PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNSPP NOMOR 46 TAHUN 2011 Disampaikan oleh Tim Subbag Organisasi, Tata laksana dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Aceh Pada Sosialisasi PP No 46 Tahun 2011 pada Karyawan Kanwil Kemenag Aceh, Banda Aceh, 21 Oktober 2013

2. DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

3. untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja • Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai PNS dalam melaksanakan tugas pokoknya. • Mengindentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja baik dari PNS maupun organisasi. • Memberikan rekomendasi bagi perbaikan/ peningkatan kinerja PNS • Pendekatan Hasil : Pencapaian target dan kualitas yang telah disepakati PNS & Organisasi. • Pendekatan Diagnostik : Mengidentifikasi hambatan & perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

4. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja PNS

5. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil +

6. SASARAN KERAJA PNS PP No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksaan Pekerjaan PNS PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Pekerjaan PNS efektif : mulai Tahun 2014 Diganti • Penilaian prestasi kerja terdiri dari : • SKP; dan • perilaku kerja; • Bobot nilai unsur : • SKP sebesar 60% dan • perilaku kerja sebesar 40%. • Penilaian SKP meliputi aspek: • kuantitas; • kualitas; • waktu; dan/atau • Biaya • Penilaian perilaku kerja meliputi : • orientasi pelayanan; • integritas; • komitmen; • disiplin; • Kerja sama; dan • Kepemimpinan (utk PNS yg menduduki jabatan struktural) 8 Unsur & 222 sub Unsur • Kesetian ( 17 s.u ) • Prestasi Kerja ( 35 s.u ) • Tanggung Jawab ( 30 s.u ) • Ketaatan ( 25 s.u ) • Kejujuran ( 15 s.u ) • Kerjasam ( 30 s.u ) • Prakarsa ( 15 s.u ) • Kepemimpinan ( 55 s.u )

7. NIlAI PERSTASI KERJA • Nilai prestasi kerja: • 91 – ke atas : sangat baik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 ke bawah: buruk • Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100. • Nilai perilaku kerja paling tinggi 100. • SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu Pegawai, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

8. SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP ) • Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. • SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. • SKP memuat syarat: • kegiatan tugas pokok jabatan, • sasaran kerja dan target yang harus dicapai • besaran biaya. • SKP bersifat nyata dan dapat diukur. • SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

9. TUGAS TAMBAHAN & KREATIVITAS PNS ygdiberikantugas lain atautugastambahanolehatasanlangsungnyadandapatdibuktikandengansuratketeranganmakaakandiberikannilaitugastambahan. TUGAS TAMBAHAN KREATIVITAS Apabilaseorang PNS padatahunberjalanmenemukansesuatuygbarudanberkaitandengantugaspokoknyasertadapatdibuktikandengansuratketerangandari: Unit kerjasetingkatEselon II Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden

10. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c) maka akan diberikan nilai tugas tambahan.

11. PENILAIAN KREATIVITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

12. Cara Penilaian • Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. • Penilaian SKP: • membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. • Penilaian perilaku kerja: • lakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan

13. Pejabat penilai wajib menilai prestasi kerja PNS. • Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungan unit kerja masing-masing • Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi dilingkungan masing-masing. • Penilaian dilakukan, apabila telah membawahi PNS tersebut paling lambat 6 (enam) bulan.

14. Penilaian dilakukan setiap akhir Desember tahun berjalan. • Hasil Penilaian diberikan pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. • PNS yang telah menerima hasil penilaian, wajib menandatangani dan mengembalikan hasil penilaian kepada pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya. • Apabila PNS yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian, maka hasil penilaian prestasi kerja tersebut dianggap sah. • Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian. • Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian yang disampaikan kepadanya. • Hasil penilaian berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

15. Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; • Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; • Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. • Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.

16. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) YANG DITETAPKAN (1)Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%. (2) Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%.

17. PROSEDUR PENYUSUNAN SKP

18. Kaitan Antara SKP dengan Renja Organisasi • SKP sebagai bagian integral dari Renja dan sebagai standar Penilaian Prestasi Kerja. • SKP sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target Prestasi Kerja (output atau outcome) yang akan diwujudkan oleh setiap individu PNS. • SKP sebagai penjabaran Renja tahunan setiap unit satuan kerja organisasi yang dinilai setiap akhir tahun dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya. (planning, tracking, evaluating). • SKP merupakan ikhtisar kinerja dari Renja, yang disepakati antara PNS yang bersangkutan dengan atasan langsungnya, setelah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. • SKP sebagai tolok ukur kinerja individu PNS, Renja sebagai tolok ukur kinerja organisasi.

