LPMP NAD

  3. DEFINISI PENDIDIKAN Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaran agar pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, sertaketrampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsadannegara (UU Sisdiknaspasal 1 ayat 1) Kebijakan LPMP NAD

  4. FUNGSI PENDIDIKAN Pendidikannasionalberfungsimengembangkankemampuandanmembentukwataksertaperadabanbangsa yang bermatabatdalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa, bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidik agar menjadimanusia yang beriman, bertaqwakepadaTuhan YME, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,, mandiri, danmenjadiwarganegara yang demokratissertabertanggungjawab. (UU Sisdiknaspasal 3) Kebijakan LPMP NAD

  5. Suksespendidikan • Bertaqwa • Berkepribadianmatang • Berilmumutakhirdanberprestasi • Rasa Kebangsaan • Berwawasan global Kebijakan LPMP NAD

  6. Education for sustainable development (ESD) Nilai ESD Kesejahteraan Lingkungan Kebijakan LPMP NAD

  7. LembagaPendidikan yang siapmenghadapiMasaDepan • AnalisisdanEvaluasi • Kemampuanuntukmenerapkankonseppadasituasi yang luas • Pemecahanmasalah • Kritisdanberanimengambilkeputusan • Menyimpulkan • Kreatifitas Kebijakan LPMP NAD

  8. Organisasidanreferensi • Komunikasi • Kemampuankomputer/teknologi • Kerjasamadanmembuatjejaring • Hematdanjujurdidalamkeuangandanmahirmemanfaatkan • Realistismenghadapimasalah, dandapatmengakuikekurangan Kebijakan LPMP NAD

  9. Tanda/ciriterjadinyaperbaikan • Sikap yang tanggapdandewasa • Tumbuhjatidiri yang sehat • Selaluterjadimotivasitinggi • Hubunganmanusia yang kokohdansehat Kebijakan LPMP NAD

  10. Visi Kemendiknas : “Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas dan komprehensif” Misi (5K) : • Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan • Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan • Meningkatkan KUALITIAS/MUTU dan REVEVANSI layanan pendidikan • Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan • Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan Kebijakan LPMP NAD

  11. MISI K1 KETERSEDIAAN • Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infrastruktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjanglainnya. • MISI K2 KETERJANGKAUAN • Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikanyang terjangkau oleh masyarakat. MISI 5K (1)

  12. MISI K3 KUALITAS • Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangkameningkatkan mutu dan daya saing bangsa. • MISI K4 KESETARAAN • Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender. MISI 5K (2)

  13. MISI K5 KEPASTIAN • Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi. MISI 5K (3)

  14. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XV PENJAMINAN MUTU Pasal 91 (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Kebijakan LPMP NAD

  15. Pasal 92 : (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Kebijakan LPMP NAD

  16. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan(Permendiknas 63 2009) • PendidikannasionalmenjaditanggungjawabbersamaantaraPemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakatdanolehkarenaitupenjaminanmutupendidikanmenjaditanggungjawabbersamaketigaunsurtersebut • Penjaminanmutupendidikanadalahkegiatansistemikdanterpaduolehsatuanatau program pendidikan, penyelenggarasatuanatau program pendidikan, pemerintahdaerah, Pemerintah, danmasyarakatuntukmenaikkantingkatkecerdasankehidupanbangsamelaluipendidikan Kebijakan LPMP NAD

  17. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan(Pasal 2 ayat (1) • Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Kebijakan LPMP NAD

  18. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan(Pasal 2 ayat (2) • terbangunnyabudayamutupendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; • pembagiantugasdantanggungjawab yang jelasdanproporsionaldalampenjaminanmutupendidikan formal dan/ataunonformalpadasatuanatau program pendidikan, penyelenggarasatuanatau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintahprovinsi,danPemerintah; • ditetapkannyasecaranasionalacuanmutudalampenjaminanmutupendidikan formal dan/ataunonformal; Kebijakan LPMP NAD

