1 / 23

TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM

TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM. BAHAN – 9 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA SMT. 6 / B. TEORI TRANSPARANSI MISI ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PRINSIP CITIZEN CHARTER. Teori tentang TRANSPARANSI informasi.

velma
Download Presentation

TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM BAHAN – 9 ETIKAADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA SMT. 6 / B http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  2. TEORI TRANSPARANSI • MISI ORGANISASI PUBLIK • PELAYANAN PUBLIK • PRINSIP CITIZEN CHARTER http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  3. TeoritentangTRANSPARANSIinformasi • Padadasarnya, pemerintahdinegarademokrasitelahmenyadaribahwaterciptanyaketerbukaan (transparency) informasibagipublikdapatberdampakpositifbagikehidupansosial, politik, ekonomi, danhukum. • Transparansiaksesinformasimenjadisalahsatupenunjangkontrolmasyarakatataskinerjapemerintah. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  4. Hak atas informasi meliputi : • 1. Hakpublikuntukmemantauataumengamatiperilakupejabatpublikdalammenjalankanfungsipubliknya (right to observe) • 2. Hakpublikuntukmengaksesinformasi (public access to information) • 3. Hakpublikuntukberpatisipasidalamprosespembentukankebijakan (right to participate) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  5. 4. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free & responsible pers) • 5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (mengunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun pengadilan) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  6. MISI ORGANISASI PUBLIK • Sebagaisebuahpedoman, dalammenilaikinerjaorganisasiharusdikembalikanpadatujuandibentuknyasuatuorganisasi. • Untukmengukurkinerjaorganisasipublik/privat, adabeberapaindikator : work load, economy, efficiency, effectiveness, & equity (Sclim & Wood ward, 1992 dalamKeban, 1995), productivity (Perry, 1990 dalamDwiyanto, 1995) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  7. Dalamorganisasipublik, sulitditemukanalatujkurkinerja yang sesuai (Fynn, 1986; Jackson & Palmer, 1992 dalam Bryson, 2002) • Biladikajidaritujuan & misiutamaorganisasipublik, yaituuntukmemenuhikebutuhan & melindungikepentinganpublik, tampaknyasederhanasekaliukurankinerjanya, namuntidakdemikianfaktanya, karenahingakinibelumditemukankesepakatanukurankinerjaorganisasipublik. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  8. Indikator kinerja organisasi publik • Indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto, 1995 : • A. Produktifitas • B. Kualitas Layanan • C. Responsivitas • D. Responsibilitas • E. Akuntabilitas http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  9. Kriteria kinerja : • Menurut Wahyudi Kumorotomo (1995) : • A. Efisiensi • B. Efektifitas • C. Keadilan • D. Daya Tanggap http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  10. Kinerjabirokrasisebenarnyadapatdilihatmelaluimelaluiberbagaidimensiakuntabilitas, efisiensi, efektifitas, responsivitasmaupunresponsibilitas. • Berbagailiteraturygmembahaskinerjabirokrasipadadasarnyamemilikikesamaansubstansialuntukmelihatseberapajauhtingkatpencapaianhasilygdilakukanolehbirokrasipelayanan. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  11. PELAYANAN PUBLIK • NEGARA dalmupayamencapaitujuannya, tentumembutuhkanperangkatnegara yang disebutpemerintah & pemerintahan. • PemerintahpadahakekatnyamemberikanPelayananpadaMasyarakat. • Untukitu, Birokrasitidaklahdiadakanuntukmelayanidirinyasendiri, tapimelayanimasyarakat, sertamenciptakankondisisetiapanggotamasyarakatuntukdapatmengembangkankemampuan & kreatifitasnya. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  12. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, rule government menjadi good governance, tugas utama dlm penguatan eksistensi pemerintah (termasuk pemda) adalah menciptakan pemerintahan yg acceptable (secara politik), efektif (secara hukum), & efisien (secara administratif) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  13. Citizen’s Charter • Citizen’s charter munculkarenamasihlemahnyapopsisitawarmasyarakatdalammelakukankontrolatasprosespenyelenggaraanpelayananpublikygdilakukanbirokrasipemerintah (Dwiyanto, 2001) • Citizen’s charter merupakanpendekatandalampenyelenggaraanpelayananpublikygmenenpatkanpenggunalayanansbgpusatperhatian. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  14. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  15. Prinsip Citizen’s Charter • 1. Serve Citizens, not Customer • 2. Seek the Public Interest • 3. Value citizenship over entrepreneurship • 4. Think strategically, act democratically • 5. Recognize that accountability isn’t simple • 6. Serve rather than steer • 7. Value people, not just productivity • (denhardt & denhardt, 2007 : 42) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  16. Serve citizens, not customers • Kepentingan publik bukan agregasi kepentingan individu, namun dialog tentang nilai bersama; • Bukan hanya memenuhi permintaan konsumen, terapi membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  17. Seek the public interest • Administrator harus membangun pemahaman bersama tentang kepentingan publik, menciptakan tanggung jawab dan kepentingan bersama. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  18. Value citizenship over entrepreneurship • Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik & warga negara yg memiliki komitmen bersama untuk membangaun masyarakat yg lebih baik. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  19. Think strategically, act democratically • Kebijakan & program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai melalui usaha kolektif & proses kolaboratif http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  20. Recognize that accountability isn’t simple • Pelayan publik harus memperhatikan lebih dari sekedar pasar, juga hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  21. Serve rather than steer • Membantu warga dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, bukan mengendalikan & mendikte warga. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  22. Value people, not just productivity • Organisasi publik dan jaringan dimana mereka berpartisipasi akan lebih berhasil pada jangka panjang jika dikembangkan melalui proses kolaborasi & kepemimpinan bersama (shared leadership) yang didasarkan pada penghormatan pada seluruh rakyat. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  23. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

More Related