Penguatan Masyarakat Adat & Pengelolaan SD Agraria

1. Penguatan Masyarakat Adat & Pengelolaan SD Agraria Soeryo Adiwibowo Kuliah 5

2. Lembaga Adat & Sumber Daya Agraria • Kelembagaan yang berisi aturan perilaku yg dipelihara dan dipertahankan masyarakat disebut sebagai adat. “Lembaga dituang adat diisi” • Aturan yang terdapat dalam kelembagaan & dipertahan-kan dengan sanksi oleh masyarakat disebut hukum adat. • Masyarakat dimana aturan perilaku itu tumbuh, berkembang dan dipertahankan, disebut masyarakat adat. • Aturan perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan tanah atau agraria disebut adat tanah atau hukum adat tanah. • Hak-hak atas tanah yang tumbuh berdasarkan hukum adat disebut hak-hak adat. Tanahnya disebut tanah adat.

3. Peringkat Adat Empat peringkat adat (Datuk Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh dalam Soesangobeng 1998): • Adat nan sabana adat :Sangat kaku, tidak mungkin diubah (hubungan ulayat, hubungan kekerabatan) • Adat istiadat :Agak luwes, bisa berubah asal dirumuskan secara bijak melalui proses yang disepakati bersama (hak milik, hak pakai, hak waris) • Adat yang diadatkan :Sangat luwes, mudah berubah sesuai tuntutan masyarakat (jual tanah, sewa tanah, pemberian tanah) • Adat nan teradat :Mudah berubah, sesuai selera pelakunya sebab aturan lahir karena tindakan peniruan (bagi hasil, tanah sebagai jaminan hutang, numpang)

4. Fungsi Lembaga Adat • Sebagai pengatur, penata & pemelihara ketertiban masyarakat. • Kewenangan pengaturan, penataan & pemeliharaan ketertiban masyarakat ini diakui oleh warga. • Tindakan/perilaku Tetua Adat yang duduk di Lembaga Adat menentukan diperoleh tidaknya dukungan dan pengakuan warga terhadap Lembaga • Pengakuan warga masyarakat terhadap tindakan/perilaku Tetua Adat menjadi dasar bagi Tetua Adat untuk mengatur & menegakkan perilaku dalam lembaga adat.

5. Untukmelihat file lengkapnyasilahkanmenghubungikamidiwww.mb.ipb.ac.id