KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) oleh: Iwan Nurwanto Disampaikan dalam Sosialisasi Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Forum Bakohumas Jakarta, 24 Nopember 2011

2. I PENDAHULUAN

3. Latar Belakang Kebijakan FLPP Selamainipembiayaanperumahanbagimasyarakatberpenghasilanrendah (MBR) menggunakanpolasubsidiuangmukaatausubsidiselisihbunga yang dananyaberasaldari Pos Belanja APBN, sehinggaketikadanatersebuttelahtersalurkankepadamasyarakatmakadanatersebutakanlangsunghabis. Seiringdenganterusmeningkatnya target MBR yang perludisubsidi, makakebutuhansubsidiyangsemakinbesarpadagilirannyaakansemakinmembebani APBN. Jangkawaktusubsidiselisihbunga yang hanyadiberikansecaraterbatas (4-8tahunpertama) selanjutnyapembiayaanmengacukepadasukubungapasar yang relatifmahalakanmempengaruhikemampuan MBR untukmembayarangsurannya. Disampingituketersediaandanapokokuntukpembiayaan/kreditpemilikanrumahdarikalanganperbankanseringkaliterbatas.

4. Skema FLPP • Tujuandaripemanfaatandana FLPP yang berasaldari Pos Pembiayaan APBN adalahuntukmenciptakanpembiayaanperumahan yang lebihmurahsehinggaterjangkauoleh MBR yang diwujudkandenganpembiayaanperumahandengansukubunga/marjin yang lebihmurahbiladibandingkandengansukubungapasar. • Ruang lingkuppembiayaanperumahan yang akandilayaniolehdana FLPP inimeliputipembiayaanuntukpembangunanmaupunpemilikanrumahsejahtera, baikrumahtapaktapakmaupunsatuanrumahsusun. • Dalampelaksanaannyadana FLPP dicampurdengandanapihakketiga (DPK)/ yang dikelolaperbankanmelalui Bank Pelaksanadenganproporsitertentusehinggamenghasilkansukubungagabungan yang bersarnyadipertahankanpadasatu digit atau <10%.

5. SKEMA OPERASIONALISASI DANA FLPP DANAJANGKA PANJANG REPAYMENT • INVESTOR INSTITUSIONAL • JAMSOSTEK • DANA PENSIUN • PERUSAHAAN ASURANSI • TABUNGAN: • TAPERUM-PNS • TWP-TNI/POLRI • YKPP • SWASTA DANA PIHAK KETIGA SISI PASOKAN KREDIT KONSTRUKSI BANK PELAKSANA PK - BLU PPP APBN – FL (POS PEMBIAYAAN) SISI PERMINTAAN KPR REPAYMENT REPAYMENT

6. Perbandingan Skim SubsididenganSkim Fasilitas Likuiditas

7. Landasan Hukum Ket: *) masih dalam persiapan

8. II KREDIT PEMILIKAN RUMAH

9. Tujuan KPR FLPP Menyediakan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera dengan tingkat bunga/marjin yang terjangkau dan tetap sepanjang masa pinjaman (fixed rate mortgage).

10. Karateristik KPR FLPP

11. Persyaratan KPR FLPP • KPR Sejahtera Murah Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan paling banyak Rp. 2.000.000,00 • KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan paling banyak Rp. 2.500.000,00 • KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan paling banyak Rp. 4.500.000,00 • Belum pernah memiliki rumah • Belum pernah menerima subsidi perumahan • Mempunyai NPWP dan Menyerahkan copy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi

12. Skim KPR FLPP KPR Sejahtera Tapak KPR Sejahtera Syariah Tapak KPR Sejahtera Susun KPR Sejahtera Syariah Susun *) Setara dengan tingkat suku bunga anuitas per tahun

