1 / 55

UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA. Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB. OUTLINE. 1. LATAR BELAKANG. 2. POKOK-POKOK PIKIRAN. 3. PENUTUP. 1. LATAR BELAKANG. LATAR BELAKANG.

india-keith
Download Presentation

UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG No 5/2014tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh:Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM AparaturKementerian PAN dan RB

  2. OUTLINE 1 LATAR BELAKANG 2 POKOK-POKOK PIKIRAN 3 PENUTUP

  3. 1 LATAR BELAKANG

  4. LATAR BELAKANG PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

  5. 2008-2009 10.7 19.3 DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

  6. SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA PERC: Political and Economic Risk Consultancy

  7. REFORMASI BIROKRASI.... untuk menjawab tantangan di masa depan

  8. TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI 2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY 2013 MANAJEMEN SDM RULE BASED BUREAUCRACY ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

  9. FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI BIROKRASI EKSISTING RUU Adminsitrasi Pemerintahan UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU APARATUR SIPIL NEGARA PeraturanPelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

  10. 2 POKOK-POKOK PIKIRAN

  11. PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

  12. TUJUAN UTAMA UU ASN Kesejahteraan KualitasPelayananPublik PengawasandanAkuntabilitas IndependensidanNetralitas Kompetensi Kinerja/ ProduktivitasKerja Integritas setkab.go.id

  13. PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ”melalui: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Sistem Merit adalahkebijakandanManajemenASN yang berdasarkanpadakualifikasi, kompetensi, dan kinerjasecaraadildanwajardengan tanpamembedakanlatarbelakangpolitik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, ataupunkondisikecacatan.

  14. UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN • STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal • STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal • PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI • PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja • JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional • JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi

  15. SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN BAB XI ORGANISASI BAB XII SISTEM INFORMASI ASN BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAB VII KELEMBAGAAN BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN BAB VIII MANAGEMEN ASN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB V JABATAN ASN BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

  16. 3 PENUTUP

  17. BIROKRASI INDONESIA Panjang, Berbelit dan Mahal

  18. TERIMA KASIH

  19. KETENTUAN UMUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawaipemerintahdenganperjanjiankerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah • PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: • PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dandiserahitugasdalamsuatujabatanpemerintahanataudiserahitugasnegaralainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang-undangan. • MANAJEMEN ASN : • pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

  20. ASN SEBAGAI PROFESI • BERLANDASKAN PADA PRINSIP: • nilaidasar; • kodeetik dan kode perilaku; • komitmen, integritas moral, dantanggungjawabpadapelayananpublik; • kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; • kualifikasiakademik; • jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan • profesionalitasjabatan http://sinyo19.blogspot.com

  21. JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN KEDUDUKAN JENIS STATUS PNS Pasal 1butir 3 & Pasal7 Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan. • Berkedudukansebagaiunsuraparaturnegara • Melaksanakankebijakan yang ditetapkanolehpimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik PPPK Pasal1butir 4 & Pasal 7 Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhaninstansi danketentuan UU. Melaksanakan tugas pemerintahan.

  22. FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN • Fungsi: • pelaksanakebijakanpublik; • pelayanpublik; dan • perekatdanpemersatubangsa Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan danpembangunan nasionalmelaluipelaksanaan kebijakan dan pelayananpublik yang profesional, bebasdariintervensipolitik, serta bersihdaripraktikkorupsi, kolusi, dannepotisme

  23. HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS HAK KEWAJIBAN gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangankompetensi. PNS Pasal 1butir 3 & Pasal7 • setiadantaatpadaPancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjagapersatuandankesatuanbangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; perlindungan; dan pengembangankompetensi. PPPK Pasal1butir 4 & Pasal 7

  24. JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan JabatanPengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana JabatanPelaksana melaksanakankegiatanpelayananpublik serta administrasipemerintahandanpembangunan DIISI DARI PEGAWAI ASN Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Fungsional • Jafung keahlian: a)ahliutama; • b) ahlimadya; • c) ahlimuda; dan • d) ahlipertama. Jabatan Pimpinan Tinggi • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama Jabatan ASN tertentu DIISI TNI DAN POLRI

  25. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN • Presidenmerupakanpemegangkekuasaantertinggidalam kebijakan,pembinaan profesi, danManajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: • KemPANmerumuskankebijakan • LAN melaksanakandiklatdankajian • BKN mengelolapegawai ASN • KASN menjamin perwujudansistem merit PRESIDEN KEMENPAN-RB KASN LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN

