1 / 35

SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN. SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN. DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI. UU NO. 15 TAHUN 1985. Pasal 15, ayat (1)

adrina
Download Presentation

SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

  2. UU NO. 15 TAHUN 1985 Pasal 15, ayat (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

  3. KISI-KISI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN YANG AMAN, ANDAL & AKRAB LINGKUNGAN VISI & SNI WAJIB,STANDAR INTERNASIONAL, STANDAR PABRIKAN, IEC/ISO STANDAR & KESELAMATAN UMUM KESELAMATAN LINGKUNGAN KESELAMATAN INSTALASI KESELAMATAN KERJA WUJUD & PEKERJA (PEGAWAI & TK BUKANPEG) MASYARAKAT UMUM LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI INSTALASI PENYEDIAAN T.L PERLINDUNGAN & KECELAKAAN MASY.UMUM PENCEMARAN KERUSAKAN INSTALASI KEBAKARAN KECELAKAAN KERJA PENCEGAHAN & • TEMPAT KERJA • LINGKUNGAN KERJA • PROSEDUR KERJA (SOP) • NILAI AMBANG BATAS (NAB) • ALAT PELINDUNG DIRI (APD) • TANDA PERINGATAN/LARANGAN • PEMERIKSAAN KES.KERJA • SERT.PERALATAN BERBAHAYA • SERTIFIKAT KOMPETENSI • TANDA KESELAMATAN PRODUK • PENYULUHAN BAHAYA T.L. • TANDA PERINGATAN / LARANGAN • SERTIFIKAT LAIK OPERASI • SERTIFIKAT KOMPETENSI • TANDA KESELAMATANPRODUK • PROSEDUR O & M • SERT.PERALATAN BERBAHAYA • SERTIFIKAT LAIK OPERASI • SERTIFIKAT KOMPETENSI • KESIAPAN ALAT PEMADAM • LATIHAN PEMADAMAN BAKU MUTU LINGKUNGAN. PERSYARATAN &

  4. KESELAMATAN UMUM INSTALASI TENAGA LISTRIK PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK MENGACU KEPADA: • STANDAR SNI • STANDAR INTERNASIONAL STANDAR NEGARA LAIN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN IEC/ISO • PRODUK SNI WAJIB • PERALATAN PEMANFAAT • MCB • KIPAS ANGIN • SAKLAR • TUSUK KONTAK • KOTAK KONTAK PRODUK IMPOR INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK PRODUKSI DALAM NEGERI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK • Pembangkit • Transmisi • distribusi • Konsumen TT • Konsumen TM Konsumen TR Sertifikasi Produk Sertifikasi Kesesuaian Produk KONSUIL LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK PT Sucofindo PT Wide & Pin PT Depriwangga PT SIbbara Sejahtera Abadi PT Indospec Asia PT Industira PT PLN Jaser PT Citrabuana Indoloka PT Koneba (Persero) PT Silma Instrumentama PT Findo Daya Inspection PT Gamma Iridium Perkasa LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO) PT Sucofindo PT PLN Jaser PT Findo Daya Inspection

  5. SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

  6. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989 PASAL 21 Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan • Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi: - Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, untuk mewujudkan A3 - Pengamanan Pemanfaat TL • Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi • Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik • Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

  7. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989 PASAL 21 • Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi • Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba • Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi • Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

  8. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNO. 0045 TAHUN 2005TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik : • selesai dibangun dan dipasang, • direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau • dilakukan relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku. PASAL 11 ayat (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pasal 11 ayat (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.

  9. SERTIFIKAT LAIK OPERASI A. Bagi Pemilik Instalasi: • Sebagai alat bukti bahwa instalasinya telah memenuhi persyaratan teknis untuk dioperasikan. • Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang ketenagalistrikan. • Pemenuhan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah. • Alat kontrol unjuk kerja (performance) instalasi tenaga listrik. B. Bagi Pemerintah • Sebagai media untuk pembinaan pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik • Sebagai media untuk mengawasi instalasi tenaga listrik yang beroperasi di wilayah kerjanya. • Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (dengan diketahuinya supply and demand di tiap wilayah Indonesia).

  10. PELAKSANA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK • Lembaga inspeksi teknik • Instalasi penyediaan tenaga listrik • Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan menengah • Lembaga inspeksi nirlaba yang ditunjuk oleh Menteri • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah

  11. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI KETENAGALISTRIKAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (TERAKREDITASI) WAKTU (HARI) PEMERINTAH PEMILIK INSTALASI PERMOHONAN SERTIFIKAT KE LEMBAGA INSPEKSI 1 *) TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KONTRAK ANTARA PEMILIK INSTALASI DENGAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN UJI LAIK OPERASI PENUGASAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK 2 KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI UJI LAIK OPERASI INSTALASI 21 **) PERBAIKAN PENGAWASAN TEKNIK (WITNESSING) TIDAK LAIK HASIL EVALUASI ? 7 LAIK TEMBUSAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI SERTIFIKAT LAIK OPERASI PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI 4 35 Catatan: *) tergantung pemilik instalasi dan lembaga inspeksi teknik **) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi TOTAL

