1 / 33

APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI…??

APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI…??. Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

vaughan-johns
Download Presentation

APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI…??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. APA YANG PERLU DIPAHAMI OLEH NOTARIS DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI…?? Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

  2. AKTA PENDIRIAN KOPERASI berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, hanyasahdibuat olehdan/ataubersama-sama Notaris yang sudahbersertifikasisebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi(PPAK) yang keluarkan & disahkan oleh MenteriKemenkopserta terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

  3. Jika dalam hal disuatu kecamatan TIDAK TERDAPAT NOTARIS maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh CAMAT yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

  4. AKTA PENDIRIAN KOPERASI adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi, -bentukkoperasi :1. Koperasi Primer2. KoperasiSekunder

  5. Koperasi Primer:-Didirikanoleh paling sedikit 20 (duapuluh) orangperseorangandenganmemisahkansebagiankekayaanpendiriatauanggotasebagai modal awalKoperasi.Ket: khususuntukKoperasiSimpanPinjamharusdidirikan minimal 150 (seratuslimapuluh) orangperseorangan

  6. Koperasisekunder:Didirikanoleh paling sedikit3 (tiga) KoperasiPrimer.-PendirianKoperasiwajibberdasarkanaktaNotaris

  7. Pembentukan koperasi baik Primer atauSekunder:dilakukan dengan rapat persiapan pembentukan koperasi oleh pendiri atau kuasanya.

  8. PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN JENIS KOPERASI :1) KoperasiSimpanPinjamadalahKoperasi yang menjalankanusahasimpanpinjamsebagaisatu-satunyausaha. (dibagi 2 yaitukonvensionaldansyariah) 2) KoperasiProdusenadalahKoperasi yang menjalankanusahapelayanandibidangpengadaansaranaproduksidanpemasaranproduksi yang dihasilkanAnggotakepadaAnggotadan non-Anggota. 3) KoperasiKonsumenadalahKoperasi yang menjalankanusahapelayanandibidangpenyediaanbarangkebutuhanAnggotadan non-Anggota. 4) KoperasiJasaadalahKoperasi yang menjalankanusahapelayananjasa non simpanpinjam yang diperlukanolehAnggotadan non-Anggota.

  9. MENGENAL JENIS & KEGIATAN KOPERASI1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.2)Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, danfaktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

  10. YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS:1)NamaKoperasiditetapkanolehAnggotadalamRapatAnggotaPembentukanKoperasi.2)Koperasidilarangmenggunakannama yang:telahdipakaisecarasaholehKoperasi lain yang berbadanhukumtingkatkabupaten/kotadalamsatuwilayahkabupaten/ kota;3)Namatidakbolehbertentangandenganketertibanumumdan/ataukesusilaan; atau4)Namatidakbolehsamaataumiripdengannamalembaganegara/pemerintahan, ataulembagainternasional, kecualimendapatizindari yang bersangkutan.5) Dilarang menggunakan nama organisasi politik, nama badan hukum lain, nama organisasi terlarang dan/atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).6) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip ekonomi syariah harus menambahkan nama Koperasi dengan frasa “syariah”. 7) NamaKoperasiSekunderharusmemuatkata “Koperasi” dandiakhiridengansingkatan “(Skd)”.

  11. RAPAT PERSIAPAN YANG DIBAHAS DALAM AKTA PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI :1) Nama dan tempat kedudukan;2) Wilayah keanggotaan;3) Tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi;4) Jangka waktu berdirinya koperasi;5) ketentuan mengenai modal Koperasi;6) tata cara pengangkatan, pemberhentian, danpenggantian Pengawas dan Pengurus;7) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;8) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;9) ketentuan mengenai Rapat Anggota;10) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;11) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;12) ketentuan mengenai pembubaran;13) ketentuan mengenai sanksi; dan14) ketentuan mengenai tanggungan Anggota.Ket: Notarisharusmemintabuktiberitaacara/notulenhasilrapatpersiapan yang ditanda-tanganiolehseluruhpendiri.

