1 / 83

HUKUM PUBLIK

HUKUM PUBLIK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. MOH. SALEH, SH., MH. Surabaya, April 2012. a. Imperium The rule over all individuals by the prince Kekuasaan raja bidang politik ( sovereignty ) Melahirkan konsep hukum publik b. Dominium

ursa
Download Presentation

HUKUM PUBLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA MOH. SALEH, SH., MH. Surabaya, April 2012

  2. a. Imperium • The rule over all individuals by the prince • Kekuasaan raja bidangpolitik (sovereignty) • Melahirkankonsephukumpublik • b. Dominium • The rule over things by the individual • Kekuasaan raja padakekayaan(property) • Melahirkankonsephukumperdata KONSEP KEKUASAAN DI ROMAWI KUNO

  3. HukumPublik (Political Law), kitamemperolehkebebasan(Liberty) • HukumPerdata (Civil Law), kitamemperolehhakmilik • Keduanyatidakbolehdicampuradukkansatusama lain. Montesquieu (Perancis, 1689-1755)

  4. a. Imperium – DemokrasiPolitik • b. Dominium – DemokrasiEkonomi • KonsepKedaulatandibarathanyapadabidangpolitik, tidakterjadipadabidangekonomi. Ekonomimengikutisistempasar (Bung Hatta). KONSEP DEMOKRASI

  5. Demokrasi Politik + Demokrasi ekonomi = Demokrasi Sosial (Bung Karno) • Konsep Kedaulatan the founding fathers tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. KONSEP DEMOKRASI INDONESIA

  6. “….yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….” PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV

  7. SistemhukumEropakontinental (civil law system) • Sistemhukum Anglo Saxon (common law system) PEMBGAIAN HUKUM MENURUT SISTEM HUKUM

  8. Civil Law System • Berkembang di negara Eropa Daratan seperti Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. • Civil law system mengutamakan hukum tertulis, disebut codified law (Hukum Kodifikasi). • Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang dikeluarkan atas perintah Yustianus I (Kaisar Romawi Timur, 527-565 M.) yang disebut Corpus Juris Civilis (529-534 M.) • Hukum di luar kodifikasi tidak mengikat kecuali dikehendaki oleh penguasa. 8

  9. Dua Bagian Civil Law System • Hukum Publik a. Hukum Tata Negara b. Hukum Administrasi Negara c. Hukum Pidana • Hukum Privat a. Hukum Perdata (Sipil) b. Hukum Dagang 9

  10. Common Law System • Berasal dari Inggris abad-11 dan berkembang abad ke-16 diantaranya ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. • Sumber hukum utamanya adalah Putusan pengadilan (Judicial Precedent), sehingga disebut Case Law. • Kebiasaan dan hukum tertulis juga diakui karena sama2 berasal dari putusan pengadilan. 10

  11. Dua Bagian Common Law System • Hukum Publik a. Hukum Tata Negara b. Hukum Administrasi Negara c. Hukum Pidana • Hukum Privat a. Hak milik (law of property) b. Hukum orang (law of persons) c.Hukum perjanjian (law of contract) d. Hukum perbuatan melanggar Hukum (law of torts)

  12. Perkembangan Peran Negara • Negara mula2 menampakkan perannya sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) yang menuntut jaminan di bidang hukum. – Ruang Privat sangat luas • Kemudian peran negara berkembang menjadi verzorgingsstaat atau welvarsstaat , yaitu adanya keharusan pemerintah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial . – Ruang Publik sangat luas

  13. KERANGKA HUKUM

  14. MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK • Hukum Tata Negara • HukumAdministrasi Negara • HukumPidana • HukumInternasional

  15. HUKUM TATA NEGARA • DroitConstitutionnel (Perancis) • Constitutional Law (Inggris) • DirittoConstitutionale (Italia) • Verfassungsrecht (Jerman) • Staatsrecht (Belanda) a. dalamartiluas = HTN+HAN b. (dalamartisempit = HTN • Verfassungslehre/Theoriederverfassung (Prof. Mr. Djokosoetono)

  16. OBJEK HTN • Objek HTN adalahnegara • Empatunsurnegara(1) a definite territory, (2) population, (3) a government, dan(4) sovereignty. • DalamIlmu HTN berlakudoktrinLegal Fiction Theory bahwasuatunegaradianggapmemilikikonstitusisejaknegaraituterbentuk, baikmelalui transfer of authority, deklarasidanproklamasi, revolusidankudeta