  12. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI KETENAGALISTRIKAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (BELUM TERAKREDITASI) WAKTU (HARI) PEMERINTAH PEMILIK INSTALASI PERMOHONAN SERTIFIKAT KE PEMERINTAH 1 INFORMASI DAFTAR LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK YANG TELAH TERDAFTAR DI PEMERINTAH KONTRAK ANTARA PEMILIK INSTALASI DENGAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK PEMILIHAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN PENGAJUAN KE PEMERINTAH 5 PENUGASAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI YANG DIPILIH PEMILIK INSTALASI KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI PERBAIKAN UJI LAIK OPERASI INSTALASI 21 *) PENGAWASAN TEKNIK (WITNESSING) PRESENTASI LAPORAN HASIL UJI DI PEMERINTAH 7 TIDAK LAIK HASIL EVALUASI ? LAIK PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI 4 TOTAL 38 Catatan:*) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi

  13. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (KONSUIL) WAKTU (HARI) PEMERINTAH PEMILIK INSTALASI PERMOHONAN SERTIFIKAT KE KONSUIL 1 *) KONTRAK ANTARA KONSUMEN DENGAN KONSUIL SERTA MENYERAHKAN BIAYA DAN DOKUMEN TEKNIK KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI UJI LAIK OPERASI INSTALASI 1**) PERBAIKAN INSTALASI OLEH INSTALATIR PENGAWASAN TEKNIK TIDAK LAIK HASIL EVALUASI ? 1 LAIK PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI***) SERTIFIKAT LAIK OPERASI 1 Catatan: *) tergantung konsumen dengan KONSUILdan kelengkapan dokumen teknik **) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi ***) KONSUIL melaporkan pelaksanaan sertifikasi setiap 6(enam) bulan sekali ke Pemerintah 4 TOTAL

  14. Lembaga Inspeksi Teknik yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi PT Sucofindo (Persero) PT Depriwangga PT Indospec Asia PT PLN (Persero) unit Bisnis Jasa Sertifikasi* PT Koneba (Persero) PT Findo Daya Inspection PT Wide & Pin PT Gamma Iridium Perkasa PT SIbbara Sejahtera Abadi PT Industira PT Citrabuana Indoloka PT Silma Instrumentama * PT PLN Persero Unit Bisnis Jasa Sertifikasi telah terakreditasi

  15. MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

  16. SERTIFIKAT LAIK OPERASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

  17. INSTALASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK OPERASI

  18. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)

  19. KONSUIL • Dasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 • Tugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi • Cakupan : Instalasi konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA

  20. DAMPAK POSITIF KONSUIL DENGAN DIDUKUNG PERATURAN DAERAH • Keselamatan ketenagalistrikan meningkat • Membantu dan melindungi konsumen terhadap kualitas instalasi listrik rumah tinggalnya • Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dipasar akan tersedia dan berlabel SNI • Memacu pabrikan memproduksi peralatan sesuai SNI • Instalasi memenuhi standar • Terwujud persaingan sehat antar instalatir

  21. SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

  22. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989 PASAL 24 • Menteri dapat memberlakukan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan sebagai standar wajib. • Setiap peralatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi tanda SNI ( ) • Setiap pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi Tanda Keselamatan (S).

  23. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNO. 0027 TAHUN 2005TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN PASAL 2 • Setiap peralatan dan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk • Setiap tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk PASAL 5 Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk

  24. DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SERTIFIKASI PRODUK PROSES ASESMEN PRODUSEN/ IMPORTIR LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) SERTIFIKAT PRODUK PERMOHONAN SERTIFIKASI LAPORAN HASIL UJI PRODUK BERTANDA SERTIFIKASI PENGUJIAN PRODUK LABORATORIUM PENGUJI

  25. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN WAKTU (HARI) LABORATORIUM UJI (TERAKREDITASI) LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/ LSPro (TERAKREDITASI) PEMERINTAH PRODUSEN/ IMPORTIR PERMOHONAN SERTIFIKAT KE LSPro KONTRAK ANTARA PRODUSEN DAN LSPro 1 YA SUDAH ADA LAPORAN UJI JENIS? TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT 5 TIDAK TIDAK LSPro PUNYA LAB UJI ? • Tata Cara Sertifikasi • SNI YA PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI YANG MEMILIKI MOU DENGAN LSPro PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro 30 PENGAWASAN TEKNIK EVALUASI HASIL UJI & ASESMEN SISTEM MUTU PABRIK PERBAIKAN LKS PERLU UJI ULANG YA 35 TIDAK YA ADA LKS TIDAK TEMBUSAN SERTIFIKAT PRODUK SERTIFIKAT PRODUK PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK 3 74 TOTAL Catatan: kondisi di atas di luar kendala produsen memenuhi persyaratan standar dan lab uji melakukan pengujian

