1 / 32

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum. Road Map Pengembangan Kapasitas SDM Ditjen Bina Marga Kedepan. Workshop Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan. Ir. Chairul Taher , M.Sc Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, 24 Januari 2012. OUTLINE PAPARAN.

zephania-camacho
Download Presentation

Kementerian Pekerjaan Umum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian PekerjaanUmum Road Map PengembanganKapasitas SDM DitjenBinaMargaKedepan WorkshopPenyelenggaraanSektorJalanKedepan Ir. ChairulTaher, M.Sc SekretarisDirektoratJenderalBinaMarga KementerianPekerjaanUmum Jakarta, 24 Januari 2012

  2. OUTLINE PAPARAN

  3. VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA • VISI : • TerwujudnyaSistemJaringanJalan yang Andal, TerpadudanBerkelanjutandiSeluruh Wilayah NasionaluntukMendukungPertumbuhanEkonomidanKesejahteraanSosial. • MISI : • MewujudkanjaringanJalanNasional yang berkelanjutandenganmobilitas, aksesibilitasdankeselamatan yang memadai, untukmelayanipusat-pusatkegiatannasional, wilayahdankawasanstrategisnasional; • MewujudkanjaringanJalanNasionalbebashambatanantar-perkotaandandikawasanperkotaan yang memilikiintensitaspergerakanlogistiktinggi yang menghubungkandanmelayanipusat-pusatkegiatanekonomiutamanasional; • Memfasilitasi agar kapasitasPemerintah Daerah meningkatdalammenyelenggarakanjalandaerah yang berkelanjutandenganmobilitas, aksesibilitasdankeselamatan yang memadai;

  4. STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA MARGA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEUANGAN & UMUM BAGIAN HUKUM & PER-UU BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT BINA TEKNIK DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH I SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH III SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN SUB DIREKTORAT TEKNIK JEMBATAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IA SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIA SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI SUB DIREKTORAT TEKNIK LINGKUNGAN & KESELAMATAN JALAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IB SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIB SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM & EVALUASI KINERJA SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN BEBAS HAMBATAN & JALAN PERKOTAAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IC SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIC SUB DIREKTORAT INFORMASI & KOMUNIKASI SUB DIREKTORAT PENGADAAN TANAH SUB DIREKTORAT WILAYAH ID SUB DIREKTORAT WILAYAH IID SUB DIREKTORAT WILAYAH IIID JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL 4 BALAI

  5. PanjangJalanNasional yang ditanganiolehDitjenBinaMarga (Per Provinsi) 5

  6. 6

  7. 7

  8. Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga StatistikPegawaiberdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja StatistikPegawaiberdasarkanproporsiSarjanadengan Non Sarjana StatistikPegawaiberdasarkanproporsiSarjana S-2 denganSarjana S-1 StatistikPegawaiberdasarkanproporsiSarjanaTeknikdanSarjana Non Teknik

  9. STATISTIK PEGAWAI BINA MARGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER UNIT KERJAStatus : 09 Desember 2011

  10. SARJANA DAN PASCA SARJANA

  11. SARJANA TEKNIK DAN NON TEKNIK(D-3, S-1, S-2, dan S-3)

  12. SARJANA DAN NON SARJANA

  13. RasioJumlahPanjangJalanNasionaldenganJumlahPegawai PanjangJalanNasional yang ditanganiolehDitjenBinaMargasepanjang38.569, 823 Km JumlahPegawaiDitjenBinaMargasaatiniadalahsebanyak7.118 Orang SehinggaRasioantaraPanjangJalanNasionaldenganjumlahPegawaiadalah 38.569,823 : 7.118 = 5,42 : 1 Ituberarti 1 Km JalanNasionalditanganioleh5,42 OrangPegawaiDitjenBinaMarga. BANDINGKAN denganAfrika Selatan: 20.000 km jalannasionaldengan total Pegawai 200 orang, ituberartisatuorangmenangani100 km Jalan

  14. RasioJumlahPanjangJalanNasionaldenganJumlahPegawaidipadaBalaiBesar/BalaidilingkunganDitjenBinaMargaRasioJumlahPanjangJalanNasionaldenganJumlahPegawaidipadaBalaiBesar/BalaidilingkunganDitjenBinaMarga

  15. Rata-rata KM jalan yang ditangani oleh satker/PPK Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 186 Satker Jumlah PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 558 PPK Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga sepanjang 38.569, 823 Km Sehingga rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing Satker adalah : 38.569,823 Km : 186 Satker = 207,365 Km / Satker Sedangkan rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing PPK adalah : 38.569,823 Km : 558 PPK = 69, 121 Km / PPK

  16. Definisi Satker, Kasatker, dan PPK Satuan Kerja / Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap Pusat, Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-Dekon) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) bidang Pekerjaan Umum Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya Pejabat Pembuat Komitmen / PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya

  17. Tugas Satker/PPK Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberi tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu.