  19. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan(Pasal 2 ayat (2) – lanjutan) • terpetakannyasecaranasionalmutupendidikan formal dannonformal yang dirincimenurutprovinsi, kabupatenataukota, dansatuanatau program pendidikan; • terbangunnyasisteminformasimutupendidikan formal dannonformalberbasisteknologiinformasidankomunikasi yang andal, terpadu, dantersambung yang menghubungkansatuanatau program pendidikan, penyelenggarasatuanatau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi,danPemerintah. Kebijakan LPMP NAD

  20. Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan (Pasal 4) • Mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti dan kepribadian • Kompetensi intelektual, estetik, psikomotor, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi dan minat masing-masing • Muatan dan tingkat kecanggihan IPTEK & seni yang mewarnawi dan memfasilitasi kehidupan • Kreatifitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan • Tingkat Kemandirian serta daya saing • Kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya. Kebijakan LPMP NAD

  21. PERUBAHAN PARADIGMA LAMA BARU PengendalianmutuKonseputamaadalahujian, inspeksi, danpengawasaneksternalTujuanutamaadalahlaporanekternaldanpenerapansanksi/hadiah PenjaminandanpeningkatanmutuKonseputamaadalahperencanaan, kajian internal, danmanajemensatuankerjaTujuanutamaadalahlaporan internal danpengambilankeputusanberbasis data

  22. PERUBAHAN PARADIGMA LAMA BARU ProsesdilakukanoleheksternaldanpengendaliandariataskebawahKualitasmenjaditanggungjawabsebagianorangBudayapemeriksaaneksternal Prosesdilakukanoleh internal danpengedaliandaribawahkeatasKualitasmenjaditanggungjawabsemuapihakBudayapeningkatankualitasberkelanjutan

  23. Substansi Penjaminan Mutu Pendidkan Berbasis Standar Nasional Pendidikan • LIFE SKILL: • KARAKTER (SOFT SKILL) • ILMU & KETRAMPILAN • (HARD SKILL) KOMPETENSI LULUSAN OUTPUT PENILAIAN • STANDAR (SNP/ • STANDAR INTERNASIONAL) • SPESIFIKASI DAN KEUNGGULAN PROSES PROSES ISI PTK SARPRAS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN INPUT

  24. TahapanPenjaminanMutuPendidikan Satuan/Program Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Nasional

  25. HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

  26. Monitor & Kajian Hasil Peningkatan Mutu Perencanaan & Implementasi Program Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Pengembangan & ImplementasiProgram PeningkatanMutu Identifikasi Pencapaian & Aspek Pengembangan Pengumpulan & Pencatatan Data (EDS) Pengembangan/Pemilihan Instrumen SiklusPenjaminanMutuPendidikan Laporan Temuan Verifikasi (internal & Eksternal) dan Analisis Data

  27. Sumber Data dalamPenjaminanMutuPendidikan

  28. Perencanaan & Implementasi Program isi Proses Pengelolaan SKL RKS/SDP Penilaian PTK Sarpras Biaya Kepala SekolahGuruKomite Sekolah RKS : Rencana Kerja Sekolah SDP : School Development Plan

  29. Pengelolaan EDS PengumpulandanPencatatan Data isi Proses SKL Penilaian PTK Sarpras Biaya Kepala SekolahGuruKomite Sekolah

  30. Pengelolaan SKL PTK Biaya Kepala SekolahGuruKomite Sekolah Verifikasi (Internal & Eksternal) & Analisis Data isi Proses EDS Penilaian Sarpras

  31. Pengelolaan SKL PTK Biaya Laporan Temuan isi Proses DATA Penilaian Sarpras Kepala SekolahGuruKomite SekolahDinas

  32. IdentifikasiPencapaiandanAspekPengembangan isi Proses Standar Isi SKL Pengelolaan CapaianSPM/SNP Penilaian PTK Biaya Sarpras Kepala SekolahGuruKomite Sekolah