19. _____ • Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. • Sebagai alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu, maupun satuan unit kerja dalam sebuah entitas. • Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (planning, tracking, reviewing/evaluating). • Sebagai kunci bagi kegiatan dan standar evaluasi kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. • Sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi. • Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam implementasi kebijakan.

20. Setiap PNS, wajibmenyusun SKP (SasaranKerjaPegawai) BagaimanaCaranya..??? SUSUN KEGIATAN TUGASJABATAN TENTUKAN TARGET PEKERJAAN

21. DISUSUN BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 3 JANUARI 2013 PROSES TATA CARA PENGISIAN SKP PP NO 46 TAHUN 2011 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 4. PENILAIN PEKERJAAN PNS (AKHIR TAHUN) 6. MONEV • PENETAPAN NAMA JABATAN • PENETAPAN URAIAN TUGAS • PENETAPAN BEBAN KERJA NILAI SPRESTASI KERJA ( TAHAP 3 ) MENILAI PRILAKU KERJA ( TAHAP 2 ) PejabatPembinaKepegawaian MENILAI SKP ( TAHAP 1 ) PNS yg tdk membuat SKP dijatuhi hukuman disiplin. Nillai SKP Tidak Mencapai 50 % dijatuhi hukuman disiplin 60% 40% • Kuantitas • Kualitas • Biaya • Waktu • lakukan pengamatan sesuai kriteria yg telah ditetapkan 2. MENYUSUN SKP (AWAL TH) • Menggabungkan Nilai SKP dan Nilai Prilaku Kerja • Sangat Baik • Baik • Cukup • Kurang • Buruk • Kuantitas • Kualitas • Biaya • Waktu • orientasi pelayanan. • integritas • komitmen • disiplin • Kerja sama. • Kepemimpinan • Sangat Baik • Baik • Cukup • Kurang • Buruk 5. MENETAPKAN NILAI SPRESTASI KERJA 3. PENETAPAN SKP SKP ditetapkan pada awal bulan januari oleh atasan langsung & disampaikan kepada unit kepegawaian untuk di Dokumentasikan 5. KEBERATAN HASIL PENILAIAN Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari; Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai; Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.

22. KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK JABATAN

23. Eselon I Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki Eselon II • MenetapkanPenetapan Kinerja/RencanaKerja Tahun • Menetapkan .... • Menetapkan .... • Menetapkan .... • Menetapkan .... Eselon III • MenyusunRencanaKerja Tahun • Menyiapkan .… • Melaksanakan .... • Menetapkan .... • Menyiapkan .... • Menyusunlaporan Eselon IV • MenetapkanPenetapan Kinerja/RencanaKerja Tahun • Menyelenggarakan .… • Menyusun .... • Memfasilitasi …. • Menetapkan .... • Menyiapkan .... • Menyusunlaporan • Menginventarisasi .... • Menyiapkan bahan .… • Menganalisis …. • Menyiapkan bahan ..... • Menyusun laporan

24. Contoh KegiatanTugasJabatansecaraHierarki • Menabulasikan, Memasang, • Membuat, Menyortir, Mewawancarai, • Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan, • Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan, • Memasang, Memasukkan, Menyampaikan, • Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan, • Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa • Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan • Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan • Menarik, Menggandakan, Memberhentikan • Melayani, Membubuhkan. • Menganalisis, Mengkompilasikan, • Mengolah, Menggolongkan • Unsur Utama • Memeriksa berkas • Mengendalikan listing • Menyiapkan bahan penilaian • Memeriksa permohonan • Mengelola data • ..... • Unsur Penunjang • Menjadi anggota aktif organisasi profesi analisis kepegawaian FungsionalUmum FungsionalTertentu

25. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

26. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2013

27. RO TO RK TK Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : a.KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output a.KUANTITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output b.KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas b.KUALITAS, Penilaian SKP = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas c.WAKTU, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu c.WAKTU, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RW = Realisasi Waktu TW = Target Waktu [1,76 x TW] – RW TW d.BIAYA, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya d.BIAYA, Penilaian SKP = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang (1,76) RB = Realisasi Biaya TB = Target Biaya [1,76 x TB] – RB TB

28. PENGUKURAN ASPEK KUALITAS

29. PERILAKU KERJA Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yg dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan yg seharusnya dilakukan sesuai Per-UU-an

30. PENILAIAN PERILAKU KERJA Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama; dan kepemimpinan. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dpt diberikan paling tinggi 100 (seratus).

