1 / 97

By Dr. Angkasa , S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERIRORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. By Dr. Angkasa , S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

vega
Download Presentation

By Dr. Angkasa , S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERIRORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI By Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum FakultasHukumUniversitasJenderalSoedirman Training for Trainers on Victimology and Victim Assistance LembagaPerlindunganSaksidanKorban 18-28 Maret 2013 diCikopo - Bogor

  2. A. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

  3. PerlindunganHukum PEMBERIAN HAK-HAK KEPADA SUBJEK HUKUM YANG DIDASARKAN ATAS NORMA HUKUM

  4. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power : • “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing abuse of power. • A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization. • The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability Victim

  5. KORBAN • Korbanadalahseseorangsecaraindividuataupunbersama-samamenderitakerugian, termasuklukafisikmaupun mental, penderitaanemosional, kerugianekonomiataupunkerusakanhak-hakdasarnya, yang disebabkankarenaperbuatanpihak lain yang melanggarhukumpidanapadasuatunegarabaikdisengajamaupunkarenakelalaian. Pengertiankorbanjugamencakupbilamanamungkinadalahkeluargadekatdaripelakusertaorang-orang yang mengalamipenderitaandan/ataukerugian yang disebabkankarenaikutsertadalammenolongseseorangkorban yang kesulitanataumencegahketikamencegahterjadinyakorban.

  6. RumusanTindakPidana HAM Berat: • Tidakada yang secaraspesifikmerumuskansecarajelasdantegas • PenjelasanPasal 104 ayat (1)Undang – UndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusiaterdapatdeskripsitentangpelanggaran HAM berat.

  7. DimaksuddenganPelanggaranhakasasimanusia yang beratundang-undanginiadalah: • “Pembunuhanmassal (genocide), pembunuhansewenang-wenangataudiluarputusanpengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilanganorangsecarapaksa, perbudakan, ataudiskriminasi yang dilakukansecarasistematis (systematic diserimination)

  8. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilanHakAsasiManusia • BerdasarkanPasal 7 bahwa yang dimaksuddenganPelanggaranhakasasimanusia yang beratmeliputi: • A. kejahatangenosida; • B. kejahatanterhadapkemanusiaan;

  9. Statuta Roma • Article 5 (1), crimes within tehjurusdiction of Court: • “The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes”: • a. The crime of genocide; • b. Crimes against humanity; • c. War crimes; • d. The crime of aggresion

  10. Berdasarkanpengertian “pelanggaran HAM berat” dalamseluruhregulasidiatas, lebihmenunjukanpadabentukataujenisdaripelanggaran HAM beratdantidakmemberikandefinisipelanggaran HAM beratsecaraeksplisit. Dengandemikiansecarayuridisbelumadadefinisibakudaripelanggaran HAM berat. OlehkarenanyapengertianPelanggaran HAM BeratlebihberorientasidaripengertianPelanggaran HAM itusendiri yang terdapatpadaUndang–UndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia , yang kemudiandikaitkankarakteristikdaribentuknya.

  11. PerlindunganHukumterhadapKorbanPelangggaran HAM Berat. 1. UndangUndangNomor 26 tahun 2000 tentangPengadilanHakAsasiManusia A. Mendapatkanperlindunganfisikdan mental dariancaman, gangguan, teror, dankekerasandaripihakmanapun. • Pasal 34 ayat (1), bahwa “Setiapkorbandansaksidalampelanggaranhakasasimanusia yang beratberhakatasperlindunganfisikdan mental dariancaman, gangguan, teror, dankekerasandaripihakmanapun”;

  12. B. Mendapatkankompensasi, restitusidanrehabilitasi (termasukahiwarisnya) • Pasal 35 ayat (1), bahwa “Setiapkorbandansaksidalampelanggaranhakasasimanusia yang beratdanatauahliwarisnyadapatmemperolehkompensasi, restitusi, danrehabilitasi”

