Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah

1. Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah

3. DasarHukum Pengalihan PBB P2 & BPHTB

4. TujuanDan Waktu Pengalihan PBB P2 & BPHTB

5. Local Taxing EmpowermentPenambahanJenisPajakKabupaten/Kota

6. KetentuanPeralihan terkait PBB-P2 dan BPHTB Pasal 180angka 5 dan angka 6 UU PDRD Padasaat UU PDRD berlaku: • UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB stdd UU No. 12 Tahun 1994 yang terkaitdenganperaturanpelaksanaanmengenaiPerdesaandanPerkotaanmasihtetapberlakusampaidengantanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan • UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd UU No. 20 Tahun 2000 tetapberlaku paling lama 1 (satu) tahunsejakdiberlakukannya UU PDRD

7. Ketentuanmengenai Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Pasal 182 UU PDRD Padasaat UU PDRD berlaku: • MenteriKeuanganbersama-samadenganMenteriDalamNegerimengaturtahapanpersiapanpengalihan PBB PerdesaandanPerkotaansebagaiPajakDaerahdalamwaktu paling lambat 31 Desember 2013 • MenteriKeuanganbersama-samadenganMenteriDalamNegerimengaturtahapanpersiapanpengalihan BPHTB sebagaiPajakDaerah paling lama 1 (satu) tahunsejakberlakunya UU PDRD

8. LingkupPengalihan PBB P2 Mengalihkansemuakewenangan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Pendataan Penilaian Penetapan Pemungutan/Penagihan Pelayanan Pengadministrasian

9. LingkupPengalihan BPHTB Mengalihkansemuakewenangan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Penetapan Pemungutan/Penagihan Pelayanan Pengadministrasian

10. Penerimaan Kab/Kota SebelumdanSetelahPengalihan PBB P2 & BPHTB BPHTB

11. Peran Penerimaan PBB P2 & BPHTB Terhadap Penerimaan DJP Tahun 2009

13. PasalTerkait PBB P2 dalam UU PDRD (1)

14. PasalTerkait PBB P2 dalam UU PDRD (2)

15. PasalTerkait PBB P2 dalam UU PDRD (3)

16. PasalTerkait PBB P2 dalam UU PDRD (4)

17. Pasal Terkait PBB P2 dalam UU PDRD (5) • Pasal 107 ayat (2) huruf: • Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya • mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar • mengurangkan atau membatalkan STPD • e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak • Pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP danPasal 19 UU PBB

18. MatrikPerbandingan PBB P2 (1)

19. MatrikPerbandingan PBB P2 (2)

21. KonsepPeraturanBersama Perumusannyamelibatkanseluruhstakeholder:

22. SistematikaKonsepPeraturanBersama

24. KetentuanUmum • Definisi • KewenanganpemungutandialihkankePemerintahDaerah: • PBBP2: mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan • BPHTB : mulai tanggal 1 Januari 2011 • Persiapanpengalihansebagaipajakdaerahdilakukandalamwaktu paling lambat: • PBBP2 : tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan • BPHTB : tanggal 31 Desember 2010

26. Tugas dan Tanggung Jawab dalam rangka Persiapan Pengalihan

27. a. KementerianKeuangan 1). Ditjen Pajak mengkompilasi: • peraturan mengenai PBB dan BPHTB; • SOP PBB dan BPHTB; • struktur, tugas, dan fungsi DJP terkait pengelolaan PBB dan BPHTB; • data piutang PBB dan BPHTB beserta berkas pendukungnya; • SK Menkeu mengenai NJOPTKP 10 tahun sebelum Tahun Pengalihan dan NPOPTKP tahun 2006 s.d tahun 2010;

28. 1). Ditjen Pajak mengkompilasi: (lanjutan) • salinanPetaDesa/Kelurahan, PetaBlok, danPetaZonaNilaiTanahdalambentuksoftcopy; • hasilpenggandaan basis data PBB P2; • hasilpenggandaansistemaplikasiterkait PBB P2 besertasource code-nya.

29. a. KementerianKeuangan 2). Ditjen PerimbanganKeuangan: • menggandakan hasil kompilasi peraturan, SOP, dan struktur, tugas, dan fungsi DJP terkait pengelolaan PBB-P2dan BPHTB; • menyerahkan penggandaan hasil kompilasi dimaksud ke Pemerintah Daerah; dan • melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB P2dan BPHTB ke Pemerintah Daerah.

30. b. KementerianDalamNegeri • memfasilitasi, membinadanmengawasiPemerintahDaerahdalamrangkapengalihankewenanganpemungutanPBB P2dan BPHTB; • menyiapkan pedomanstrukturorganisasidantatakerjaPemerintahDaerah; dan • Memberikan bimbingan, konsultasi, pendidikan, danpelatihanteknissertapelaksanaansupervisidalamrangkapengalihankewenanganpemungutanPBB P2dan BPHTB.

31. c. PemerintahDaerah • sarana dan prasarana yang dibutuhkan; • struktur, tugas, dan fungsi; • sumber daya manusia; • peraturan pelaksanaan PBB P2dan BPHTB; • kerjasama dengan pihak terkait; • pembukaanrekeningpenerimaanPBB P2 dan BPHTB pada bank yang sehat. Menyiapkan:

34. a. Ketentuanpengalihan PBB P2:

35. b. Batas waktu penyelesaian persiapanpengalihan PBB P2 oleh DJP paling lambat

36. c. Batas waktu penyelesaian Peraturan Menteri Dalam NegeriolehKementerianDalamNegeri

37. d. Batas waktu penyelesaian persiapanpengalihanolehPemerintah Daerah, paling lambat

38. e. Hal-hal yang harus diperhatikan

39. f. Sosialisasi

41. PemantauandanPembinaan

43. KetentuanPeralihan

45. Pendanaan Segala biaya yang diakibatkan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2dan BPHTB yang terkait dengan: • Kementerian Keuangan; • Kementerian Dalam Negeri; dan • Pemerintah Daerah, dibebankan padaanggaran masing-masing.

49. Hal yang bisadiadopsi oleh Kab/Kota dari DJP

50. Hal yang perlu diperhatikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota: