1 / 65

KEJAKSAAN AGUNG RI

KEJAKSAAN AGUNG RI. KEJAKSAAN AGUNG RI = KEJAKSAAN RI ?. www.kejaksaan.go.id. TERMINOLOGI HUKUM DALAM BAHASA INGGRIS. ATTORNEY GENERAL’S OFFICE PUBLIC PROSECUTION SERVICE SUPREME PEOPLE’S PROCURATORATE OFFICE STATE ATTORNEY OFFICE SOLICITOR GENERAL CROWN SOLICITOR.

acton-cummings
Download Presentation

KEJAKSAAN AGUNG RI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEJAKSAAN AGUNG RI KEJAKSAAN AGUNG RI = KEJAKSAAN RI ? www.kejaksaan.go.id

  2. TERMINOLOGI HUKUM DALAM BAHASA INGGRIS • ATTORNEY GENERAL’S OFFICE • PUBLIC PROSECUTION SERVICE • SUPREME PEOPLE’S PROCURATORATE OFFICE • STATE ATTORNEY OFFICE • SOLICITOR GENERAL • CROWN SOLICITOR

  3. TERMINOLOGI HUKUM BAHASA BELANDA Officier van Justitie OpenbaareMinistrie Magistraat

  4. SEJARAH ADHYAKSA Majapahit: Dhyaksa, Adhyaksa, Dharma Adhyaksa Mataram: Jaksa/Jeksa Cirebon: JaksaPepitu

  5. ERA HINDIA BELANDA Nederland Indies: JaksaAgungpadaMahkamahAgung, JaksapadaPengadilanTinggi, JaksapadaPadaPengadilanNegeri MagistraatdanHulpMagistraat OpenbaarMinistrie Oficier van Justitie RV, HIR, RBG

  6. ERA PENDUDKAN JEPANG Undang-UndangpemerintahzamanpendudukantentaraJepang No. 1/1942, yang kemudiandigantioleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensikejaksaanituberadapadasemuajenjangpengadilan, yaknisejakSaikooHoooin (pengadilanagung), KoootoooHooin (pengadilantinggi) danTihoooHooin (pengadilannegeri). Padamasaitu, secararesmidigariskanbahwaKejaksaanmemilikikekuasaanuntuk: Mencari (menyidik) kejahatandanpelanggaran MenuntutPerkara Menjalankanputusanpengadilandalamperkarakriminal. Menguruspekerjaan lain yang wajibdilakukanmenuruthukum HIR untuksemuagolongan

  7. ERA KEMERDEKAAN Pasal II AturanPeralihan UUD 1945, yang diperjelasolehPeraturanPemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinyamengamanatkanbahwasebelum Negara R.I. membentukbadan-badandanperaturannegaranyasendirisesuaidenganketentuanUndang-UndangDasar, makasegalabadandanperaturan yang adamasihlangsungberlaku. KejaksaansepertizamanhindiaBelanda minus RV

  8. ERA ORDE LAMA UU No. 15 Tahun 1961 tentangKetentuan - KetentuanPokokKejaksaan RI DepartemenKejaksaan KejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukumdalammenyelesaikanrevolusisebagaialatrevolusi yang terutamabertugassebagaipenuntutumum

  9. ERA ORDE BARU UU No. 5 Tahun 1991 Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang JaksaAgungpejabatsetingkatMenteridananggotaKabinet

  10. ERA REFORMASI • UU NO. 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan RI • Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undangdilaksanakansecaramerdekadansecarasatudantidakterpisahkan • JaksaAgungpejabatsetingkatMenteri

  11. Institusi Legal KEJAKSAAN NEGERI = PENGADILAN NEGRI? KEJAKSAAN TINGGI = PENGADILAN TINGGI? KEJAKSAAN AGUNG = MAHKAMAH AGUNG?

  12. STRUKTUR ORGANISASI

  13. VISI DAN MISI KEJAKSAAN InstruksiJaksaAgung RI no: INS-002/A/JA/1/2005 tentangPerencanaanStratejikdanRencanaKinerjaKejaksaan RI tahun 2005 Visi :MewujudkanKejaksaansebagailembagapenegakhukum yang melaksanakantugasnyasecaraindependendenganmenjunjungtinggi HAM dalamnegarahukumberdasarkanPancasila Misi Menyatukantatapikir, tatalakudantatakerjadalampenegakanhukum Optimalisasipemberantasan KKN danpenuntasanpelanggaran HAM Menyesuaikansistemdantatalaksanapelayanandanpenegakanhukumdenganmengingatnormakeagamaan, kesesuliaan, kesopanandenganmemperhatikan rasa keadilandannilai-nilaikemanusiaandalammasyarakat