  33. Monitor danKajianHasilPelaksanaanPeningkatan isi Proses Standar Isi SKL Pengelolaan CapaianSPM/SNP Penilaian PTK Biaya Sarpras Pengawas, LPMP, Dinas

  34. Unit Utama: - Mandikdasmen- PMPTK- Pendidikan Islam INCREMENTAL CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT Assessment to 8NES Implement programs Develop programs AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL REPORT Principal & Teacher School Commitee BAN S/M LPMP SPM/ SNP EDS/S3E Annual School Assessment 5-Tahun AkreditasiSekolah • Keputusan: • Kategori Sekolah • Rekomendasi • Nasional/Provinsi: - LPMP- P4TK- Dinas- Depag Kabupaten/Kota: - Dinas- Depag Satuan Pendidikan- Penyelenggara- Sekolah- Madrasah

  35. SiklusPenjaminandanPeningkatanMutu

  36. KERANGKA WAKTU CAPAIAN SPM-SNP SNP Cita-cita tingkat minimal layanan pendidikan; Sesuai dengan PP 19/2005 SPM

  37. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menjadi sangat penting untuk menyiapkan Generasi 2045 yang Berkualitas Mendidiksejakdini(start earlier) Sekolahsetinggimungkin(stay longer) Menjangkaulebih luas (reach wider) 37

  38. 4Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Masalah & Tantangan ArahKebijakan AKSES memastikanketersediaandanketerjangkauan SEKOLAH • Populasi yang besar • Disparitassosial, ekonomi, geografis • Dayatampungterbatas • Pemerataan Layanan. • … MUTU & RELEVANSI • Peningkatan kelayakan Sarana-prasarana • Kualitas& distribusi guru • Pendidikankarakter • Keselarasan dengan duniakerja • Kompetensi Lulusan • … meningkatkan mutudanrelevansisecaraberkelanjutan • Konservasi produk budaya masih terbatas • Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara efektif • Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra masih terbatas • ... PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN menuntaskan konservasi, pengembangan, dan promosi budaya dan bahasa • Penggunaan sumberdaya belum efisien • Kurang fokuspadatupoksi • Kurangtransparan • Kurang akuntabel • … memastikansumberdayadikelolaefisien, efektif, transparan, akuntabel TATA KELOLA 38

  39. AKSES=f(ketersediaan+ keterjangkauan) • SD-SMP SatuAtap • Penambahan RKB • Pembangunan Sekolahdan PT Baru(termasuk AkademiKomunitas) yang lebihmerata. • BOS • BOPTN • BantuanSiswaMiskin • BeasiswaBidikMisi …satuanpendidikan (tempatlayananpendidikan) yang tersediadanmeratadisemuawilayah yang adaWNI.. ..layananpendidikanyang dapatdinikmatiolehseluruhlapisanmasyarakattanpadiskriminasi status sosial-ekonomi… kebijakan kebijakan PenambahandanPemerataan DayaTampung PenyediaanBiayaOperasionalSekolahdanBantuan Personal SiswaMiskin: Supply Demand 39

  40. AKSES=f(ketersediaan+ keterjangkauan) • Paudisasi • Wajar 9 Tahun • Pendidikan Menengah Universal • Pengembangan PT Baru dan Pembangunan AkademiKomunitas • Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan CLC • BOS • BOPTN • BantuanSiswa/ MahasiswaMiskin …satuanpendidikan (tempatlayananpendidikan) yang tersediadanmeratadisemuawilayah yang ada WNI.. ..layananpendidikan yang dapatdinikmatiolehseluruhlapisanmasyarakattanpadiskriminasi status sosial-ekonomi… kebijakan kebijakan PenambahandanPemerataan DayaTampung PenyediaanBiayaOperasionalSekolahdanBantuan Personal SiswaMiskin: Supply Demand 40

  41. BantuanOperasionalSekolah (BOS) …meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan… • Mulai Semester 1 Tahun Ajaran 2013/2014

