PENGIMPLEMENTASIAN KEADILAN DAN kesetaraan gender dalam peRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. oleh : ANDRIE AMOES., SH,MH DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DisampaikanDalamKegiatanBimbingan Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang Berperspektif Gender 2014 PENGIMPLEMENTASIAN KEADILAN DAN kesetaraan gender dalam peRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 (6) UUD Negara RI Tahun 1945

3. a. Melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan amanat dari UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah; b. Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; c. Menampung kondisi khusus dan keragaman daerah; d. Alat pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi perda:

4. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan DaerahProvinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota AsasHirarki peraturan perundang-undangan:(Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011

5. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; Perda tidak boleh menghambat perekonomian; Perda tidak boleh bertentangan dengan Perda lainnya; Perda tidak boleh bersifat diskriminatif Fungsi Perda dalam rangka melaksanaan peraturan yang lebih tinggi:

6. 1. Lembaga pembentuk 2. Prosedur 3. Substansi yang akan diatur Komponen utama P3

7. a. Substansi yang akan dituangkan; b. Mempunyai Kecakapan mencari referansi yg ada; c. Kemampuan memilih instrumen hukum(apakah UU, PP, Perda atau Peraturan Gubernur/Buapati walikota); d. Mempunyai ketrampilan dan rasa seni(memerlukan waktu untuk mengasah kemampuan tersebut) Peranan pembentuk peraturan perundang-undangan

8. Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan kesetaraan gender dalampembangunandidaerah dengan melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya melalui langkah implementasi yang efektif yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM kesetaraan gender

9. TAHAPAN: a. menjabarkan masalah yang akan di atasi, dan menjelaskan bagaimana Raperda yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. b.Konsep/draft Raperda harus merupakan usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris. c. Pada akhirnya draft Raperda hendaknya juga dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar instansi. Perda merupakan suatu bentuk pemecahan masalah:

10. I. LATAR BELAKANG II. BEBERAPA CONTOH PERATURAN YANG DIINDIKASI BIAS GENDER DAN YANG RESPONSIF GENDER III. KESETARAAN GENDER, DASAR PEMIKIRAN, TUJUAN DAN SASARAN PARAMETER KG IV. PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN V. RENCANA TINDAK LANJUT. OUT LINE

11. I. KajianKomnasPerempuan s/d 2011, saatiniada 217 kebijakandaerah yang diskriminatifatau bias gender. II. RPJMN 2010-2014 menyatakanbahwakualitashidupdanperanperempuanmasihrelatifrendah, antara lain disebabkanoleh: LATAR BELAKANG

12. III. Rendahnyaperandanpartisipasiperempuandibidangpolitik, jabatanpublikdandibidangekonomi; IV.Penegakhukum yang masihbuta gender dandiskriminatifterhadapperempuandananakdanpenegakanhukum yang masihbelumberkeadilan (gender).

13. Perda-perdatentangPerdaganganOrang; PerdaPerlindunganPerempuan; PerdaPerlindunganAnak; Perda Pengarus Utamaan Gender (PUG); PerdaPenghapusan KDRT. CONTOH puu

14. (i) Sebagaiacuanuntukmelakukananalisisdariperspektif gender denganindikatorakses, partisipasi, kontroldanmanfaat. (ii) Mengintegrasikanperspektif KG dalamprosespembentukanperaturanpuudimulaidariperencanaan/penyusunannaskahakademis; penyusunandanpembahasanperaturanpuudan/ataukebijakanteknisoperasionallainnya. (iii) Sebagaiacuandalammelakukanpengkajian, pemantauandanevaluasiatasperencanaandanpelaksanaansertapelaporanhasilpelaksanaansuatuperaturanpuu. Tujuan Parameter Kesetaraan Gender dalamPembentukanPeraturanPerundang-undangan

15. (i) peraturanpuu yang responsif gender (ii) terintegrasinyaperspektif gender dalamprosespembentukanperaturanpuu (iii) pengawasankesetaraan gender dalamketentuanperaturanpuudankebijakanteknisoperasional terjamin. Hasil yang diharapkan

16. (i) Para pembentuk atau yang berwenangmenetapkanperaturanpuu (ii) Perancangperaturanpuu (legal drafters) (iii) Ahlidanpraktisihukum, akademisi, ormas, para legal danprofesi lain yang sejenis (iv) Para perumusdanpelaksanakebijakan, program, kegiatanpublikdalampembangunannasionaldanpembangunandaerah SASARAN (parameter kesetaraan gender (PKG)

17. Asas peraturan perundang-undangan: 1. Asas berkaitan dengan pembentukan 2. Asas yang dikandung dalam materi muatan 3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan Parameter

18. Pasal 5 UU 12/2011 dan Pasal 137 UU 32/24 • Kejelasantujuan; • Kelembagaanatau organ pembentuk yang tepat; • Kesesuaianantarajenisdanmaterimuatan; • Dapatdilaksanakan; • Kedayagunaandankehasilgunaan; • Kejelasanrumusan; dan • Keterbukaan. Asas berkaitan dengan pembentukan

