1 / 32

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN KONSTRUKSI. RAPAT TEKNIS PENGENDALIAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2014 Ruang Pola Bappeko , 21 Januari 2014. PEKERJAAN KONSTRUKSI. Pelaksanaan Konstruksi Perencanaan Konstruksi Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Kontrak Kritis Pengawasan Konstruksi.

baris
Download Presentation

PEKERJAAN KONSTRUKSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEKERJAAN KONSTRUKSI RAPAT TEKNIS PENGENDALIAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2014 RuangPolaBappeko, 21 Januari 2014

  2. PEKERJAAN KONSTRUKSI • PelaksanaanKonstruksi • Perencanaan Konstruksi • Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi • Kontrak Kritis • Pengawasan Konstruksi

  3. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT • UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI • PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI • PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI • PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI • KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERIKUT PERUBAHANNYA

  4. KETENTUAN UMUM • Jasa konstruksi • Pekerjaankonstruksi • Penggunajasa • Penyediajasa • Kontrakkerjakonstruksi • Kegagalan bangunan • Forum jasakonstruksi • Registrasi • Perencanakonstruksi • Pelaksanakonstruksi • Pengawaskonstruksi

  5. KETENTUAN UMUM • Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansipengawasanpekerjaankonstruksi; • Pekerjaankonstruksiadalahkeseluruhanatausebagianrangkaiankegiatanperencanaandan/ataupelaksanaanbesertapengawasan yang mencakuppekerjaanarsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dantatalingkunganmasing-masingbesertakelengkapannya, untukmewujudkansuatubangunanataubentukfisiklain; • Penggunajasaadalah orang perseoranganataubadansebagaipemberitugasataupemilikpekerjaan/proyek yang memerlukanlayananjasakonstruksi; • Penyediajasaadalah orang perseoranganataubadan yang kegiatanusahanyamenyediakanlayananjasakonstruksi;

  6. Kontrakkerjakonstruksiadalahkeseluruhandokumen yang mengaturhubunganhukumantarapenggunajasadanpenyediajasadalampenyelenggaraanpekerjaankonstruksi; • Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan olehpenyediajasakepadapenggunajasa, menjaditidakberfungsibaiksecarakeseluruhanmaupunsebagiandan/atautidaksesuaidenganketentuanyang tercantumdalamkontrakkerjakonstruksiataupemanfaatannyayang menyimpangsebagaiakibatkesalahanpenyediajasadan/ataupenggunajasa;

  7. Forum jasakonstruksiadalahsaranakomunikasidankonsultasiantaramasyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan denganmasalahjasakonstruksinasional yang bersifatnasional, independen, danmandiri; • Registrasiadalahsuatukegiatanuntukmenentukankompetensiprofesikeahliandan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukanizinusahasesuaiklasifikasidankualifikasi yang diwujudkandalamsertifikat; • Perencanakonstruksiadalahpenyediajasa orang perseoranganataubadanusaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksiyang mampumewujudkanpekerjaandalambentukdokumenperencanaanbangunanataubentukfisik lain;

  8. Pelaksanakonstruksiadalahpenyediajasa orang perseoranganataubadanusaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksiyang mampumenyelenggarakankegiatannyauntukmewujudkansuatuhasilperencanaanmenjadibentukbangunanataubentukfisik lain; • Pengawaskonstruksiadalahpenyediajasa orang perseoranganataubadanusahayang dinyatakanahli yang profesional di bidangpengawasanjasakonstruksiyang mampumelaksanakanpekerjaanpengawasansejakawalpelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

  9. USAHA JASA KONSTRUKSI • Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, danpengawaskonstruksi. • Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalampekerjaankonstruksi yang meliputirangkaiankegiatanataubagianbagiandarikegiatanmulaidaristudipengembangansampaidenganpenyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. • Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalampekerjaankonstruksi yang meliputirangkaiankegiatanataubagianbagiandarikegiatanmulaidaripenyiapanlapangansampaidenganpenyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. • Usaha pengawasankonstruksimemberikanlayananjasapengawasanbaik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulaidaripenyiapanlapangansampaidenganpenyerahanakhirhasilkonstruksi.

