KEBIJAKAN BI CHECKING TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN

1. KEBIJAKAN BI CHECKING TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN DisampaikanpadaDialog Nasional “EfektifitasPenyaluran KUR dalamMendorongPertumbuhan UMKM “ Jakarta , 28 Juli 2009 Oleh: Khairil Anwar Kepala Biro Pengembangan BPR & UMKM Direktorat Kredit, Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM BANK INDONESIA

2. PERAN BI DALAM KUR • Mitrakerja (counterpart) Pemerintah/Komite Kebijakan (Keputusan Menteri • Koordinator Bidang Perekonomian no. KEP-05/M.EKON/01/2008 tanggal • 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan • kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). • penetapan kebijakan/ketentuan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan: • memberi masukan dalam penyusunan MoU, Addendum MoU dan SOP mengenai KUR. • Memfasilitasi komunikasi antara Perbankan dengan Komite Kebijakan : Focuss Group • Discussion dgn 6 Bank Pelaksana KUR dan Kantor Menko Perekonomian membahas • mengenai perkembangan dan kendala dalam penyaluran KUR. 2. Ketentuan ATMR. 3. Membantu melakukan monitoring perkreditan melalui Sistem Informasi Debitur (SID). 4. Memfasilitasiperbankandengansektorriil. BI mendukungpengembangan UMKM melaluibantuanteknis (berupapenelitiandanpenyediaaninformasipadaSistemInformasiPengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang terintegrasidalam Data InformasiBisnis Indonesia (DIBI) www.bi.go.id,sertapelatihankepadaperbankandanBusiness Development Services Provider (BDSP).

3. KETENTUAN ATMR TERKAIT KREDIT KEPADA UMKM 3 • PERHITUNGAN ATMR • - Perhitungan ATMR untukKUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85%. • - Khusus KUR ,bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) • untuk kredit kpd UMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit • berstatus BUMN, diturunkan dari 50% menjadi 20%; • - Bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang dijamin • lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN diturunkan dari 85% menjadi sesuai dengan peringkat lembaga • penjaminan/asuransi kredit sebagai berikut: • AAA s.d AA- : 20% • A+ s.d BBB- : 50% • BB+ s.d B- : 75% • Hal ini mendorong pemberian kredit dengan pola penjaminan

4. SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) SIDmerupakan sistem yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data perkreditan yang diterima dari PELAPOR untuk kemudian dipertukarkan dan didistribusikan dalam bentuk INFORMASI DEBITUR. INFORMASI DEBITUR merupakan laporan yang berisi seluruh data yang terkait dengan kredit yang diterima atas nama orang/badan usaha tertentu (profil debitur) termasuk informasi mengenai kolektibilitasnya. PELAPOR SID saat ini meliputi Bank Umum, BPR, LKNB (Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Perusahaan Pembiayaan). Setiapkredit ( dengan nominal Rp.1,- s/d Rp. takterhingga) , ygdiberikanoleh bank/LKNB harusdilaporkankedalam SID (PBI -SID ).

5. PERAN Biro Informasi Kredit (BIK)

6. TUJUAN & MANFAAT SID MEMPERLUAS AKSES PENYEDIAAN KREDIT PENYEDIAAN INFORMASI KUALITAS DEBITUR MENINGKATKAN KESADARAN PENTINGNYA MENJAGA REPUTASI KREDIT MEMPERLANCAR PENYEDIAAN KREDIT MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT MENGONTROL DATA KREDIT MEMPERMUDAH MANAJEMEN RISIKO DEBITUR & MASYARAKAT LUAS TERMASUK KEPADA UMKM LEMBAGA PENYEDIA DANA (BANK DAN NON BANK) PENCIPTAAN DISIPLIN PASAR TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKAT

7. DATA PERKEMBANGAN BIK DI INDONESIA … *) jumlah permintaan IDI pada bulan tersebut

8. CAKUPAN INFORMASI DEBITUR

9. PENGGUNAAN SID UNTUK KUR • SID bergunasebagaichecking debituruntuk Bank Pelaksana. • Mengecekelijibilitascalondebitur, yaknimengecekapakahcalondebiturpernahmemperolehkredit/pembiayaandariPerbankan. • Menilaiperformance kredit/pembiayaan (track record) bagidebitur yang pernahmemperolehkredit/pembiayaan. • SID sebagaimitigasirisikobagi Bank Pelaksana KUR. • Pelaporan KUR oleh bank pada SID sesuaidengankesepakatanantara BI dengan bank pelaksanayaitupada: • form 4B Penjamin : diisinamadan data lembagapenjamin (Askrindoatau • Jamkrindo), dan • form 3C Kredit yang diberikan : padafieldketerangandiisidengankode • SPP Askrindoatau SPP Jamkrindo.