13. 14 16 18 2 6 8 10 12 20 4 Perbandingan Skim KPR FLPP dengan Skim Subsidi Ia. KPR denganSkimSubsidi Ib. KPR dengan Skim FLPP Suku Bunga Pasar berfluktuasi yang berpotensi terjadinya kredit macet (NPL) Suku Bunga FLPP 1 digit, terjangkau, dan tetap selama masa tenor KPR Suku Bunga Pasar berfluktuasi Suku Bunga Bersubsidi berangsur naik dan terjangkau Tingkat Suku Bunga Tingkat Suku Bunga 14 2 6 8 10 12 4 Periode Pengembalian Pinjaman (Tahun) Periode Pengembalian Pinjaman (Tahun)

14. Simulasi Dengan FLPP dan Tanpa FLPP Suku Bunga FLPP 1 digit, terjangkau, dan tetap selama masa tenor KPR Suku Bunga Pasar berfluktuasi Tingkat Suku Bunga 14 2 6 8 10 12 4 Periode Pengembalian Pinjaman (Tahun) Simulasi KPR TANPA FLPP Simulasi KPR DENGAN FLPP Harga Rumah = Rp.70.000.000,- Uang Muka 10 %= Rp. 7.000.000,- Pokok Kredit = Rp. 63.000.000,- Suku Bunga = 12 % Jangka Waktu = 15 tahun ( 180 bln) Ang. per Bulan= Rp. 770.827,- (tidak tetap selama 15 tahun, tergantung suku bunga pasar) Harga Rumah = Rp. 70.000.000,- Uang Muka 10 %= Rp. 7.000.000,- Pokok Kredit= Rp. 63.000.000,- Suku Bunga = 8,35 % Jangka Waktu= 15 tahun ( 180bln) Ang.per Bulan = Rp. 626.525,- (tetap selama 15 tahun) Selisih Rp. 144.302

15. III KREDIT KONSTRUKSI

16. Tujuan Kredit Konstruksi FLPP Menyediakan dukungan fasilitas pembiayaan dengan tingkat bunga / marjin yang mampu menekan komponen biaya danadalam rangka pembangunan rumah sejahtera Untuk memastikan tersedianya rumah sejahtera di pasar perumahan dengan harga yang terjangkau oleh MBR.

17. Karateristik Kredit Konstruksi FLPP • Kredit Konstruksi FLPP hanya diperuntukkan untuk pembangunan Rumah Sejahtera dan Rumah Sejahtera Murah Tapak guna mendukung kepastian pasokan (supply) Rumah Sejahtera. • Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak (KK Rumah Sejahtera Tapak) adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada Badan Hukum dalam rangka pembangunan konstruksi Rumah Sejahtera Tapak bagi MBR. • Rumah Sejahtera Tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh Badan Hukum dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

18. Skim Kredit Konstruksi FLPP Kredit konstruksi diterbitkan kepada Kelompok Sasaran yang lolos verifikasi yang dilakukan Bank Pelaksana dengan ketentuan: • Nilai dan bunga KK • Nilai pokok kredit konstruksi = nilai KK per unit rumah x jumlah unit rumah yang akan dibangun • Pokok KK dikembalikan sekaligus setelah akad kredit KPR Sejahtera Tapak atau KPR Sejahtera Murah Tapak atau paling lama saat pinjaman KK jatuh tempo • Jangka waktu KK paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai akad KK antara kelompok sasaran dan Bank Pelaksana dan tidak dapat diperpanjang • Jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembangunan rumah sesuai dengan jumlah unit rumah, harga jual rumah, dan jadwal waktu penyelesaian yang telah disepakati, maka kelompok sasaran diwajibkan mengembalikan pokok KK dan segala kewajiban lainnya.

