1 / 28

PROPOSAL PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN DI DESA-DESA TERPENCIL DI KABUPATEN KAIMANA

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. PROPOSAL PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN DI DESA-DESA TERPENCIL DI KABUPATEN KAIMANA. TIM GABUNGAN TNP2K & AUSAID 16-19 Juli 2013. PERHATIAN KABUPATEN KAIMANA. M emiliki perhatian besar terhadap pendidikan :

wan
Download Presentation

PROPOSAL PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN DI DESA-DESA TERPENCIL DI KABUPATEN KAIMANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PROPOSAL PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN DI DESA-DESA TERPENCIL DI KABUPATEN KAIMANA TIM GABUNGAN TNP2K & AUSAID 16-19 Juli 2013

  2. PERHATIAN KABUPATEN KAIMANA • Memilikiperhatianbesarterhadappendidikan: • Telahmengalokasikan 15% dari APBD (belanjalangsung 7,9%). • AdanyaSK Bupati yang memungkinkanUangPersediaan yang bisadigunakanuntukmembayargaji guru kontraksetiapbulan. • Memilikiperhatianbesarterhadapkesehatan: • Telahmengalokasikan 7.4% dari APBD, dimanabelanjalangsung 4.3% untukbiayaoperasionalPuskesmas, insentifpetugaskesehatan di daerahterpencildanpelayananPuskesmasKeliling. • Penempatanpetugaskesehatan, 2 orang per desa. • Adanyatunjangantambahanberdasarkanketerpencilan. • Transparansikeuangandengansistempenganggaran secara online.

  3. INDEKS & INDIKATOR DI KAIMANA • IPM Kaimana ke-3 se-Papua Barat, ke-402 nasional (BPS, 2011). • Prioritas 48 dari 70 kabupaten potensi maju dalam daftar 158 kabupaten daerah tertinggal (KPDT, 2012).

  4. INDEKS PELAYANAN PENDIDIKAN • Indeks gabungan pendidikan Kaimana = 39% (Papua Barat = 49%). Indeksgabungandihitungberdasarkan: • 50% keberadaanfasilitas • 20% kualifikasi guru • 30% fasilitaspendidikan Sumber: Bank Dunia, 2012

  5. INDEKS PELAYANAN KESEHATAN • Indeks gabungan kesehatan Kaimana = 53% (Papua Barat = 74%). Indeksgabungandihitungberdasarkan: • 60% keberadaanfasilitas • 20% kualifikasipelayankesehatan • 20% fasilitaskesehatan Sumber: Bank Dunia, 2012

  6. FOKUS PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL • KabupatenKaimanamemilikiperhatiankhususterhadapsekolah-sekolahterpencil: • Mengalokasikan BOSDA berdasarkanketerpencilandankinerjasekolah yang baik, sejumlah9-17 jutarupiah per sekolah. • Tunjangan transportasiuntukkepala sekolah dan pengawas yang berkisarantara 6-15 juta rupiah per 6 bulan. • Memberikantambahaninsentifdaerahuntuk guru berdasarkanketerpencilan: • Guru kontrakantaraRp. 400.000,- sampaiRp. 700.000,- • Guru PNS antaraRp. 500.000,- sampaiRp. 1.750.000,-

  7. TEMUAN DI SD YPK – WAHO (1) • Kesejahteraan guru sudahbaik: • Guru PNS ada6 orang, 3 menerima tunjangan sertifikasi. • Pendapatan seorang guru bersertifikasi dengan gol IVA ±Rp. 7 juta per bulan, insentif daerahuntuk distrik Waho Rp. 1 juta, dan uang lauk-pauk Rp. 20.000 per hari.

  8. TEMUAN DI SD YPK – WAHO (2) • Tiga orang guru PNS penerima sertifikasi kurang aktif, sering pergi kekota. • Meskipun guru PNS lengkap, dan 50% penerima tunjangan sertifikasi, nilai ujian akhir siswa semakin menurun untuk semua bidang mata pelajaran.

  9. TANTANGAN PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL • Tingkat ketidakhadiran guru di daerahterpencil (25%) lebihtinggidibandingkannasional (15%). • Tunjangandaerahterpenciltidakmemberikandampak. • 42% guru yang memenuhikriteriatidakmengetahuiadanyatunjangandaerahterpencildanhanya 26% yang mengetahuidandapatmenyebutkanjumlahnyasecaratepat (SMERU, 2010). Sumber: SMERU. (2010). Policy brief: Remote area allowance and absentee levels for teachers in remote areas.