  17. RUANG LINGKUP HTN • Struktur Negara • Kekuasaan Negara • Hubungan Negara danWarganegara

  18. TEORI KONSTITUSI • Konstitusi merupakan resultante (hasil kesepakatan) sesuai dengan kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (KC. Wheare, The modern constitution, 1975) • Konstitusi bukan masalah salah dan benar karena merupakan pilihan politik berdasarkan resultante (Mahfud MD, 2010). • Untuk lebih memaksimalkan materi konstitusi, haruslah dibentuk Komisi Konstitusi dan hasilnya disahkan oleh MPR (Mahfud MD, 2010).

  19. SUMBER HTN Nilai-NilaiKonstitusi yang tidaktertulis; Undang-undangdasar, baikpembukaanmaupunpasal-pasalnya; PeraturanPerundang-undangantertulis; Yurisprudensiperadilan; Konvensiketatanegaraan(constitutional convention); Doktrinilmuhukum (iuscomminisopiniodoktorum); dan Hukuminternasional yang telahdiratifikasiatautelahberlakusebagaihukumkebiasaaninternasional.

  20. BENTUK SUMBER HUKUM Regels; Contract, treaty; Vonnis; atau Beschikking.

  21. REGELINGS(UU Nomor 12 Tahun 2011) UUD 1945 Tap MPR UU/Perppu PP Perpres PerdaProvinsi PerdaKabupaten/Kota

  22. ALGEMENE VERORDENINGEN (Peraturan Umum) Hindia Belanda • Wet DibuatolehMahkotaBelandabersamaParlemenBelanda (Staten-Generale). • AlgemeneMaatregelen van bestuur Di buatolehMahkotaBelandaSendiri. • Ordonansi DibuatolehGubernurJenderalHindiaBelandabersamaDewan Rakyat HindiaBelanda (Volks-Raad). • Regerings – verodening DibuatolehGubernurJenderalHindiaBelandaSendiri.

  23. Stufenbau Theorie Hans Kelsen GENERAL NORM (Mengikat Umum) GN UUD TATA HUKUM UU REGULASI INDIVIDUAL NORM (Mengikat Individu) KETETAPAN

  24. Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung dari Hans Nawasky Norma fundamen Negara SFN Aturan Dasar Grundgesetzes Formele Gesetzes UU Formal Peraturan teknis dan otonom Autonome Satzungen/ Verordnungen

  25. LAW MAKING PRINCIPLES • Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege • Asas lex superior derogat legi inferiori • Asas lex posteriori derogat legi priori • Asas lex specialis derogat legi generalis

  26. BENTUK NEGARA A. Leon Duguit : 1. Negara Kesatuan 2. Negara Serikat 3. Perserikatan Negara-negara Sri Soematri : 1. Negara federal/Serikat (Federal state, bondstaat) 2. Negara Kesatuan (Unitary State, eenheidstaat)

  27. BENTUK PEMERINTAHAN MODERN A. MONARKI • Kehendak terjelma dari satu orang • Kepala Negara berganti turun temurun. B. REPUBLIK • Kehendak terjelma dari rakyat. • Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

  28. DOKTRIN TRIAS POLITICA (Montesquieu,1689-1755) • FungsiLegislatif • FungsiEksekutif • FungsiYudikatif

  29. SISTEM PEMERINTAHAN • Sistem Pemerintahan Parlementer • Sistem Pemerintahan Presidensiil • Sistem Pemerintahan Campuran

  30. KONSEP NEGARA HUKUMINDONESIA KONSEP NEGARA HUKUM PRISMATIK RULE OF LAW NilaiKeadilan RECHTSSTAAT NilaiKepastian NilaiKetuhanan NilaiKeadilanHukum NilaiKepastianHukum Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2010

  31. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • Belanda : administratiefrecht/bestuurrecht • Inggris : administrative law • Jerman : verwaltungsrecht • Perancis : droitadministratief

