100 likes | 334 Views
Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013. Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI. Gambaran Umum.
E N D
Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013 Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan KeuanganPemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
Gambaran Umum • Pengelolaankeuangannegaramerupakansarana yang diperlukanuntukmencapaitujuannegara • Pengelolaankeuangannegaraolehberbagaientitaspengelolaankeuangannegara, baikolehpemerintahpusat, pemerintahdaerahmaupunentitaspengelolakeuangannegaralainnyaharusdilakukandengantingkatakuntabilitas yang memadai • PemeriksaanataspengelolaandanpertanggungjawabankeuangannegaraolehBadanPemeriksaKeuangan yang bebasdanmandiri(pasal 23E UUD 1945)
Data Perkembangan Opini Pemeriksaan * Posisi sampai dengan Semester I 2013 dari jumlah Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) sebanyak 528 entitas
Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Peningkatan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP, dan penurunan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WDP & TMP Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah • Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke BPK secara tepat waktu
Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) • Permasalahan yang masih sering terjadi terkait Sistem Pengendalian Intern • Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan • Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja • Kelemahan dalam Struktur Pengendaliam Intern
Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) • Permasalahan yang masih sering terjadi terkait Kepatuhan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan : • Kerugian Daerah, Potensi Kerugian Daerah, dan Kekurangan Penerimaan Daerah • Administrasi, Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan
Harapan BPK • Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang ditandai dengan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan WTP lebih banyak dari jumlah Pemerintah Daerah yg mendapatkan WDP • Pemerintah Daerah menindaklanjutirekomendasi BPK dengan pelaksanaanaction plan (rencanaaksi) untukmenjabarkanrekomendasi BPK tersebut
Harapan BPK • Opinilaporankeuanganhendaknyatidakmenjaditujuanakhir. OpiniWTP adalahcerminanakuntabilitas, danbilasuatuentitasmemilikiakuntabilitas yang memadai, merekamemiliki modal yang cukupuntukmenghasilkinerja yang lebihbaik.