19. Dalam merumuskan setiap pasal atau norma yang dituangkan dalam materi yang akan diatur maka seharusnyapembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi tersebut telah mengandung asas materi muatan (Pasal 6 UU P3 dan Pasal 138 UU No. 32/2004) Asas DALAM materi muatan:

20. pengayoman; • kemanusiaan; • kebangsaan; • kekeluargaan; • kenusantaraan; • bhinnekatunggalika; • keadilan; • kesamaankedudukandalamhukumdanpemerintahan; • ketertibandankepastianhukum; dan/atau • keseimbangan, keserasian, dankeselarasan. ASAS MATERI MUATAN

21. AKSES • PARTISIPASI • KONTROL • MANFAAT INDIKATOR yang digunakan untuk suatu MENGANALISA peraturan apakah bias gender

22. AKSES mempertimbangkanbagaimanamemperolehakses yang adildansetaraantaraperempuandanlaki-laki, anakperempuandananaklaki-lakiterhadapsumberdaya yang akandiaturdalamperaturanpuu yang akandibuat. (adanya fasilitas kesehatan dan akses thd informasi, sumber daya), Indikator: Akses, Partisipasi, KontroldanManfaat.

23. PARTISIPASI apakahperaturanpuumemberikankesempatan yang adildansetaradalammelaksanakanhakdankewajibannyadalamsetiapkebijakandan program pembangunan (adanya proses untuk solusi atas suatu persoalan, turut pengambilan keputusan) KONTROL menganalisisapakahnormahukum yang dirumuskandalamperaturanpuumemuatketentuan yang adildansetaraberkenaandenganrelasikekuasaanantaraperempuandanlaki-lakiuntukmelaksanakanhakdankewajibannya (adanya keberdayaan dan kehasilgunaan dalam penggunaan haknya)

24. MANFAAT analisisapakahnormahukum yang dirumuskandapatmenjaminbahwasuatukebijakan/program akanmenghasilkanmanfaat yang adildansetarabagiperempuandanlaki-laki, anakperempuandananaklaki-lakidikemudianhari (adanya penikmatanmanfaat yang adildansamadarihakdankewajiban yang dipenuhi dan sarana dan prasarana yg disediakan).

25. (i) Perencanaan (ii) Penyusunan (iii) Pembahasan (iv) Pengesahan/Penetapan (v) Pengundangan Pengintegrasian Indikator dalam TahapanPembentukanPeraturanPerundang-undangan

26. (i) Judicial review (melaluijalurhukum) MK atau MA (ii) Executive Review (olehpemerintah) (iii) Legislative Review (olehBadanLegislatif) MekanismePengawasanPeraturanPerundang-undangan yang Responsif Gender

27. 1. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas para perancang; 2. Parameter Kesetaraan Gender diintegrasikan dalam diklat penyusunan dan perancangan bagi para perancang 3. Sosialisasi dan advokasi kepada para pembentuk peraturan dan penentu kebijakan, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat. Tindak lanjut

28. Jenis instrumen peraturan yang dipergunakan Siapa yang berwenang/lembagaapasaja yang terkait ? Kapan perda itudiperlukanberdasarkanprioritasnya ? Apatujuan dibentuknya perda tersebutdanbiaya yang dipersiapkan ? Bagaimana posisi publik dalam penyusunan Raperda? BagaimanaperaturanPerda tersebutbisadilaksanakanataudipertahankan ? Yang harus diperhatikan:

29. Syarat menjadi Geucik: (14 persyaratan) • Menjalankan syariat agama Islam; • Setia dan taat kepada NKRI; • Berkelakuan baik; • Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat; • Mampu mengenali adat istiadat; • Mampu bertindak menjadi imam sholat; • dsbnya Qanun kota banda aceh no 7 Tahun 2002tentang Pemilihan Geucik (kepala kampung) Pasal 8 ayat (1)

30. Persyaratan mengenai “Mampu bertindak menjadi imam sholat” Rumusan ini dianggap diskriminatif karenanhanya kaum laki laki yang hanya dapat diangkat menjadi Kepala Geucik (kampung) ANALISA

31. Perdadibentukdalamrangka: PenyelenggaraanOtdadanTugasPembantuan PenjabaranlebihlanjutdariPeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggi. UntukmembuatPerda yang baikperludiperhatikan: SistematikapenyusunanPerda Materi-materimuatanPerda Denganmemperhatikan: UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Nomor 32 Tahun 2004 UU lain yang terkait. KESIMPULAN:

32. Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat Setiap orang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 dilarang: a Melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat (2) Setiap orang dilarang berada diruangan dan atau halaman bangunan yang patut di duga diketahuinya sebagai tempat melakukan maksiat.

33. Sekian & Terima Kasih