PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH (BLOCK GRANT)

1. PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH (BLOCK GRANT) DALAM RANGKA PEMBAHASAN EVALUASI ANGGARAN RIP PHKI-I BATCH-IV TAHUN 2011 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI JW.Marrriot -Hotel, Surabaya 27—29 April

2. Skema Bantuan PHK-I Dir KelembagaandanKerjasama, DitjenDiktiKemdiknas (dana APBN) Pegawai, Tenaga Ahli, Narasumber, dll (PNS & nonPNS) Upah/Honorarium Badan Penyedia Jasa, (Pelatihan, Workshop, Seminar dll) Dana Bantuan/ Hibah PHKI/PHP-PTS Fee Lembaga Penyelenggara Program/PerguruanTinggi Penerima Dana Material/Barang: Lelang& Nonlelang (Perpres 54/2010) Pembelian

3. PENDANAAN PENDIDIKAN (UU no. 20/2003) • Pasal 46 ayat (1) pendanaanpendidikanmenjaditanggungjawabbersamaantarapemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakat • Pasal 48 ayat (1) pengelolaandanapendidikanberdasarkanpadaprinsipkeadilan, efisiensi, transparan, danakuntabilitaspublik. • Pasal 49 ayat (3) danapendidikandaripemerintahdanpemerintahdaerahuntuksatuanpendidikandiberikandalambentukhibahsesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku.

4. PrinsipPengelolaanKeuangan Negara 1. Efektif Penggunaankeuangannegaraharusmemberihasildanmanfaat yang optimal bagiorganisasisesuaidengansasaran, peruntukan, dankebutuhan yang direncanakan. 2. Efisien Penggunaankeuangannegaraharusdiusahakandengan se-hematmungkintanpamengurangikualitashasildanmanfaatuntukmenghindariterjadinyapemborosan.

5. 3. Transparan Data daninformasimengenaipengelolaankeuangan negaraterbukabagiberbagaipihak yang mempunyai akses, sesuaiketentuanperaturanperundangan.Penggunaandanabantuansosialharusdapatdipertanggungjawabkansecaratransparanbaikkepadapemberibantuanmaupunkepadamasyarakat. Olehkarenaitu, setiappengeluarandanabantuanharusmemilikibukti yang dapatdipertanggungjawabkan. KetuaLembagasebagaipenerimadanabantuansosialbertanggungjawabpenuhataspengeluarandanabansos. 4. Akuntabel Dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan faktual baik mengenai proses, prosedur, capaian kinerja, maupun daya serap, serta pengadministrasian pengelolaan keuangannya.

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 1.Tepat Sasaran Penggunaankeuangannegara (anggaran) sesuaidengan yang telahditetapkanberdasarkan DIPA RKA-KL 2.Tepat Waktu Pelaksanaankegiatan/program danpenyusunan/penyampaianlaporanpertanggungjawabansesuaijadual yang telahditetapkan

7. 3. TepatPeruntukan Penggunaankeuangannegara (anggaran) sesuaidengankebutuhandanjenisbelanjaberdasarkanperencanaannya. 4.Tepat ProsedurdanMekanisme • Pelaksanaankegiatansesuaidengantatacaradansyarat yang telahditentukandalampedomandan/atauketentuan yang telahditetapkan. • Penyusunandanpenyampaianlaporanpertanggungjawabankeuanganharusberpedomanpada SAI

8. 5.Tepat Acuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan harus merujuk pada dasar hukum yang tepat dan relevan, baik yang bersifat umum maupun teknis. 6.Tepat Pengadministrasian Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuan penatausahaan, baik yang berupa cash flow in (CFI) maupun cash flow out (CFO) dengan komponen pertanggungjawaban yang baik (pencatatan, pembukuan, penyediaan, bukti, dan pelaporan)

9. KelemahanDalamPengelolaanKeuangan Negara 1. Perencanaan • Tidakdidasarkanpada data yang akurat • Tidakberdasarkanpadaanalisiskebutuhan • Tidakmemperhitungkankendaladanresiko yang timbul • Tidakmengantisipasidinamika/perubahan • Penyusunanrencanadilakukansecarasubyektif • Tidakdidukungreferensi yang memadai • Kurangnyaperanpimpinandalammengendalikanperencanaan