31. NILAI PERILAKU KERJA

32. ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA

33. 1 ASPEK ORIENTASI PELAYANAN 91 - 100 SangatBaik Selalu dapat menyelesaikantugaspelayanansebaik-baiknyadengansikapsopandansangatmemuaskan 76 - 90 Baik Pada Umumnya dapat menyelesaikantugaspelayanansebaik-baiknyadengansikapsopandanmemuaskan 61 - 75 Cukup Adakalanya dapat menyelesaikantugaspelayanansebaik-baiknyadengansikapcukupsopandancukupmemuaskan 51 - 60 Kurang Kurang dapat menyelesaikantugaspelayanansebaik-baiknyadengansikapkurangsopandankurangmemuaskan 50 kebawah Buruk Tidak pernah dapat menyelesaikantugaspelayanansebaik-baiknyadengansikaptidaksopandantidakmemuaskan next back

34. 2 ASPEK INTEGRITAS 91 - 100 SangatBaik Selalujujur, ikhlas, tidakpernahmenyalahgunakanwewenang, danberanimenanggungresiko 76 - 90 Baik Padaumumnyajujur, ikhlas, tidakpernahmenyalahgunakanwewenang, danberanimenanggungresiko 61 - 75 Cukup Adakalanyacukupjujur, ikhlas, kadang-kadangmenyalahgunakanwewenang, dancukupberanimenanggungresiko 51 - 60 Kurang Kurangjujur, kurangikhlasdankurangberanimenaggungresiko 50 kebawah Buruk Tidakjujur, tidakikhlas, selalumenyalahgunakanwewenang, dantidakberanimenanggungresiko next back menu

35. ASPEK KOMITMEN 91 - 100 3 SangatBaik SelaluberusahamenegakkanPancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, danmengutamakankeperntingandinas 76 - 90 Baik PadaumumnyaberusahamenegakkanPancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, danmengutamakankeperntingandinas 61 - 75 Cukup AdakalanyaberusahamenegakkanPancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, danmengutamakankeperntingandinas 51 - 60 Kurang KurangberusahamenegakkanPancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, danmengutamakankeperntingandinas 50 kebawah Buruk TidakpernahberusahamenegakkanPancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, danmengutamakankeperntingandinas next back menu

36. ASPEK DISIPLIN 91 - 100 SangatBaik Selalumentaatiperaturanperundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampumenyimpan/memeliharabarangmiliknegara 76 - 90 4 Baik Padaumumnyamentaatiperaturanperundang-undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampumenyimpan/memeliharabarangmiliknegara 61 - 75 Cukup Ada kalanyamentaatiperaturanperundang-undangan/dinas, tidakmasuk atau terlambat jam kerja, lebihcepatpulangtanpaalasan, dsb antara 5 sd 15 Hari. 51 - 60 Kurang Kurangmentaatiperaturanperundang-undangan/dinas, jam kerja, danKurang Mampu menyimpan/memeliharabarangmiliknegara, Tidak Masuk atau Terlambat jam Kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 16 s.d 30 Hari 50 kebawah Buruk Tidakpernahmentaatiperaturanperundang-undangan/dinas, jam kerja, dantidakmampumenyimpan/memeliharabarangmiliknegara, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 31 Hari. next menu back

37. ASPEK KERJASAMA 91 - 100 SangatBaik Selalumampubekerjasama, menghargaidanmenerimapendapatrekankerja 76 - 90 Baik Padaumumnyamampubekerjasama, menghargaidanmenerimapendapatrekankerja 5 61 - 75 Cukup Adakalanyamampubekerjasama, menghargaidanmenerimapendapatrekankerja 51 - 60 Kurang Kurangberusahabekerjasama, menghargaidanmenerimapendapatrekankerja 50 kebawah Buruk Tidakpernahberusahabekerjasama, menghargaidanmenerimapendapatrekankerja next back menu

