PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

1. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA DRS. H. NUR SYAHID, MPdI

2. Komitmen Internasional untuk EFA Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All (EFA) di Jomtien, Thailand(1990) dan Dakar (2000) berisikan enam tujuan utama: • Memperluas pendidikan untuk anak usia dini • Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015) • Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa • Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), khususnya perempuan • Meningkatkan mutu pendidikan • Menghapuskan kesenjangan gender

3. Forum Pendidikan Dunia sepakat untuk : • mengerahkan komitmen politik nasional dan internasional yang kuat bagi Pendidikan untuk Semua, membangun rencana aksi nasional dan meningkatkan investasi yang besar dalam pendidikan dasar; • mempromosikan kebijakan Pendidikan untuk Semua dalam kerangka sektor yang berlanjut dan terpadu baik, yang jelas terkait dengan penghapusan kemiskinan dan strategi-strategi pembangunan; • menjamin keikutsertaan dan peran serta masyarakat madani dalam perumusan, pelaksanaan dan pemantauan strategi-strategi untuk pembangunan pendidikan; • mengembangkan sistem pengaturan dan manjemen pendidikan yang tanggap, partisipatori dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. lanjutan 5. memenuhi kebutuhan sistem pendidikan bagi daerah-daerah yang dilanda oleh pertikaian, bencana alam dan ketakstabilan, dan melaksanakan program-program pendidikan dengan cara-cara yang mempromosi saling pengertian, perdamaian dan toleransi, dan yang membantu mencegah kekerasan dan pertikaian; 6. melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan jender dalam pendidikan yang mengakui perlunya perubahan-perubahan sikap, nilai dan praktek; 7. melaksanakan sebagai sesuatu yang mendesak  program dan tindakan pendidikan untuk memerangi wabah HIV/AIDS; 8. menciptakan lingkungan sumber daya yang aman, sehat, inklusif dan adil yang kondusif bagi keunggulan dalam pembelajaran dengan tingkat-tingkat prestasi yang sudah jelas untuk semua;

5. lanjutan • meningkatkan status, moral dan profesionalisme guru-guru; 10. memanfaatkan tehnologi-tehnologi informasi dan komunikasi baru untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan Pendidikan untuk Semua; 11. secara sistematis memantau kemajuan ke arah tujuan-tujuan dan strategi-strategi Pendidikan untuk Semua pada tingkat-tingkat nasional, regional dan internasional; 12. membangun di atas mekanisme yang sudah ada guna mempercepat kemajuan ke arah pendidikan untuk semua.

6. Sejarah Gerakan Pendidikan untuk Semua • 1990 – Konferensi Dunia  Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand.  Penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2000 • 1995 – World Summit for Social Development di Copenhagen  tampak bahwa target deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tidak akan tercapai  Target penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua diundur menjadi tahun 2015 • 1999 – Oxfam GB meluncurkan kampanye education now  hutang negara miskin dirasakan sangat menjadi hambatan untuk berinvestasi dalam pendidikan

7. lanjutan • 2000 – Forum Pendidikan Dunia di Dakar  Menguatkan kembali Deklarasi Jomtien yaitu: • 2002 – perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional • 2005 – mengurangi kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah • 2005 – memastikan bahwa semua anak, khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus, dan anak dari etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, berkualitas, dan gratis. • 2015 – mencapai peningkatan 50% peningkatan melek huruf, khususnya perempuan dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan. • 2015 – mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan

8. lanjutan • 2001 – Global Campaign for Education (GCE) menggelar acara Sepekan Aksi Pendidikan untuk Semua (SPAPUS) untuk yang pertama kalinya dan sejak saat itu setiap April dilakukan SPAPUS • 2002 – Konferensi Pembangunan PBB  Konferensi tidak menghasilkan ukuran yang konkret untuk menarik kembali perhatian dunia untuk mencapai target Deklarasi Dakar. - AS dan EU memberikan sejumlah dana untuk membantu pencapaian target Dakar.

