Kelompok 9: Arinda Febby Mustika 105030100111131 Roby Firmansyah 105030101111123

1. PEMBERHENTIAN(PENSIUN) Kelas I ADMINISTRASI PUBLIK Kelompok 9: Arinda Febby Mustika 105030100111131 Roby Firmansyah 105030101111123 Dwi Ratna Pamungkas 105030101111125 Indah Riski Malissa 105030101111128 Nurul Yaqin 105030107111066

2. KONSEP PEMBERHENTIAN • DASAR-DASAR PEMBERHENTIAN • MACAM/ JENIS PEMBERHENTIAN

3. Keinginan perusahaan Perundang-undangan Keinginan karyawan Status karyawan Pensiun PEMBERHENTIAN Meninggal dan sebab-sebab lainnya Uang Pensiun Uang Pesangon KONSEP PEMBERHENTIAN Konsep pemberhentian (Sumber: Hasibuan, 2001: 213)

4. PEMBERHENTIAN Pemensiunan (retirement) terjadi sebagai suatu pemutusan hubungan kerja bilamana karyawan mencapai umur maksimum dan masa kerja maksimum menurut batas-batas yang ditentukan perusahaan.Perusahaan mempunyai kewajiban berupa pembayaran tunjangan pensiun.

5. PegawaiNegeri yang mandapathakpensiunadalah: • PegawaiNegeri yang diberhentikandenganhormatberhakmendapatkan pension jikapadasaatpemberhentiannya. • PegawaiNegeri yang diberhentikanataudibebaskandaripekerjaannyakarenapenghapusanjabatan, perubahansusunanpegawai, danpenerbitanaparatur Negara. • PegawaiNegeri yang setelahmenjalankansuatutugassecaratidakdiperkejakankembalisebagaiPegawaiNegeri.

6. DASAR-DASAR PEMBERHENTIAN • PEMBERHENTIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1952 (LN NO. 93 TAHUN 1952) • PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SCHORSING) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 4 TAHUN 1966 (L.N. NO. 7 TAHUN 1966) • PEMBERHENTIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1951 (LN NO. 27 TAHUN 1951) • PEMBERHENTIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 239 TAHUN 1961 (LN NO. 305 TAHUN 1961) • PEMBERHENTIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 68 TAHUN 1968 (L.N. NO. 158 TAHUN 1951) • PEMBERHENTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1974 (LN. NO. 55 TAHUN 1974)

7. MACAM/JENIS PEMBERHENTIAN Dalam PP No. 32 Tahun 1979 dijelaskan bahwa pemberhentian PNS dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Atas permintaan sendiri; 2. Karena mencapai batas usia pensiun; 3. Karena adanya penyederhanaan organisasi; 4. Karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan; 5. Karena tidak cakap jasmani dan rohani; 6. Karena meninggalkan tugas; 7. Karena meninggal dunia atau hilang; 8. Karena hal-hal lain.

8. Sesuaipasal 2 PP 32 Tahun 1979 pemberhentianataspermintaansendiri • PegawaiNegeriSipil yang memintaberhenti, diberhentikandenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipil. • Permintaanberhentisebagaimanadimaksuddalamayat (1), dapatditundauntuk paling lama 1 (satu) tahun, apabilaadakepentingandinas yang mendesak. • Permintaanberhentisebagaimanadimaksuddalamayat (1), dapatditolakapabilaPegawaiNegeriSipil yang bersangkutanmasihterikatdalamkeharusanbekerjapadaPemerintahberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

9. Mencapai Batas Usia Pensiun • SesuaiPasal 3 PP 32 tahun 1979 pemberhentiankarenamencapai batas usia pensiun: • PegawaiNegeriSipil yang telahmencapaibatasusiapensiun, diberhentikandenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipil. • Batas usiapensiunsebagaimanadimaksuddalamayat (1) adalah 56 (lima puluhenam) tahun.

10. Adanya Penyederhanaan Organisasi • Apabilaadapenyelenggaraansuatusatuanorganisasi Negara yang mengakibatkanadanyakelebihanPegawaiNegeriSipil, makaPegawaiNegeriSipil yang kelebihanituakandisalurkankepadasatuorganisasilainnya. • Kemudiandalampasal 7 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkan pula bahwa : apabilapenyaluransevagaimanadimaksuddalampasal 6 tidakmungkindilaksanakan, makaPegawaiNegeriSipil yang kelebihanitudiberhentikandenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipilataudariJabatanNegeridenganmendapathak-hakkepegawaianberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

