UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) YANG DIMILIKI OLEH BADAN HUKUM

1. UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)YANG DIMILIKI OLEH BADAN HUKUM Oleh: Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum Disampaikan pada Legal Forum bertema Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh MEDCO Foundation, pada tanggal 24 Mei 2013.

2. 1. Definisi-Definisi Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), hak untuk menikmati secara eksklusif , timbul karena hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses atau tekhnologi tertentu yang berguna untuk kehidupan manusia. HKI , terbagi menjadi : - Hak Cipta, dan - Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, PVT) NPD Lawyers @ 2013

3. Hak Cipta: Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. • Paten: Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk melaksanakan sendiri Invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten terbagi menjadi: - Paten Biasa - Paten Sederhana (utility model/simple patent) NPD Lawyers @ 2013

4. Merek: Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasinya yang memiliki daya pembeda, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa. Merek, terbagi menjadi: - Merek Dagang - Merek Jasa • Desain Industri: Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungannya, berbentuk tiga atau dua dimensi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan. NPD Lawyers @ 2013

5. Rahasia Dagang: Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi, berguna untuk kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik haknya. PVT : Perlindungan khusus yang diberikan negara (diwakili oleh Pemerintah, pelaksanaan dilakukan oleh Kantor PVT), terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. NPD Lawyers @ 2013

6. DTLST • Sirkuit Terpadu: Suatu produk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. • Desain Tata Letak: Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu NPD Lawyers @ 2013

7. 2. Definisi Badan Hukum R. Subekti: Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan Hakim. Badan Hukum, antara lain: Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan NPD Lawyers @ 2013

8. 3. Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Badan Hukum , karena: HKI akan memberikan perlindungan terhadap bisnis yang Perusahaan anda lakukan. Akan ada banyak pihak lain yang akan memanfaatkan HKI milik Perusahaan Anda dan mengklaim HKI tersebut jika Anda tidak melakukannya. HKI terkait dengan kualitas dan integritasperusahaan, dan untuk membedakan HKI milik perusahaan anda dengan perusahaan pesaing sejenis. Kepemilikan HKI beguna untuk mengurangi peniruan, meningkatkan citra perusahaan, dan mengamankan pelanggan-pelanggan perusahaan. NPD Lawyers @ 2013

9. Pentingnya HKI Bagi negara Indonesia, karena: • Secara Khusus:HKI adalah salah satu alat pemicu untuk mendorong pertumbuhan produk industri. • Secara Umum: HKI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha yang sehat. NPD Lawyers @ 2013

10. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta • Hak Cipta : hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. • Objek Perlindungan HC: karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak hak terkait. • Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu Hak Eksklusif yang dimiliki Pelaku, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran. NPD Lawyers @ 2013

11. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta • Contoh: perlindungan HC untuk suatu Perusahaan Industri Rekaman (Musik), terdapat Hak berdampingan (Hak Terkait) yang secara tegas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu: “Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau memberikan pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau tanpa rekaman bunyi.” • Contoh: Album rekaman suara : terkandung dua bentuk hak yang berbeda, yaitu: - hak cipta atas karya musikal (lagu) merupakan hak milik Pencipta Lagu tersebut - hak cipta atas karya rekaman suara. merupakan hak milik Produser Rekaman Suara. NPD Lawyers @ 2013

12. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Jangka waktu perlindungan HC berbeda beda: • Hak cipta atas karya musikal (lagu): Seumur hidup pencipta + 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. (Pasal 29 ayat (2) UUHC) • Hak cipta atas karya rekaman suara: hanya selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual bagi pelaku (Pasal 50 ayat (1) huruf a UUHC), dan • Hak Cipta bagi Produser Rekaman: perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam.(Pasal 50 ayat (1) huruf b UUHC) NPD Lawyers @ 2013

13. Pentingnya Perlindungan Paten • Paten: Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemegang Paten, untuk dapat melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk: a. membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (Paten Produk) b. menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya (Paten Proses) • Jangka waktu perlindungan: 20 tahun (paten biasa) dan 10 tahun (paten sederhana). NPD Lawyers @ 2013

14. Pentingnya Perlindungan Paten • Perusahaan  (biaya untuk) R&D  (hasil)Invensi Hak Paten, untuk penggunaan Invensinya selama 20 tahun secara eksklusif di Indonesia  Full Profit • Contoh: Soichiro Honda (Inventor) memulai usaha dari perusahaan kecil  memanfaatkan perlindungan HKI dan melakukan banyak inovasi  telah memiliki lebih dari 100 hak paten di seluruh dunia saat ini Honda telah menjadi Perusahaan yang terkenal dan terbesar di bidang otomotif (leading company). NPD Lawyers @ 2013

