KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH

1. KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH BPK PEMERINTAH • Tahun 2011 • Surat Sekjen BPK RI Nomor 122/S/X/03/2011 • tentang konsultasi perubahan minor, antara lain: • penambahan/pengurangan entitas karena pembentukan/pembubaran lembaga • perubahan nomenklatur “departemen” menjadi “kementerian” • redefinisitusi pada beberapa unit kerja Tahun 2011 Surat Menteri PAN RB No. B/1237/M.PAN-RB/05/2011 yang berisi tentang persetujuan penyempurnaan minor atas SOTK Pelaksana BPK • Tahun 2013 • Surat Ketua BPK Nomor398/S/I/12/2013 tentang konsultasi atas penyempurnaan SOTK, antara lain: • pembentukan AKN VIII • pembentukan Perwakilan BPK Provinsi Kaltara • pemberian penugasan pemeriksaan instansi vertikal kepada Perwakilan • penguatan fungsi penunjang dan kesetjenan Tahun 2014 Surat Menteri PAN RB No. B/1398/M.PAN-RB/4/2014 yang secara umum berisi dukungan penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK. Terkait usulan pembentukan AKN VIII, pemerintah pada prinsipnya memahami usulan tersebut, namun masih diperlukan pembahasan di tingkat internal pemerintah.

2. KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan...) BPK PEMERINTAH • Tahun 2014 • SuratKetuaBPKNomor 858/S/I-IX/03/2014 tanggal 4 Maret2014; Nomor874/S/I-IX/04/2014 tanggal 2 April 2014; dan Nomor878/S/I-IX/04/2014 yang antara lain berisi: • tambahan alasan/penjelasan tentang usulan pembentukan AKN VIII; • rencana penetapan Keputusan BPK tentang SOTK Pelaksana BPK; dan • penegasan kembali proses konsultasi yang telah dilaksanakan oleh BPK kepada Pemerintah terkait penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK Belum memberikan tanggapan