11. Melakukan Pelanggaran Atau Tindak Pidana Atau Penyelewengan • Pemberhentiankarenamelakukanpelanggaran/tidakanpidana/penyelewengansesuaipasal 8 PP. 32 tahun 1979 disebutkanbahwa: • Melanggarsumpah/janjiPegawaiNegeriSipil, sumpah/janjiJabatanNegeriatauPeraturanDisiplinPegawaiNegeriSipil; atau • Dihukumpenjara, berdasarkankeputusanPengadilan yang sudahmempunyaikekuatanhukum yang tetap, karenadengansengajamelakukansuatutindakpidanakejahatan yang diancamdenganpidanapenjarasetinggi-tingginya 4 (empat) tahun, ataudiancamdenganpidana yang lebihberat. • Kemudiandalampasal 9 PP 32 tahun 1979 disebutkanbahwa : PegawaiNegeriSipildiverhentkantidakdenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipilapabiladipidanapenjaraataukurunganberdasarkankeputusanPengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukum yang tetap, karenanya : • Melakukansuatutindakpidanakejahatanatautindakpidanakejahatan yang adahubungannyadenganjabatan; atau • Melakukantindakpidanakejahatansebagaimanadimaksuddalampasal 104 sampaidenganpasal 161 Kitabundang-undangHukumPidana. • Dan dalampasal 10 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkan: PegawaiNegeriSipildiberhentikantidakdenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipilapabilaternyatamelakukanusahaataukegiatan yang bertujuanmengubahPancasiladanatauUndang-undangDasar 1945 atauterlibatdalamgerakanataumelakukankegiatan yang menentang Negara danataupemerintah.

12. Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani • Sesuaidenganpasal 11 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkanbahwa: PegawaiNegeriSipildiberhentikandenganhormatdenganmendapatkanhak-hakpegawaiberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakuapabilaberdasarkansuratketerangan. Tim PengujiKesehatandinyatakan: • TidakdapatbekerjalagidalamsemuajabatanNegerikarenakesehatannya; atau • Menderitapenyakitataukelainan yang berbahayabagidirinyasendiridanataulingkungankerjanya; atau • Setelahberakhirnyacutisakit, belummampubekerjakembali.

13. Meninggalkan Tugas • Sesuaipasal 12 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkanbahwa: • PegawaiNegeriSipil yang meninggalkantugasnyasecaratidaksahdalamwaktu 2 (dua) bulanterusmenerus, diberhentikanpembayarangajinyamulaibulanketiga. • PegawaiNegeriSipilsebagaimnadimaksuddalamayat (1) yang dalamwaktukurangdari 6 (enam) bulanmelaporkandirikepadapimpinaninstansinya, dapat: • ditugaskankembaliapabilaketidakhadirannyaitukarenaadaalasan-alasan yang dapatditerima; atau • diberhentikandenganhormatsebagaipegawaiNegeriSipil, apabilaketidakhadirannyaituadalahkarenakelalaianPegawaiNegeriSipil yang bersangkutandanmenurutpendapatpejabat yang berwenangakanmengganggu.suasanakerja, jikaiaditugaskankembali. • PegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksuddalamayat (1), yang dalamwaktu 6 (enam) bulanterusmenerusmeninggalkantugasnyasecaratidaksah, diberhentikantidakdenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipil.

14. Meninggal Dunia atau Hilang • Sesuaipasal 13 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkanbahwa: PegawaiNegeriSipil yang meninggalduniadengansendirinyadianggapdiberhentikandenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipil. • Kemudiandalampasal 14 disebutkan pula bahwa: • PegawaiNegeriSipil yang hilang, dianggaptelahmeninggalduniapadaakhirbulanke 12 (duabelas) sejakiadinyatakanhilang. • Pernyataanhilangsebagaimanadimaksuddalamayat (1), dibuatolehpejabat yang berwenangberdasarkansuratketeranganatauberitaacaradaripejabat yang berwajib. • PegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksuddalamayat (1), yang kemudiandiketemukankembalidanmasihhidup, diangkatkembalisebagaiPegawaiNegeriSipil, dangajinyadibayarpenuhterhitungsejakdianggapmeninggalduniadenganmemperhitungkanhak-hakkepegawaian yang telahditerimaolehkeluarganya.

15. Karena Hal-hal Lain • Sesuaipasal 15 PP. No. 32 Tahun 1979 disebutkanbahwa: • PegawaiNegeriSipil yang tidakmelaporkandirikembalikepadainstansiinduknyasetelahhabismenjalankancuti di luartanggungan Negara, diberhentikandenganhormatsebagaiPegawaiNegeriSipil. • PegawaiNegeriSipil yang melaporkandirikepadainstansiinduknyasetelahhabismasamenjalankancuti di luartanggungan Negara, tetapitidakdapatdipekerjakankembalikarenatidakadalowongan, diberhentikandenganhormatdenganmendapathak-hakkepegawaianberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.