  10. BIDANG USAHA • Usaha jasakonstruksidapatberbentuk orang perseoranganataubadanusaha. • Bentukusaha yang dilakukanoleh orang perseoranganselakupelaksanakonstruksihanyadapatmelaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiayakecil. • Bentukusaha yang dilakukanoleh orang perseoranganselakuperencanakonstruksiataupengawaskonstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidangkeahliannya. • Pekerjaankonstruksi yang berisikobesardan/atau yang berteknologitinggidan/atau yang berbiayabesarhanyadapatdilakukanolehbadanusahayang berbentukperseroanterbatasataubadanusahaasingyang dipersamakan.

  11. PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus : • a. memenuhiketentuantentangperizinanusaha di bidangjasakonstruksi; • b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

  12. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA • Persyaratanpenyediabarang/jasadalampelaksanaanpengadaanadalahsebagaiberikut: • memenuhiketentuanperaturanperundang-undanganuntukmenjalankanusaha/kegiatansebagaipenyediabarang/jasa; • memilikikeahlian, pengalaman, kemampuanteknisdanmanajerialuntukmenyediakanbarang/jasa; • tidakdalampengawasanpengadilan, tidakpailit, kegiatanusahanyatidaksedangdihentikan, dan/ataudireksiyang bertindakuntukdanatasnamaperusahaantidaksedangdalammenjalanisanksipidana; • secarahukummempunyaikapasitasmenandatanganikontrak; • sebagaiwajibpajaksudahmemenuhikewajibanperpajakantahunterakhir, dibuktikandenganmelampirkanfotokopibuktitandaterimapenyampaianSuratPajakTahunan (SPT) PajakPenghasilan (PPh) tahunterakhir, danfotokopiSuratSetoranPajak (SSP) PPhPasal 29;

  13. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA • dalamkurunwaktu 4 (empat) tahunterakhirpernahmemperolehpekerjaanmenyediakanbarang/jasabaik di lingkunganpemerintahmaupunswastatermasukpengalamansubkontrak, kecualipenyediabarang/jasa yang baruberdirikurangdari 3 (tiga) tahun; • memilikisumberdayamanusia, modal, peralatan, danfasilitas lain yang diperlukandalampengadaanbarang/jasa; • tidakmasukdalamdaftarhitam; • memilikialamattetapdanjelassertadapatdijangkaudengan pos; • khususuntukpenyediabarang/jasa orang perseoranganpersyaratannyasamadengan di ataskecualihuruf f.

  14. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA • Tenagaahli yang akanditugaskandalammelaksanakanpekerjaanjasakonsultansiharusmemenuhipersyaratansebagaiberikut: • a. memilikiNomorPokokWajibpajak (NPWP) danbuktipenyelesaiankewajibanpajak; • b. lulusanperguruantingginegeriatauperguruantinggiswasta yang telahdiakreditasiolehinstansi yang berwenangatau yang lulus ujiannegara, atauperguruantinggiluarnegeri yang ijasahnyatelahdisahkan/diakuiolehinstansipemerintah yang berwenang di bidangpendidikantinggi; • c. mempunyaipengalaman di bidangnya. • Pegawainegeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarangmenjadipenyediabarang/jasa, kecuali yang bersangkutanmengambilcuti di luartanggungannegara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. • Penyediabarang/jasa yang keikutsertaannyamenimbulkanpertentangankepentingandilarangmenjadipenyediabarang/jasa.