19. Mekanisme Kredit Konstruksi FLPP Badan Hukum Bank Pelaksana BLU-Kemenpera Pengajuan KK Verifikasi Not ok stop ok Pengecekan dokumen SP2K SP2K Akad Kredit KK ok Not ok stop Permintaan Pencairan Dana FLPP Pengujian ok Not ok stop Pencairan KK bertahap Pencairan Dana FLPP bertahap Pembangunan rumah Pengembalian pokok dan pembayaran bunga Pengembalian pokok dana FLPP & pembayaran tarif

20. Pencairan Kredit Konstruksi FLPP Pencairan dana Kredit Konstruksi FLPP kepada Bank Pelaksana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: • Pencairan pertama dilakukan sesuai dengan permintaan Bank Pelaksana atau paling tinggi 30% dari besaran KK; • Pencairan selanjutnya berdasarkan kemajuan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak atau Rumah Sejahtera Murah Tapak yang diajukan Bank Pelaksana kepada Satker BLU-Kemenpera.

21. IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

22. Pengawasan dan Pengendalian • Pengawasan dan pengendalian dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. • Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Tapak dan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan tindak turun tangan. • Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana FLPP oleh Bank Pelaksana dilakukan oleh Satker BLU-Kemenpera. • Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan penyaluran dana FLPP dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. • Kegiatan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dana FLPP sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker BLU-Kemenpera dilakukan oleh Dewan Pengawas. • Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. V KEBIJAKAN PENDUKUNG

24. KEBIJAKAN PENDUKUNG • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Insentif Perpajakan • Pembiayaan Uang Muka • Jamsostek, • Bapertarum PNS, dan • YKPP

25. KEBIJAKAN PENDUKUNG (1) BANTUAN PSU UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA • Rumah Sejahtera Tapak : jalan, air minum, drainase, limbah, pembuangan sampah, jaringan listrik. • Rumah Sejahtera Susun : ground tank dan pompa, parkir, dan lift , serta dimungkinkan untuk dibantu dengan komponen PSU lain (sepanjang sesuai dengan kriteria) Dilaksanakan dengan Pendekatan Kawasan (bukan per individu rumah)

26. KEBIJAKAN PENDUKUNG (2) PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI RUMAH SEJAHTERA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011, pasal 2 ayat (1), berbunyi : (1) Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan: • luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); • harga jual tidak melebihi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan • merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

27. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UANG MUKA (3a) “PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN (PUMP)” DARI JAMSOSTEK • PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. • Fitur PUMP: (sumber : www.jamsostek.co.id)

28. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UANG MUKA (3b) PROGRAM “BANTUAN UANG MUKA 15 JUTA” DARI BAPERTARUM-PNS • Bantuan Uang Muka (BUM) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR. • Persyaratan Peserta : • PNS aktif golongan I,II, dan III. • Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun. • Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS. • Belum memiliki rumah. • Fitur BUM: (sumber : bapertarum-pns.co.id)

29. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UANG MUKA (3c) SIFAT Bantuan Uang Muka (BUM) KPR YKPP • ANGGOTA AKTIF • Besarnya BUM KPR Rp. 14 Juta. • Bersifat bantuan pinjaman tanpa bunga. • Diperhitungkan dengan santunan ASABRI yang diterima pada saat pensiun, a) Jika nilai santunan < BUM KPR, maka kekurangannya merupakan bantuan dari YKPP; b) Jika nilai santunan > BUM KPR, maka kelebihannya diberikan kepada ybs oleh PT. ASABRI. • PENSIUNAN • Besarnya BUM KPR Rp. 20 Juta. • Bersifat bantuan dengan kewajiban mengembalikan santuan ASABRI yang telah diterima setinggi-tingginya Rp. 6 Juta.