38. 91 - 100 SangatBaik Selalumampubertindaktegas, tidakmemihak, teladan, mencapaikinerja, menggerakkanbawahan, mengambilkeputusancepat & tepat 76 - 90 Baik Padaumumnyabertindaktegas, tidakmemihak, teladan, mencapaikinerja, menggerakkanbawahan, mengambilkeputusancepat & tepat 61 - 75 6 Cukup Adakalanyabertindaktegas, tidakmemihak, teladan, mencapaikinerja, menggerakkanbawahan, mengambilkeputusancepat & tepat 51 - 60 Kurang Kurangbertindaktegas, kurangteladan, kurangmencapaikinerja, dankurangmengambilkeputusandengancepat & tepat 50 kebawah Buruk ASPEK KEPEMIMPINAN Tidakpernahbertindaktegas, memihak, tidakmencapaikinerja, dantidakmengambilkeputusancepat & tepat back menu

39. FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

43. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama: Ali Muktar Raja, S.Sos NIP : 19750713 200001 1 099

44. PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU CONTOK : Seorang Pejabat Fungsional jenjang Pertama, target SKP tercapainya angka kredit 50 : 4 = 12,5

45. PENETAPAN NILAI SKP JF CONTOK Penetapan SKP jenjang Pertama Pangkat III/b dengan nilai kinerja amat baik dan memperoleh angka kredit 12,5 maka SKP nya ditetapkan sbb : (AK yg diperoleh : AK Penjenjangan x 100 = SKP) Angka kredit standar yang harus dikumpulkan untuk III/b 50: 4 = 12,5

46. LAIN – LAIN • Penyusunandanpenilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah. Perpindahanpegawaidapatterjadibaiksecara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antarjabatanstruktural, fungsional, daristrukturalkefungsionalatausebaliknya). Selama di jabatan lamadandijabatan baru dibuat SKPnya, kemudian untuk menentukan hasilnya, dijumlahkankemudiandibagi 2 (dua). • Penyusunan SKP bagi PNS ygmenjalanicutibersalin/ cutibesarharusmempertimbangkanjumlahkegiatandantargetsertawaktu yang akan dilaksanakan oleh PNS ybs. • Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalanicutisakitharusdisesuaikandengansisawaktudalamtahunberjalan. • Penyusunan SKP bagi PNS ygditunjuksebagaiPelaksanaTugas (Plt.), makatugas-tugassebagaiPlt. dihitungsebagaitugastambahan.

47. LAIN – LAIN … • SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka Penyusunan berlaku ketentuan sbb: • Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP ybs. • Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. • Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka penyusunan/penilaiannya dilakukan ditempat ybs dipekerjakan/ diperbantukan. • Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS (bencana alam/force major), maka penilaiannya disesuaikandengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan. • Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

48. LAIN-LAIN .............. • PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai. • Ketentuan dan kewajiban menyusun SKP berlaku juga untuk CPNS. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. • Apabila pimpinan instansi atau PPK lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Wakil Menteri. • Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP. • DP3 PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.

49. PENYAMPAIAN FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Formulir Penilaian Prestasi Kerja yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai. Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja dikirimkan pada PNS yang dinilai. PNS yang dinilai, wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir penilaian prestasi kerja yang diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah disediakan. Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya, maka ybs membubuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestasi kerja tsb kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 hari kalender terhitung mulai ybs menerima formulir penilaian prestasi kerja. Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh PNS yg dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dlm waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain, Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. Dalam hal seorang PNS pindah dari unit organisasi yang satu kepada unit organisasi yg lain dalam instansi yang sama, Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

50. PENYIMPANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Penilaian Prestasi Kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Penilaian Prestasi Kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. Penilaian Prestasi Kerja yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan lagi. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS : Pegawai berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : 1) 1 rangkap untuk arsip instansi ybs 2) 1 rangkap dikirimkan kepada Kepala BKN. b. Pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah dibuat rangkap 1 (satu). 5. Penilaian Prestasi Kerja PNS dapat dibuat melebihi jumlah rangkap.