  15. PENGIKATAN PARA PIHAK • Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persainganyang sehatmelaluipemilihanpenyediajasadengancarapelelanganumumatauterbatas. • Pelelanganterbatashanyabolehdiikutiolehpenyediajasa yang dinyatakantelah lulus prakualifikasi. • Dalamkeadaantertentu, penetapanpenyediajasadapatdilakukandengancarapemilihanlangsungataupenunjukanlangsung. • Pemilihanpenyediajasaharusmempertimbangkankesesuaianbidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa. • Pemilihanpenyediajasahanyabolehdiikutiolehpenyediajasa yang memenuhipersyaratan. • Badan-badanusaha yang dimilikiolehsatuataukelompok orang yang samaatauberadapadakepengurusan yang samatidakbolehmengikutipelelanganuntuksatupekerjaankonstruksisecarabersamaan.

  16. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (1) PengaturanhubungankerjaberdasarkanhukumsebagaimanadimaksuddalamPasal18 ayat (3) harusdituangkandalamkontrakkerjakonstruksi. (2) Kontrakkerjakonstruksisekurang-kurangnyaharusmencakupuraianmengenai : • parapihak, yang memuatsecarajelasidentitasparapihak; • rumusanpekerjaan, yang memuaturaian yang jelasdanrincitentanglingkupkerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan; • masapertanggungandan/ataupemeliharaan, yang memuattentangjangkawaktupertanggungandan/ataupemeliharaan yang menjaditanggungjawabpenyediajasa; • tenagaahli, yang memuatketentuantentangjumlah, klasifikasidankualifikasitenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

  17. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI • hakdankewajiban, yang memuathakpenggunajasauntukmemperolehhasilpekerjaankonstruksisertakewajibannyauntukmemenuhiketentuanyang diperjanjikansertahakpenyediajasauntukmemperolehinformasidanimbalanjasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi. • carapembayaran, yang memuatketentuantentangkewajibanpenggunajasadalammelakukanpembayaranhasilpekerjaankonstruksi; • ciderajanji, yang memuatketentuantentangtanggungjawabdalamhalsalahsatupihaktidakmelaksanakankewajibansebagaimanadiperjanjikan; • penyelesaianperselisihan, yang memuatketentuantentangtatacarapenyelesaianperselisihanakibatketidaksepakatan;

  18. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI • pemutusankontrakkerjakonstruksi, yang memuatketentuantentangpemutusankontrakkerjakonstruksi yang timbulakibattidakdapatdipenuhinyakewajibansalahsatupihak; • keadaanmemaksa(force majeure), yang memuatketentuantentangkejadian yang timbul di luarkemauandankemampuanparapihak, yang menimbulkankerugian bagi salah satu pihak. • kegagalanbangunan, yang memuatketentuantentangkewajibanpenyediajasa dan/ataupengguna jasa atas kegagalanbangunan; • perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; • aspeklingkungan, yang memuatkewajibanparapihakdalampemenuhanketentuantentanglingkungan.

  19. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI • Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentanghakataskekayaanintelektual. • Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif. • Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapatmemuatketentuantentang sub-penyediajasasertapemasokbahandanataukomponenbangunandanatauperalatan yang harusmemenuhistandar yang berlaku. • Kontrakkerjakonstruksidibuatdalambahasa Indonesia dandalamhalkontrakkerjakonstruksidenganpihakasing, makadapatdibuatdalambahasa Indonesia danbahasaInggris.

  20. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI • Ketentuanmengenaikontrakkerjakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat (2) berlakujugadalamkontrakkerjakonstruksiantarapenyediajasadengansubpenyediajasa. • Ketentuanmengenaikontrakkerjakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimanadimaksudpadaayat (4), danmengenaipemasokdan/ataukomponenbahanbangunandan/atauperalatansebagaimanadimaksudpadaayat (5) diaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah.

  21. JENIS KONTRAK (1) Kontrakpengadaanbarang/jasadibedakanatas: a. berdasarkanbentukimbalan: 1) lump sum; 2) hargasatuan; 3) gabungan lump sum danhargasatuan; 4) terimajadi (turn key); 5) persentase. b. berdasarkanjangkawaktupelaksanaan: 1) tahuntunggal; 2) tahunjamak. c. berdasarkanjumlahpenggunabarang/jasa: 1) kontrakpengadaantunggal; 2) kontrakpengadaanbersama.

