KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO

1. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO DALAM ACARA SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN PERTANGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PROSEDUR / MEKANISME TATA CARA PENCAIRAN ADD TA 2008 DI RUANG ANGLING DHARMA PEMKAB BOJONEGORO TANGGAL 21 S/D 23 OKTOBER 2008

2. BIODATA Nama : SUGENG RIYANTA, SH. MH Tempat Lahir : Yogyakarta Tanggal Lahir : 04 Nopember 1972 Rumah : Jl. KS Tubun No. 38 Bojonegoro Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta :Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

3. PENDAHULUAN • APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2008 mengalokasikan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 19,3 Milyard sebelum perubahan, setelah PAK diestimasikan sebesar Rp. 43 Milyard. • Anggaran ini akan didistribusikan ke 419 desa diwilayah Kabupaten Bojonegoro, diestimasikan per desa paling rendah akan mendapatkan Rp. 90 juta.

4. Pengelolaan dan Penggunaan Dana ADD ini akan menghadirkan manfaat sekaligus dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi para subjek pelakunya, hasil akhir apakah akan menjadi manfaat atau masalah tergantung sikap dasar subjek pelakunya memaknai dikucurkannya ADD tersebut.

5. ADD, APAKAH TERMASUK KATEGORI KEUANGAN NEGARA ? Pengertian Keuangan Negara Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

6. Pasal 1 Angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7. Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :. a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ; b. Kewajiban Negara untuk menyelengarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;

8. c. Penerimaan Negara ; d. Pengeluaran Negara ; f. Penerimaan daerah ; g. Pengeluaran daerah ; h. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah ;

9. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum; i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

10. Menurut UU No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tipikor : Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

11. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

12. Pengertian dan Difinisi Alokasi Dana Desa 1.Menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. ADD adalah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10 %, diluar upah pungut, dan bagian dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota yang kemudian diberikan kepada desa.

13. 2.Menurut Pasal 18 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD adalah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10 %,

14. Dengan demikian Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Pengertian Keuangan Negara

15. SISTEM PENGELOLAAN ADD Sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf c jo Pasal 4 Ayat (3) Permendagri No. 37 Tahun 2007 : • Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang dimasukkan dan ditetapkan didalam APBDes.

16. APBDes merupakan produk hukum ditingkat desa dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan secara bersama-sama antara kepala desa dan BPD. • APBDes dengan demikian merupakan pedoman pelaksanaan anggaran ditingkat desa yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya.

17. Kepala desa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 PP No. 72 Tahun 2005, adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa, yang dalam pelaksanaan dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa. • Namun demikian kewenangan yang dimiliki kepala desa tersebut memiliki rambu-rambu dan pedoman yang harus ditaati.

18. Sesuai Permendagri No. 37 Tahun 2007, diatur Tata Kelola Pelaksanaan APBDes, termasuk didalamnya ADD sebagai berikut : 1. Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan Azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

19. 2. Pasal 8 Ayat (1) Mengatur bahwa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 3. Pasal 8 Ayat (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.

20. 4. Pasal 8 Ayat (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 5. Pasal 9 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

21. 6. Pasal 12 Ayat (1) Kepala desa dalam melaksanakan penata usahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa 7. Pasal 13 Ayat (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa

22. 8. Pasal 14 Ayat (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa. 9. Pasal 20 Ayat (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

23. 10. Pasal 22 Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber pada ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati / Walikota.

24. 11. Pasal 23 Ayat (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjkawabnya adalah pertanggungjawaban APBDes.

25. PENGAWASAN Sebagai konsekuensi bahwa Dana ADD merupakan bagian dari Entitas Keuangan Negara, maka tata kelola pengelolaan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan secara tertib, dengan mempedomani ketentuan -ketentuan yang terkandung pada :

26. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor • PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa • Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa • Perda dan Perbup Kabupaten Bojonegoro tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang segera akan disahkan

27. Sikap yang harus diambil Kepala Desa dan segenap jajaran Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana pengelola Dana ADD ditingkat desa, harus mengedepankan paradigma bahwa Dana ADD adalah merupakan anggaran publik yang harus dikelola dan dilaksanakan demi kemajuan dan kemaslahatan desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance.

28. Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana ADD ditingkat desa melekat unsur-unsur pengawasan sebagai berikut : 1. Masyarakat sebagai Objek sekaligus Subjek pembangunan 2. Unsur BPD sebagai Instrumen pengawasan politis ditingkat desa

29. 3. Unsur Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebagai Pemerintah Atasan 4. Inspektorat Pengawasan Daerah sebagai Unsur Pengawasan Fungsional 5. Pengawasan oleh Unsur Penegak Hukum

30. P E N U T U P • Dana ADD apabila dikelola dan dilaksanakan dengan Paradigma Good Governance, niscaya akan menjadi ladang ibadah bagi Kepala Desa dan segenap jajarannya dan akan menghadirkan kemakmuran bagi warga masyarakat.

31. Pada sisi yang lain, pengelolaan dan pengunaan Dana ADD dapat menjadi faktor kriminogen : 1. Apabila pengelolaan dan penggunaannya disalahgunakan dan Dana ADD dipandang sebagai “Kue yang dapat disantap”,

32. 2. Bagi siapa saja yang menyalahgunakan pengelolaan dan penggunaan Dana ADD dapat dikenai sanksi pidana. 3. Sanksi pidana berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagai berikut :

33. Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200 juta.

34. Pasal 3 Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara minimal 1 (satu) tahun dan atau denda Rp. 50 juta.

35. Pasal 8 Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp. 150 juta.

36. Pasal 9 Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 juta

37. Pasal 12 huruf i Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200 juta.

38. Akhirnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk : • Menjadikan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang kita miliki sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari. • Bercita-cita untuk menyelesaikan tugas dan kewenangan tersebut menuju kondisi Khusnul Khotimah.

39. Terima Kasih Exit Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro