1 / 13

PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB

PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB. SSB Surat Setoran B PHTB. TATA CARA PEMBAYARAN (UU BPHTB). Jum’at Saldo ND+ssb:2. bayar. ssb = 5 lbr. ssb: 1,3,5. Bank/K.Pos Oper. III. Bank/K.Pos Persepsi. WP,ssb:1. (ssb:4). ssb:5. SKU. ssb:3. ND+ssb:2. P ejabat. Lap.bln Copy

aideen
Download Presentation

PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB

  2. SSBSurat Setoran BPHTB

  3. TATA CARA PEMBAYARAN (UU BPHTB) Jum’at Saldo ND+ssb:2 bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Oper. III Bank/K.Pos Persepsi WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 SKU ssb:3 ND+ssb:2 Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN

  4. PEMBAGIAN HASIL BPHTB(Ps.23 UU; PMK: 04/PMK.07/08 & PMK: 98/PMK.05/2008) Jum’at Saldo ND+ssb:2 bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Oper. III Bank/K.Pos Persepsi WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 Rabu saldo SKU ssb:3 Pusat : 20% ND+ssb:2 Prop : 16% Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN Kab/Kota 64% Berdasarkan UU PDRD, 100 % masuk ke pemda kab/kota

  5. TATA CARA PENAGIHAN BPHTB DASAR PENAGIHAN BPHTB SKBKB & SKBKBT STB SK PEMBETULAN SK PENGURANGAN & SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING MENYEBABKAN PAJAK BERTAMBAH • Harusdilunasidalamwaktu 1 (satu) bulansejakditerima WP, • Jika lewatwaktudapatditagihdenganSuratPaksa

  6. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) (Pasal 11 UU BPHTB) a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahsaat terutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain Dasar Penagihan SKBKB Fiskus + bunga 2%/bln Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKBKB Pajak Kurang dibayar Wajib Pajak HanK

  7. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) (Pasal 12 UU BPHTB) SKBKB SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahterutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan SKBKBT Novum Fiskus Buktibaru + kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan Wajib Pajak

  8. Pasal 97 UU PDRD Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. • SKBKB  Jangkawkt 5 th • Melaluipemeriksaanatauket lain • Denda 2 % per blnmaks 24 bln SKBKBT Jangkawkt 5 th • Ditemukan data barudan/atausebelumnyablmterungkap • sanksikenaikan 100%, kecualilaporsendirisebelumdiperiksa

  9. Surat Tagihan BPHTB (STB) Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar + bunga 2%/ Bulan, maks 24 bln sejak Saat terhu- tang pajak Menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/ Hitung pada SSB STB Menagih sanksi adminis- trasi berupa bunga dan/ Atau denda UU PDRD (STPd) Maksimal 15 bulan

  10. ContohPerhitungan Pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak “C” terutang BPHTB sebesar Rp 10.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan hak, BPHTB yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00. Atas kekurangan pembayaran BPHTB tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan penghitungan sebagai berikut : BPHTB Terutang Rp 10.000.000,00 BPHTB Dibayar Rp 8.000.000,00 (-) BPHTB Kurang Bayar Rp 2.000.000,00 Bunga : 4 x 2% x Rp2.000.000,00Rp 160.000,00 (+) STByang harus dibayar Rp 2.160.000,00

  11. ContohPerhitungan WajibPajak "B" memperolehtanahdanbangunanpadatanggal 18 Juni 1998. BerdasarkanpemeriksaanSuratSetoran Bea PerolehanHakatas Tanah dan Bangunan yang disampaikanWajibPajak "B", ternyataterdapatsalahhitung yang menyebabkanpajakkurangdibayarsebesarRp 1.500.000,00. AtaskekuranganpajaktersebutditerbitkanSuratTagihan Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunanpadatanggal 23 September 1998 denganpenghitungansebagaiberikut : Kekuranganbayar..................................................... Rp 1.500.000,00 Bunga = 4 x 2% x Rp 1.500.000,00 Rp 120.000,00 (+) --------------------Jumlah yang harusdibayardalamSuratTagihan Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan....................... Rp 1.620.000,00

  12. SOAL Bapak Krosbin Simatupang membeli sebidang tanah di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2003 dengan harga perolehan menurut PPAT sebesar Rp.300.000.000,- dan BPHTBnya telah dibayar lunas pada tanggal tersebut. Berdasarkan pemeriksaantanggal 7 Pebruari 2005, ternyata NJOP PBB atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- Pada tanggal 1 Maret 2005diperoleh data baru (novum), ternyata transaksi yang benar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp400.000.000,- Atas temuan-temuan tersebut diatas telah diterbitkan SKBKB pada tanggal 7 Pebruari 2005 dan SKBKBT pada tanggal 1 Maret 2005. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapak Krosbin Simatupang tersebut berdasarkan SKBKB dan SKBKBT bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp60.000.000,- ?

  13. TERIMA KASIH!

More Related