Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan By isnawati Program studi ilmu hukum Untag’45 samarinda

2. TAP MPRSNo. XX/MPRS/1966 1. UUD RI 1945 2. TAP MPRS 3. UU/Perpu 4. PP 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan-peraturanpelaksanaan lainnya,seperti: ► Peraturan Menteri ► instruksi Menteri ► dan lain-lainnya

3. TAP MPR Nomor IIl/MPR/2000 • Undang-Undang Dasar 1945; • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia; • Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah; • Keputusan presiden; • Peraturan Daerah.

4. UU Nomor 10 Tahun 2004 • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang; • Peraturan pemerintah; • Peraturan presiden; • Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia; • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Presiden; • Peraturan Daerah Provinsi; • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. penjelasan pasal 22 UUD 1945 • Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) setingkat Undang-Undang dan berfungsi sebagai Undang-Undang darurat (emergency law). • Pada hakikatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sama dan sederajat dengan Undang-Undang, hanya syarat pembentukannya yang berbeda. • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibentuk oleh Presiden untuk antisipasi keadaan yang "genting dan memaksa” Jadi ada unsur paksaan keadaan terhadap yang harus segera diantisipasi, tetapi masih dalam koridor hukum

7. penjelasan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh : • Majelis Permusyawaratan Rakyat, • Dewan Perwakilan Rakyat, • Dewan Perwakilan Daerah, • Mahkamah Agung, • Mahkamah Konstitusi, • Badan Pemeriksa Keuangan,

8. LANJUTAN penjelasan Pasal 8 ayat (1) • Komisi Yudisial, • Bank Indonesia, • Menteri, • Badan, • Lembaga, • Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, • Gubernur, • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, • Bupati/Walikota, • Kepala Desa atau yang setingkat”.

9. penjelasan Pasal 8 ayat (2) • “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

10. Bagir Manan dikutip oleh Ni'matul Huda • Dalam sistem ketatanegaraan di manapun, wewenang menteri membuat peraturan (administratif) diakui dan mempunyai sifat peraturan perundang-undangan. • Menteri selain sebagai pejabat publik adalah pejabat administrasi negara, serta melaksanakan hak dan kewajiban atau wewenang departemennya berhak membuat aturan-aturan. • Wewenang mengatur ini dapat bersumber dari atribusi, delegasi, mandat, atau dasar kebebasan bertindak (freiesermessen, discretion, discretionary power), • Berdasarkan aneka ragam sumber wewenang mengatur tersebut, pengertian mengatur tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan,tapi juga termasuk Peraturan Kebijakan (beleidsregel) dan berbagai bentuk keputusan yang bersifat umum lainnya. • Kumpulan dari aneka ragam ini di Belanda dinamakan "besluiten van algemene strekking."

11. TERIMA KASIH