  26. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA • Mewujudkan: • SistemMerit • ASN yg profesional • Pemerintahanyg efektif, efisien, terbuka,& bebas KKN; • ASN yg netral; • Profesi ASN yg dihormati; • ASN dinamis& berbudaya. • Unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah, yang terdiri: • 1 orangKetuamerangkapanggota. • 1 orangWakilKetuamerangkapanggota • 5 oranganggota KEANGGOTAAN TUJUAN Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkanhasilnya kepada Presiden Fungsi: mengawasinormadasar, kodeetikdankodeperilaku ASN,sertapenerapan Sistem Merit TUGAS & FUNGSI • Mengawasiproses • pengisian JPT; • Penerapanasas, nilai dasar, serta kodeetikdankodeperilaku(mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasilaporanpelanggaran) WEWENANG

  27. TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN • SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA: • peringatan; • teguran; • perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitankeputusan, dan/ataupengembalianpembayaran; • hukumandisiplinuntukPyBsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; dan • sanksiuntuk PPK, sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. HASIL PENGAWASAN KASN TIDAK ADA PELANGGARAN ADA PELANGGARAN Keputusan KASN: pelanggarankode etik dan kode perilakuPegawai ASN DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB KASN merekomendasikankepadaPresidenuntukmenjatuhkanSANKSI TERHADAP PPK DAN PyByang melanggarprinsipSistem Meritdanketentuan peraturan perundang-undangan

  28. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMENASN Pejabat yang Berwenang (PyB) Presidenselakupemegang kekuasaan tertinggipembinaan ASN dapatmendelegasikankewenanganMENETAPKANpengangkatan, pemindahan,danpemberhentian pejabatselainpejabatpimpinantinggiutamadanmadya, danpejabat fungsionalkeahlianutamakepada: • Menteri dikementerian; • Pimpinanlembaga di LPNK; • sekretaris jenderaldisekretariatlembaganegaradan LNS; • gubernur, di provinsi; dan • bupati/walikota, dikabupaten/kota. • PresidendapatmendelegasikankewenanganPEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  29. MANAJEMENASN ManajemenPPPK meliputi: • penetapankebutuhan; • pengadaan; • penilaian kinerja; • penggajian dan tunjangan; • pengembangan kompetensi; • pemberian penghargaan; • disiplin; • pemutusan hubungan perjanjian kerja;dan • perlindungan. Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapan kebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangan karier; • polakarier; • promosi; • mutasi; • Penilaiankinerja • penggajian dan tunjangan; • penghargaan; • disiplin; • pemberhentian; • pensiundantabunganharitua; dan • perlindungan.

  30. MANAJEMENPNS 1 REKRUITMEN BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN PENGEMBANGAN PEGAWAI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA 2 3 PROMOSI BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA 4 KESEJAHTERAAN POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA MANAJEMEN KINERJA 5 RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI 6 DISIPLIN & ETIKA SEMANGAT FULLY FUNDED 7 PENSIUN

  31. ANTISIPASI REKRUITMENGENERASI Y (GEN-Y) GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013) • CEPAT BELAJAR & PINTAR • KRITIS • BEKERJA MOBILE • MELEK TEKNOLOGI • MUDAH BERGAUL • SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN • BERORIENTASI PD TIM • SUKA TANTANGAN BESAR • TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR

  32. HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 PERTAMINA KEMENKEU KEMENKEU PEMDA KEMENLU KEMDIKBUD KEMKOMINFO SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013

  33. STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y 1. PROMOSI DAN RE-BRANDING 2. KEJELASAN POLA KARIER PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF 3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK - Kompetitif, - Adil, - Objektif, - Transparan, - Bebas Unsur KKN, - Bebas Biaya

  34. PEMBERHENTIAN PNS TIDAK DENGAN HORMAT penyelewenganterhadapPancasiladanUUDNRI 1945; dihukumpenjara/kurunganyang berkekuatan hukum tetap karenamelakukantindakpidanakejahatanjabatanatauyang adahubungannyadenganjabatan dan/atau pidana umum; MENJADIANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK;atau dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

  35. BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu: • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

  36. KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) 1 PEJABAT PIMPINAN TINGGI BUP 60 tahun Tidak diberhentikan dari jabatannya BUP 60 tahun Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) Telah diberhentikan dari jabatannya 2 PEJABAT PIMPINAN TINGGI Usia < 60 tahun BUP 58 tahun Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun Diberhentikan dgn hormat

  37. KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2) Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan SK pensiun Ditinjau Kembali PEJABAT PIMPINAN TINGGI 3 Usia < 60 tahun tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Surat pernyataan bermaterai kepada PPK SK pensiun berlaku Usia >58 saat berakhirnya MPP Diberhentikan dgn hormat Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP 4 PEJABAT PIMPINAN TINGGI Masa Bebas Tugas/ MPP tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Surat pernyataan bermaterai kepada PPK Diberhentikan dgn hormat