  14. LOGO KEJAKSAAN Kepja No. 074/1978 danPerja No. 018/A/J.A/08/2008 BintangbersuduttigaBintangadalahsalahsatubendaalamciptaanTuhan Yang MahaEsa yang tinggiletaknyadanmemancarkancahayaabadi. SedangkanjumlahtigabuahmerupakanpantulandariTrapsilaAdhyaksasebagailandasankejiwaanwargaAdyaksa yang harusdihayatidandiamalkan.PedangSenjatapedangmelambangkankebenaran, senjatauntukmembasmikemungkaran/kebathilandankejahatan. TimbanganTimbanganadalahlambangkeadilan, keadilan yang diperolehmelaluikeseimbanganantarasuratandansiratan rasa. PadidanKapasPadidankapasmelambangkankesejahteraandankemakmuran yang menjadidambaanmasyarakat. Seloka ”SatyaAdiWicaksana”MerupakanTrapsilaAdhyaksa yang menjadilandasanjiwadanraihancita-citasetiapwargaAdhyaksadanmempunyaiartisertamakna: Satya : Kesetiaan yang bersumberpada rasa jujur, baikterhadapTuhan Yang MahaEsa, terhadapdiripribadidankeluargamaupunkepadasesamamanusia. Adi : kesempurnaandalambertugasdan yang berunsurutama, bertanggungjawabbaikterhadapTuhan Yang MahaEsa, terhadapkeluargadanterhadapsesamamanusia. Wicaksana : Bijaksanadalamtutur-katadantingkahlaku, khususnyadalampenerapankekuasaandankewenangannya. MaknatatawarnaWarnakuningdiartikanluhur, keluhuranmakna yang dikandungdalamgambar/lukisan, keluhuran yang dijadikancita-cita. Warnahijaudiberiartitekun, ketekunan yang menjadilandasanpengejaran/pengraihancita-cita.

  15. INDEPENSI KEJAKSAAN EksekutifatauYudikatif? Magistrate: Sitting Magistrate (rechter/zittendemagistratuur) and Standing Magistrate (officier van justitie/staandemagistratuur) People vs John Doe, State vs Jane Doe

  16. WEWENANG KEJAKSAAN Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: • melakukan penuntutan; • melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; • melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: • peningkatan kesadaran hukum masyarakat; • pengamanan kebijakan penegakan hukum; • pengawasan peredaran barang cetakan; • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

  17. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. PenyidikTindakPidanaasal (TindakPidanaKorupsi) sebagaiPenyidikTindakPidanaPencucianUang Membubarkan Perseroan Terbatas (UU PT) PermohonanKepailitan (UU Kepailitan)

  18. PIMPINAN • KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI • KEPALA KEJAKSAAN RI • KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI • KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI • KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI – KETUA MAHKAMAH AGUNG

  19. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA

  20. POSISI JAKSA AGUNG Procureur General Parquette General SetingkatMenteri SetingkatWakilPerdanaMenteri SetingkatPerdanaMenteri

  21. JAKSA AGUNG, WAKIL JAKSA AGUNG DAN JAKSA AGUNG MUDA • Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. • Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. • Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. • Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan • Jaksa Agung adalah pejabat negara. • Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

  22. LARANGAN RANGKAP JAKSA AGUNG Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang- undangan; advokat; wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

  23. PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus menerus; berakhir masa jabatannya; tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (laranganrangkapjabatan)

  24. TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG • Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: • menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; • mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; • mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; • mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; • dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; • mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. • PenanggungjawabtertinggiPenuntutan • Melarangberedarnyabarangcetakan yang dianggapdapatmengganguketertibanumum (dicabut MK)

  25. JaksaAgungsebagaipenyidikdanpenuntutumum, mengangkatpenyidik ham ad hoc danpenuntutumum ad hoc (UU Pengadilan HAM) Membentuk Tim GabunganuntukTindakPidanaKorupsi yang sulitpembuktiannya (UU Tipikor) JaksaAgungmengkoordinasikandanmengendalikanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutantindakpidanakorupsi yang dilakukanbersama-samaolehorang yang tundukpadaPeradilanUmumdanPeradilanMiliter (UU Tipikor)

  26. JABATAN JAKSA • FUNGSIONAL • STRUKTURAL • PEGAWAI NEGERI SIPIL

  27. JAKSA • Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

  28. SYARAT JAKSA Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berijazah paling rendah sarjana hukum; berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan pegawai negeri sipil. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

  29. SUMPAH JAKSA Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia; bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.  bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

