1 / 48

BAHAN CERAMAH DIREKTUR PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH

KONSEPSI DASAR, FILOSOFI SPM, DAN HUBUNGAN SPM DENGAN “PELIMPAHAN” URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 32 TAHUN 2004. BAHAN CERAMAH DIREKTUR PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH-DEPDAGRI PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

ulric
Download Presentation

BAHAN CERAMAH DIREKTUR PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEPSI DASAR, FILOSOFI SPM,DAN HUBUNGAN SPM DENGAN “PELIMPAHAN” URUSAN PEMERINTAHANBERDASARKAN UU 32 TAHUN 2004 BAHAN CERAMAH DIREKTUR PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH-DEPDAGRI PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG, 20-21 DESEMBER 2005

  2. Prinsip Otonomi • Pembentukan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan pelayanan umum adalah konsekwensi dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah oleh NKRI; • Otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kepada daerah diberikan kewenangan utk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat); • Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;

  3. Prinsip Otonomi Nyata • Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dalam menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang, sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah;

  4. Prinsip Otonomi Bertanggungjawab • Prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah prinsip penyelenggaraan otonomi yang harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu(i) demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (ii) meningkatkan kesejahteraan rakyat;memberdayakan daerah;

  5. Pembagian Urusan • Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah a.l. membawa konsekwensi pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah (otonom); • Pembagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), utk keberlanjutan dan keutuhan negara.

  6. Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan • Kriteria atau pendekatan pembagian urusan pemerintahan yang dipergunakan adalah sbb:ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan atau tingkatan pemerintahan.

  7. Pendekatan Eksternalitas (Spill-over) Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan scope atau lingkup dampak atau akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Bila dampaknya bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota; bila regional, menjadi urusan pemerintahan provinsi; dan bila nasional, menjadi urusan Pemerintah (Pusat); 2. Pendekatan Akuntabilitas Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan jarak atau derajat kedekatan dampak atau akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dengan berbagai tingkatan pemerintahan yang ada. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan dimaksud kepada masyarakat akan lebih terjamin;

  8. 3. Pendekatan Efisiensi Bila penanganan suatu bagian urusan pemerintahan dipastikan akan lebih berdaya-guna dan berhasil-guna dilakukan oleh strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan tersebut akan lebih tepat untuk menangani bagian urusan pemerintahan dimaksud – dibandingkan dengan strata pemerintahan lainnya. Catatan: Daya-guna dan hasil-guna dapat diukur dari a.l. kecepatan, ketepatan, dan cost prosesyang dilakukandiperbandingkan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh, atau “rasio untung rugi”.

  9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan selain Psl 10 (3) dapat dikelola bersama oleh Pemerintah (Pusat), Prov, Kab/Kota Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1): Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah:{Psl 10 (1) & (3)} • Politik Luar Negeri; • Pertahanan; • Keamanan; • Yustisi; • Moneter & Fiskal Nasional; & • Agama. • Eksternalitas (scope dampak) • Akuntabilitas (distance dampak) • Efisiensi (rasio untung-rugi) Pem menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian urusannya kpd perngktnya atau kpd wakil Pem di daerah, atau menugskn kpd Pem-an Daerah/ Pemdes {Psl 10 (4)} Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah • {Psl 10 (5)} • Menyelenggarakan sendiri; • Melimpahkan sebgn ursn kpd Gub selaku wkl Pem.; • Menugaskan sebgn ursn kpda Pem-an Daerah/Pemdes. WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)} PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)} Standar Pelayanan Minimal {Psl 11 (4)} Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

  10. Urusan Pemerintahan Wajib & Urusan Pemerintahan Pilihan • Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan “bersama” wajib dan urusan pemerintahan “bersama” pilihan; • Urusan pemerintahan “bersama” wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, dan pengendalian lingkungan hidup; • Sedangkan urusan pemerintahan “bersama” pilihan berkaitan erat dengan potensi dan kekhasan daerah.

  11. Kriteria Urusan Wajib • Perlindungan hak-hak konstitusional (perorangan dan kelompok masyarakat); • Perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum; • Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

  12. MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

  13. Hak & Kewajiban Daerah • Hak Daerah: a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. Memilih pimpinan daerah; c. Mengelola aparatur daerah; d. Mengelola kekayaan daerah; e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

  14. Hak & Kewajiban Daerah • Kewajiban Daerah: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. Melestarikan lingkungan hidup; l. Mengelola administrasi kependudukan; m. Melestarikan nilai sosial budaya; n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. Kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.