  12. Perangkat Organ Koperasi: 1) Anggota 2) Pengawas3) PengurusKet: -KeputusanTertinggidalam Organisasi Koperasi harusmelaluidanatauditentukanolehRapat Anggota : -PendiriadalahAnggota yang pertamakalimendirikan

  13. 1) AnggotaadalahperangkatorganisasiKoperasi (OrangatauBadan) yang memegang kekuasaan (HakdanKewajiban) dalam Koperasi.2) PengawasadalahperangkatorganisasiKoperasi yang bertugasmengawasidanmemberikannasihatkepadaPengurus.

  14. 3) Pengurus: Perangkatoraganisasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarket: yang berhakmewakilidalampenandatangananaktadihadapanNotarisadalahPengurus (dalamperbuatanhukumtertentuharusmendapatpersetujuanparaanggotasesuai AD/ART Koperasi

  15. Pemodaladalahpihak yang menanamkan modal penyertaanpadakoperasi.Investoradalahorang yang menanamkanuangatau modal diusahadengantujuanmendapatkankeuntungan.BgmpembuktiannyajikahalinidimuatdalamaktaNotaris ?

  16. YANG PERLU DIBUKTIKAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI OLEH ANGGOTA KEPADA NOTARIS:1) Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.Ket: dalamhaltertentuharusdiperlihatkankepadaNotaris, sepertihalnyasuratsaham

  17. 2) Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.Ket: padasaatawalpendirianNotarisharusmintabuktisetoranpokok

  18. 3)Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.Ket: Notaristidakwajibmengetahui MP kecualidibutuhkandalamaktanya.

  19. SELAIN AKTA PENDIRIAN MAKA NOTARIS DAPAT MEMBUAT AKTA PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN:1) Penggabunganadalahpenyatuan 2 (dua) ataulebihKoperasisejenisdenganmenggunakanbadanhukumdannamaKoperasi yang menerimapenggabungan, dandilakukantanpamengadakanpembubaranKoperasiterlebihdahulu.2) Peleburanadalahpenyatuan 2 (dua) ataulebihKoperasidenganmembentukbadanhukumdannamaKoperasibaru, sertamenetapkanjenisKoperasi, dandilakukandenganmengadakanpembubaranKoperasiterlebihdahulu. 3) Pemisahanadalahmemisahkan unit usahasesuaijeniskoperasimenjadiKoperasibarudenganbadanhukumtersendiri.

  20. 4) Akta Perubahan AD koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

  21. KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM:PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PEMISAHAN1) PermohonanpengesahanperubahananggarandasarKoperasi yang melakukanpemisahan, pembagian, penggabungankoperasidiajukansekaligusdenganpermohonanpengesahanaktapendirianKoperasibaruhasilpemisahan, pembagian, penggabungan.2) PengesahanperubahananggarandasarKoperasihasilpemisahan, pembagian, penggabungan, diberikandalamwaktu yang bersamaan.

  22. KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIAKAN NOTARIS DALAM: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR1) PerubahananggarandasarKoperasidilakukanberdasarkankeputusanRapatAnggota.2) Dalamhalanggarandasartidakmenentukan lain, 3) KeputusanRapatAnggotamengenaiperubahananggarandasarhanyadapatdiambilapabiladihadirioleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagiandarijumlahseluruhanggotakoperasidandisetujuioleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) darijumlahanggotaKoperasi yang hadir.

  23. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI, APABILA MENYANGKUT PERUBAHAN:1) Nama; 2) TempatKedudukan;3) Wilayah Keanggotaan;4) Tujuan;5) Kegiatan Usaha; 6) Jangkawaktuberdirinyakoperasi, apabila AD menetapkanjangkawaktutertentu; 7) Pemisahan, Penggabungan dan/atau Peleburan Koperasi.

