LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

1. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN)

2. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 PUSAT BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kementerian negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD DAERAH

3. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang [Pasal 17 (4) ***]

4. LANDASAN : AMANAT KONSTITUSIONAL PASAL 17 AYAT (4) UUD NEGARA RI TAHUN 1945: “PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”.

5. SISTEM PRESIDENSIAL • UU KN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL • UNTUK MEMPERKUAT SISTEM CHECK AND BALANCES ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF).

6. MOMENTUM OTONOMI DAERAH • PERUBAHAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN PELIMPAHAN URUSAN • IMPLIKASI TERHADAP KEBUTUHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN (RAMPING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH) • OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

7. MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI • DESAIN KEMENTERIAN NEGARA BERBANDING LURUS DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN, SDM, PERANGKAT KERAS DAN LUNAK LAINNYA • ARGUMEN MONEY FOLLOW FUNCTION • DESAIN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF • VISI DAN MISI MINIMAL STATE

8. MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI (Lanjutan) • PERLUNYA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN YANG EFISIEN • PERLUNYA MANAGEMEN KEMENTERIAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE • PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI POLICY AGENCIES • PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTING AGENCIES • PERLUNYA PENATAAN HUBUNGAN LPNK DENGAN KEMENTERIAN NEGARA

9. HAK PREROGATIF PRESIDEN • AWALNYA ADA ISU NEGATIF HAK PREROGATIF PRESIDEN AKAN DISANDERA • DALAM KONTEKS POLITIK MODERN, TIDAK ADA HAK PREROGATIF YANG SIFATNYA TIDAK DIBATASI • ARGUMEN LEGAL “PREROGATIVE RIGHT END WHEN A LAW BEGINS” • PELAKSANAAN HAK PREROGATIF KADARNYA TIDAK MUTLAK.

10. KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA • DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN • MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU • PASAL 7 UU KN: KEMENTERIAN MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA • UU KN MEMBATASI WAKTU 14 HARI SETELAH PRESIDEN BERSUMPAH/JANJI UNTUK MEMBENTUK KABINETNYA.

11. URUSAN-URUSAN KEMENTERIAN • UU KN MELAKUKAN PENDEKATAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN • SATU KEMENTERIAN DAPAT MELAKSANAKAN LEBIH DARI SATU URUSAN • TIGA KATEGORI URUSAN PEMERINTAHAN: • DISEBUT TEGAS DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 • RUANG LINGKUPNYA DISEBUT DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 • DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI, DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH. • JUMLAH KESELURUHAN KEMENTERIAN DIBATASI PALING BANYAK 34 KEMENTERIAN (Pasal 15).

12. RANGKAP JABATAN • MENTERI BUKAN PEMBANTU BIASA PRESIDEN, MAKA DILARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI : • PEJABAT NEGARA; • KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN NEGARA; • KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN SWASTA; • PIMPINAN ORGANISASI YANG DIBIAYAI APBN/APBD (PASAL 23). • KE DEPAN MENTERI DIHARAPKAN MELEPAS JABATAN-JABATAN LAIN, TERMASUK PARTAI POLITIK. • UNTUK PROFESIONALISME DAN FOKUS PADA TUPOKSI YANG LEBIH BERTANGGUNGJAWAB.

13. HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN LPNK • MENGAMANATKAN HUBUNGAN SINERGIS ANTARA KEMENTERIAN DGN LPNK DALAM SATU SISTEM PEMERINTAHAN NKRI. • LPNK BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI. • PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH (OVER LAPPING ).

14. PERAN DPR RI • PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR, KECUALI PEMBUBARAN KEMENTERIAN : • URUSAN AGAMA, HUKUM, KEUANGAN, DAN KEAMANAN DENGAN PERSETUJUAN DPR. • PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN DPR RI ADALAH UNTUK STABILITAS POLITIK DAN KEUANGAN NEGARA • PERTIMBANGAN DPR DIBERI BATAS WAKTU 7 HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT DARI PRESIDEN.

15. PENUTUP • UU KN SBG PIJAKAN BESAR YANG DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN BESAR BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA. • DIHARAPKAN SBG LOKOMOTIF REFORMASI BIROKRASI DAN REALISASI OTONOMI DAERAH.

16. TERIMA KASIH