  32. DEFINISI HAN • Van Volen Hoven : Mendasarkan pada Hukum Tata Negara, dimana Hk Administrasi diartikan sebagai rangkaian dan peraturan yang mengatur organ tertinggi dan organ rendah setelah organ tersebut melakukan kewenangannya. • De Hann : Hukum Administrasi merupakan instrument yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan masyarakat dimana pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di dalamnya

  33. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • Hukumadministrasinegara (Administratiefrecht/bestuursrecht) adalahberisiperaturan-peraturan yang berhubungandenganadministrasiataubestuur(fungsipemerintahan), selainfungsipembentukanperundang-undangan(regelgeving) danperadilan(rechtspraak). • [ B=Kn-(rg+rh) ]

  34. Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara Prajudi Atmosudirdjo • HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs • Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat', • Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut; • Perlindungan hukum (rechtsbesherming); • Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

  35. Dasar Kewenangan • Atribusi • Delegasi • Mandat

  36. ATRIBUSI Cara normal untuk memperoleh wewenang Wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada UU dalam materiil Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu

  37. DELEGASI Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan wewenang tertentu Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs didsarkan peraturan per-UU-an; (3) tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan penjelasan; (5) beleidsregels

  38. INSTRUMEN TINDAKAN PEMERINTAH Untuk Siapa Apa & Bagaimana 1 Umum Abstrak 3 4 Individual Konkrit 2

  39. Contoh : Umum Abstrak : Peraturan perundang-undangan (regelings) Individual kongkrit : Keputusan Pejabat/Badan TUN (beschiking) Umum Konkrit : Peraturan Kebijakan (beleidregels) Individual Abstrak : rencana dan perizinan

  40. TINDAKAN PEMERINTAH PERBUATAN HUKUM PERBUATAN NYATA Hukum Privat Hukum Publik Bersegi Satu Bersegi dua/Banyak KTUN (Kongkrit individual)

  41. Perorangan Kebendaan Bersegi Satu Keputusan Terikat Deklaratif Kongkrit Individual Konstitutif Beleid Keputusan Bebas Interpretasi Kgkrit umum Bersegi dua/banyak Keputusan Terikat Abstk umum Abstk Indvdl Kongkrit Umum Abstrak Umum Abstrak Individual Beleid Keputusan Bebas Interpretasi

  42. TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN 1.Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad) 2.Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad) 3.Perbuatan yang tidak tepat (onjuist) 4.Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige) 5.Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir)

  43. PERUBAHAN PARADIGMA POLITIK DAN KETATANEGARAAN PERGESERAN PARADIGMA HUBUNGAN NEGARA DAN RAKYAT NEGARA RAKYAT PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  44. DISKRESI • DiskresiadalahkewenanganPejabatAdministrasiPemerintahandalammengambilkeputusanuntukmengatasimasalahdenganmemperhatikanbatas-batashukum yang berlaku, asas-asasumumpemerintahanyang baikdannorma-normamasyarakat. • Pejabatsangatrentanuntukmelakukanperbuatanmelawanhukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutamasaatmenggunakankewenanganuntukmelakukandiskresi, olehkarenanyasangatdiperlukanpengawasandanpembatasan

  45. Discretion (Inggris), Discretionair (Perancis), Freies Ermessen (Jerman) • PrajudiAtmosudirjo Kebebasanbertindakataumengambilkeputusanmenurutpendapatsendiri • Laicamarzuki Kebebasan yang diberikankepadabadanataupejabatadministrasidalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan

  46. KOMPONEN DISKRESI Menurut Laica Marzuki • SUBYEKTUM • MATERI • KEWENANGAN

  47. UNSUR KEWENANGAN DALAM DISKRESI Menurut Hadjon diskresi mengandung dua kewenangan • Kewenangan untuk memutus sendiri • Kewenangan untuk interpretasi sendiri

  48. ALASAN DISKRESI (a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya; (b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum; (c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

  49. BATAS-BATAS DISKRESI • Pasal 25 RUU Administrasi Publik • Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum. • Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia, b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, c. Wajib menerapkan AAUPB, d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum & kesusilaan.

  50. HUKUM PIDANA FAKTUAL HP Positif (ius constitutum) I. HP Positif ILMU HP HP Yad. (ius constituendum) POLITIK HP (Penal Policy) NORMATIF HP Asing (ius comperandum) PERBANDINGAN Hkm. Pidana HP Adat (tidak Tertulis) HP ADAT

More Related