KELENGKAPAN DAN PROSES AMDAL

1. KELENGKAPAN DAN PROSES AMDAL SOSIALISASI AMDAL: DIPRESENTASIKAN OLEH PEMRAKARSA KEPADA MASYARAKAT UMUM, OLEH PEMRAKARSA PROYEK MASYAKARAT MEMBERIKAN SARAN MASUKAN UNTUK MEMBUAT KERANGKA ACUAN KERANGKA ACUAN/KA: DISUSUN OLEH PEMRAKARSA PROYEK, DIAJUKAN KE KOMISI AMDAL KA DIPRESENTASIKAN DI KOMISI AMDAL, DINILAI OLEH KOMISI AMDAL KA BISA DITOLAK ATAU DIREVISI, ATAU DITERIMA APABILA DITERIMA DIBUAT SURAT PERSETUJUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 75 HARI

2. PROSES AMDAL • KERANGKA ACUAN DITERIMA, DILANJUTKAN DENGAN STUDI ANDAL, RKL DAN RPL • PENYUSUNAN DILAKUKAN OLEH PEMRAKARSA, KEMUDIAN DIAJUKAN KE KOMISI AMDAL • PRESENTASI AMDAL: DILAKUKAN PENILAIAN OLEH KOMISI • DOKUMEN AMDAL: DIREVISI, DITOLAK, DITERIMA. SURAT PERSETUJUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 75 HARI • APABILA DITERIMA DIKELUARKAN SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN

3. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL • PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN OLEH PEMRAKARSA: saran dan tanggapan masyarakat (30 hari) • PENYUSUNAN KA AMDAL: konsultasi dengan masyarakat • PENILAIAN KA AMDAL OLEH KOMISI AMDAL: saran dan tanggapan masyarakat (maksimum 75 hari) • PENYUSUNAN ANDAL, RKL & RPL: konsultasi dengan masyarakat • PENILAIAN ANDAL, RKL & RPL OLEH KOMISI AMDAL: saran dan tanggapan masyarakat (maksimum 75 hari)

4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AMDALdiatur dalam PP 27/1999 • 1. Wakil masyarakat terkena dampak; masyarakat terkena dampak dilibatkan dalam penilaian AMDAL • 2. Setiap usaha wajib diumumkan kepada masyarakat sebelum AMDAL dilaksanakan, dan selama 30 hari masyarakat berhak mengajukan saran, tanggapan terhadap usaha tersebut • 3. Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan KA, dan penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL • 4. Semua dokumen AMDAL, saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan terbuka untuk umum

5. KELENGKAPAN DOKUMEN AMDAL: KERANGKA ACUAN • KERANGKA ACUAN: dokumen ini berisi uraian deskripsi proyek dan ruang lingkup studi ANDAL • KEGUNAAN KA: • Sebagai dokumen panduan untuk melaksanakan studi/kajian • Membatasi atau memfokuskan kajian pada hal-hal penting

6. KELENGKAPAN DOKUMEN AMDAL: ANDAL • ANDAL: berisi uraian atau telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari rencana kegiatan • KEGUNAAN: • Mengetahui komponen kegiatan yang menimbulkan dampak • Mengetahui komponen lingkungan yang terkena dampak • Sebagai dasar/arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

7. KELENGKAPAN DOKUMEN AMDAL: RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN • RKL: dokumen yang berisi uraian tentang upaya penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif yang diprakirakan akan timbul • KEGUNAAN: • Sebagai panduan untuk melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif

8. KELENGKAPAN DOKUMEN AMDAL: RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN • RPL: berisi uraian tentang upaya pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak • KEGUNAAN: • Sebagai panduan untuk melaksanakan pemantauan • Hasilnya berguna sebagai umpan balik untuk evaluasi dan perbaikan pengelolaan lingkungan

9. DALUWARSA DAN BATALNYA AMDAL • DALUWARSA: apabila kegiatan tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Surat Kelayakan Lingkungan Hidup • BATALNYA AMDAL: • 1. Pindah lokasi • 2. Mengubah desain, proses, kapasitas, bahan baku • 3. Perubahan lingkungan hidup yang mendasar secara alami atau akibat lain sebelum atau pada saat kegiatan dilaksanakan

10. KEWAJIBAN PEMRAKARSA • 1. Melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan • 2. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada instansi pengendali dampak dan instansi yang membidangi kegiatan. • Contoh instansi pengendali dampak: BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) atau Dinas Lingkungan Hidup • Instansi yang membidangi kegiatan: Dinas Perindustrian, apabila AMDAL bidang industri

11. KOMISI PENILAI AMDAL • TINGKAT PUSAT: dibentuk oleh Menteri, kedudukan di instansi yang ditugasi • TINGKAT DAERAH: • Propinsi: dibentuk oleh gubernur • Kota/Kabupaten: dibentuk oleh walikota/bupati • Berkedudukan di instansi yang ditugasi • CAKUPAN KEGIATAN: • KOMPUS: strategis, menyangkut pertahanan keamanan, meliputi lebih dari satu propinsi, di wilayah sengketa dengan negara lain, ruang lautan, lintas batas negara • KOMDA: diluar kewenangan Kompus. Propinsi: wilayah lebih dari satu kota/kabupaten. Kota/Kabupaten: wilayah dalam satu kota/kabupaten

12. REVISI AMDAL • Apabila AMDAL kadaluwarsa: dalam tiga tahun tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, atau terjadi stagnasi tahap kegiatan yang terlalu lama; ada indikasi perubahan lingkungan atau kebijakan • Apabila RKL & RPL tidak dilaksanakan dan atau dinilai kadaluwarsa, tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, terdapat stagnasi yang cukup lama • Terdapat perubahan dalam desain kegiatan • Terjadi perubahan lingkungan yang mendasar/nyata

13. REVISI AMDAL (lanjutan) • Komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar dan atau besar: • 1. perubahan mendasar dan atau besar dari kegiatan perubahan desain, perubahan kapasitas, perubahan bahan baku • 2. perubahan mendasar dan atau besar dari komponen lingkungan: perubahan RTRW, perubahan penggunaan lahan, perubahan komunitas/ekosistem