  13. Restitusi • DimaksudRestitusi, berdasarkanPenjelasanPasal 35 (3) adalah “gantikerugian yang diberikankepadakorbanataukeluarganyaolehpelakuataupihakketigadapatberupapengembalianhartamilik, pembayarangantikerugianuntukkehilanganataupenderitaanataupenggantianbiayauntuktindakantertentu”;

  14. Kompensasi: • Dimaksudkompensasi, berdasarkanPenjelasanPasal 35 (1) adalah “gantikerugian yang diberikanolehnegarakarenapelakutidakmampumemberikangantikerugiansepenuhnya yang menjaditanggungjawabnya”;

  15. Rehabilitasi: • DimaksuddenganRehabilitasi, berdasarkanPenjelasanpasal 35 (3) adalah "rehabilitasi" adalah, pemulihanpadakedudukansemula, misalnyakehormatan, namabaik, jabatan, atauhak-hak lain.

  16. 2. Undang-UndangNomor 13 tentangPerlindunganSaksidanKorban a. Mendapatkanbentukperlindunganfisik, non-fisikdanhukum, sebagaimanaterlihatdalamPasal 5 ayat (1),

  17. Memperolehperlindunganataskeamananpribadi, keluargadanhartabendanya, sertabebasdariancaman yang berkenaandengankesaksian yang akan, sedang, atautelahdiberikannya; • Ikutsertadalamprosesmemilihdanmenentukanbentukperlindungandandukungankeamanan; • Memberikanketerangantanpatekanan; • Mendapatkanpenerjemah; • Bebasdaripertanyaan yang menjerat;

  18. Mendapatkaninformasimengenaiperkembangankasus; • Mendapatkaninformasimengenaiputusanpengadilan; • Mengetahuidalamhalterpidanadibebaskan; • Mendapatidentitasbaru; • Mendapatkankediamanbaru; • Memperolehpenggantianbiayatransportasisesuaidengankebutuhan; • Mendapatnasihathukum; • Memperolehbantuanbiayahidupsementarasampaibataswaktutertentu.

  19. b. Mendapatkanperlindungan non-fisikberupabantuanmedisdanbantuanrehabitasipsikososial, sebagaimanadimaksuddalamPasal 6 bahwa: • “Korbandalampelanggaranhakasasimanusia yang beratselainberhakatashaksebagaimanadimaksudddalampasal 5 ayat (1) jugaberhak: • 1. Bantuanmedis; • 2. Bantuanrehabilitasipsiko-sosial.

  20. RehabiitasiPsikososial: • Dalampenjelasannya yang dimaksuddenganbantuanrehabilitasiPsiko –sosialadalahbantuan yang diberikanolehpsikologkepadakorban yang menderita trauma ataumasalahkejiwaanlainnyauntukmemulihkankembalikondisikejiwaankorban.

  21. c. Melalui LPSK dapatmengajukankompensasi, sebagaimanadimaksuddalamPasal 7 bahwa: • “KorbanmelaluiLembagaPerlindunganSaksidanKorban (LPSK) berhakmengajukankepengadilanberupa: 1. Hakataskompensasidalamkasuspelanggaranhakasasimanusia yang berat; 2.Hak atasrestitusiataugantikerugian yang menjaditanggungjawabpelakutindakpidana.

  22. d. Mendapatkanperlindungankeamananmemberikanketerangantanpahadirdipersidangan, sebagaimanadimaksuddalamPasal 9 bahwa: • Saksidan/ataukorban yang beradadalamancaman yang sangatbesar, ataspersetujuan hakim dapatmemberikankesaksiantanpahadirlangsungdipengadilantempatperkaratersebutsedangdiperiksa; 2. Saksidan/ataukorbandapatmemberikankesaksiannyasecaratertulis yang disampaikandihadapanpejabat yang berwenangdanmembubuhkantandatangannyapadaberitaacara yang memuattentangkesaksiantersebut; 3. Saksi/danataukorbandapat pula didengarkesaksiaannyasecaralangsungmelaluisaranaelektronikdengandidampingiolehpejabat yang berwenang;