10. PERMASALAHAN PELAPORAN KUR PADA SID • Data KUR yang dilaporkan pada SID , tidak sama dengan data KUR di Kantor Menko Perekonomian. Hal ini karena: - kantor-kantor cabang bank pelaksana KUR belum sepenuhnya disiplin melaporkan realisasi KUR pada SID sesuai dengan kesepakatan - text/data yang harus diinput oleh bank secara manual berpotensi pada kesalahan pelaporan. • Penggunaan USER ID belum optimal . Bankbelum mengunakan sarana SID secara optimal sebagai alat untuk mengetahui debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit baik kredit KUR maupun kreditkomersial (checking debitur).

11. PERMASALAHAN TERKAIT KUR (berdasarkanhasilpemeriksaan BI pada Bank) • Kriteriadebitur KUR adalahdebiturbaruyaitudebitur yang belumpernahmenerimakredit/pembiayaandariPerbankan yang dibuktikandenganBank Indonesia Checking...dst. Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Pelaksana adalah pada umumnya calon debitur KUR rata-rata pernah mendapatkan fasilitas Kredit Konsumsi a.lKartu Kredit. • Adanyapenetapanpersyaratan agunan tambahan yang diminta oleh bank kepada calon debitur KUR adalah maksimum 50% dari nilai kredit. Persyaratan ini menjadi kendala Bank Pelaksana dalam mencari debitur baru KUR. • Pemberlakuan ketentuan SOP KUR yang berlaku surat sejak tanggal 14 Mei 2008 (tanggal Addendum I MoU KUR) sementara SOP KUR baru dikeluarkan pada bulan April 2009 sangat menyulitkan bagi Bank Pelaksana karena diantara tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan terbitnya SOP KUR, Bank Pelaksana sudah banyak merealisasikan penyaluran KURberdasarkanketentuan yang lama. • Terdapat beberapa hal yang belum disepakati antara Bank dengan Perusahaan Penjamin (al : perpanjangan jangka waktu kredit, debitur yang tidak memenuhi kriteria sebagai debitur KUR, kesalahan teknis dalam administrasi kredit) mengakibatkan terhambatnya pembayaran klaim.

12. USULAN PERUBAHAN KETENTUAN KUR (dari Bank Pelaksana) • Untuk KUR Mikro (s.d Rp5 juta) dan Linkage Program tidak diwajibkan menggunakan/melampirkan BI Checking. • Definisi debitur Baru adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan, dan dalam pengertian ini untuk calon debitur yang sedang menerima kredit konsumtif (a.l Kartu Kredit, KPR) masih diperbolehkan menerima KUR . • Besarnya agunan tambahan tidak perlu ditetapkan dalam MoU/SOP, hal ini diserahkan kepada ketentuan pada masing-masing Bank Pelaksana KUR. • Pemberlakukan perubahan ketentuan tidak berlaku mundur, tapi berlaku efektif sesuai kesepakatan dalam rapat Komite Kebijakan. • Kesalahan dalam teknis/berkas administasi kredit tidak akan menggugurkan atau membatalkan klaim yang diajukan Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

13. KESIMPULAN • SID adalah data dari bank dan untuk bank. • SID tetap diperlukan untuk me -mitigasi risiko Bank dalam penyaluran kredit • Dalam hal Komite Kebijakan menetapkan pengecualian persyaratan SID (BI Checking) untuk pengajuan KUR Mikro, maka perlu difikirkan dampak/ konsekuensi terjadinya moral hazard nasabah KUR. Catt: Kontribusi Realisasi KUR Mikro per Juni 2009 sebesar 52,9 %

14. INFORMASI MENGENAI SID LEBIH LANJUT HUBUNGI: BIRO INFORMASI KREDIT, BANK INDONESIA JL. M.H.THAMRIN NO.2, JAKARTA, 10350 TELP. (021) 3817908 FAX. (021) 3523687 www.bi.go.id E-MAIL: bik@bi.go.id

15. Terima Kasih