10. 2. Pelaksanaan • Ketidaktaatanterhadapjadualpelaksanaankegiatan • Kurangnyapengendalianpimpinandalammengendalikanpelaksanaan • Tidakberjalannyaevaluasisecaraperiodikmenuruttahapan-tahapankegiatan • Penugasan/penunjukanpersonelkurangsesuaidengantuntutanpelaksanaankegiatan (tidakkompeten) • Pelaksanakurangmemahamiperangkatpelaksanaankegiatan, sepertipetunjukteknis, pedomanoperasional, dan lain-lain • Tidaktegasnyapimpinanterhadappenyimpanganbawahan

11. Pemberiankewenangan yang berlebihankepadabawahan. • Bawahanmelakukantindakan-tindakandiluarotoritasnya. • Pelaksanaansecarasengajadanterencanamelakukanpenyimpanganuntukkepentingandirisendiriataukelompoktertentu. • Pelaksanadanpimpinankurangmemilikitanggungjawab. • Melaksanakankegiatantanpamemperhitungkanresiko. • Adanyakebiasaanuntukmenunda-nundakegiatan.

12. Bantuan PHKI PerguanTinggi 1. PersyaratanKhusus • MemilikiijinpendiriandanpenyelenggaraandariDitjenDiktiKemdiknas. • Memilikistatuta. • Memiliki RIP dan/atauRenstra. • Tidakdalamsengketa. • Telahmenyerahkanlaporan EPSBED2009—2010. • Prioritas PTS yang belumpernahmendapathibah.

13. 2.Mekanisme Pemberianbantuan • Menyusun proposal sesuaikebutuhan yang dirincidalam RAB-PerguruanTinggiPengusul. • Mengajukan proposal kepadaDirektoratKelembagaandanKerjasama, DitjenDikti • Review Proposal: a) kepemimpinandankomitmeninstitusi (20%). b) kualitaslaporanevaluasidiri (25%) c) mutudanrelevansi program yang diusulkan (35%) d) kelayakanimplementasidankeberlanjutan program yang diajukan (20%)

14. Penilaian proposal olehTim Reviewer dengan memperhatikankriteriadansyarat yang telahditentukan. • Menerbitkankeputusanpemberianbantuanterhadap pemohonyang memenuhikelayakan. • Penyampaian/pengirimanfotokopirekening bank atas nama PTS/N pengusulPHK-I kepadaDirektoratKelembagaandanKerjasama, DitjenDikti • MencairkandanabantuanmelaluiKPKN, kemudian menstrafernyakerekeningperguruantinggipenerimahibahsesuaianggaranyang disetujui(RAB).

15. Kewajiban Penerima Bantuan • Menggunakanbantuansesuaidenganrencanapenggunaan yang tercantumdalam proposal (RAB). • Menyampaiakanlaporan (pertanggungjawaban) penggunaanbantuankepadaDirektoratKelembagaandanKerjasama, DitjenDikti. • Bersediauntukdiaudit (dilakukanpengawasandanpemeriksaan) olehpejabatatauinstansi yang berwenang. • Mengembalikanseluruhatausebagianuangbantuanapabilatidakdipergunakanatauhanyadipergunakansebagian.

16. PENYALURAN DANA • Setelah SK PenetapandanMoU/akadkerjasamaditandatangani, diusulkanke KPKN untukmembayarkandanakerekeninglembagapenerima (PTS/N pengusul) • Dana ditransfermelaluirekeningmasing-masingperguruantinggipenerimahibah • Paling lambatsatuminggusetelahmenerimadanahibahkegiatanharussegeradilaksanakansesuaijadwal yang disetujui.

17. PotensiPenyimpangan • Legalitaslembagadarisegipendirian. • Prosedurpengusulanproposal. • Kepatuhanterhadapperjanjian. • Proporsionalitasalokasibantuan. • Lembagafiktif, kegiatanfiktif, atausasaranfiktif. • PenggunaandanatidaksesuaiRAB yang tercantumdalam proposal. • Keterlambatanpelaksanaankegiatan. • Keterlambatanpertanggungjawaban. • Ketidakbenaranisilaporan. • Ketidaklengkapanbuktipenggunaandana. • Ketidakpatuhanmengembalikandana yang tidakdigunakan.

18. Sistem Pembukuan Pengelolaan Keuangan Negara SistempembukuandalampengelolaanuangnegaramengacupadaPasal 1 Ayat (2) SuratKeputusanMenkeuNomor KEP-332/M/V/9/1968, bertanggal 26 September 1968 yang menyatakan: “setiapBendaharawanataupemegangKas yang mengurusuang Negara harusmempunyaiBukuKasUmum (BKU) danmencatatsemuatransaksibaikCash Flow In (CFI)maupunCash Flow Out (CFO), yang pencatatannyadilakukansebelumpembukuandalambuku-bukukepaladan register lainnya”.

19. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM • Apakahadapanitiapengelola program (Tarskforce) • Apakahketuapanitiapengadaanbarang/jasapemerintahmempunyaisertifikat (Keppres 80/2003 atauPerpres54/2010) • Apakahpelaksanaanpengadaanbarang/jasasesuaidenganperaturanPerpres 54/2010 • Apakahpenerima honor sudahdikenaipajak yang sesuai (PPh 21) • Apakahpembelianbarang yang nilainyadiatas 1 jutasudahdikenai PPN 10% + PPh 1.5% = 11.5%

20. PENCATATAN DAN PEMBUKUAN • Apakahsemuatransaksidibukukandalam BKU • ApakahpotonganpajaktelahdipungutdandisetorkankeKas Negara • Apakahdana PHK-I atau PHP-PTS 2011 yang diterimadisimpandi Bank atasnamalembaga/perguruantinggipenerimahibah • Apakahdana yang diambildari Bank secarakeseluruhandiambilsekaligusatau per kegiatan/kebutuhan • Apakahpembelanjaansesuaidenganperencanaan yang tercantumdalam RAB-PT

21. PEMERIKSAAN FISIK BARANG • Apakah volume barang/jasa yang diadakansudahsesuaijumlahnya • Apakahbarang/jasa yang diadakansudahsesuaispesifikasinya • Apakahbarang/jasa yang diadakansudahdiberi label bantuan PHK-I atau PHP-PTS/2011 DirektoratKelembagaandanKerjasama, DitjenDikti • Apakahbarang yang diadakansudahdicatatdalambukuinventaris • Apakahbarang yang diadakanditempatkansecarabenar

22. RINCIAN DANA • Dipergunakanuntukapasajadanapendamping yang disediakanolehperguruantinggi • Setelahsemuakegiatanterpenuhi, apakahmasihterdapatsisadanalebih yang tidakterserap • Apakahsetelahpengadaanbarang/jasaterpenuhisecarajumlah (volume) masihterdapatsisadana • Apakahadapotonganbantuan PHK-I/biayaadministrasi yang diberikankepadaoknumtertentu

23. PEMBUKUAN • Setiaptransaksiharusdidukungdenganbukti yang sah • Buktipengeluaranuangdalamjumlahtertentuharusdibubuhi • materai yang cukup, sesuaidenganketentuantentangbeamaterai • 3. Dalambuktipengeluaranharusjelasuraianmengenaibarang/jasa • yang dibayar, tanggaldannomorbukti. • Realisasipengadaanbarang/jasa yang diterimatidakbolehlebihkecil • dariuang yang dikeluarkan • Seluruhpenerimandanpengeluaranuang agar dicatat/dibukukandalam • bukupenerimaandanpengeluaran (BukuKasUmum) • Semuatransaksibaikpenerimaanmaupunpengeluaranharusdibukukan • ataudicatatsesuaidenganurutantanggalkejadiannya. • Setiapakhirbulan, BukuKasUmumditutup, dihitungsaldonya, dan • dicocokkandengansaldo yang ada, baik yang adadiKasmaupun yang • adadi Bank, kemudiandilaporkankepadapenanggungjawabkegiatan • BukuKasUmumharusditulisdenganrapi, tidakbolehdi-tip ex • ataudihapus. Jikaterjadikesalahan agar dicoretdenganduagarisdan • diparaf, kecualijikadilakukandengankomputerharusdi-printout.

24. DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKUAN • Kuitansi/tandabuktipembayaran/nota/bon aslidaripihak yang menerimapembayaran • Buktitransaksilainnya • Semuadokumen yang ditandatanganiolehpimpinanperguruantinggipenerimahibahharusdicapdenganstempelperguruantinggi.

25. AnjuranTerhadapPengelola/PenerimaHibah • PahamidanwaspadaibahwapemanfaatanAPBN diawasisecaraberlapis, yaitu: • Pengawasanolehmasyarakattermasuk LSM • Pengawasanolehlembagalegislatif (DPR, DPRD) • Pengawasaneksternal (BPK ) • Pengawasanoleh BPKP • Pengawasanolehaparatpenegakhukum • Pengawasanoleh APIP (Itjendll) • Lakukanperencanaandanpemanfaatansecaracermat • Setiaptransaksilakukanpencatatan/pembukuansecaratertibdanbenar (akuntabel).

26. terimakasih selamatbekerja