  23. e. Mendapatkanperlindunganhukumuntuktidakdituntutsecarahukumbaikpidanamaupunperdata, sebagaimanadimaksuddalamPasal 10 bahwa: • Saksi, korbandan/ataupelaportidakdapatdituntutsecarahukumbaikpidanamaupunperdataataslaporan, kesaksian yang akan, sedang, atautelahdiberikannya; • 3) Ketentuansebagaimanadimaksudayat (1) tidakberlakuterhadapsaksi, korbandanpelapor yang memberikanketerangantidakdenganitikadbaik.

  24. f. PeraturanLembagaPerlindunganSaksidanKorbanNomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemberianPerlindunganSaksidanKorban 1. Pasal 28, bahwabentukperlindungansaksidan/ataukorbanyaituperlindungan: • A. Fisik; • B.Non-fisik; • C.Hukum

  25. PerlindunganFisik • Pasal 29 ayat (1), bahwabentukperlindunganfisiksebagaimanadimaksuddalamPasal 28 huruf (a), meliputi: keamanan, pengawalandanpenempatanditempatrumahaman;

  26. Perlindungan-non Fisik • Pasal 30 ayat (1), bahwabentukperlindungan non-fisiksebagaimanadimaksudPasal 28 huruf (b), denganmengadakanpelayananjasa: Psikologi, dokter, psikiater, ahlispritual, rohaniawan, pekerjasosialdanpenerjemah

  27. Perlindunganhukum • Pasal 31 ayat (1), bahwabentukperlindunganhukumsebagaimanadimaksudpasal 28 huruf (c), diberikandenganmengadakan: pelayananjasapenasehathukum, pendampinganterhadapsaksidan/ataukorbanpadasaatmemberikanketeranganataukesaksiannyadalamprosesperadilanpidana yang sedangdantelahdihadapi, memberikansuratrekomendasiKetua LPSK disampaikankepadapejabat yang berwenangmenanganikasusatauperkaranya (memuatantara lain: saksidalammemberikanketeranganataukesaksiannya agar tidakmendaptkantekanan, bebasdaripertanyaan yang menjerat), mendapatinformasimengenaiperkembangankasus, medapatkaninformasimengenaiputusanpengadilandanmengetahuidalamhalterpidanadibebaskan.

  28. PerlindunganDarurat 2). BerdasarkanPasal 36, diaturmengenaiPerlindungandaruratyakni: • a).Dalamhalkeadaansituasidankondisitertentuterhadapsaksidan/ataukorban, LPSK dapatmelakukanperlindungandarurat; b). Perlindungan yang bersifatdaruratsebagaimanadimaksudpadaayat (1) melakukantindakanpengamanan, pengawalan, menempatkanpadarumahaman, sertadapatmemberikanperndampinganterhadapsaksidan/ataukorbandalampemeriksaanpadatingkatprosesperadilanpidana; • C). KetentuanpersyaratanbaikformilmaupunmateriilsebagaimanadimaksuddalamPasal 6 dan 7 sementaradapatdiabaikan

  29. 3. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2002 tentang Tata caraPerlindunganterhadapKorbandanSaksidalamPelanggaranHakAsasiManusia yang Berat. • A. Perlindunganadalahsuatubentukpelayanan yang wajibdilaksanakanolehaparatpenegakhukumatauaparatkeamananuntukmemberikan rasa amanbaikfisikmaupun mental, kepadakorbandansaksi, dariancaman, gangguan, teror, dankekerasandaripihakmanapun, yang diberikanpadatahappenyelidikan. penyidikan, penuntutan, danataupemeriksaandisidangpengadilan (Pasal 1 angka 1 ).