  30. JABATAN PADA KEJAKSAN RI • PEJABAT NEGARA • PEJABAT FUNGSIONAL • PEJABAT STRUKTURAL • PEGAWAI TATA USAHA • PEGAWAI NEGERI SIPIL • PEJABAT FUNGSIONAL NON JAKSA • PEGAWAI DIPERBANTUKAN • DIHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN JAKSA • TENAGA AHLI/STAF KHUSUS

  31. JAKSA • JAKSA PENYELIDIK • JAKSA PENYIDIK • JAKSA PENELITI • JAKSA PENUNTUT UMUM • JAKSA EKSEKUTOR • JAKSA PENGACARA NEGARA (UU Tipikor)

  32. WEWENANG JAKSA Sebagaimana KUHAP PembatalanHakMerek PembatalanHak Paten PembatalanPerkawinan

  33. TANGGUNGJAWABJAKSA • Profesi • Yuridis • Pegawai Negeri Sipil

  34. JAKSA SEBAGAI PNS PP No. 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS PP No. 37 Tahun 2004 tentangLarangan PNS sebagaianggotaPartaiPolitik PP No 42 Tahun 2004 tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtik PNS

  35. KODE ETIK KodeEtik (EtikaOrganisasi) KodePerilaku (EtikaPegawai) KodePraktis (EtikaProfesi)

  36. KODE ETIK • KeputusanJaksaAgungNomor 030/JA/03/1988 tentangPenyempurnaanDoktrinKejaksaan Tri KramaAdhyaksajoKeputusanJaksaAgungNomor 52/JA/08/1979 tentangDoktrinKejaksaan Tri KramaAdhyaksa. • Tri KramaAdhyaksayaitusebagaipedoman yang menjiwaisetiapwargaKejaksaanRepublik Indonesia danterwujudlahdalamsikap mental yang terpuji, yakni: • Satya; setiadantaatsertamelaksanakansepenuhnyaperwujudannilai-nilaiPancasiladanUndang-UndangDasar 45 sertaperaturanperundang-undangan Negara sebagaiwarga Negara KesatuanRepublik Indonesia, abdinegaradanabdimasyarakat. • Adhi: jujur, berdisiplindanbertanggungjawab. • Wicaksana: bijaksanadanberperilakuterpuji

  37. KODE PERILAKU KodePerilaku, yaituPeraturanJaksaAgungNomor 067/A/JA/7/2007 tentangKodePerilakuJaksa 1. JaksaadalahPejabatFungsional yang diberiwewenangolehundang-undanguntukbertindaksebagaipenuntutumumdanpelaksanaputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapsertawewenang lain berdasarkanundang-undang; 2. KodePerilakuJaksaadalahserangkaiannormasebagaipedomanuntukmengaturperilakuJaksadalammenjalankanjabatanprofesi, menjagakehormatandanmartabatprofesinyasertamenjagahubungankerjasamadenganpenegakhukumlainnya; 3. Pejabat yang berwenangmenjatuhkantindakanadministratifadalahPejabat yang karenajabatannyamempunyaiwewenanguntukmemeriksadanmenjatuhkantindakanadministratifkepadaJaksa yang melakukanpelanggaranKodePerilakuJaksa; 4. SidangpemeriksaanKodePerilakuJaksaadalahserangkaiantindakan yang dilakukanolehpejabat yang berwenangmemberikantindakanadministratifterhadapJaksa yang didugamelakukanpelanggaranKodePerilakuJaksa. 5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. 6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

  38. KODE PRAKTIS PeraturanJaksaAgungNomor 066/A/JA/7/2007 tentangStandar Minimum ProfesiJaksa. Standar Minimum ProfesiJaksameliputi : A. Pengetahuan Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi : Ketentuanhukumpidanamateriildanformil; Ketentuanhukumperdatamateriildanformil; Ketentuanhukumtatausahanegaramateriildanformil; Ketentuanintelijenkejaksaan; Ketentuanhukumadatditempatpenugasan; KetentuanHakAsasiManusia (HAM), baiknasionalmaupuninstrumen HAM internasional yang sudahdiratifikasioleh Indonesia; Peraturanperundang- undangantingkatnasionaldandaerah; KonvensiInternasional yang relevandengantugasjaksa; ManajemenumumdanKejaksaan; Etikahukum; Disiplinilmulainnya yang menunjangpelaksanaantugas, fungsi, danwewenang; Pengetahuantentangperkembanganilmuhukum, danpraktikhukumnasionalmaupuninternasional. B. Keahlian Seorangjaksadituntutuntukmemilikikeahlian, yang meliputi : Penguasaanbahasaasing, khususnyabahasaInggris; Mengoperasikankomputer.