  24. Perubahananggarandasarsebagaimanadimaksuddiatasmaka: -PenguruswajibmengajukanpermohonanpengesahanperubahananggarandasarsecaratertuliskepadaMenteridenganmelampirkan:1) Duarangkap (2 rangkap) anggarandasarKoperasi yang telahdiubah, satudiantaranyabermateraicukup; dan2) Berita Acara Rapat Anggota.

  25. PerubahanAnggaranDasarKoperasidiluarketentuantersebut, cukupmemberitahukankepadaMenteridalamjangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh) harisejakperubahananggarandasardibuat.contohnya: --PerubahanNilai Per-LembarSertifikat Modal Koperasi

  26. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI MENYANGKUT PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN MakaPermohonanPengesahanDiajukandenganMelampirkan:1) duarangkapanggarandasarKoperasi yang telahdiubah, satudiantaranyabermateraicukup;2) beritaacaraRapatAnggota; 3) neracayang barudarikoperasi yang menerimapemisahan, penggabunganatau yang melakukanpeleburan.

  27. Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh MenteriKemenkop & UKM.Akta pendirian koperasi disampaikan oleh pendiri kepada Menteri Kemenkop & UKM, untuk diumumkan dalam Berita Negara.Ket: Pengesahan BH & BN adalahdalamsatukesatuan yang tidakterpisahkan

  28. PengesahanAktaPendirianKoperasiatauPengesahanPerubahanAnggaranDasarKoperasisebagaiBADAN HUKUM diumumkanolehMenteridalamBerita Negara Republik Indonesia.Ket: -BiayaPengumumanDimaksudDibebankanpadaPemerintah.-KetentuanlebihlanjutmengenaiPengesahanAktaPendiriandanAktaPerubahanAnggaranDasarKoperasidiaturdalam PeraturanMenteri.

  29. SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN BH & BNDiajukandenganMelampirkan:1) DuarangkapaktapendirianKoperasi, satudiantaranyabermateraicukupdilampiriAnggaranDasar. 2) BeritaacararapatpembentukanKoperasi, 3) Kuasauntukmengajukanpermohonanpengesahanapabilaada;4) SuratbuktiPenyetoran Modal Awal (SetoranPokokdanPenyertaan Modal), sesuaidengankelayakanusahanya;5) Suratketeranganpersetujuannamakoperasi; 6) Rencana usaha Koperasi.

  30. JANGKA WAKTU PENGESAHAN BH KOPERASI:1) PengesahanatasaktapendirianKoperasiditetapkandengankeputusanMenteridalamjangkawaktu paling lama 30 (tigapuluh) hariterhitungsejakditerimanyapermohonanpengesahansecaralengkap.2) KeputusanpengesahandanaktapendirianKoperasi yang telahmendapatkanpernyataanpengesahandisampaikankepadapendiriataukuasanyadengansurattercatatdalamjangkawaktu paling lama 7 (tujuh) hariterhitungsejakkeputusanpengesahanditetapkan.BagaimanaketentuanPenolakannya ???

  31. KETENTUAN PEMBUBARAN KOPERASI:1) Koperasi dapat dibubarkan apabila sejak didirikan selama paling lambat 6 (enam) bulan anggotanya berkurang dari jumlah minimal 20 (dua puluh) orang.2) PembubaranKoperasidapatdilakukanberdasarkan:a) keputusanRapatAnggota;b) jangkawaktuberdirinyatelahberakhir; dan/atauc) KeputusanMenteri.

  32. PEMBUBARAN KOPERASI OLEH ANGGOTAPembubaranKoperasidiusulkandandiajukankepadaRapatAnggotaolehPengawasatauAnggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) darijumlahAnggota. Ket: HarusdenganAktaOtentikketentuandiaturdalam PP

  33. SELESAIIIIIIIIII MATURNUWUNNNNN

More Related