30. VI KINERJA FLPP

31. Kinerja FLPP • Skemapembiayaanperumahandenganskema FLPP di-launching pemerintahsejak 1 Juli 2010 namunpelaksanaannyasecaraefektifdimulaisejak 15 Oktober 2011. • Rencanajumlahpembiayaan KPR Sejahtera daritahun 2010-2014 sesuaidengan RPJM adalahsebesarRp. 20,7 TrilyunrumahsejahteradengansasaranjumlahRumah Sejahtera sebanyak 517.894 Unit. • Dana FLPP yang telahdialokasikansejaktahun 2010 hinggatahun 2011 adalahsebesarRp. 6.254.048.990.000,- dengansasaransebanyak 166.231 Unit Rumah Sejahtera, yang terdiridari 165.231 Unit Rumah Sejahtera Tapakdan 1.000 Unit Rumah Sejahtera Susun. • Kinerjahinggatahun 2011 adalahsebanyak82.359 Unit Rumah Sejahtera, yang terdiridari82.059 Unit Rumah Sejahtera dan300 Unit Rumah Sejahtera Susundengan total nilaidana FLPP yang tersalurkansebanyak Rp2.693.853.827.918 ,- • Dari total nilaidana FLPP yang tersalurkansebanyakRp 2.693.853.827.918,- makadanaperbankan yang termobilisasiuntukpembiayaanperumahantersebutadalahsebesarRp 1.795.902.551.977,- sehingga total pembiayaan KPR Sejahtera yang telahdirealisasikanadalahsebesarRp4.489.756.379.894,-

32. Sasaran dan Pencapaian Kinerja FLPP (1)

33. Sasaran dan Pencapaian Kinerja FLPP (2)

34. Sumber : BLU PPP Status : 7November 2011

35. Status : 17 Oktober 2011 Daftar Bank Pelaksana Penyalur FLPP

36. VI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

37. Peran Pemangku Kepentingan dalam Operasionalisasi FLPP

38. VII HAMBATAN DAN MASALAH

39. Hambatan dan Masalah • Persyaratanakuntabilitasdalamtatakelola KPR-FLPP belumtersosialisasisecarakomprehensifkepadaparapemangkukepentingan • Bank Pelaksana masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap persyaratan baru pada kebijakan KPR-FLPP, antara lain: • Bank Pelaksana bertanggungjawab terhadap ketepatan sasaran penyaluran KPR • Verifikasi administrasi dan lapangan menjadi tanggungjawab Bank Pelaksana • Bank Pelaksanaharusmenyediakandanajangkapanjangdenganbungatetapselama tenor KPR sesuaiporsinya • Masyarakat kelompok sasaran masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap persyaratan baru pada kebijakan KPR-FLPP, seperti: • Ketentuan NPWP/SPT • Subsidi Uang Muka dihapuskan • Kenaikan tingkat harga-harga faktor produksi belum diikuti dengan kebijakan penyesuaian insentif pajak memicu pasokan (supply) rumah sejahtera susun di pasar menurun • Bank Pelaksana KPR-FLPP masih didominasi Bank BTN karena infrastruktur tata kelolanya paling siap

40. VIII UPAYA TINDAK LANJUT

41. Upaya Tindak Lanjut • Sosialisasikebijakan KPR-FLPP kepadaparamemangkukepentingandariunsur-unsurPemerintahan, Perbankan, danAsosiasiPengembang, PerumPerumnas, danAsosiasiPekerjabaikditingkatpusat (Jakarta) maupundidaerah (Makassar, Palembang, dan Balikpapan) • Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KPR-FLPP dengan Bank Pelaksana dan para Asosiasi Pengembang (REI dan Apersi) secara periodik • Mendorong perbankan dan pengembang serta pemerintah daerah untuk mencari inovasi dalam mengatasi persoalan uang muka dan memberikan bantuan teknis serta advokasi kepada masyarakat kelompok sasaran dalam mengatasi persoalan NPWP/SPT • Telah dilakukan pembahasan tentang harga maksimum Rumah Sejahtera yang berhak mendapatkan insentif pajak Kementerian Keuangan (Harga rumah bebas PPNRp. 70 Juta sesuai PMK Nomor 31/PMK.03/2011) • Mendorong perbankan termasuk Bank Daerah lainnya untuk berpartisipasi, beberapa bank yang sudah melakukan MoU dan PKO yakni BNI dan Bank Bukopin sementara Bank daerah yaitu: BPD NTT, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel Babel, BPD Kalimantan Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Papua, BPD Jabar Banten, dan BPD D.I. Yogyakarta .