100 likes | 346 Views
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Jakarta , N ovember 2013 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. DASAR HUKUM.
E N D
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jakarta, November 2013 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DASAR HUKUM • Undang Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 26ayat(1)huruf h, menyatakan: • “Pembebasan Bea Masuk diberikan atas imporbarangolehpemerintahpusatataupemerintahdaerah yang ditujukanuntukkepentinganumum”. • PeraturanMenteriKeuanganNomor 163/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011.
KETENTUAN UMUM • KepentinganUmumadalahkepentinganmasyarakat yang tidakmengutamakankepentingan di bidangkeuangan. • Hibah/bantuanadalahpemberianbarangsecaracuma-cumatanpasyaratdaripengirimtertentu di luarnegerikepadapemerintahpusatataupemerintahdaerah, dandalamperolehannyatidakmenggunakandevisaIndonesia • MenteriadalahMenteriKeuanganRI • DirekturJenderaladalahDirekturJenderal Bea danCukai
SUBYEK SKEMA PEMBEBASAN • PemerintahPusat; dan • Pemerintah Daerah OBYEK SKEMA PEMBEBASAN Barangimporhibahdengantidakmelihatbaikyang habisdipakaiatautidakhabisdipakai
PROSEDUR PERMOHONAN • Terhadapbaranguntukkepentinganumum yang diimporpemerintahpusatataupemerintahdaerah, diberikanpembebasan Bea Masuk; • Dalamimportidakdilakukanolehpemerintahpusatataupemerintahdaerah, impordapatdilakukanolehpihakketigaberdasarkanperjanjian/kontrakkerjaantarapemerintahpusatataupemerintahdaerah; • Dalamhalimpordilakukanolehpihakketiga, perjanjian/kontrakkerja, harusmenyatakanbahwanilaikontraknyatidaktermasukunsurBea Masuk
KATEGORISASI IMPORTASI • Pembelian yang dibiayaidaridanaAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD); dan 2. Hibah/ bantuanluarnegeri
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Dalamhalbarang impordibiayaidengan APBN atau APBD, dokumen yang dilampirkan: a. DIPA ataudokumensejenisDIPA; b. Izindariinstansiteknisterkaitdalamhalbarangimpor barangmerupakanbaranglarangandan/ ataupembatasan; c. Perjanjian/kontrakkerjadenganpihakketiga yang ditunjuk sebagaiimportir, dalamhalimportasidilakukanolehpihakketiga; d. Rincian, jumlah, jenisdanperkiraannilaipabeanbarang yang akandiimporsertapelabuhantempatpembongkarannya; dan e.Suratpernyataan yang ditandatanganiolehpejabat minimal eselonIIdariinstansipemerintahpemohon, yang menyatakanbahwapembiayaandalam DIPA ataudokumensejenis DIPA, tidakmeliputiunsurBea Masukatasimportasibarang yang dimintakanpembebasanBea Masuk. .
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (cont’d) 2. Dalamhalbarang impor berasal dari hibah/bantuan: • Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah; • Izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/pembatasan; • Rincian, jumlah, jenisdanperkiraannilaipabeanbarangyangakandiimporsertapelabuhantempatpembongkarannya.
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK • Persetujuan ataupenolakanpemberianpembebasan Bea MasukdiberikanolehDirekturJenderal Bea danCukaiatasnamaMenteriKeuangan • Apabilapermohonandisetujui, DirekturJenderal Bea danCukaiatasnamaMenteriKeuanganmenerbitkansuratkeputusanpembebasanBea Masuk • Apabilapermohonanditolak, DirekturJenderal Bea danCukaiatasnamaMenteriKeuanganmembuatsuratpemberitahuandenganmenyebutkanalasannya.