  42. MUTU=f(Pendidik + Kurikulum + Sarana) • Sertifikasi Pendidik • Kualifikasi Pendidik • SM3T • PPG dan Pelatihan berkelanjutan • Rehabilitasi ruang kelas • Sekolah terkoneksi Internet • Laboratorium dan Perpustakaan • Kurikulum 2013 • Ujian Nasional ..jaminan sarana prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan … …Pendidik yang profesional dan merata di semuawilayah.. ...Implementasi Kurikulum 2013… kebijakan kebijakan kebijakan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidik Penerapan Kurikulum Tematik Terpadu PenyediaanSarana Prasarana Pendidikan sesuai SNP

  43. Peningkatan Kualitas Guru • UKA - UKG • Pengembangan Keberkelanjutan Perbaikan Pendidikan Guru Penyediaan Guru Baru • Perbaikan Pendidikan Guru (UU 14/2005 Pasal 23 Ayat (1)): • Seleksi Khusus • Berasrama (untuk memperkuat kompetensi kepribadian dan sosial) • Kemampuan mengampu mata pelajaran ganda (mayor-minor) • Beasiswa Peningkatan Mutu Pengukuran kinerja 2,9 juta guru Pensiun 33 ribu/tahun

  44. Keterkaitan Landasan Teoritis dan Yuridis LandasanYuridis • UU No 20 Tahun 2003 tentangSisdiknas • Pasal 57 : • evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. • Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. • Pasal 58: • Pendidik berperan mengevaluasi hasil belajar untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan(evaluasi internal) • Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri (*)secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.(evaluasieksternal) • Pasal 59 (3) • Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Landasan Teoritis (*) = BadanStandarNasionalPendidikan (BSNP) Lynch (2001) PP 19 / 2005 tentangSNP  direvisi menjadi PP 32/2013 Pasal 63ayat(1) Penilaianpendidikan pada jenjangpendidikandasar dan menengahterdiri atas: a)penilaianhasilbelajarolehpendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintahdilakukan dalam bentuk ujian nasional (UN) • 44

  45. Tujuan UN PP 19 / 2005 (jo, PP 32 / 2013) tentang SNP Pasal 68 Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. UN  satukesatuanutuhuntukpemetaan, seleksi,kelulusan, dan pembinaan secara berkesinambungan, berkala, dan menyeluruh Tidak Perlu dipertentangkan antara: Pemetaan, Seleksi, Kelulusan dan Pembinaan • 45

  46. MeningkatkanKualitas UN • Kualitas Instrumen (andal dan valid) • Dapat dijaga kerahasiaannya MateriSoal Pelaksanaan Output • Sistem Penggandaan dan distribusi naskah • Sistem Pengawasan • Sistem Pengolahan Nilai • Dimanfaatkan untuk: • Pemetaan • Kelulusan • Seleksi • Pembinaan • 46

  47. Kompetensi yang Diukur: UN dan PISA Pada dasarnya kompetensi Matematika yang diukur dalam Ujian Nasional dan PISA (Programme for International Student Assessment) adalah sama • 47

  48. Skema Pelaksanaan UN Pelaksanaan UN Mendikbud BSNP Penyelenggara UN POS UN Tanggungjawab SK MajelisRektorPTN Pelaks. UN Tingkat Pusat Gubernur Tanggungjawab SK PTN Pelaksana UN Tingkat Provinsi Bupati/Walikota Tanggungjawab SK Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota KaDinasPendidikan Tanggungjawab SK Pelaksana UN Tingkat SatuanPendidikan Pengawasan UN Acuan

  49. TERHADAP GURU PENDAPAT TERHADAP DAMPAK KURIKULUM 2013 Kurikulum 2013 mendorong guru SD dan SMP untuk menjadi individu pembelajar Catatan:

  50. TERHADAP KEPALA SEKOLAH PENDAPAT TERHADAP DAMPAK KURIKULUM 2013 Penerapan kurikulum meningkatkan motivasi kepala sekolah SD dan SMP dalam melakukan perbaikan: kualitas, pembelajaran, dan manajemen sekolah. Catatan:

More Related