  30. B. Ancaman, gangguan, teror, dankekerasanadalahsegalabentukperbuatanmemaksa yang bertujuanmenghalang-halangiataumencegahseseorang, sehinggabaiklangsungatautidaklangsung; mengakibatkanorangtersebuttidakdapatmemberikanketerangan yang benaruntukkepentinganpenyelidikan, penyidikan, penuntutan, danataupemeriksaandisidangpengadilan (Pasal 1 angka 4).

  31. C. BentukPerlindungan: (Pasal 4). • 1.perlindungan ataskeamananpribadikorbanatausaksidariancamanfisikdan mental; • 2. perahasiaanidentitaskorbanatausaksi; • 3. pemberianketeranganpadasaatpemeriksaandisidangpengadilantanpabertatapmukadengantersangka,

  32. D. Pihak yang melakukanperlindunganadalahaparatpenegakhukumdanaparatkeamanan, sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) bahwa: • “Setiapkorbanatausaksidalampelanggaranhakasasimanusia yang beratberhakmemperolehperlindungandariaparatpenegakhukumdanaparatkeamanan”.

  33. e. Jangkawaktuperlindungansejakpadatahappenyelidikan, penyidikan, penuntutandan/ataupemeriksaandisidangpengadilan, sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (2) bahwa: • “Perlindunganolehaparatpenegakhukumdanaparatkeamanansebagaimanadimaksuddalamayat (1) diberikansejaktahappenyelidikan, penyidikan, penuntutan, danataupemeriksaandisidangpengadilan”.

  34. 4. PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2002 tentangKompensasi, RestitusidanRehabitasiterhadapKorbanPelanggaranHakAsasiManusia yang Berat • A. Korbanadalahadalahorangperseoranganataukelompokorang yang mengalamipenderitaanbaikfisik, mental maupunemosional, kerugianekonomi, ataumengalamipengabaian, penguranganatauperampasanhak-hakdasarnya, sebagiakibatpelanggaranhakasasimanusia yang berat, termasukkorbanadalahahliwarisnya (Pasal 1 angka 3)

  35. B. Korbanatauahliwarisnyaataspelanggaranhakberatmendapatkankompensasi, restitusidanrehabilitasi. Pengertiankompensasi (Pasal 1 angka 4), Restitusi (Pasal 1 angka 5) danRehabilitasi (Pasal 1 angka 6) samadengandalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentangPengadilanHakAsasiManusiadiatas.

  36. PeraturanPemerintahNomor 44 Tahun 2008 tentangPemberianKompensasi, RestitusidanBantuankepadaSaksidanKorban. • A. MendapatkanKompensasi (Pasal 2) • 1. Korbanpelanggaranhakasasimanusia yang beratberhakmemperolehkompensasi; • 2. Permohonanuntukmemperolehkompensasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diajukanolehkorban, keluarga, ataukuasanyadengansuratkuasa; • 3.Permohonan untukmemperolehKompensasisebagaimanadimaksudpadaayat (2)diajukansecaratertulisdalambahasa Indonesia diataskertasbemateraicukupkepadapengadilanmelalui LPSK.

  37. B. MendapatkanRestitusi (Pasal 3) • 1. KorbantindakpidanaberhakmemperolehRestitusi; • 2. PermohonanuntukmemperolehRestitusisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diajukanolehKorban, Keluarga, ataukuasanyadengansuratkuasakhusu; • 3. PermohonanuntukmemperolehRestitusisebagaimanadimaksudpadaayat (2) diajukansecaratertulisbahasa Indonesia diataskertasbermateraicukupkepadapengadilanmelalui LPSK

  38. B. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

  39. TindakPidanaTerorisme: • Pengertiansecararingkastidakditemukandalamperaturanpeundang-undangan • PengertianTindakPidanatersebardalambeberapapasaldanperaturanperundang-undangan

  40. Undang- undangNomor 15 Tahun 2003 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2002 TentangPemberantasanTindakPidanaTerorismeMenjadiUndang-Undang • Pasal 1 angka 1: • Tindakpidanaterorismeadalahadalahsegalaperbuatan yang memenuhiunsur-unsurtindakpidanasesuaidenganketentuandalamPeraturanPemerintahPenggantiUndang -Undangini.