  39. ORGANISASI INDUK • JAKSA PADA ORGANISASI INDUK • JAKSA DI LUAR ORGANISASI INDUK

  40. PENUNTUT UMUM • Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (KUHAP dan UU Kejaksaan RI) • PenuntutUmum Ad Hoc (UU Pengadilan HAM) Untukdapatdiangkatmenjadipenuntutumum ad hoc harusmemenuhisyarat : a. Warganegara RI; b. berumursekurang-kurangnya 40 (empatpuluh) tahundan paling tinggi 65 (enampuluh lima) tahun; c. berpendidikansarjanahukumdanberpengalamansebagaipenuntutumum; d. sehatjasmanidanrohani; e. berwibawa, jujur, adil, danberkelakukantidaktercela; f. setiakepadaPancasiladanUndang-UndangDasar 1945; dan g. memilikipengetahuandankepeduliandibidanghakasasimanusia • PenuntutUmumpada KPK: PenuntutadalahPenuntutUmumpadaKomisiPemberantasanKorupsi yang diangkatdandiberhentikanolehKomisiPemberantasanKorupsi. PenuntutadalahJaksaPenuntutUmum (UU KPK) • Pimpinan KPK adalahPenyidikdanPenuntutUmum (UU KPK) • PolisiPenuntutUmumuntukTipiring: penyidikataskuasapenuntutumum, dalamwaktutigaharisejakberitaacarapemeriksaanselesaidibuat, menghadapkanterdakwabesertabarangbukti, saksi, ahlidanataujurubahasakesidangpengadilan. • OditurMiliter :OditurJenderaldalammelaksanakantugasdibidangteknispenuntutanbertanggungjawabkepadaJaksaAgungRepublik Indonesia selakupenuntutumumtertinggidi Negara Republik Indonesia melaluiPanglima, sedangkandalampelaksanaantugaspembinaanOdituratbertanggungjawabkepadaPanglima

  41. EEN EN ONDEELBARHEID • JAKSA SATU DAN TIDAK TERPISAH-PISAHKAN • SINGLE PROSECUTION SYSTEM • DOMINUS LITIS

  42. ORGANISASI PROFESI • PERSATUAN JAKSA INDONESIA (PJI) • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTOR (IAP) • KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA) • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI CORRUPTION AUTHORITIES (IAACA)

  43. PEMBERHENTIAN JAKSA Hormat TidakdenganHormat Sementara PP No.20 Tahun 2008 tentang Tata Cara PemberhentianJaksajo UU Kejaksaan RI

  44. PemberhentianDenganHormat Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus-menerus; telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; meninggal dunia; tidak cakap dalam menjalankan tugas

  45. PemberhentianTidakDenganHormat Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: • dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, ber-dasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya; • melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; • melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau • melakukan perbuatan tercela. • Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa

  46. PEMBERHENTIAN SEMENTARA Sebelumdiberhentikandenganhormat Otomatis: penangkapandilanjutkandenganpenahanan Penuntutantidakditahan: dihentikansementara

  47. LARANGAN RANGKAP BAGI JAKSA Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta Advokat Anggotapartaipolitik (sebagai PNS)

  48. PENGAWASAN JAKSA INTERNAL EKSTERNAL

  49. PENGAWASAN INTERNAL Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan dalam pasal 27 bahwa lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa AgungPeraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Sedangkan menurut Inpres Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: 1). Pengawasan yang dilakukanolehpimpinan / atasanmasing-masingsatuanorganisasi / satuankerjaterhadapbawahannyaatau yang biasadisebutpengawasanmelekat (Waskat); dan 2). Pengawasan yang dilakukanolehaparatpengawasanfungsional yang bersangkutanataupengawasanfungsional (Wasnal).

  50. PENGAWASAN MELEKAT Pejabat Waskat • Tingkat KejaksaanAgung : • JaksaAgungRepublik Indonesia; • PejabatEselon I; • PejabatEselon II; • PejabatEselon III; • PejabatEselon IV. • Tingkat KejaksaanTinggi : • KepalaKejaksaanTinggidanWakilKepalaKejaksaanTinggi; • PejabatEselon III; • PejabatEselon IV; • PejabatEselon V. • Tingkat KejaksaanNegeri : • KepalaKejaksaanNegeri; • PejabatEselon IV • PejabatEselon V. • Sasaran Waskat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1989 adalah meningkatkan disiplin serta prestasi kerja serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dan menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar. Secara umum pelaksanaan pengawasan melekat meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala peyimpangan, perumusan tindak lanjut yang tepat, permintaan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan, pemberian penilaian atas hasil kerja bawahan dan melakukan pembinaan terhadap bawahan serta menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional

More Related