1 / 20

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Untuk Semua

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Untuk Semua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wakil Menteri Bidang Pendidikan. Rapat Koordinasi Program Tingkat Nasional , Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Batam , 8 Maret 2012. Pasal 31 UUD 1945 ( Amandemen ). ayat (1) :

adina
Download Presentation

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Untuk Semua

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PendidikanKhususdanLayananKhususUntukSemua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wakil Menteri Bidang Pendidikan RapatKoordinasi Program Tingkat Nasional, PendidikanKhususdanLayananKhusus Batam, 8 Maret 2012

  2. Pasal 31 UUD 1945 (Amandemen) • ayat(1) : • Setiapwarganegaraberhakmendapatpendidikan • ayat (2) : • Setiapwarganegarawajibmengikutipendidikandasardanpemerintahwajibmembiayainya

  3. UU No. 20 Tahun 2003tentangSistemPendidikanNasionalPasal 5 • ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh PENDIDIKAN YANG BERMUTU • ayat (2) : Warga negara yang mempunyai KELAINAN FISIK, EMOSIONAL, MENTAL, INTELEKTUAL, dan/atau sosial berhak memperoleh PENDIDIKAN KHUSUS • ayat (3) : Warga negara di daerah TERPENCIL atau TERBELAKANG serta MASYARAKAT ADAT yang TERPENCIL berhak memperoleh PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS • ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi KECERDASAN DAN BAKAT ISTIMEWA memperoleh PENDIDIKAN KHUSUS.

  4. UU No. 4 tahun 1997 tentangPenyandangCacat • Pasal (5) “ Setiappenyandangcacatmempunyaihakdankesempatan yang samadalamsegalaaspekkehidupandanpenghidupan”. • Pasal(6) “Setiappenyandangcacatberhakmemperoleh: • ayat1 : Pendidikanpadasemuasatuan, jalur, jenisdanjenjangpendidikan.

  5. Faktor Ekonomi (Economic Condition) • Faktor Lingkungan (Environment) • Geografis • Alam • Sosial • Kultur/attitude • Faktor Diri anak (Within the child) • Faktor Politik (Political Condition) SiapakahMereka? Mereka adalah yang membutuhkan perhatian karena: (Miriam D,S:Toward Inclusioan and Enrichment)

  6. Tiap individu berbeda (individual differences)fisik, gender, ras, bahasa, agama, kemampuan , bakat, minat, kepribadian, dst • Partisipasi dlm Kehidupan bermasyarakat • Semua anak dapat belajar • Hak azasi (demokrasi) • 1948 : Declaration Human Right • 1990 : EfA Jomtien • 1994 : The Salamanca Statement • Dijamin oleh Undang Undang • Wajib Belajar Pendidikan Dasar Mengapa Mereka Perlu Perhatian Khusus ?

  7. PENDIDIKAN INKLUSIF • SekolahBiasa/SekolahUmum, yang mengakomodasisemuaAnakBerkebutuhanKhusus • SLB/SekolahLuarBiasa/SekolahKhusus yang mengakomodasianakbiasa Jenis LayananPendidikan PENDIDIKAN KHUSUS • Kecacatan : TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB • Berkecerdasan Istimewa (a.l. : Program “Aksel”) & • Berbakat Istimewa • PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Sekolahlayanankhususuntukanak-anak : • Daerah terbelakang, terpencil, pulau-pulaukecil, pedalaman, beberapaSekolah Indonesia LuarNegeri (SILN), anak TKI • Masyarakatetnisminoritasterpencil • Pekerjaanak, pelacuranak/trafficking/pelacuranak, lapasanak/anak di lapasdewasa, anakjalanan/pemulung • Pengungsianak (gempa, bencana, konflik)

  8. Memenuhi hak dasar (ekspansif) • Mengupayakan Kelayakan (rehabilitatif) • Meminimali diskriminasi (inklusif) • Meminimalisasi hambatan belajar (diagnostik/adaptif) • Reposisi ke arah Prioritas Utama (mainstreaming) • Mengutamakan Pelayanan (fasititatif) • Memenuhi Standard Nasional (pengemb.Kualitas) • Menggalang kemitraan (partnership) Issu-issu aktual dan Solusinya:

  9. Pendidikaninklusif, solusipendidikan ABK di indonesia

  10. Pendidikan Inklusif, Solusi masalah ABK di Indonesia Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut-sertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

  11. PengertianPendidikanInklusif 1. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994) 2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980)

  12. SekolahInklusif Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

  13. Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif: Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

  14. Mengapa Pendidikan Inklusif Harus Dipromosikan dan Diterapkan: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di-diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

  15. Beberapa Kebaikan Pendidikan Inklusif MembangunkesadarandankonsensuspentingnyaPendidikanInklusifsekaligusmenghilangkansikapdannilai yang diskriminatif. Melibatkandanmemberdayakanmasyarakatuntukmelakukananalisissituasipendidikanlokal, mengumpulkaninformasi semuaanakpadasetiapdistrikdanmengidentifikasialasanmengapamerekatidaksekolah. Mengidentifikasihambatanberkaitandengankelainanfisik, sosialdanmasalahlainnyaterhadapaksesdanpembelajaran. Melibatkanmasyarakatdalammelakukanperencanaandan monitoring mutupendidikanbagisemuaanak.

  16. PeranPropinsi, Kabupatendan Kota

  17. Peran Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota; • Meningkatkan angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus dengan pertumbuhan minimal 10% per tahun sehingga mencapai angka minimal 65% pada tahun 2014. • Mencegah siswa berkebutuhan khusus dropout dan/atau menarik kembali anak-anak usia sekolah yang termarginalkan dari lingkungan sekolah sehingga lulus sekurang-kurangnya jenjang pendidikan dasar. • Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti pembelajaran dan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mendapatkan layanan pendidikan sehingga mampu belajar secara optimal sesuai dengan bakat, potensi dan/atau kebutuhan khusus yang dimiliki dengan menerapkan prinsip tanpa diskriminasi.

  18. Peran Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota; • Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ABK melalui pendidikan ketrampilan hidup (lifeskill) yang terintergrasi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus • Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak penyandang cacat dengan menerapkan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. • Konsisten mengimplementasikan program pendidikan inklusif sebagaimana amanat Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa. • Menumbuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat dan LSM yang diharapkan menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan hak belajar 9 tahun terwujud secara cepat dan tepat.

  19. Sudahkah ada Layanan Publik (seperti: Puskesmas, Rumah Sakit, Perbankan, Kantor Polisi, Kantor Pos, dll.) yang memiliki Petugas yang dapat berkomunikasi dan melayani mereka yang berkebutuhan khusus ini? • Sudahkan kita memberikan penghargaan kepada Layanan Publik yang memiliki fasilitas yang mendukung mereka yang berkebutuhan khusus ini? • Untuk orang asing, kita mempersiapkan diri untuk melayani mereka dengan mempelajarai bahasa dan budaya mereka, tetapi mengapa untuk orang kita sendiri yang berkebutuhan khusus, kita tidak menyediakan layanan tersebut? BagaimanakitamembuatMasyarakatjugaikutpedulidanberperanaktifdalammenerimamereka yang berkebutuhankhususini di LingkunganKehidupanSehari-hari?

  20. TerimaKasih

More Related