180 likes | 621 Views
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta S urat P ertanggung J awaban. Pertanggungjawaban. Bentuk Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Administratif Pertanggungjawaban Publik. Pertanggungjawaban Administratif. berupa laporan proses pelaksanaan program, laporan hasil kegiatan
E N D
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban Pertanggungjawaban
Bentuk Pertanggungjawaban • Pertanggungjawaban Administratif • Pertanggungjawaban Publik
Pertanggungjawaban Administratif • berupa laporan proses pelaksanaan program, laporan hasil kegiatan • Seluruh REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM sesuai proposal dan naskah perjanjian, dilampiri salinan/copy SPj berupa bukti tanda terima uang, dan bukti-bukti lainnya yang sah. • Yang dipertanggungjawabkan • Dokumen acuannya adalah RAB yang termuat dalam proposal, contoh RAB BOP Sektap.
Setiap transaksi yang dilakukan agar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan • Pertanggungjawaban agar disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ • Pertanggungjawaban administrasi keuangan untuk Sektap Gerdu-Taskin Kab/Kota mengacu sebagaimana peraturan yang berlaku • Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan olek Sektap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh masyarakat /UPK dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup dan dilampiri dengan nota pembelian • Penyelenggara rapat/musyawarah pertanggungjawabannya dilengkapi dengan nota pembelian perlengkapan rapat/musyawarah (snack, makan dsb) dan daftar hadir peserta rapat • Kwitansi Sektap untuk pencairan dana program dibuat rangkap 4 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar pertama bermaterai cukup, dikirim ke Propinsi lembar 1 s/d 3, lembar ke-4 untuk Sektap Kabupaten/Kota
Kwitansi UPK untuk pencairan dana kegiatan dibuat rangkap 5 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar pertama bermaterai cukup, untuk Sektap Kab/Kota, lembar 2 s/d 4 untuk dikirim ke Propinsi (sebagai lampiran proposal), lembar kelima untuk UPK • NPHD antara Propinsi dan Sektap Kab/Kota dibuat rangkap 4 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kesatu (sebagai arsip pihak kedua), lembar ke-2 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kedua (sebagai arsip pihak kesatu). Sedangkan lembar ke 3 s/d 4 sebagai lampiran pencairan dana ke Biro Keuangan Sekda Propinsi Jawa timur
NPHD antara Sektap Kab/Kota dengan UPK dibuat rangkap 5 dengan tanda tangan asli dan stempel basah, lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,-, pada pihak kesatu (sebagai arsip pihak kedua), lembar ke-2 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kedua (sebagai arsip pihak kesatu). Sedangkan lembar ke 3 s/d 5 dikirimkan ke Propinsi sebagai lampiran Propinsi pencairan dana ke Biro Keuangan Sekda Propinsi Jatim • Proposal Sektap dibuat rangkap 4, 1 buah untuk arsip Sektap Kab/Kota, 3 buah untuk Propinsi • Proposal UPK dibuat rangkap 5, 1 buah untuk arsip UPK, 1 buah untuk Sektap Kab/Kota dan 3 buah untuk Propinsi
Berkas SPJ Sektap dibuat rangkap 2, lembar asli untuk Sektap dan lembar salin untuk Propinsi • Berkas SPJ UPK dibuat rangkap 3, lembar asli untuk UPK, lembar salin untuk Sektap Kab/Kota dan Propinsi
MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN • Merupakan musyawarah yang dilaksanakan setelah mencapai akhir masa program atau telah terealisasi 100%, mana yang tercapai terlebih dahulu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas Laporan UPK dan TimLak dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban
Hasil Musdes/Kel PJ • Terlaporkannya hasil pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan kepada publik di desa/kelurahan. • Adanya penilaian dan masukan perbaikan dari pertangungjawaban kegiatan. • Adanya komitmen pelestarian hasil kegiatan. • Terisinya Berita Acara Musdes / Muskel Pertanggungjawaban [Form MT-01] • Terisinya Rencana Tindak Lanjut Pelestarian [Form MT-03]
Yang Perlu Diperhatikan • Item Transaksi sesuai RAB dalam Proposal • Buat Buku Bantu • Tanggal transaksi • Pelaku transaksi (pembayar & penerima) • Pengesahan (validasi transaksi) • Materialisasi, pengenaan materai pada nominasi transaksi Rp 1 jt keatas • Pada pembelian-pembelian, pada kuitansi/nota yang diperoleh dari pihak ketiga, bubuhkan tulisan “harga sudah termasuk pajak” • Perjalanan Dinas Harus ada surat perintah perjalanan dinas (SPPD) • Perjalana Tim maka harus ada SK Tim tersebut
PERHATIAN • SPj dijilid cover (bukan snelhetcher) • dikirim rangkap 2 (asli dan copian) • setiap transaksi pembelian harus ada : • kuitansi yg distempel toko/catering/vendor/penjual • NOTA yg distempel toko/catering/vendor/penjual • Disusun sesuai urutan tanggal transaksi/kejadian susunan paling atas, tanggal paling awal (kwitansi dulu kemudian lembar bawahnya nota2)
PERHATIAN • Penulisan kuitansi antara huruf dan angka terbilang harus sama • setiap rapat/musdes dilampiri abseen/daftar hadir sesuai jumlah konsumsi yg dibelanjakan..(nasi, snack) • sebelum dikirim ke provinsi diperiksa terlebih dahulu • dilampiri foto kegiatan sesuai usulan dan item yang dibelanjakan.
Sekian Merci Beaucoup