1 / 13

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN. Disampaikan pada : Pelatihan Petugas Verifikator Validator. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL. NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD. Gedung Balai Krida , Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.

zubeda
Download Presentation

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN Disampaikan pada : Pelatihan Petugas Verifikator Validator LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD Gedung Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

  2. Verifikasi – Validasi Berkas Pengalaman Pekerjaan • Berkas Pengalaman Pekerjaan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : • Kontrak Pekerjaan • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) • Faktur PPn proyek • Formulir Pengalaman, merupakan pengelompokan 1 (satu) kontrak atau lebih dimana lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dapat dipersamakan dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada setiap subklasifikasi (sub-bidang) pekerjaan konstruksi

  3. 1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan • Kontrak Pekerjaan Konstruksi sebagaimana UU 18/1999 : • Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (UU 18/1999 Pasal 1 ayat 5) • Kontrak Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Perpres 70/2012 : • Kontrak Adalah Perjanjian Tertulis Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Penyedia Barang/Jasa Atau Pelaksana Swakelola. • Kontrak Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tata hukum perdata : • Suatu tindakan Perjanjian atau persetujuan yang tertulis yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.

  4. 1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan Jenis Kontrak Pek. Konstruksi sebagaimana Perpres 70/2012: Cara pembayaran Lumpsum, harga satuan, terima jadi, presentasi Tahun Anggaran  Tahun Tunggal, tahun jamak Sumber pendanaan tunggal, bersama, kontrak payung Jenis Pekerjaan  pekerjaan tunggal, pekerjaan terintegrasi Pemilihan Langsung / pengadaan langsung berbentuk SPK dengan nilai s/d Rp. 200 juta. Jenis Kontrak Pek. Konstruksi sebagaimana PP 59 – 2010 : Jenis Pekerjaan  perencana, pelaksana, pengawas Bentuk Imbalan  lumpsum, harga satuan, terima jadi, presentase Jangka Waktu  tahun tunggal, tahun jamak Jumlah pengguna jasa  pengadaan tunggal (satu sumber dana) , pengadaan bersama (dua sumber dana atau lebih)

  5. 1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan Kontrak Pek. Konstruksi sebagaimana UU 18/1999 mengatur : Identitas para pihak. Rumusan , lingkup kerja, harga, dan batasan waktu pelaksanaan; Jangka waktu Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, Jumlah tenaga ahli , klasifikasi dan kualifikasinya. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa.. Cara pembayaran, kewajiban pengguna tehadap hasil pekerjaan konstruksi; Cidera janji, dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Tata cara Penyelesaian perselisihan. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi. Keadaan memaksa (force majeure). Kegagalan bangunan, kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Ketentuan Perlindungan pekerja, dalam pelaksanaan K3 & jaminan sosial; Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak.

  6. 1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan

  7. 2. Verifikasi – Validasi PHO

  8. 3. Verifikasi – Validasi Faktur PPn Faktur Pajak (Standar) adalah Faktur Pajak yang data atau keterangan minimalnya memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 42/2009 PPN yaitu memenuhi data atau keterangan minimal yang harus dicantumkan meliputi: • nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP; • nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; • Jenis jasa, jumlah Harga Penggantian; • PPN yang dipungut; dan atau PPn-BM yang dipungut; • kode, nomor seri dan tanggal Faktur Pajak; dan • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

  9. 4. Verifikasi – Validasi Formulir Pengalaman • Identifikasi jenis pekerjaan yang tertuang pada RAB sesuai dengan subklasifikasi • Indentifikasi Nilai pekerjaan sesuai dengan subklasifikasinya. • Nilai total paket pekerjaan tidak mewakili subklasifikasi yang telah di identifikasi • Berkas Kontrak untuk 1 subklasifikasi • Beberapa Berkas Kontrak untuk 1 subklasifikasi • Satu Berkas Kontrak untuk lebih dari satu sub klasifikasi dan atau lebih dari satu subklasifikasi.

  10. 4. Verifikasi – Validasi Formulir Pengalaman

  11. Pokok-pokok Kriteria Penilaian Pengalaman BU (Perencanaan & Pengawasan) Kelengkapan Dokumen Evaluasi Kesesuaian K/SK Kriteria Kualifikasi (Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011) cekpermohonan K/SK Komulatif Kontrak BA PHO/FHO Dikelompokkan Pengalaman P = Tp syarat K1 = Tp syarat K2 = 500 jt (4th) M1 = 750 jt (10th) M2 = 1,5 M (10th) B = 2,5 M (10th) Addendum RAB SSP/SPT Pajak Hitung NPs Is = Is/Io x NPho TentukanNPt • Validasi dokumen : • Tgl Perolehan Pek. (10 th. terakhir) Khusus K2 perolehan Pek. 4 th. terakhir • Kebenaran/keabsahan dokumen • Kesesuaian Klasifikasi/Subklasifikasi

  12. Kriteria Kelayakan Kualifikasi (SAAT INI) KEUANGAN TENAGA KERJA PENGALAMAN Gr 2 = ≤200 jt Gr 3 = 200 jt s/d 1 M Gr 4 = > 1 M 1 (Satu) KONTRAK Gr 2 = 0 s/d 500jt Gr 3 =>400jt s/d 1 M Gr 4 = >400jt s/d 1 M ∞ KOMULATIF Gr 2 = dapat TP Gr 3 = ≥400 jt Gr 4 =≥ 1 M PJBU PJT PJB/PJL PT => Dirut/Direktur Koperasi => Pengurus BknBdnHuk=>Pimp. BU 1 org SKA Gr 2: AhliMuda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 3 : AhliMuda (pengalaman ≥ 6 th) Gr 4 :AhliMadya (pengalaman ≥ 8 th) 1 org SKA Gr 2: AhliMuda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 3 : AhliMuda (pengalaman ≥ 4 th) Gr 4 :AhliMuda (pengalaman ≥ 6 th) Gr 2 danGr 3 rangkap PJT Gr 4 terpisahdengan PJT/PJBU Gr 2 danGr 3 rangkap PJBU Gr 4 terpisahdengan PJB/PJL/PJBU

  13. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Masukan untuk perbaikan disampaikan melalui : ruslanrivai@gmail.com

More Related