  10. PENGAWASAN GURU LEMAH • Ketidakhadiran guru di Papua Barat 26% (UNICEF, 2012). • Rendahnyafrekuensipengawasanterkaitdengantingginyatingkatketidakhadiran guru (UNICEF, 2012). Sumber: UNICEF (2012). We like being taught: A study on teacher absenteeism in Papua and West Papua.

  11. RANGKUMAN PERMASALAHAN (1) • Daerah khusus memiliki tantangan yang besar, salah satunya kehadiran tenaga kependidikan dan kesehatan, yang dipengaruhi oleh: • Permasalahan tunjangan (mekanisme, besaran, regularitas). • Sulitnya memberikan dukungan dan pengawasan. • Belum adanya mekanisme penghargaan maupun sanksi. • Kehadiran guru mempengaruhi kehadiran dan pencapaian murid. • Keberadaan bidan/ perawat mempengaruhi pencapaian standar layanan minimum kesehatan.

  12. RANGKUMAN PERMASALAHAN (2) • Dibutuhkan strategi yang berbeda untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah khusus: • Membuat standar pelayanan di tingkat desa yang disepakati bersama oleh guru, masyarakat, Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan. • Melibatkan masyarakat dalam pemberian dukungan dan pengawasan kinerja guru/ bidan/ perawat. • Menerapkan penghargaan atau sanksi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja guru/ bidan/ perawat. • Melalui mekanisme PNPM, bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pekerja pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil?

  13. PNPM DI KAIMANA • Bupati memberikan dukungan dengan pembelian 5 motor boat untuk operasional PNPM. • Adanya Program Pemberdayaan Kampung (P2K) yang mengadopsi & menyesuaikan mekanisme PNPM dengan kondisi lokal. • Memberikan dana Rp. 160 juta per desa/ kelurahan. • Menetapkan Rp. 25 juta dari dana P2K untuk pendidikan dan kesehatan (tahun 2012).

  14. PROPOSAL PILOT Pilot untukpeningkatanakuntabilitasdanpelayananpendidikandankesehatan di daerahkhusus: • Apakahinipendekatan yang tepatuntukpendidikan? • Bagaimanaproposal inidapatdiperbaikiuntuksektorpendidikandandikembangkanuntuksektorkesehatan? • ApakahKabupatenKaimanatertarikuntukberpartisipasi? • 3 Kabupatenuntukpre-pilot (akhir 2013 – akhir 2014) • 6-9 Kabupatenuntukpilot (pertengahan 2014 – pertengahan 2016)

  15. PENGALAMAN INDIA (1) Pilot untukmenurunkantingkatketidakhadiran guru 40%: • 1 harimengajar = 5 jam, minimum 8 murid • Rs 1000 untuk 21 harimengajar, Rs 50 tambahanatausanksi • Pendapatan guru berkisarantaraRs 500 – Rs 1300

  16. PENGALAMAN INDIA (2) • Tingkat ketidakhadiran guru di sekolah peserta 20% lebih rendah. • Murid-murid di sekolah peserta mendapatkan 30% lebih banyak waktu belajar.

  17. TAHAPAN KEGIATAN PILOT PENDIDIKAN • Kajianpubliktentang guru. • Survaimasyarakatdanhasilbelajarmurid. • Perbaikanmekanismepembayarantunjangan guru. • Pembuatankesepakatanpelayanan. • Keterlibatanmasyarakat. • Pemberiantunjanganberbasiskinerja guru. • Solusialternatifolehmasyarakatdenganmenggunakandanasisatunjangan guru. Perlupenerbitan SK Bupatiuntukmendukung Pilot.

  18. KESIMPULAN PROPOSAL • BekerjasamadenganPemda, PNPM, danmasyarakatuntukmeningkatkanpelayananpendidikandankesehatan di daerahterpencil. • Mekanismeinovatifuntuk: • Mengembangkankesepakatanpelayananpendidikandankesehatan. • Melibatkanmasyarakatdalampengawasanpelayananpendidikandankesehatan. • Membayarguru/ bidan/ perawatberdasarkankinerja. • Memberikanalternatifpelayananbagimasyarakat.