15. Pentingnya Perlindungan Paten LISENSI PATEN • Perorangan atau Perusahaan (Pemilik Hak Paten) Kerja Sama dengan pihak Ketiga dalam menggunakan Hak Paten tersebut dengan cara yang dilindungi Undang-undang Perjanjian Lisensi Paten secara Eksklusif/Non-Eksklusif  Royalty (Sumber penghasilan Langsung) Bisnis Berkembang (Full Profit) NPD Lawyers @ 2013

16. PENTINGNYA PERLINDUNGAN MEREK • Hak atas Merek: Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.(Pasal 3 Undang Undang No. 15 tahun 2001) LISENSI MEREK • Perorangan atau Perusahaan (Pemilik Hak Merek)  kerjasama dengan pihak Ketiga  Perjanjian Lisensi Merek/Waralaba (Franchise) Royalty (Sumber penghasilan Langsung)  Full Profit NPD Lawyers @ 2013

17. Pentingnya Perlindungan Merek Memiliki Perlindungan Hak atas Merek merupakan suatu aset bisnis yang sangat berharga. Fungsi Merek: • Untuk Pencirian suatu Produk (Barang atau Jasa) dari perusahaan pesaing yang bergerak dibidang yang sama. • Untuk Pencitraan dan Reputasi (nama Baik) Perusahaan. • Sebagai Strategi Pemasaran Perusahaan. • Sebagai nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik. NPD Lawyers @ 2013

18. Pentingnya Perlindungan Desain Industri • Hak Desain Industri: Hak eksklusif yang diberikan oleh NKRI kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang no. 31 tahun 2000 tentang DI). • Hak eksklusif: untuk melaksanakan sendiri Hak DI tersebut, untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak DI tersebut. NPD Lawyers @ 2013

19. Pentingnya Perlindungan Desain Industri LISENSI DESAIN INDUSTRI • Izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. (Pasal 1 ayat 11 UU DI) • PerjanjianLisensiDesain Industri: Penerima Lisensi dapatmenggunakanmanfaatekonomidarihakDesain Industri tersebut, namun tidak berartimemperalihkanhakmilikatasdesain industry tersebut. • PerjanjianlisensiwajibdicatatdalamDaftarUmum DesainIndustri. Tanpa pencatatan, dapat berakibattidakberlakubagipihakketiga.  NPD Lawyers @ 2013

20. PENTINGNYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG • Subyek Rahasia Dagang: Pemilik Rahasia Dagang itu sendiri. • Pemilik RD: memiliki hak untuk menggunakan sendiri RD yang dimilikinya, hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakanRD atau mengungkapkanRD tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. • Obyek Rahasia Dagang: Meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. (Pasal 2 Undang-Undang no 30 tahun 2000) NPD Lawyers @ 2013

21. PENTINGNYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG • Contoh: Perusahaan penghasil minuman soda berkarbonat, Coca Cola terkenal dengan formula minumannya yang dikemas dalam kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik Perlindungan Rahasia Dagang terhadap formula/resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun(tanpa batas) • Apa yang dilindungi? informasi tekhnik senyawa untuk melindungi formulanya • Upaya perlindungan: - Dengan penyimpanan resep formula asli di sebuah rumah “The World of Coca-Cola” di Atlanta - Sebelumnya formula tersebut disimpan di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. - Dengan membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya. NPD Lawyers @ 2013

22. PENTINGNYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG • Suatu Perusahan terkadang memilih untuk menggunakan rahasia dagang, bukan paten, dengan tujuan untuk menghindari adanya batas waktu. • Pengertian tanpa batas waktu ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang no 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya semestinya. • Informasi lain yang dapat dilindungi dengan RD: Metode Produksi, mis: tekhnologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Informasi non-tekhnik, mis: data mengenai pelanggan, data analisis, administrasi keuangan, dan sebagainya. NPD Lawyers @ 2013

23. PENTINGNYA PERLINDUNGAN DTLST • Peraturan mengenai rangkaian listrik terpadu bertujuan untuk melindungi “silicon chips” atau “rangkaian listrik terpadu”. • Perlindungan DTLST hanya diberikan terhadap rangkaian listrik terpadu (desain) yang Original. • Jangka waktu perlindungan DTLST adalah selama 10 (sepuluh tahun) sejak pertama kali digunakan secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. NPD Lawyers @ 2013

