KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Jul 21, 2014

90 likes | 257 Views

2011 - 2012. 2012 - 2013. T A H U N * A N G G A R A N * . KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH. 2013 - 2014. 2010 - 2011. 2014 - 2015. KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH. Tahun Anggaran 2010 - 2011.

Share Presentation

Embed Code

Link

varen

Download Presentation

KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

2011 - 2012 2012 - 2013 T A H U N * A N G G A R A N * KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH 2013 - 2014 2010 - 2011 2014 - 2015
KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH
TahunAnggaran 2010 - 2011
TahunAnggaran 2011 - 2012
TahunAnggaran 2012 - 2013
TahunAnggaran 2013 - 2014
LanjutanTahunAnggaran 2013 - 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah) . Asropi, SIP, MSi. asropimsi@yahoo.com 081386099760 Alamat blog: http://asropi.wordpress.com/ Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara - RI. Jakarta, Mei 2011. What.

904 views • 28 slides

Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah

Sosialisasi Permendagri no. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD Pontianak , 21-22 November 2011. Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah. DedieA. Rachim Direktur Dikyanmas KPK. Contents.

1.01k views • 31 slides

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAERAH

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAERAH. Pasal 19 UU 32 2004. (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD . Siapa pemerintah daerah ?.

749 views • 30 slides

TOPIK II SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TOPIK II SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. GFA-AMC-GIZ. Bahasan. KONSEP DASAR AKUNTANSI. Konsep Dasar Akuntansi - Persamaan Dasar Akuntansi. Konsep Dasar Akuntansi - Persamaan Dasar Akuntansi. Konsep Dasar Akuntansi - Persamaan Dasar Akuntansi. Sisi Kiri. Sisi Kanan.

5.05k views • 36 slides

AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH . Bab 6 Akuntansi Sektor Publik. Universitas Sriwijaya. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU). Setelah mempelajari materi ini , mahasiswa akan memahami Perlakuan akuntansi Pendapatan beserta jurnal standar. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK).

966 views • 37 slides

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH

Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH. UU NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar yuridis Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelola lingkungan .

405 views • 20 slides

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Penguatan Organisasi Pengelola Zakat di Asia Tenggara  Oleh : Drs. HM. Sukanta AS, M.Si Disampaikan pada Konferensi Dewan Zakat Asia Tenggara di Padang tanggal 31 Oktober 2007. Gedung Prasada Sasana Karya

342 views • 11 slides

SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH. Oleh : Kelas E 1. Hajeng Hayu W 125030400111019 2. Hamida El Laila 125030400111020 3. Almira Herna Renata 125030400111034 4. Hanifa h Puspita S 125030407111005. A. P rinsip – P rinsip Anggaran.

833 views • 20 slides

SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH. MUHAMMAD SAIFI. Anggaran .

1.2k views • 33 slides

Hubungan Struktural dan fungsional Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Hubungan Struktural dan fungsional Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggota kelompok: 1.Bagus (mia 1/06) 2.Fransisko(Mia 1/19) 3.Yehezkiel(mia 1/43) 4.Chronika(mia 1/12) 5.Tika (mia 1/42) 6.Kalvin(mia 1/). PENGERTIAN PEMERINTAH PUSAT. Pemerintah pusat

15.06k views • 10 slides

TEORI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

TEORI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. DR. Drs. ISMAIL NURDIN, M.Si Pascasarjana S2 MAPD IPDN. TUJUAN MATA KULIAH.

587 views • 12 slides

Organ Pemda: DPRD (lembaga perwakilan) dan Kepala Daerah (lembaga Eksekutif)

Organ Pemda: DPRD (lembaga perwakilan) dan Kepala Daerah (lembaga Eksekutif). Irfan. DPRD DALAM LITERATUR ASING, PERISTILAHAN UNTUK PERWAKILAN DI TINGKAT LOKAL DIGUNAKAN ‘COUNCIL’. Indonesia.

576 views • 33 slides

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH. PENGERTIAN LEMBAGA Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang yang menyelenggarakan kegiatannya. Lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

613 views • 22 slides

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH.

704 views • 21 slides

PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Disampaikan Oleh : Fransiska Andriyani Odos 125030400111016 Valentina Wulan Sari 125030400111104 Maria Rosaria Resmityowati 125030401111002 Cornelia Flavi Anasari 125030407111055 KELOMPOK 13.

1.78k views • 11 slides

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. DASAR HUKUM. PEMERINTAH PUSAT (APBN) UU 17 2003 PEMERINTAH DAERAH (APBD) UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58 2005, PERMENDAGRI 13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA. SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.

647 views • 30 slides

Pengembangan UMKM dengan Kemitraan ( model PDPP)

Pelayanan Bisnis. Lembaga Keuangan. Trading House. Eksporter. Pendidikan, Penelitian. NGS: Assosiasi ., LSM. Clusters. Pengusaha. UMKM/ Pengrajin. Pengembangan UMKM dengan Kemitraan ( model PDPP). Kebijakan IDT. Pemerintah Perencana, regulator, donatur. Dana Program.

849 views • 4 slides

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mata Kuliah HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH. Fakultas Hukum. Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH.

625 views • 21 slides

KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH

KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH. BPK. PEMERINTAH. Tahun 2011 Surat Sekjen BPK RI Nomor 122/S/X/03/2011 tentang konsultasi perubahan minor, antara lain: penambahan/pengurangan entitas karena pembentukan/pembubaran lembaga perubahan nomenklatur “departemen” menjadi “kementerian”

205 views • 2 slides

RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. kelompok 9 : Faris mahendra sukma (0910321011) Dede kurnia ilahi (105030207111076) Dimas e. Putra (105030200111100) Mirza Azmi akbar (105030207111070). OTONOMI DAERAH.

772 views • 24 slides

Otonomi Daerah. Dengan di

Otonomi Daerah. Dengan di. Otonomi. yang. beratnya. pada. maka. Daerah,. di. kemandiriannya. mengaku dan. wilayahnya sendiri. penyelenggaraan pemerintahan,. pembangunan. dalam penyediaan dana yang. di gunakan. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

310 views • 1 slides

REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. TATA URUTAN PERUNDANGAN. UUD. TAP MPR. UU. PERPU. PP. PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN. PERATURAN DAERAH. PERATURAN KEPALA DAERAH. PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00. KEPMENDAGRI

1.26k views • 65 slides

More Related