  26. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN WAKTU (HARI) LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/ LSPro (BELUM TERAKREDITASI) PEMERINTAH PRODUSEN/ IMPORTIR LABORATORIUM UJI (BELUM TERAKREDITASI) PERMOHONAN SERTIFIKAT KE LSPro KONTRAK ANTARA PRODUSEN DAN LSPro 1 YA SUDAH ADA LAPORAN UJI JENIS? TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT 5 TIDAK TIDAK LSPro PUNYA LAB UJI ? • Tata Cara Sertifikasi • SNI YA PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI YANG MEMILIKI MOU DENGAN LSPro PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro 30 PENGAWASAN TEKNIK EVALUASI HASIL UJI & ASESMEN SISTEM MUTU PABRIK PERBAIKAN LKS PERLU UJI ULANG YA 35 TIDAK YA ADA LKS TIDAK PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK SERTIFIKAT PRODUK REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK 3 74 TOTAL Catatan: kondisi di atas di luar kendala produsen memenuhi persyaratan standar dan lab uji melakukan pengujian

  27. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI KESESUAIAN PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN WAKTU (HARI) LABORATORIUM UJI (TERAKREDITASI) LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/ LSPro (TERAKREDITASI) IMPORTIR PEMERINTAH PRODUSEN PRODUK PENGUJIAN JENIS/TIPE PRODUK PRODUK IMPOR PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK KE LSPro 1 KONTRAK ANTARA IMPORTIR DAN LSPro TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK 1 *) PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN CONTOH PRODUK …… • TATACARA SERTIFIKASI • PERUMUSAN SNI • PENETAPAN SNI WAJIB KONTRAK ANTARA LSPro DAN LAB UJI TIDAK 1 **) LSPro PUNYA LAB UJI ? YA 30***) PENGUJIAN PRODUK (UJI KRITIKAL ATAU UJI RUTIN) PENGAWASAN TEKNIS PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro 2 EVALUASI HASIL UJI PERBAIKAN LKS PERLU UJI ULANG? YA 30****) TIDAK YA LKS? TIDAK COPY SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK 3 Catatan:*) Tergantung Produsen dan LSPro **) Tergantung LSPro dan Lab Uji ***) Tergantung kondisi produk ****) Tergantung kecepatan produsen menindaklanjuti Laporan Ketidak Sesuaian (LKS) 68 TOTAL

  28. SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI KESESUAIAN PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN WAKTU (HARI) LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/ LSPro (BELUM TERAKREDITASI) IMPORTIR PEMERINTAH PRODUSEN LABORATORIUM UJI (BELUM TERAKREDITASI) PRODUK PENGUJIAN JENIS/TIPE PRODUK PRODUK IMPOR PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK KE LSPro 1 KONTRAK ANTARA IMPORTIR DAN LSPro TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK 1 *) PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN CONTOH PRODUK …… • TATACARA SERTIFIKASI • PERUMUSAN SNI • PENETAPAN SNI WAJIB KONTRAK ANTARA LSPro DAN LAB UJI TIDAK 1 **) LSPro PUNYA LAB UJI ? YA 30***) PENGUJIAN PRODUK (UJI KRITIKAL ATAU UJI RUTIN) PENGAWASAN TEKNIS PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro 2 EVALUASI HASIL UJI PERBAIKAN LKS PERLU UJI ULANG? YA 30****) TIDAK YA LKS? TIDAK PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK 3 Catatan:*) Tergantung Produsen dan LSPro **) Tergantung LSPro dan Lab Uji ***) Tergantung kondisi produk ****) Tergantung kecepatan produsen menindaklanjuti Laporan Ketidak Sesuaian (LKS) 68 TOTAL

  29. Perusahaan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang terdaftar di DJLPE • 1. PT Sucofindo (Persero) (Sedang dalam proses akreditasi) • 2. PT PLN (Persero) unit Bisnis Jasa Sertifikasi (sudah terakreditasi)

  30. Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang SNI-nya telah diberlakukan Wajib oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: • SNI 04-3892.1-2001 tentang Tusuk Kontak dan Kotak Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan sejenisnya • SNI 04-6203.1-2001 tentang Saklar Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya • SNI 04-6507.1-2002 tentang Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya • SNI 04-6292.80-2003 tentang Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin

  31. Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk

  32. PENGAWASAN • Pengawasan terhadap sertifikasi instalasi tenaga listrik; • Pengawasan terhadap sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; • Pengawasan terhadap Lembaga Inspeksi Teknik (kinerja); • Pengawasan terhadap KONSUIL (kinerja); • Pengawasan penegakan regulasi.

  33. Terima Kasih www.djlpe.esdm.go.id

  34. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989 PASAL 35 • Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan umum terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. • Pengawasan umum meliputi: keselamatan pada seluruh sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik; aspek lindungan lingkungan; pemanfaatan teknologi bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik; kompetensi tenaga teknik; keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

  35. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989 PASAL 36 • Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan ketenagalistrikan baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan maupun pemanfaattenaga listrik. • Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menugaskan kepada Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat aman, andal dan akrab lingkungan pada instalasi ketenagalistrikan.

More Related