KUP II

1. KUP II

2. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) • Pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Psl 29 angka 25 UUKUP

3. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) Tujuan Pemeriksaan : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. • Indikasi dilakukannya pemeriksaan : • SPt menunjukan lebih bayar • SPt Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi. • SPt tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. • SPt yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP. • indikasi kewajiban perpajakan lainnya selain kewajiban penyampaian SPT. • tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, meliputi : • pemberian NPWP secara jabatan dan penghapusan NPWP • pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. • Wajib Pajak mengajukan keberatan.

4. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) • Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari: • Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. • Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu) Direktorat Jenderal Pajak atas satu atau beberapa jenis pajak

5. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) • Keluasan Pemeriksaan • Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. • Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan.

6. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) • Norma Pemeriksaan Norma Pemeriksaanmerupakanpedoman-pedoman yang berkaitandenganPemeriksaPajak, Pemeriksaan, danWajibPajak. • PedomanPemeriksaan Pelaksanaanpemeriksaandidasarkanpadapedomanpemeriksaanpajak yang meliputiPedomanUmumPemeriksaanPajak, PedomanPelaksanaanPemeriksaanPajak, danPedomanLaporanPemeriksaanPajak

7. Pemeriksaan (psl 29 UUKUP) • KewajibanWajibPajak yang diperiksa : • memperlihatkandanataumeminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumen lain yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaanbebasWajibPajak, atauobjek yang terutangpajak. • memberikankesempatanuntukmemasukitempatatauruang yang dipandangperludanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan. • memberikanketerangan yang diperlukan. • Apabiladalammengungkapkanpembukuan, pencatatan, ataudokumensertaketerangan yang diminta, WajibPajakterikatolehsuatukewajibanuntukmerahasiakan, makakewajibanuntukmerahasiakanituditiadakanolehpermintaanuntukkeperluanpemeriksaan.

8. Penyidikan Pajak(psl 44 KUP) • Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

9. Penyidikan Pajak • DasarTindakanPenyidikan ApabilaDitemukanbuktipermulaansetelahdiadakanpemeriksaanadanyaindikasitindakpidanadibidangperpajakan. BuktiPermulaanialahkeadaandan/ataubukti-bukti, baikberupaketerangan, tulisan, perbuatanataubenda-benda yang dapatmemberikanpetunjukbahwasuatutindakpidanasedangatautelahterjadi yang dilakukanolehWajibPajak yang dapatmenimbulkankerugianpada Negara. SuratPernyataanPenolakanPemeriksaanatauBeritaAcaraPenolakanPenandatangananSuratPernyataanPenolakanPemeriksaan, dapatdijadikandasaruntukdilakukannyapenyidikan.

10. Penyidikan Pajak • Tugas Penyidik : untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

11. Penyidikan Pajak • Wewenang penyidik adalah : • Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; • meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atua badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; • memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

12. Penyidikan Pajak Wewenangpenyidik (lanjutan) adalah : • memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidikantindakpidanadibidangperpajakan; • menyuruhberhentidan/ataumelarangseseorangmeninggalkanruanganatautempatpadasaatpemeriksaansedangberlangsungdanmemeriksaidentitasorang, benda, dan/ataudokumen yang dibawa • memotretseseorang yang berkaitandengantindakpidanadibidangperpajakan; • memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksasebagaitersangkaatausaksi; • menghentikanpenyidikan; dan/atau • melakukantindakan lain yang perluuntukkelancaranpenyidikantindakpidanadibidangperpajakanmenurutketentuanperaturanperundang-undangan.

13. Penyidikan Pajak • Penghentianpenyidikandapatdilakukandalamhal : • tidakterdapatcukupbukti, atauperistiwatersebutbukanmerupakantindakpidanadibidangperpajakan, atau • tersangkameninggaldunia, atau • peristiwanyatelahkedaluwarsa, . • DalamhalPenyidikPajakmenghentikanpenyidikan : • Penyidik Pajak harus membuat laporan kemajuan penyidikan. • memberitahukan penghentian tersebut setelah mendapat petunjuk tertulis dari Penyidik POLRI kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dilampiri laporan kemajuan penyidikan. • penghentiantersebutharusdiberitahukankepadatersangkaataukeluarganya.