1 / 31

PER UNDANG-UNDANGAN

PER UNDANG-UNDANGAN. Husin RM Apoteker M.Kes www.husinrm.wordpress.com.id Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jatim. * Kuliah Fakultas Farmasi Ubaya 21 Mei 2008. SISTEMATIKA PERKULIAHAN. HARI 1 : PENDAHULUAN, UU KESEHATAN,UU No 8,SKN, PERDA 37/2000

yetta-chan
Download Presentation

PER UNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes www.husinrm.wordpress.com.id Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jatim * Kuliah Fakultas Farmasi Ubaya 21 Mei 2008

  2. SISTEMATIKA PERKULIAHAN • HARI 1 : PENDAHULUAN, UU KESEHATAN,UU No 8,SKN, PERDA 37/2000 • HARI 2 :PER UU OBAT • HARI 3 :PER UU OT/KOSMETIK • HARI 4 :PER UU PSIKOTROPIK/NAR • HARI 5 :PER UU KESEHATAN LAIN

  3. TUJUAN • MAMPU MEMAHAMI KONSEP HUKUM DAN TATA HUKUM, MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS MATERI PERUU FARMASI,DAN DAPAT MENGURAIKAN PENERAPAN HUKUM FARMASI

  4. MATERI • KONSEP NORMA, ETIKA DAN HUKUM, MENGURAIKAN SELUK BELUK APARAT PEMERINTAHAN DI BIDANG FARMASI, MENGANALISIS POLA KEBIJAKAN REGULASI PERIJINAN, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI SERTA PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN,

  5. Nomenklatur Per UU • Manajemen farmasi? • Manajemen farmasi pemerintahan? • Manajemen pemerintahan? • Manajemen Kebijakan Per UU Farmasi • Per UU Farmasi • Etik dan Per UU

  6. WAWASAN MANAJEMEN DI PEMERINTAHAN • Kedudukan dan fungsi Dinkes • Struktur organisasi Dinkes • Tupoksi Dinkes

  7. KEDUDUKAN DAN FUNGSI DINKES • DINKES PROP BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROPINSI JAWA TIMUR • MERUPAKAN APARAT GUBERNUR DI BIDANG KEBIJAKAN KESEHATAN • FUNGSI MEMBANTU GUBERNUR DALAM BIDANG TAKTIS OPERASIONAL BIDANG KESEHATAN DAN MENKES RI DALAM TEKNIS KESEHATAN

  8. STRUKTUR ORGANISASI DINKES • STRUKTUR ORGANISASI (SO) KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2000 • STRUKTUR DINKES PROP BUKAN UNDERBOW DEPARTEMEN KESEHATAN RI, JADI TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAAN PUSAT • SO INI HANYA BERLAKU SAMPAI PERTENGAHAN TAHUN INI, SEBAB SUDAH KELUAR PP 38 DAN PP 41 TAHUN2007

  9. East Java Province Health Service Office

  10. SISTEMATIKA SUB DINAS DI DINKES • Sub Dinas Penyusunan Program • Sub Dinas Yankes • Sub DInas P2P • Sub Dinas Kesga • Sub Dinas PSD • Sub DInas Farmakmin • Bag Tata Usaha

  11. Sub Dinas Penyusunan Program a. Seksi Pengumpulan data dan Informasi (Puldatin) b. Seksi Penyusunan Program & Anggaran(Sungram) c. Seksi Pengembangan Kelembagaan & Kebutuhan Nakesd. Seksi Penelitian & Pengembangan Program (Litbang)

  12. 2. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasarb. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukanc. Seksi Pelayanan Kesehatan Penunjangd. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus

  13. 3. Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan a. Seksi Pencegahan dan Surveilans Epidemiologib. Seksi Pemberantasan Penyakitc. Seksi Penyehatan air dan Pengamanan Limbahd. Seksi Penyehatan Lingkungan

  14. 4. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi a. Seksi Kesehatan Ibu dan Balitab. Seksi Kesehatan Reproduksic. Seksi Kesehatan Anak , Remaja dan Usilad. Seksi Gizi

  15. 5. Sub Pemberdayaan Sumberdaya a. Seksi Promosi Kesehatanb. Seksi Upaya Kesehatatan Bersumberdaya Masyarakatc. Seksi Mobilisasi Danad. Seksi Peningkatan Mutu Nakes & Akreditasi

  16. 6. Sub Dinas Farmasi Makanan & Minuman, terdiri dari : a. Seksi Obat dan Alat Kesehatanb. Seksi Makanan dan Minumanc. Seksi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktifd. Seksi Kosmetik dan Obat Tradisonal

  17. 7. Bagian Tata Usaha a. Sub Bagian umum & Perlengkapanb. Sub Bagian Keuanganc. Sub Bagian Kepegawaiand. Sub Bagian Hukum & Tata Laksana

  18. Materi • SO DINKES • PERDA 37/2000 • UU 38 DAN 41/2007 • UU 32/2004 PEMERINTAHAN DAERAH • SO DEPKES

  19. SUB DINASFARMASI , MAKANAN DAN MINUMAN Sub Dinas Farmakmin melaksanakan upaya kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika, narkotika dan zat adiktif (napza) serta bahan berbahaya lainnya juga melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan, menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta meningkatkan daya saing industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000, maka Tugas Pokok dan fungsi dari Sub Dinas Farmakmin :

  20. Tugas Pokok : Sub Dinas Farmakmin mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional dan melaksanakan pembinaan teknis produksi, pengadaan, distribusi, penggunaan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, zat adtif

  21. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Farmakmin mempunyai fungsi : • Penjabaran kebijakan tentang obat, alat kesehatan, makanan minuman, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, obat tradisional dan kosmetika. • Penjabaran pedoman perizinan dan akreditasi usaha/pengelolaan obat, alat kesehatan, mak-min, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, obat tradisional serta kosmetika.

  22. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Farmakmin mempunyai fungsi : • Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat pelayanan kesehatan dasar sangat esensial skala Propinsi • Pemantauan dan evaluasi usaha obat, alat kesehatan, makanan minuman, narkotika, psikotropika zat adiktif lainnya dan obat tradisional serta kosmetika yang terakreditasi. • Pembinaan dan pengendalian obat, alat kesehatan, makanan minuman, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan oabat tradisional serta kosmetika • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

  23. TERIMAKASIH

More Related