Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU nomor 19/ 2000

1. Penagihan Pajak dengan Surat PaksaUU nomor 19/ 2000 Eka Sri Sunarti Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010

2. Definisi :Prof.Rochmat Soemitro : • Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

3. DefinisiMoeljo Hadi : • Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur DJP berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. 4 unsur Penagihan , yaitu : • Serangkaian tindakan  penagihan mempunyai tahapan-tahapan : • 1.Wajib pajak diberi surat tegoran, • 2.diberitahukan surat paksa, • 3.diterbitkan surat perintah • melaksanakan penyitaan, • 4.Jadwal eksekusi • 5.eksekusi

5. 2. Oleh aparatur DJP  dilakukan oleh juru sita pajak negara, 3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian maupun seluruh utang pajak  hutang pajak wajib dilunasi. 4.Menurut undang-undang perpajakan yg berlaku  diatur dalam UU no.19/2000 dan UU no. 28/2007

6. Psl.2 UU no.19/2000 : • Menteri Keuangan dan Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk menagih Pajak Pusat dan Pajak Daerah : • Pejabat untuk menarik Pajak Pusat : 1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2.Kepala Kantor Pajak bumi dan Bangunan

7. Pejabat untuk menagih Pajak Daerah : Kepala Kantor Dinas Pendapatan tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota. Wewenang pejabat tersebut adalah : 1.Mengangkat dan memberhentikan juru sita, 2. Menerbitkan :

8. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus ; • Surat paksa; • Surat tegoran ; • Surat perintah melaksanakan penyitaan ; • Pengumuman lelang ; • Pembatalan lelang ; • Surat-surat lain untuk pelaksanaan penagihan pajak ;

9. Juru sita adalah (psl.5) : • Pelaksana tindakan penagihan pajak yg meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan

10. Macam juru sita : 1. Juru Sita Pengadilan Negeri 2. Juru Sita Pajak Pusat 3. Juru Sita Pajak Daerah 4. Juru Sita Pengadilan Agama Van Der Dries, mengatakan : “ Berdasarkan penelitian penyitaan dilaksanakan karena keengganan dan kelalaian wajib pajak untuk membayar pajak. “

11. Surat Paksa (psl.10) : “ Adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak “.

12. Ciri-ciri Surat paksa : 1.Surat Paksa berkepala “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, 2.Mempunyai kekuatan hukum yg sama dengan putusan hakim dalam pengadilan perdata (Parate Eksekusi), 3.Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah, 4.Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat dan juru sita pajak daerah.

13. Sifat Surat Paksa : • mempunyai kekuatan hukum yg sama dgn Grosse atau salinan putusan hakim dalam perkara perdata yg tidak dapat dimintakan banding kepada hakim atasan. 2. Mempunyai kekuatan hukum yg pasti,

14. 3. Mempunyai fungsi ganda : • Menagih utang pajak  termasuk pokok pajak, bunga, denda dan kenaikan, • Menagih bukan pajak  biaya2 penagihan, 4. Surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan penyanderaan

15. Perbedaan antara Wajib pajak dan penanggung Pajak : • Wajib Pajak : Adalah orang atau badan yang namanya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. • Penanggung Pajak : Adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak

16. Penagihan Pajak seketika dan sekaligus , Dapat dilakukan apabila : 1.Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yg mendesak; 2.Untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yg akan mengakibatkan pajak yg terutang tidak dapat ditagih; 3.Agar penerimaan negara disektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yg singkat.

17. Ada 5 unsur yg harus dipenuhi, yaitu : • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. • Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai,

18. 3. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, 5. Terjadi penyitaan atas barang2 penanggung pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda pailit.

19. Penyitaan (psl.12) • Penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dgn surat paksa , apabila pajak yg masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dgn pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada wajib pajak. • Penyitaan dilakukan oleh juru sita dan didampingi oleh 2 orang saksi yg dikenal oleh juru sita dan dapat dipercaya.

20. Tujuan penyitaan : • Untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yg berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau tempat lain.

21. Penyitaan ( mnrt . Moeljo Hadi) : • “serangkaian tindakan dari juru sita pajak yg dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dgn perundang-undangan pajak yg berlaku.”

22. Barang-barang yg dapat disita : • Barang bergerak : 1. semua barang bergerak yg ada di rumah penanggung pajak, 2. semua barang bergerak yg ada ditoko penanggung pajak 3. semua barang bergerak yang ada di tempat usaha penanggung pajak, 4. semua barang bergerak yg ada dikantor penanggung pajak

23. Barang tak gerak : • Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya. • Kebun, sawah, bungalow dan sebagainya, • Kapal dgn isi kotor tertentu.

24. Barang-barang yg dikecualikan dari penyitaan : • Pakaian dan tempat tidur, 2. Persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan, 3. Perlengkapan wajib pajak/penanggung pajak yg bersifat dinas, ,

25. 4. Buku2 yg berkaitan dgn jabatan atau pekerjaan, 5. Peralatan dalam keadaan jalan dgn jumlah tidak lebih dari Rp.2.000.000,- 6. Peralatan penyandang cacat

26. Lelang : • Adalah penjualan yg dilakukan dgn cara penawaran “naik-naik” atau “turun-turun” dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan orang dan harus dilakukan di depan juru lelang/pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara.

27. Lelang diatur dalam pasal 25 UU no.19/2000. • Yaitu apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

28. Syarat lelang : 1. Lelang dilakukan dimuka umum 2. Berdasarkan hukum 3. Dilakukan dihadapan Pejabat lelang negara, 4. Dilakukan dengan penawaran, 5. Dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat, 6. Ditutup dengan Berita Acara Lelang  Risalah Lelang.

29. Terima Kasih Semoga bermanfaat