PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH ACHMAD RICKY FAUZAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BKPP KOTA TANGERA

1. PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPILOLEHACHMAD RICKY FAUZANBADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA TANGERANG

3. KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dengan : Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat Negara/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan

5. 7. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. 8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profeisonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian

6. JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL JENIS : Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 3) Pegawai Negeri sebagaimna dimaksud pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap

7. KEDUDUKAN : Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan; Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

8. KEWAJIBAN : Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan; Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang;

9. HAK Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya; Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976) Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Bersalin Cuti Karena Alasan Penting Cuti di Luar Tanggungan Negara Setiap Pegawai Negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;

10. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan; Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka; Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun;

11. KESEJAHTERAAN Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.

12. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan

13. SANKSI/HUKUMAN( PP No 30/1980 ) TINGKAT DAN JENIS Tingkat hukuman disiplin terdiri : Hukuman disiplin ringan ; Hukuman disiplin sedang ; Hukuman disiplin berat ;

14. JENIS HUKUMAN Jenis hukuman disiplin ringan terdiri : Tegoran lisan ; Tegoran tertulis, dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri : Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; Penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun.

15. Jenis hukuman disiplin berat terdiri : Penurunan pangkat pada pangkat yg setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas permintaan sendiri sabagai PNS; Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

16. KENAIKAN PANGKAT PNS( PP No 12/2002 ) Pangkat adalah : Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Kenaikan Pangkat Reguler adalah : Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait dari jabatan. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah : Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi. Jabatan Struktural adalah : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan otganisasi. Jabatan Fungsional adalah : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

17. JENIS KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan Pangkat Pilihan Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

18. KENAIKAN PANGKAT REGULER KP REGULER DIBERIKAN KEPADA : PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Fungsiaonal; PNS sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai BAIK dalam dua tahun terakhir Sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya PNS yang yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, harus melalui UJIAN DINAS PNS yang dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induk secara penuh pada proyek Pemerintah

19. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTERTU MENDUDUKI JABATAN TERTENTU YANG PENGANGKATANNYA DITETAPKAN OLEH PRESIDEN MENUNJUKAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA MEMPEROLEH STTB ATAU IJAZAH MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILUAR INSTANSI INDUK

20. UJIAN DINAS PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJIAN DINAS : PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA MENINGGAL DUNIA BATAS USIA PENSIUN OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK DAPAT BEKERJA DALAM JABATAN NEGERI TELAH MINGIKUTI DIKLATPIM (TK. IV DAN TK.III) TELAH MEMPEROLEH IJAZAH (S1) ATAU D.IV UNTUK UJIAN DINAS TK.IIJAZAH DOKTER, APOTEKER, MAGISTER (S2) DAN IJAZAH LAIN YANG SETARA ATAU DOKTER (S3), UNTUK UJIAN DINAS Tk. I DAN TK. II

21. PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PENGERTIAN : Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil; Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara; Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja".

22. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

23. PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL ADALAH : Berstatus Pegawai Negeri Sipil; Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; Sehat jasmani dan rohani.

24. Disamping persyaratan sebagaimana tersebut perlu memperhatina faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidkan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki; PNS yang diangkat dalam jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan seuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik; PNS yang menduduki jabatan struktural tidak menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

25. PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; Mencapai batas usia pensiun; Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; Adanya perampingan organisasi pemerintah; Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-ungdangan yang berlaku;

26. PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pejabat Negara terdiri atas : Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

27. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri dan jabatan yang setingkat menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh undang-undang;

28. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri; Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya; Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

29. MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

30. Bagian KeduaKebijaksanaan Manajemen Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

31. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."

32. SEKIAN TERIMA KASIH