  22. PENJELASAN JENIS KONTRAK (2) Kontrak lump sum adalahkontrakpengadaanbarang/jasaataspenyelesaianseluruhpekerjaandalambataswaktutertentu, denganjumlahharga yang pastidantetap, dansemuaresikoyang mungkinterjadidalam proses penyelesaianpekerjaansepenuhnyaditanggungolehpenyediabarang/jasa. (3) Kontrakhargasatuanadalahkontrakpengadaanbarang/jasaataspenyelesaianseluruhpekerjaandalambataswaktutertentu, berdasarkanhargasatuan yang pastidantetapuntuksetiapsatuan/unsurpekerjaandenganspesifikasiteknistertentu, yang volume pekerjaannyamasihbersifatperkiraansementara, sedangkanpembayarannyadidasarkanpadahasilpengukuranbersamaatas volume pekerjaan yang benar-benartelahdilaksanakanolehpenyediabarang/jasa. (4) Kontrakgabungan lump sum danhargasatuanadalahkontrak yang merupakangabungan lump sum danhargasatuandalamsatupekerjaan yang diperjanjikan.

  23. PENJELASAN JENIS KONTRAK (5) Kontrakterimajadiadalahkontrakpengadaanbarang/jasapemboronganataspenyelesaianseluruhpekerjaandalambataswaktutertentudenganjumlahhargapastidantetapsampaiseluruhbangunan/konstruksi, peralatandanjaringanutamamaupunpenunjangnyadapatberfungsidenganbaiksesuaidengankriteriakinerja yang telahditetapkan. (6) Kontrakpersentaseadalahkontrakpelaksanaanjasakonsultansi di bidangkonstruksiataupekerjaanpemborongantertentu, dimanakonsultan yang bersangkutanmenerimaimbalanjasaberdasarkanpersentasetertentudarinilaipekerjaanfisikkonstruksi/ pemborongantersebut. (7) Kontraktahuntunggaladalahkontrakpelaksanaanpekerjaan yang mengikatdanaanggaranuntukmasa 1 (satu) tahunanggaran.

  24. PENJELASAN JENIS KONTRAK (8) Kontraktahunjamakadalahkontrakpelaksanaanpekerjaan yang mengikatdanaanggaranuntukmasalebihdari 1 (satu) tahunanggaran yang dilakukanataspersetujuanolehMenteriKeuanganuntukpengadaan yang dibiayai APBN, Gubernuruntukpengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikotauntukpengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. (9) Kontrakpengadaantunggaladalahkontrakantarasatu unit kerjaatausatuproyekdenganpenyediabarang/jasatertentuuntukmenyelesaikanpekerjaantertentudalamwaktutertentu. (10)Kontrakpengadaanbersamaadalahkontrakantarabeberapa unit kerjaataubeberapaproyekdenganpenyediabarang/jasatertentuuntukmenyelesaikanpekerjaantertentudalamwaktutertentusesuaidengankegiatanbersama yang jelasdarimasing-masing unit kerjadanpendanaanbersama yang dituangkandalamkesepakatanbersama.

  25. SWAKELOLA (1) Swakelolaadalahpelaksanaanpekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dandiawasisendiri. (2) Swakeloladapatdilaksanakanoleh : a. penggunabarang/jasa; b. instansipemerintah lain; c. kelompokmasyarakat/lembagaswadayamasyarakatpenerimahibah. (3) Pekerjaan yang dapatdilakukandenganswakelola : a. pekerjaan yang bertujuanuntukmeningkatkankemampuanteknissumberdayamanusiainstansipemerintah yang bersangkutandansesuaidenganfungsidantugaspokokpenggunabarang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasidanpemeliharaannyamemerlukanpartisipasimasyarakatsetempat; dan/atau c. pekerjaantersebutdilihatdarisegibesaran, sifat, lokasiataupembiayaannyatidakdiminatiolehpenyediabarang/ jasa; dan/atau

  26. SWAKELOLA d. pekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ ditentukanterlebihdahulu, sehinggaapabila dilaksanakanolehpenyediabarang/jasaakanmenanggungresiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraandiklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; dan/atau f. pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) yang bersifatkhususuntukpengembanganteknologi/metoda kerjayang belumdapatdilaksanakanolehpenyediabarang/jasa; dan/atau g. pekerjaankhusus yang bersifatpemrosesan data, perumusankebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangansistemtertentudanpenelitianolehperguruantinggi/lembagailmiahpemerintah; h. pekerjaan yang bersifatrahasiabagiinstansipenggunabarang/jasa yang bersangkutan.

  27. KEGAGALAN BANGUNAN (1) Penggunajasadanpenyediajasawajibbertanggungjawabataskegagalan bangunan. (2) Kegagalanbangunan yang menjaditanggungjawabpenyediajasasebagaimana dimaksudpadaayat (1) ditentukanterhitungsejakpenyerahanakhirpekerjaan konstruksidan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Kegagalanbangunansebagaimanadimaksudpadaayat (2) ditetapkanolehpihak ketigaselakupenilaiahli.

  28. BILA TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN (1) Jikaterjadikegagalanbangunan yang disebabkankarenakesalahanperencanaataupengawaskonstruksi, danhaltersebutterbuktimenimbulkankerugianbagipihaklain, makaperencanaataupengawaskonstruksiwajibbertanggungjawabsesuaidenganbidangprofesidandikenakangantirugi. (2) Jikaterjadikegagalanbangunanyang disebabkankarenakesalahanpelaksanakonstruksidanhaltersebutterbuktimenimbulkankerugianbagipihak lain, makapelaksanakonstruksiwajibbertanggungjawabsesuaidenganbidangusahadandikenakangantirugi.

  29. BILA TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN (3) Jikaterjadikegagalanbangunan yang disebabkankarenakesalahanpenggunajasadalampengelolaanbangunandanhaltersebutmenimbulkankerugianbagipihaklain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi. (4) Ketentuanmengenaijangkawaktudanpenilaiahli, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksisertatanggungjawabpenggunajasadiaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah.

  30. SANKSI Penyelenggarapekerjaankonstruksidapatdikenaisanksiadministratifdan/ataupidanaataspelanggaranUndang-undangini. (1) Sanksiadministratifyang dikenakankepadapenyediajasa: • a. peringatantertulis; • b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; • c. pembatasankegiatanusaha dan/atauprofesi; • d. pembekuanizinusahadan/atauprofesi; • e. pencabutanizinusaha dan/atauprofesi. (2) Sanksiadministratifyang dikenakankepadapenggunajasa: • a. peringatantertulis; • b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; • c. pembatasankegiatanusaha dan/atauprofesi; • d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; • e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; • f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan (3) KetentuanmengenaitatalaksanadanpenerapansanksiadministratifdiaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah.

  31. SANKSI (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhiketentuanketeknikandanmengakibatkankegagalanpekerjaankonstruksiataukegagalanbangunandikenaipidana paling lama 5 (lima) tahunpenjaraataudikenakandenda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) darinilaikontrak. (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atautidaksesuaidenganketentuanketeknikan yang telahditetapkandanmengakibatkankegagalanpekerjaankonstruksiataukegagalanbangunandikenakanpidanapaling lama 5 (lima) tahunpenjaraataudikenakandenda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengansengajamemberikesempatankepada orang lain yang melaksanakanpekerjaankonstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnyakegagalanpekerjaankonstruksiataukegagalanbangunandikenaipidana paling lama 5 (lima) tahunpenjaraataudikenakandenda paling banyak 10% (sepuluhper seratus) dari nilai kontrak.

  32. TERIMA KASIH

More Related