  15. HAK & KEWAJIBAN KEWAJIBAN KDH PS. 25 S.D. PS. 27 HAK & KEWAJIBAN DRH PS. 21 & PS 22 HAK & KEW. DPRD PS. 43, PS. 44 & PS. 45 • HAK DPRD: • INTERPLASI • ANGKET • MENYATAKAN PENDAPAT • HAK DAERAH: • MENGATUR & MENGURUS SENDIRI • MEMILIH PIMPIP. DRH • MENGELOLA APARATUR DRH • MENGELOLA KEKAYAAN DRH • MEMUNGUT PJK. & RETRIBUSI DRH • MENDAPATKAN BAGI HASIL • MENDAPATKAN SUMBER PENDT. LAIN YG SYAH • KEWJ. KDH & WKDH • MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, UUD, MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI • MENINGKT KERSRA • MEMLIHARA TRANTIBMAS • MELAKSN. KEHIDUPAN DEMOKRASI • MENTAATI & MENEGAKKAN PER-UU-AN • MENJAGA ETIKA & NORMA • MEWUJUDKAN DAYA SAING DRH • MELAKSANAKAN PRINSIP TATA PEM. YG BERSIH & BAIK • MEMPERTANGG. PENGEL. KEUDA • MENJALANI HUB. KERJASAMA • MENYAMPAIKAN RENSTRA PENYELEGG. PEMDA • HAK ANGGOTA: • MENGAJUKAN RAPERDA • MENGAJUKAN PERTANYAAN • MENYAMPAIKAN USUL & PENDAPAT • MEMILIH & DIPILIH • MEMBELA DIRI • IMUNITAS • PROTOKOLER • KEU & ADMINISTRATIF • KEWJ. DAERAH: • MELINDUNGI MASYARAKAT • MENJAGA PERSATUAN, PERSATUAN & KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI • MENINGKT. KUALITAS KEHIDUPAN • MENGEMB. KEHDP. DEMOKR. • MEWUJUDKAN ADIL & MERATA • MENINGKT PELAYANAN & PENDDK. • MENYD. FAS. PELY. KES. • MENYEDIAKAN FAS PELY. SARANA & UMUM • MENGEMB. SISTEM JAR. SOSIAL • MENYUSUN TATA RUANG DRH • MENGEMB. SDP • MELESTARIKAN LH • MENGELOLA ADM. KEPPNDK. • MELESTARIKAN NILAI SOSBUB • KEWJ. ANGGOTA: • MENGAMALKAN PANCASILA, UUD, & TAAT SGL PER-UU-AN • MELAKS. KEHIDUP. DEMOKRASI • MEMPERTAHNKN & MEMLIHARA KERUKUNAN NAS. & KEUTUHAN NKRI • MENINGKT., MEMPERJUANGKAN KESRA. • MENYERAP, MENAMPUNG, MENGHIMPUN & MENINDAKLANJUTI ASPRS. MSY. • MEMBERIKAN PERTANGG. ATAS TUGAS & KINERJANYA SELAKU ANGG. DPRD • MENTAATI TATIB, KODE ETIK, & SUMPAH/JANJI • MENTAATI NORMA & ETIKA, HAK & KEW • PEMBUKAAN UUDN RI TAHUN 1945 • MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM • MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA • IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH

  16. BAGAIMANA MENGUKUR KEMAMPUAN DAERAH DLM PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK? • HARUS JELAS JENIS PELAYANAN DASAR YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH; • HARUS JELAS ALAT-UKUR UNTUK MENGUKUR JENIS PELAYANAN KINERJA DAERAH; • BAGAIMANA KITA MENGUKUR INDIKATOR KINERJA DAERAH. • JIKA DAPAT DIUKUR MAKA AKAN DAPAT MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMPERBAIKI KINERJA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT. • STANDAR PELAYANAN MINIMAL SOLUSI YG SMART UTK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR.

  17. Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Pemerintahan yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakatnya. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan kinerja yang baik dari seluruh jajaran aparatur pemerintahan serta tolok ukur yang jelas untuk mengukur kinerja Pemerintahan Daerah. Salah satu alat yang dikembangkan untuk mengukur kinerja Pemerintahan Daerah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

  18. S P M SPM sebagai alat ukur kinerja pemerintahan daerah mempunyai berbagai dimensi, antara lain: • Perlindungan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan; dan • Perlindungan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kekhasan dan potensi daerah.

  19. SPM • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

  20. Latar Belakang UU No 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah mengamanatkan bhw penyelenggaraan urusan wajib yg menjadi kewenangan Daerah berpedoman pd Standar Pelayanan Minimal. Pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) ditegaskan bhw penyelenggaraan urusan pemerintahan “YANG BERSIFAT WAJIB” yg “BERPEDOMAN PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL” dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dari amanat undang-undang ini dpt dipahami bhw ada ukuran kinerja penyelengaraan urusan-urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

  21. Maksud dan Tujuan SPM Untuk menjamin agar hak-hak konstitusi setiap warga negara terpenuhi, kepentingan nasional yang telah menjadi konsensus nasional dapat terlaksana, serta konvensi internasional diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Pusat menetapkan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada mekanisme dan koordinasi yang sinergi antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  22. Maksud dan Tujuan (lanjutan) Pengaturan Urusan Wajib dan SPM merupakan hal yg baru dlm proses penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi ini dan hal yg sangat penting serta ditunggu oleh banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota. Walaupun demikian, hrs diingat bahwa penerapan Urusan Wajib dan SPM memiliki konsekuensi baik bagi Pemerintah, Provinsi maupun Kab/Kota, terutama rasionalisasi jumlah personalia, kelembagaan, prasarana dan sarana, peralatan dan mesin serta pembiayaan yg dipergunakan untuk membiayai pelayanan dimaksud sesuai kebutuhan Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen perlu berhati-hati dlm menentukan dan menetapkan Urusan Wajib dan SPM, yaitu hrs tepat, realistik dan dpt diselenggarakan serta dipertanggung-jawabkan oleh daerah.

  23. Sejarah singkat UPW/SPM Lokakarya Internasional Model Building Depdagri, Diknas, Depkes di 3 Prov dan 8 K/K; Pengembangan instrumen SPM, pengukuran kinerja Pem-an Daerah Kepmendagri 130-67/2002 (pengakuan): Kepmendagri 29/2002 keuda Sosialisasi awal pada instansi sektoral oleh DDN-OTDA Instansi sektoral menyusun daftar KW/SPM yang bermasalah Pokok pokok pikiran: masukan untuk pengaturan umum/payung masa transisi, revisi UU 22, UU 32/2004, dan/atau kebijakan lain SE Juli 8 Konsep Dasar KW/SPM UU 22/1999 dan PP 25/2000: kekurangan Mei 1999 Juni 2000 2001 2002 2003-2004

  24. Uji Coba Konsep dan Instrumen SPM Dlm rangka indentifikasi alat atau instrumen analisis pembiayaan penerapan Urusan Wajib dan SPM serta integrasi Urusan Wajib dan SPM kedalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, kemudian bgmn mengkaji kelembagaan serta menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas daerah dlm rangka penerapan Urusan Wajib dan SPM di daerah, pd tahun 2003 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan uji-coba penerapan Urusan Wajib dan SPM, khususnya dibidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pemerintahan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi sbg daerah percontohan, yaitu Kab Cianjur, Cirebon, Kediri, Lombok Timur, Jembrana, Tapanuli Tengah, Kota Surabaya dan Kota Sibolga yang diselenggarakan atas kerjasama Depdagri dgn ADB melalui bantuan teknis ADB TA 3967-INO yg berakhir pd bln Februari 2005.

  25. Hasil yang Diperoleh dari Uji Coba SPM Hasil pelaksanaan uji-coba dimaksud telah dimanfaatkan sbg bahan masukan yg berharga dlm rangka penyusunan kebijakan SPM secara nasional, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004.

  26. DASAR HUKUM SPM • UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ps 11 ayat 4); • PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Ps 4 ayat 1 & ayat 2); • PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Ps 2 ayat (2) huruf b); • PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Ps 8, Ps 20 ayat (1) dan (2), Ps 21 ayat (1), (2) dan (3)), dan Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; • PP No. 108/2000 tentang Pertanggung-jawaban Kepala Daerah (Ps 4 ayat (1) dan Ps 5); • PP No. 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ps 2 ayat (1)); dan • PP No. 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ps 2 ayat (1), Ps 3 ayat (1) dan (2)).