9. Pertemuan Millennium  delapan Millennium Development Goals (MDGs) (New York, Sept. 2000) 1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan  Mengurangi hingga separuh dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015. 2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal  Target 2015: memastikan bahwa setiap anak laki laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar. 3.Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan  Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pendidikan pada tahun 2015. 4. Mengurangi tingkat kematian anak  Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiganya selama kurun waktu 1990 hingga 2015.

10. Lanjutan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu  Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990 hingga 2015. • Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya  Target 2015: menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadian malaria dan penyakit berat lainnya. • Menjamin keberkelanjutan lingkungan  Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang.  air bersih, sanitasi • Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan  perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Dua tujuan PUS diintegrasikan kedalam MDGs, yaitu:  Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua pada tahun 2015  Kesetaraan Gender dalam pendidikan

11. Fenomena yang terjadi di Indonesia • Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini - Sampai tahun 2000, akses layanan program ini masih rendah; dari 26.172.763 anak, baru 41% (10.794.534) yang terlayani - Ada beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah lembaga yang hampir semua di kota besar, belum adanya program terpadu untuk perawatan dan pendidikan ini, dan belum intensifnya kerjasama pemerintah dan non-pemerintah serta belum tersedianya tenaga didik profesional • Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kualitas Pendidikan • Sampai tahun 2000, prosentase anak yang masuk ke SD mencapai 94,04%, sementara untuk SMP masih dibawah prosentase ini; hanya mencapai 45,10% • Meski angka partisipasi di SD sudah hampir menyeluruh, tingkat kesenjangan antar propinsi, pedesaan-perkotaan, laki-laki dan perempuan masih tetap ada dan validasi jumlah siswa yang DO dan mengulang kelas masih sulit di dapat.

12. lanjutan • Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan • Pada tahun 2000, angka buta aksara perempuan umur 25 tahun mencapai 21,2% sedangkan laki-laki 4,7% • Jika angka yang pernah dicapai pemerintah dipertahankan, maka pada tahun 2015 angka tersebut akan menjadi – 2,7% untuk perempuan dan – 0,26% untuk laki-laki • Pendidikan Berkeadilan Gender Berdasarkan data yang ada, pemerintah menyimpulkan bahwa disparitas gender pada penduduk pedesaan usia 15-24 tahun tidak akan hilang pada tahun 2015 jika tidak ada intervensi yang sungguh-sungguh dari semua pihak

13. Trend HDI diantara Negara-negara, 1990 - 2002

14. Resep standart yang diberikan: • Cost Recovery (Perbaikan Pembiayaan) “Biaya pemakai,” “Pembiayaan komunitas,” atau “Pembiayaan bersama” • Peran lebih besar dari Pasar dalam membentuk pendidikan • Partisipasi sektor swasta yang lebih besar • Desentralisasi • Pemerintah pusat memberikan beban lebih besar kepada pemerintah lokal • Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas Resep dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasi pendidikan di negara-negara miskin dan berkembang  peran negara diminimalisir untuk menyediakan pendidikan dasar bermutu dan gratis.

15. Mengapa Indonesia melakukan privatisasi pendidikan? • Kebijakan hutang dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman kepada negara-negara Dunia Ketiga dengan menggunakan prasyarat-prasyarat yang pada dasarnya bertujuan untuk liberalisasi dan deregulasi ekonomi

16. Situasi Hutang Luar Negeri di Asia (dalam Milyar USD) Sumber: Rene Raya, 2004

17. Situasi Hutang LN Indonesia Sumber: Rene Raya, 2004

18. Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan 35-40 persen dari keseluruhan total APBN  membayar hutang LN sehingga dana untuk pendidikan menjadi lebih kecil • Untuk memastikan pembayaran hutang luar negeri  lembaga-lembaga keuangan internasional ini mendorong negara-negara berkembang untuk meminimalkan peran negara dalam penyediakan pelayanan publik yang membutuhkan dana yang besar dan memberikannya kepada “pasar”.