  18. HasilEvaluasiSatker/PPK 2011 Dari evaluasi yang diikutioleh 734 peserta, yang terdiridari BBPJN/BPJN I s/d XI, danpesertatambahanuntukcalon/kandidatKasatker/PPK dariDirektorat yang adadilingkunganDitjenBinaMarga, telahdiperolehhasilakhir (hasil evaluasi terlampir). Dari hasil evaluasi tersebut mencerminkan perlu adanya penyegaran/ refreshing kepada para Kepala Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat Komitmen untuk aspek aspek teknis.

  19. MateriUjianSatker/PPK Adapunmateri yang diujikanterdiriatas : PelaksanaanAdministrasiKontrak, terdiridari: Pengadaanbarangdanjasa Hukumkontrak Perubahankontrak Pelaporan KontrakKritis PengendalianTeknis, terdiridari: Pelaksanaanbadanjalan (tanah, agregat, aspal, rigid pavement, dll) Pelaksanaanjembatan Bangunanpelengkap Road Safety Pengujian material / lapangan

  20. HASIL EVALUASI KASATKER 2011

  21. HASIL EVALUASI PPK 2011

  22. Permasalahan Satker/PPK Berdasarkan hasil Evaluasi Satker/PPK 2011, maka dapat disimpulkan bahwa Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, baik dari sisi Pelaksanaan Administrasi Kontrak maupun Pengendalian Teknis; Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh, baik oleh Satker maupun PPK di masing-masing Balai yang ada dilingkungan Ditjen Bina Marga; Untuk Satker, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (60) Untuk PPK, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (55) Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk Satker/PPK melalui penyegaran/refreshing materi teknis bidang Bina Marga. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan melalui studi banding ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik dalam bidang jalan dan jembatan; Terkait dengan status pegawai, masih banyak PNS Daerah yang menduduki posisi sebagai Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga.

  23. JenisPelatihanUntukPeningkatanKapasitas SDM JenisPelatihanuntukPeningkatanKapasitas SDM terdiriatas : DiklatTeknis Diklat Non Teknis DiklatFungsional ApabiladilihatdariPrioritas : DiklatTeknis Diklat Non Teknis DiklatFungsional

  24. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI

  25. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI

  26. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG

  27. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG

  28. DIKLAT FUNGSIONAL

  29. BIDANG/TOPIK MENDUKUNG REFORMASI BIRO KRASI

  30. Kesimpulan Mayoritas SDM DitjenBinaMargamerupakanPegawaiGolongan II (50,95 %); Dari HasilEvaluasi yang dilakukanterhadapSatker/PPK DitjenBinaMargapadatahun 2011, dapatdisimpulkanbahwa: DiperlukanpenetapankompetensiterhadapSatker/PPK  tidakhanya lulus/passing grade untuk PIP, akantetepimenetapkannilai minimal yang diperlukanuntuksatker/ppkproyekA (Proyekbesar/ProyeksedangdanProyek Kecil. Pemaketankembaliproyek (saatini rata-rata proyeksekitar 3 km panjang/1000 proyek) sangatsporadis, bandingkandenganAfrika Selatan, 20,000 km= 200 KONTRAK, yang berarti 1 kontrak = 100 km. Diperukanadanyastandarpenilaianpadasaatevaluasi SATKER/PPK, AngkaKelulusan, kalauditetapkanangka lulus 65 , untukproyekberskalaRp. 10 milyarkeatas, danangka 55 untukproyek < Rp. 10 milyar.

  31. Kesimpulan (Lanjutan) Adanyapenetapanrasioantarajumlahpegawaidenganpanjangjalan (angkaPegawaiberubah-ubahsesuaidenganpanjangjalan) prinsipekonomi/profit Penetapan template evaluasi PPK sertaSatker, dikaitkandenganPerencanaan PPK danSatker PerluadanyaCareer Path yang jelasdilingkunganDitjenBinaMarga. Selainmelaluipendidikandanpelatihan, peningkatankualitas SDM DitjenBinaMargajugadapatdilakukandenganmelakukanstudi banding kebeberapanegara yang memilikipengalaman yang baikdibidangjalandanjembatan.

  32. SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA TerimaKasih

More Related