  19. DISKUSI PROPOSAL • Kabupaten Pilot akan: • Menjadi panutan dalam inovasi bagi kabupaten terpencil lainnya. • Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil dengan menggunakan tunjangan yang sudah ada. • Mendapatkan dukungan teknis dan tenaga administratif. • Apakah Pilot seperti ini sesuai untuk Kaimana? • Bagaimana rencana Pilot ini dapat diperbaiki? • Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pendidikan dan kesehatan. • Integrasi dengan program Kabupaten Kaimana. • Memastikan keberlanjutan Pilot. • Mengembangkan rencana kegiatan untuk sektor kesehatan.

  20. OFFICE OF THE VICE PRESIDENT THE REPUBLIC OF INDONESIA TERIMA KASIH dewi.susanti@tnp2k.go.id

  21. OFFICE OF THE VICE PRESIDENT THE REPUBLIC OF INDONESIA LAMPIRAN

  22. KAJIAN PUBLIK TENTANG GURU • Apa saja komponen gaji, tunjangan, dan dana kesejahteraan yang tersedia untuk guru di SD terpencil? • Bagaimana mekanisme dan frekuensi pembayarannya? • Apakah komponen tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik di daerah terpencil? Apa saja kendalanya? • Tunjangan mana saja yang dapat dikaitkan dengan kinerja? • Bagaimana agar mekanisme pembayaran tunjangan guru dapat dibuat reguler?

  23. PERBAIKAN MEKANISME PEMBAYARAN • Laporan bulanan Komite menentukan jumlah tunjangan guru. • Dinas Pendidikan melakukan otorisasi pembayaran. • Staff admin Pilot kegiatan mengelola pembayaran bulanan tunjangan berbasis kinerja. • Bagaimana kami bisa belajar dari mekanisme Uang Persediaan di Kaimana? APBD APBN Gaji & tunjangan pokok Tunjangan berbasis kinerja Studi memastikan pembayaran reguler Guru SD di daerah terpencil

  24. KESEPAKATAN PELAYANAN (1) • Melibatkan masyarakat dan guru untuk berpartisipasi dalam identifikasi masalah pendidikan di desa. • Mencapai kesepakatan pelayanan yang menyebutkan: • Peran dan tanggung jawab guru, komunitas, dan Dinas. • Jumlah guru yang ada di SD dan beban kerja masing-masing. • Jumlah tunjangan yang dikaitkan dengan kinerja guru. • Cara kinerja guru akan dievaluasi dan formulir penilaian. • Sanksi yang akan diterima oleh guru apabila kinerjanya buruk. • Penetapan/ pembentukan Komite untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan pelayanan.

  25. KESEPAKATAN PELAYANAN (2) Di SDK Keja, Turaloa, Wolomeze: • Guru bertanggungjawabuntuk: • Menambahkegiatanbelajar sore hari. • Mengaturjadwaldantugasmurid. • Orang tuamuridbertanggungjawabuntuk: • Menyediakanberas, biayalaukpaukdanlistrik, kayubakar, dll. • Muridbertanggungjawabuntuk: • Berbagitugasmemasak, membersihkan, mencuci, dll. • DinasSosialbertanggungjawabuntuk: • Menyediakanberas.

  26. KETERLIBATAN MASYARAKAT Komite yang terdiridariberbagaielemenmasyarakatakan: • Mengawasipelaksanaankesepakatanpelayanan. • Mengawasikehadiran guru (kunjunganmendadakdanpengawasandengankamera). • Menilaikinerja guru (denganformulirpenilaian). • Mendiskusikanalternatifpelayananpendidikandenganmasyarakatapabilaakuntabilitasdankinerja guru tidakmeningkat. • Membuatamandemenperjanjianpelayanan.

  27. TUNJANGAN BERBASIS KINERJA • Mempengaruhi seperempat dari pendapatan guru (tunjangan sertifikasi/ daerah khusus/ lainnya). • Jumlah insentif yang dibayar berdasarkan hasil pengawasan masyarakat: • Guru PNS: Tunjangan dibayar berdasarkan laporan Komite. • Guru honorer: Tambahan tunjangan dari Pilot.

  28. ALTERNATIF PELAYANAN PENDIDIKAN • Bagaimana caranya agar tunjangan yang tidak dibayarkan bisa digunakan untuk membiayai alternatif pelayanan pendidikan bagi masyarakat? APBD APBN Gaji & tunjangan pokok Kinerja guru tidak meningkat Tunjangan berbasis kinerja Studi memastikan pembayaran reguler Insentif yang tidak terbayarkan Hibah ke masyarakat? Guru SD di daerah terpencil

More Related