  27. SPM diterapkan pada urusanpemerintahan “bersama” wajib daerah.Untuk urusan pemerintahan pilihan, daerah dapat mengembangkan standar kinerja; • SPM ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Prinsip-prinsipPenyelenggaraanSPM?

  28. SPM ditetapkan pada tingkat minimalyang diharapkan secara nasional untuk jenis pelayanan tertentu. “Minimal”dapat merupakan kondisi rata-rata seluruh daerah, merupakan konsensus nasional, dll; • SPM harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk evaluasi Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Kepala Daerah, serta evaluasi kapasitas daerah.

  29. SPM harus menjamin akses masyarakat pada pelayanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan-nya; • SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji-ulang serta diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasional dan kapasitas daerah.

  30. Pemerintahan Daerah yang tidak mencapai SPM diperkenankan untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu; • SPM berbeda dengan Standar Teknis. Sementara itu, Standar Teknis merupakan faktor pendukung untuk mencapai SPM.

  31. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik; • SPM dapat mendorong rasionalisasi kelembagaan, kepegawaian, dan keuangan pemerintahan daerah.

  32. Karakteristik Indikator Dalam Penerapan SPM Indikator dapat berupa: • Masukan (Inputs) Bagaimana tingkat atau besaran sumberdaya yang dipergunakan, seperti peralatan, perlengkapan, uang, personil, dsb. • Proses Bagaimana rangkaian kegiatan yang dilakukan, seperti program yang mencakup waktu, lokasi, isi program atau kegiatan, penerapan dan pengelolaannya.

  33. Hasil Wujud pencapaian kinerja, termasuk pelayanan yg diberikan, persepsi publik terhadap pelayanan tersebut, dan perubahan perilaku publik. • Manfaat Tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen/masyarakat, termasuk pemerintahan daerah.

  34. Dampak Pengaruh pelayanan terhadap kondisi publik secara makro berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

  35. Instrumen Pemerintah untuk mendukung Pencapaian SPM dapat berupa: • Penyediaan dukungan peningkatan kapasitas daerah; • Negosiasi antara Pemerintah dan Daerah yang tidak dapat melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan mencapai SPM untuk melakukan restrukturisasi alokasi anggaran daerah dan/atau kegiatan untuk mencapai SPM dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Untuk kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

  36. ANALISA PERENCANAAN & PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM

  37. TUJUAN ANALISA PEMBIAYAAN SPM • Mengkaji kesenjangan dalam pencapaian SPM; • Menganalisa kapasitas daerah; • Mengidentifikasi permasalahan dlm pencapaian SPM; • Menganalisa perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM; • Merencanakan langkah-langkah pencapaian SPM; dan • Menyediakan umpan-balik bagi Pemerintah.

  38. Manfaat Analisa Pembiayaan pada Integrasi SPM kedalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah Masukan: • Penyusunan dan pemutahiran perencanaan jangka panjang dan jangka menengah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah • Penyusunan dan penetapan (Arah) Kebijakan Umum (AKU – APBD) • Penetapan (Strategi) Prioritas dan Plafon anggaran • Penyusunan anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah • Penyusunan RAPBD dan penetapan APBD Alat Pelaporan Penerapan UPW/SPM Kota/Kabupaten

  39. Manfaat Analisa Pembiayaan pada Integrasi SPM kedalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lanjutan) • Alat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UPW/SPM di Provinsi; • Di masa mendatang, dapat dipergunakan sbg masukan bagi perhitungan alokasi Dana Perimbangan (DAU).

  40. HUBUNGAN UPW, SPM DENGAN PEMBIAYAAN PADA MASING2 KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB JENIS PELAYANAN JENIS PELAYANAN SPM SPM SPM SPM SPM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya

  41. ABC(Activity Based Costing)&Performance Budget

  42. Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJPD Rancangan Visi & Misi Saran, Tanggapan, Rekomendasi stakeholders Rumusan hasil kesepakatan & komitmen dan memperhatikan Konsultasi Publik kinerja pelayanan dasar berbasis SPM • Kondisi • Umum Daerah • Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah • Geomorfologi & Lingkungan • Ekonomi & SDA • Demografi • Prasarana • Sarana • Prestasi kerja pelayanan public • berbasis SPM • dll. • Rancangan • Akhir RPJPD • Visi • Misi • Arah Pembangunan • Arahan Umum • Fungsi & peran subwilayah/kawasan • Tolok ukur prestasi kerja daerah berbasis SPM • Rancangan RPJP • Merumuskan gambaran awal • Visi • Misi • Arah • Pembangunan: • urusan wajib dan SPM • urusan pilihan / unggulan Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara terhadap kinerja pelayanan public berbasis SPM Musrenbang Jangka Panjang Daerah Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang

  43. Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah Visi, Misi, dan program KDH dijabarkan Analisis Keuangan Daerah Rumusan hasil kesepakatan & komitmen stakeholder Rancangan Awal RPJMD - Strategi Pem. Daerah - Arah kebijakan Umum - Arah kebijakan keuangan daerah - Program prioritas KDH • Rancangan • Akhir RPJMD • Visi, Misi program KDH • Arah, kebijakan keuangan daerah • Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum • Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan • Rancangan kerangka regulasi • Rancangan Kerangka Prestasi Kerja urusan wajib Berbasis SPM • Rancangan kerangka pendanaan • Program transisi • Kaidah pelaksanaan • Rancangan • RPJMD • Visi, Misi, Program KDH • Arah, Kebijakan keuangan daerah • Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum • Program, Indikasi kegiatan, dan pendanaan • Rancangan kerangka regulasi • Rancangan Kerangka Prestasi Kerja urusan wajib berbasis SPM • Rancangan kerangka pendanaan • Kondisi Umum • Daerah • Urusan pemerintahan kewenangan daerah • Geografi • Perekonomian daerah • Sosial-Budaya • Prasarana sarana • Pemerintahan Umum • Prestasi kerja pelayanan public berbasis SPM Penetapan Perda ttg RPJMD Peraturan Daerah ttg RPJM Daerah Musrenbang Jangka Menengah Daerah diacu • Rancangan Restra • SKPD • Visi, Misi, Tujuan • Strategi, kebijakan • Program, indikasi kegiatan, prestasi kerja (tolok ukur kinerja) berbasis SPM dan pendanaan • Rancangan kerangka regulasi • Rancangan kerangka prestasi kerja urusan wajib berbasis SPM • Rancangan kerangka pendanaan Konsultasi Publik dan jaring asmara kinerja pelayanan publik Lokasi Kegiatan Rencana tata ruang

  44. SPM Nasional Kesepakatan Antar Daerah difasilitasi oleh Gubernur Pengkajian Kondisi Umum Daerah Data dan Informasi pencapaian kinerja pelayanan publik thn lalu RPJMD RENSTRA Laporan data dan informasi hasil RKPD SKPD pencapaian prestasi kerja yandasar Rapat Tim berbasis SPM dari masing - masing SKPD stakeholder daerah oleh Bappeda (DPRD, Pemda & masyarakat RENJA SKPD Masi ng masing unit menyusun RKA SKPD Penelaahan / Analisis Laporan Hasil Sementara Pencapaian Prestasi Kerja RKA - SKPD oleh Bappeda, SKPD Penerapan SPM Bagian Keuangan Konsultasi Publik & Informasi Tolak ukur kinerja pencapaian SPM Musrenbang RAPBD dan Kebijakan Umum Anggaran Gambar 1.2 Proses Kerja Perencanaan dan Pembiayaan Pencapaian SPM

  45. 3. Perhitungan Kebutuhan Biaya Pencapaian SPM Form 3a.1 Biaya per Kegiatan Form 3b Rekapitulasi 5. Analisa Strategi & Prioritas Pencapaian SPM. 1. Identifikasi SPM dengan Kegiatan pendukungnya Form 5 Analisa strategi & Prioritas Form 1 Identifikasi Kegiatan 2. Pengumpulan Data Dibandingkan Form 2 Data 6. Analisa Rencana Proyeksi Pembiayaan Pencapaian SPM Form 6 a Rencana Pembiayaan per kegiatan 4. Kondisi Pencapaian SPM saat ini Form 4a.1 Biaya perKegiatan Form 6 b Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Form 4b Rekapitulasi BAGAN ALUR ANALISIS PENCAPAIAN SPM

  46. Rencana Kedepan • Segera diterbitkan PP ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yg dpt dijadikan sbg payung hukum dan acuan didalam Penyusunan dan Penerapan SPM, baik bagi Dep/LPND maupun Daerah. • Akan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Analisa Perencanaan dan Penganggaran SPM. 3. Dep/LPND segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang SPM bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  47. Sekian & Terima Kasih

More Related