  38. KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum) 1 PEJABAT ADMINISTRASI BUP 58 tahun SK pensiun Ditinjau Kembali Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan Usia < 58 tahun PEJABAT ADMINISTRASI 2 tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Surat pernyataan bermaterai kepada PPK SK pensiun berlaku

  39. KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2) Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP 3 PEJABAT ADMINISTRASI Masa Bebas Tugas/ MPP tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Surat pernyataan bermaterai kepada PPK Diberhentikan dgn hormat

  40. KETENTUAN BUP LAINNYA 1 BUP pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini AkandiaturlebihlanjutdenganPeraturanPerundang-undangan 2 PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan menjadi terdakwa tindak pidana BUP 58 tahun Usia < 58 tahun 3 PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa BUP 58 tahun Usia < 58 tahun 4 BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll) Tetap berlaku

  41. MANAJEMEN PPPK • Tahapan:perencanaan, pengumumanlowongan, pelamaran, seleksi, pengumumanhasilseleksi, danpengangkatan. • Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. • PengangkatanolehKeputusan PPK. • Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. • PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Pengadaan • Perjanjian kerja di tingkatindividudantingkat unit atau organisasi. • Sebagai dasar perpanjanganperjanjiankerja, pemberiantunjangan, danpengembangankompetensi. • Pemberhentian jika tidakmencapai target kinerja. Penilaian Kinerja PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Disiplin • Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. • Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. • Dapat diberikan penghargaan. • Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum Hak

  42. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA • Pegawai ASN dari PNS yang diangkatmenjadi ketua, wakilketua, dananggotaMK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai DubesLuar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. • Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi PresidendanWakilPresiden; ketua, wakilketua, dananggotaDPR;DPD; gubernurdanwakilgubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNSsejak mendaftar sebagai calon.

  43. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI • Sifat: Kompetitif dan Terbuka • Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansiyang dipilihdandiangkatoleh PPK berkoordinasidengan KASN • Proses • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

  44. POLA KARIR JPT Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikutiseleksi/ujikompetensikembali untukmendudukijabatan yang samapadaperiodeberikutnya. Pejabat ybsharus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybsdapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. • PPK dilarangmenggantiPejabatPimpinanTinggiselama 2 (dua) tahunterhitung sejakpelantikanPejabatPimpinanTinggi, • Pejabatpimpinantinggimadyadanpejabatpimpinantinggipratama yang akanmencalonkandirimenjadigubernurdanwakilgubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajibmenyatakanpengundurandirisecara tertulis dariPNS sejak mendaftar sebagai calon.

  45. PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT PRESIDEN Laporan 8 7 KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH 6 KASN MEMASTIKAN SISTEM MERIT MENYAMPAIKAN 3 CALON PIMP K/L /PPK PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 1 MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORDINASI 5 MEMBENTUK PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 3

  46. MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT PRESIDEN Laporan 7 8 Pembatalan, Peringatan dan Teguran KASN 6 PPK MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEMILIH & MENETAPKAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 5 1 MEMBENTUK PyB MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORDINASI PANSEL 4 PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 3 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

  47. MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH PRESIDEN Laporan 9 6 MENYAMPAIKAN 3 CALON 8 KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH KASN MENDAGRI PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 7 MEMASTIKAN SISTEM MERIT GUBERNUR/ PPK PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 MEMBENTUK MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT 5 1 KOORDINASI PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 3 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

  48. MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH PRESIDEN 8 LAPORAN 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran KASN MEMASTIKAN SISTEM MERIT 6 GUBERNUR/PPK MENETAPKAN JPT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 5 PyB MEMBENTUK 1 MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORINASI PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 3

  49. ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: WadahKorpsProfesiPegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN: • Menjagakodeetikprofesidanstandarpelayananprofesi ASN;dan • Mewujudkanjiwakorps ASN sebagaipemersatubangsa. FUNGSI: • Pembinaandanpengembanganprofesi ASN; • Memberikanperlindunganhukumdanadvokasiterhadapdugaanpelanggaransistem merit danmasalahhukumdalammelaksanakantugas; • Memberikanrekomendasikepadamajeliskodeetikinstansiterhadappelanggarankodeetikprofesidankodeperilakuprofesi; • Menyelenggarakanusaha-usahauntukpeningkatankesejahteraananggotakorpsprofesi ASN RI sesuaidenganperaturanperudang-undangan

More Related