19. Prosentase Alokasi anggaran pembayaran hutang dan pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) Sources: UNDP, HDR 2004; ADB/ARIC Sumber: Rene Raya, 2004

20. Indonesia paling kecil membiayai pendidikan… Pembiayaan Pendidikan dalam Anggaran Pembiayaan Nasional, 2003 Sources: ADB, Human Development Report, EFA Reports

21. Bentuk Privatisasi Pendidikan • Komersialisasi Pendidikan  menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada swasta dengan orientasi mendapatkan keuntungan • Dibebankannya pembiayaan pendidikan kepada masyarakat melalui model Pembiayaan Bersama dengan Masyarakat  Cost Sharing atau Community Cost • Dibebankannya pembiayaan pendidikan kepada pemerintah-pemerintah lokal melalui penerapan Otoda • Pemotongan subsidi untuk perguruan tinggi

22. Privatisasi Pendidikan di Indonesia? Indikasi: • Pendidikan  tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengenai: • Kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2) • Kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (ps 9) • Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1)

23. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah: • RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun bermutu dan bebas biaya. Beberapa pasalnya justru menuntut peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan • Pasal 11 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 19, dan pasal 37

24. RPP Wajib Belajar: • Pasal 3 ayat 2: warga negara di atas 15 tahun tidak dibiayai pemerintah jika ingin menyelesaikan wajib belajar 9 tahun  bagaimana dengan anak-anak di wilayah pedalaman, seperti Papua dan Kalimantan misalnya • Pasal 13 ayat 1, 3, 4, dan 7: mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan

25. Kebijakan negara yang melegitimasi komersialisasi pendidikan  Badan Hukum Pendidikan  UU no.20/2003 tentang sisdiknas psl 53  RUU Badan Hukum Pendidikan Setiap satuan pendidikan akan menjadi badan hukum yang wajib mencari sumber pendanaannya sendiri. RUU ini mewajibkan semua sekolah menjadi Badan Hukum Pendidikan termasuk sekolah negeri.

26. Pencabutan subsidi khususnya untuk tingkat perguruan tinggi • Diberlakukannya desentralisasi pendidikan  beban pemerintah pusat beralih ke pemerintah lokal  menjadi pertanyaan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya cukup  Kemungkinan “trend” yang terjadi adalah pendidikan dijadikan sumber PAD.

27. Padahal… • Pemerintah Indonesia telah menyepakati: • kesepakatan Education For All (Pendidikan Untuk Semua) yang menjamin setiap warga negara untuk pendidikan dasar bermutu dan gratis • Millenium Development Goals (MDGs) yang menargetkan pendidikan untuk semua tercapai pada tahun 2015.

28. Konvensi anti diskriminasi pendidikan • UUD 1945 • UU No.7/1984 tentang anti diskriminasi terhadap perempuan • UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU Perlindungan Anak • UU No.20 / 2003 tentang Sisdiknas

29. Dampak Privatisasi Pendidikan Di Indonesia • Proses pemiskinan dan pembodohan semakin kuat • Semakin terkotak-kotaknya masyarakat Indonesia berdasarkan status sosial ekonomi, antara yang kaya dan miskin • Belum Ada perhatian dan prioritas untuk: • Perbaikan kualitas pendidikan • Pendidikan untuk anak perempuan • Program pendidikan untuk kelompok-kelompok etnis dan sektor yang tidak beruntung • Semakin sulitnya untuk mencapai target EFA dan MDGs sebagaimana telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

30. Tantangan utama pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya Jawa Timur: a. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia relatif masih rendah; b. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya dapat diatasi dalam pembangunan pendidikan; c. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara penduduk di perkotaan dan di perdesaan, dan antardaerah;

31. lanjutan d. Fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, terutama di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan, sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak mengakses layanan pendidikan; e. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik; f. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien,  karena desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik  belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan.

32. kebijakan pendidikan yg hrs dilakukan a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar utamanya daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.  biaya operasional sekolah (BOS) sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan  standar nasional pendidikan (PP 19 tahun 2005) c. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

33. lanjutan d. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan. e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (good governance) kelembagaan pendidikan. f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan  peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan  Shool base education dan community base education.

34. Terima Kasih