24. PENTINGNYA PERLINDUNGAN DTLST • Contoh: Untuk suatu perusahaan industri komputer atau perusahaan yang bergerak di bidang tekhnologi terkait lainnya  memiliki perlindungan DTLST untuk melindungi “silicon chips” atau “rangkaian listrik terpadu”merupakan sebagian besar perkembangan teknologi saat ini • Rangkaian listrik, atau chips, merupakan rangkaian dari tombol-tombol elektronik yang dilekatkan pada dasar / alas silikon. Masing-masing chips merupakan kumpulan dari transistor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan elektronik tertentu. • Konstruksi dari rangkaian listrik terpadu melibatkan insinyur desain rangkaian listrik yang menyiapkan tampilan-tampilan gambar tentang bagaimana suatu transistor dalam sebuah chip harus terikat satu sama lain di dalam melaksanakan fungsi elektrikal yang benar. NPD Lawyers @ 2013

25. 4. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggarannya - Pentingnya perlindungan hukum yang maksimal manakala HKI miliknya dibajak oleh pihak lain. - Cara: dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual secara resmi. NPD Lawyers @ 2013

26. UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA • Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. • Surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. • Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Dengan adanya pendaftaran ini juga, maka beban pembuktian di pengadilan berada pada pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan hak cipta tersebut. NPD Lawyers @ 2013

27. UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA • Suatu Tindak Pidana dalam Hak Cipta dianggap sebagai Delik Biasa • Gunanya: Untuk menjamin perlindungan yang lebih baik. dengan demikian terhadap suatu pelanggaran dapat diperkarakan ke Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang Hak Cipta. (Pasal 71 ayat 2 UU No 19 tahun 2002 tentang HC) NPD Lawyers @ 2013

28. UPAYA PERLINDUNGAN PATEN • Dengan Pendaftaran/registrasi ke Ditjen HKI (wajib). • Pemberian paten di Indonesia menganut sistem first-to-file • Syarat paten : kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. • Hak Paten: Perlindungan selama 20 tahun (terhitung sejak tanggal permohonan diajukan (non PCT), atau tanggal permohonan paten diluar negeri diajukan (PCT atau Prioritas/Konvensi Paris), setelah itu public domain. • Atau : 10 tahun untuk paten sederhana (terhitung sejak penerbitan sertifikat paten sederhana), setelah itu public domain. NPD Lawyers @ 2013

29. UPAYA PERLINDUNGAN PATEN • Qualifikasi Paten: kewenangan sepenuhya dari Ditjen HKI (Pemeriksa Paten) sebagai pelaksana. • Syarat lainnya: - syarat administratif dan - syarat substantif • Hasil akhir: Keputusan apakah Invensi tersebut layak atau tidak untuk diberi paten. NPD Lawyers @ 2013

30. UPAYA PERLINDUNGAN MEREK • Dengan Pendaftaran/registrasi ke Ditjen HKI (wajib). • Syarat mutlak bagi merek untuk digunakan sebagai cap dagang: harus mempunyai daya pembeda yang cukup. • Tujuannya: agar masyarakat luas akan dapat membedakan barang hasil produksi dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnnya yang sejenis. NPD Lawyers @ 2013

31. UPAYA PERLINDUNGAN MEREK • Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang no 15 tahun 2001 , merek harus ditolak pendaftarannya bila: • Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis; • Mempunyai persaman pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. • Untuk merek terkenal terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. NPD Lawyers @ 2013

32. UPAYA PERLINDUNGAN MEREK • Permohonan merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam UUM  tidak terdapat sanggahan dari pihak manapun maka.... • Direktorat Jenderal akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. • Dengan kata lain: merek dianggap telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan. NPD Lawyers @ 2013

33. UPAYA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI • Dengan Pendaftaran/registrasi ke Ditjen HKI (wajib). • Desain Industri yang diberikan perlindungan: desain industri yang baru. Pengertian Baru: apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. • Jangka waktu perlindungan desain industri adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran desain industri NPD Lawyers @ 2013

34. UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG • Untuk suatu perusahaan yang mempunyai informasi yang bernilai ekonomi tinggi, mis: metode produksi, metode penjualan, metode pengolahan, dibidang tekhnologi dan/atau bisnis, dan tidak diketahui oleh umum. • Jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas (tidak ada batas waktu). NPD Lawyers @ 2013

35. UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG LISENSI RAHASIA DAGANG • Izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. • Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI. Karena sifatnya yang Rahasia, maka yang "wajib dicatatkan" pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi. Pencatatatan data tetap tidak akan membuka Rahasia Dagang tersebut, karena tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. NPD Lawyers @ 2013

36. UPAYA PERLINDUNGAN DTLST • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh NKRI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Pasal 1 ayat 2 Undang Undang No 31 tahun 2000 tentang DTLST) • DTLST yang Mendapat Perlindungan: 1.       Orisinal. Merupakan hasil karya mandiri pendesain dan bukan tiruan 2.       Bukan merupakan sesuatu yang umum(commonplace) bagi para pendesain; 3.   Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. NPD Lawyers @ 2013

37. UPAYA PERLINDUNGAN DTLST • Contoh DTLST yang merupakan salah satu komponen penting dari produk-produk industri berteknologi tinggi adalah: CHIP(Circuit Housed in a Platform) • Peletakan CHIP dalam satu kesatuan merupakan suatu tekhnologi yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang bukan ahli. Karena itu hasil invensi tersebut sangat berharga dan harus dilindungi oleh hukum. LISENSI DTLST • Pemegang Hak DTLST (Pemberi Lisensi) dapat melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberi lisensi pada pihak lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulisdan tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. • Perjanjian lisensi seperti perjanjian pengalihan hak wajib didaftarkan pada Ditjen HKI. Perjanjian lisensi yang tidak didaftarkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. NPD Lawyers @ 2013

38. UPAYA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN • Pada tahun 2005: 7 aplikasi PVT • Pada tahun 2006: 7 aplikasi PVT. • Pada tanggal 5 Januari 2007: Kantor PVT telah mengeluarkan Sertifikat 1 Pendaftaran PVT di Indonesia, dan • Pada 7 Februari 2007 kata Sertifikat telah diberikan kepada Pemegang Hak, yaitu PT . Arara Abadi untuk Varietas Tanaman Terdaftar nya, yaitu Eucalyptus Pellita. • Perlindungan varietas tanaman yang tepat untuk adalah hak eksklusif yang diberikan ke peternak dan/atau pemilik hak varietas tanaman untuk menggunakan sendiri hasil berkembang biak atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan varietas untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 1 ayat (2) UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman) NPD Lawyers @ 2013

39. UPAYA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN • Hak PVT diberikan kepada varietas tanaman baru yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui pemuliaan tanaman. Syarat utama untuk diperolehnya hak PVT adalah jenis tanaman baru tersebut harus unik, seragam, stabil dan diberi nama baru. • Permohonan/pendaftaran PVT wajib diajukan ke kantor PVT. • Permohonan PVT yang diajukan akan melalui pemeriksaan formalitas, publikasi dan pemeriksaan substantif dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam undang-undang no 29 tahun 2000 tentang PVT. • Jangka waktu perlindungan bagi varietas tanaman adalah 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusimterhitung sejak tanggal pemberian pendaftaran PVT. (Pasal 4 UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman) NPD Lawyers @ 2013

40. 5. PENEGAKAN HUKUM HKI Penegakan Hukum HKI merupakan suatu upaya atas terjadinya Pelanggaran HKI atau Penggunaan Hak secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik HKI yang bersangkutan. NPD Lawyers @ 2013

41. Penegakan Hukum HKI Barang TIRUAN Barang BAJAKAN Barang-barang (termasuk kemasannya) yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah berkenaan dengan barang tersebut,atau merek tersebut sehingga tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya sehingga dianggap melanggar hak atas kepemilikan merek menurut Undang-Undang. Barang-barang yang salinannya(copy) dibuat tanpa ijin pemegang hak atau orangyang diberi kuasa di negara mana barang tersebut diproduksi dan dibuat langsung atau tidak langsung dari sebuah barang dimana pembuatan tiruannya merupakan sebuah pelanggaran hak cipta atau hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. NPD Lawyers @ 2013

42. Faktor Penyebab Pelanggaran HKI Di MASYARAKAT Oleh PARA PELANGGAR HKI Masih rendahnya pemahaman terhadap norma norma hukum yang berlaku. Kondisi perekonomian menyebabkan masyarakat cenderung lebih suka untuk membeli produk palsu, karena mereka lebih mementingkan harga yang ditawarkan dari produk palsu tersebut sekalipun kualitasnya jauh berbeda dari produk aslinya. Keuntungan lebih cepat dan lebih mudah diperoleh, para pemalsu tidak perlu melakukan investasi, pemasaran, atau R&D terhadap HKI tersebut. Kemajuan Teknologi saat ini, para pemalsu telah dapat memproduksi barang tiruan atau barang bajakan yang hampir tidak bisa dibedakan dengan produk aslinya. Adanya sindikat atau kelompok kejahatan terorganisir,yang menjadi pendukung finansial dan distribusi barang barang tiruan. NPD Lawyers @ 2013

43. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA • Dalam hal ciptaan didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berhak atas ciptaan dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. (Pasal 42 UU no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta) • Hak Cipta dapat diserahkan kepada pihak lain, namun demikian Pasal 55 UU no 19 tahun 2002 mengatur bahwa terdapat alasan-alasan bagi Pencipta/ahli warisnya untuk menggugat pihak ketiga yang tanpa persetujuannya: a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan. NPD Lawyers @ 2013

44. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA Penyelesaian Sengketa Hak Cipta: (Pasal 55 sampai Pasal 66 UUHC) • Pemegang Hak Cipta (Pencipta/Ahli Warisnya) • gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga • permohonan penyitaan kepada Pengadilan Niaga atas benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan • permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk penyerahan seluruh/sebagian penghasilan yang diperoleh dari ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, pameran karya, dsb yang merupakan hasil pelanggaran HC • Hakim dapat meminta Pelanggar untuk menghentikan pengumuman/perbanyakan Ciptaan atau Barang yang merupakan hasil pelanggaran HC • Pengecualian: Itikad Baik dan non commercial purpose • gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Moral • Putusan. Putusan atas gugatan dari pemegang HC wajib diputus dalam waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan Niaga, dapat diperpanjang maksimal 30 hari (atas persetujuan Ketua MA)  Kasasi kepada Mahkamah Agung (jika ada keberatan terhadap Putusan P.Niaga)  Putusan atas Kasasi, dalam 90 hari setelah Kasasi diterima MA • Alternatif lain: Arbitrase dan ADR. NPD Lawyers @ 2013

45. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PATEN • Dalam hal Pemegang Paten atau Penerima Lisensi menemukan bahwa hak atas patennya digunakan oleh pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak, maka ia berhak mengajukan tuntutan/gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. • Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. • Terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. • Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejaktanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. NPD Lawyers @ 2013

46. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PATEN Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara yang segera dan efektif yang berguna untuk: • Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten • Menyimpan bukti pelanggaran paten (menghindari penghilangan barang bukti) • Meminta agar diberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut berhak atas paten tersebut. Upaya lain untuk penyelesaian sengketa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, adalah dengan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. NPD Lawyers @ 2013

47. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK • Jika terdapat pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka Pasal 76 UUM mengatur bahwa pemilik merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan berupa: - Gugatan ganti rugi; dan/atau - Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. • Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada: - ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, atau - ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal domisili Tergugat berada di luar wilayah Indonesia. NPD Lawyers @ 2013

48. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK • Putusan atas gugatan pembatalan merek: harus diucapkan max. 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan dari ketua Mahkamah Agung. • Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dalam 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. • Putusan atas permohonan kasasi: harus diucapkan dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. • Pada saat perkara berlangsung, jika terdapat bukti yang cukup, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan, yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga. • Cara lain untuk penyelesaian sengketa merek ini adalah dengan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. NPD Lawyers @ 2013

49. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI • Pembatalan pendaftaran hak desain industri dapat dilakukan dengan: - Berdasarkan permintaanpemegang hak desain industri (diajukan secara tertulis oleh pemegang hak DI dan harus ada persetujuan tertulis dari pemegang lisensi DI yang tercatat dalam daftar umum DI) - Atas dasar Gugatan (diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum domisili Tergugat) • Dalam hal terdapat pihak pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan hak desain industri, maka pemegang hak DI atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan berupa: -Gugatan ganti rugi, dan/atau -Penghentian semua perbuatan sesuai dengan yang melekat diatasnya. NPD Lawyers @ 2013

50. PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI • Putusan atas gugatan pembatalan DI: harus diucapkan max. 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung. • Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya Kasasi, yang harus diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. • Putusan atas permohonan kasasi: harus diucapkan max. 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. • Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum DI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi DI. • Pada saat perkara berlangsung, jika terdapat bukti yang cukup, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan, yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga. • Cara lain untuk penyelesaian sengketa DI ini adalah dengan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. NPD Lawyers @ 2013