  41. Pasal 6 • Setiaporang yang dengansengajamenggunakankekerasanatauancamankekerasanmenimbulkansuasanateroratau rasa takutterhadaporangsecarameluasataumenimbulkankorban yang bersifatmassal, dengancaramerampaskemerdekaanatauhilangnyanyawadanhartabendaorang lain, ataumengakibatkankerusakanataukehancuranterhadapobyek-obyek vital yang strategisataulingkunganhidupataufasilitaspublikataufasilitasinternasional, dipidanadenganpidanamatiataupenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahun.

  42. Pasal 7 • Setiaporang yang dengansengajamenggunakankekerasanatauancamankekerasanbermaksuduntukmenimbulkansuasanateroratau rasa takutterhadaporangsecarameluasataumenimbulkankorban yang bersifatmassaldengancaramerampaskemerdekaanatauhilangnyanyawaatauhartabendaorang lain, atauuntukmenimbulkankerusakanataukehancuranterhadapobyek-obyek vital yang strategis, ataulingkunganhidup, ataufasilitaspublik, ataufasilitasinternasional, dipidanadenganpidanapenjara paling lama seumurhidup

  43. Pasal 8 • Dipidanakarenamelakukantindakpidanaterorismedenganpidana yang samasebagaimanadimaksuddalamPasal 6, setiaporang yang:

  44. Pasal 8 a.menghancurkan, membuattidakdapatdipakaiataumerusakbangunanuntukpengamananlalulintasudaraataumenggagalkanusahauntukpengamananbangunantersebut; b. menyebabkanhancurnya, tidakdapatdipakainyaataurusaknyabangunanuntukpengamananlalulintasudara, ataugagalnyausahauntukpengamananbangunantersebut;

  45. Pasal 8 c. dengansengajadanmelawanhukummenghancurkan, merusak, mengambil, ataumemindahkantandaataualatuntukpengamananpenerbangan, ataumenggagalkanbekerjanyatandaataualattersebut, ataumemasangtandaataualat yang keliru; d. karenakealpaannyamenyebabkantandaataualatuntukpengamananpenerbanganhancur, rusak, terambilataupindahataumenyebabkanterpasangnyatandaataualatuntukpengamananpenerbangan yang keliru;

  46. Pasal 9 • Setiaporang yang secaramelawanhukummemasukkanke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkanataumencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaanpadanyaataumempunyaidalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkankedan/ataudari Indonesia sesuatusenjataapi, amunisi, atausesuatubahanpeledakdanbahan-bahanlainnya yang berbahayadenganmaksuduntukmelakukantindakpidanaterorisme, dipidanadenganpidanamatiataupenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahun

  47. Pasal 10 • Dipidanadenganpidana yang samadenganpidanasebagaimanadimaksuddalamPasal 6, setiaporang yang dengansengajamenggunakansenjatakimia, senjatabiologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktifataukomponennya, sehinggamenimbulkansuasanateror, atau rasa takutterhadaporangsecarameluas, menimbulkankorban yang bersifatmassal, membahayakanterhadapkesehatan, terjadikekacauanterhadapkehidupan, keamanan, danhak-hakorang, atauterjadikerusakan, kehancuranterhadapobyek-obyek vital yang strategis, lingkunganhidup, fasilitaspublik, ataufasilitasinternasional

  48. Pasal 11 • Dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiaporang yang dengansengajamenyediakanataumengumpulkandanadengantujuanakandigunakanataupatutdiketahuinyaakandigunakansebagianatauseluruhnyauntukmelakukantindakpidanaterorismesebagaimanadimaksuddalamPasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, danPasal 10.

More Related