1 / 19

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JENIS PERATURAN PER-UU-AN. PERATURAN DI TINGKAT PUSAT UNDANG-UNDANG/PERPU PP PerPres Permen Peraturan Ka LPND Peraturan Dirjen Peraturan Badan HUkum Negara. Peraturan Perundang-Undang Daerah. Perda Propinsi Peraturan Gubernur/Ka Daerah Provinsi

suki
Download Presentation

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  2. JENIS PERATURAN PER-UU-AN PERATURAN DI TINGKAT PUSAT • UNDANG-UNDANG/PERPU • PP • PerPres • Permen • Peraturan Ka LPND • Peraturan Dirjen • Peraturan Badan HUkum Negara

  3. Peraturan Perundang-Undang Daerah • Perda Propinsi • Peraturan Gubernur/Ka Daerah Provinsi • Perda Kabupaten/Kota • Peraturan Bupati/Walikota/Ka. Daerah Kabupaten/Kota

  4. UNDANG-UNDANG Pemahaman UU di Negara Belanda • Undang-Undang arti Formal (wet in formele zin ) • Undang-Undang arti Materiil ( wet in materiele zin) Undang-Undang “Pokok” Dikenal adanya raamwet atau moederwet Pembentuk Grondwet = Pembentuk Raamwet

  5. JENIS PERATURAN YG BERLAKU DI HINDIA BELANDA 1800 --- pemerintahan militer jepang Peraturan yg dibuat Kroon + staten general Jaman Indische Staatsregeling 1 jan 1926-9 maret 1942 • WET • AMvB • Ordonnantie • Regeringsverordening

  6. Pasal II Peralihan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

  7. WET • Dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal • Dengan nasihat dari Raad van State • Berlaku di Belanda dan Hindia Belanda • Wetboek Van Straftrecht, Burgelijk Wetboek • Terjemahan tidak resmi

  8. WET • Kitab Wet tentang Hukum Pidana, Kitab Wet tentang Hukum Perdata • Disamakan dengan UU • Bila perubahan ?

  9. AMvB • Dibentuk Kroon (Raja) dan Menteri serta mendapat nasihat dari Raad van State • Berlaku di negeri Belanda dan Hindia Belanda • Dibentuk di Belanda • Disetingkatkan dengan UU

  10. Ordonnantie • Dibentuk oleh Gouverneur Generaal ( Gubernur Jendral ) dan Volksraad (Dewan Rakyat) • Dibentuk di Jakarta • Berlaku di Wilayah HIndia Belanda • Disamakan dengan Undang-Undang

  11. Regeringsverordening • Dibentuk Gouverneur Generaal • Di Jakarta • Berlaku di wilayah Hindia Belanda • Peraturan Pelaksana Wet, AMvB, Ordonnantie. • Disetarakan dengan PP

  12. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ZAMAN ORDE LAMA • PENPRES (PenetapanPresiden) dan PERPRES (PeraturanPresiden) • Pembentukannya berdasarkanSuratPresidenkepadaKetua DPR no.3639/Hk/59 tanggal 26 Nopember 1959 tentangPenjelasanatasBentukPeraturan Negara.

  13. Setelah adanya Dekrit 5 Juli 1959, Presiden mempunyai kewenangan luar biasa u. bertindak. • Bersumber pada UUD 1945 : a. khusus pada Pasal IV aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk---- PENPRES b. Bersumber dari Ps.4 (1) UUD 1945 dan bersumber pada PENPRES dinamakan dengan PERPRES • Bersumber dari luar UUD 1945, bersumber dari DEKRIT PRESIDEN ---- PENPRES

  14. Orde Baru dimulai…. • MPR berusaha memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan melakukan peninjauan kembali thd produk legislatif. • TAP MPRS No.XIX/MPRS/1966 a. Yang isi dan tujuan sesuai dengan hati nurani----- UU b. Tidak memenuhi huruf a, dinyatakan tidak berlaku. Diatur dengan peraturan perUUan lain

  15. UU/PERPU yang materinya bertentangan dengan UUD 1945, ditinjau kembali • Peninjauan kembali harus sudah selesai dalam waktu 2 tahun • Bila peninjauan belum selesai, dapat tetap berlaku • Tidak dibenarkan kembali adanya Penpres dan Perpres

  16. Berbagai UU pun muncul… • UU no.25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penpres dan PerPres • UU no.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai UU • UU no. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan PERPU

  17. Ada masalah tertinggal… • UU no. 5 Tahun 1969 Menggolongkan menjadi 3 golongan : • Golongan I : Penpres dan Perpres menjadi UU • Golongan II A : Perpres ditetapkan menjadi UU kondisional Golongan II B : Penpres ditetapkan menjadi UU Kondisional • Golongan III A : Perpres diserahkan untuk ditinjau kembali Golongan III B : Penpres diserahkan untuk ditinjau kembali

  18. TAP MPR no.1 TAHUN 2003 • Pasal 1 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi” (8 ketetapan) • Pasal 2 “dinyatakan tetap berlaku dengan beberapa kondisi tertentu (3 ketetapan) • Pasal 3 tetap berlaku sampai dengan pemerintahan hasil PEMILU 2004 (8 ketetapan)

  19. TAP MPR no.1 TAHUN 2003 • Pasal 4 TAP tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 ketetapan) • Pasal 5 TAP masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang dibentuk oleh MPR hasil pemilu 2004 • Pasal 6 TAP tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat einmalig (final) dan telah selesai setelah dilaksanakan

More Related