1 / 30

Tata Kelola dan Perlindungan dalam Kerja Sama Usaha -bahan dikusi-

Tata Kelola dan Perlindungan dalam Kerja Sama Usaha -bahan dikusi-. Seminar Governance dan Resiko Kriminalisasi LKDI ( Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia) Jakarta, 30 April 2014. Indar Atmanto.

anevay
Download Presentation

Tata Kelola dan Perlindungan dalam Kerja Sama Usaha -bahan dikusi-

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tata Kelola dan Perlindungan dalam Kerja Sama Usaha-bahan dikusi- Seminar Governance danResikoKriminalisasi LKDI (LembagaKomisarisdanDireksi Indonesia) Jakarta, 30 April 2014 Indar Atmanto

  2. FAKTA MENGENAI SEKTOR INDUSTRI INTERNET DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH TAHUN 2006, DIMANA IM2 SEBAGAI OPERATOR YANG PERTAMA KALI MULAI MEMASARKAN LAYANAN MOBILE BROADBAND DI INDONESIA INTERNET Di INDONESIA

  3. ANATOMI HUKUM PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI INTERNET SERVICE PROVIDER (PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI) Pasal 1 Butir 14 UU No. 36/1999 “Penyelenggaraanjasatelekomunikasiadalahkegiatanpenyediaandanataupelayananjasatelekomunikasi yang memungkinkanterselenggaranyatelekomunikasi” KEGIATAN USAHA Pasal 9 (2) UU No. 36/1999 Pasal 13 PP No. 52/1999 Pasal 5(2) Kepmenhub 21/2001 • MENGGUNAKAN • MENYEWA • BEKERJASAMA JARINGAN (rangkaianperangkattelekomunikasidankelengkapannya yang digunakandalambertelekomunikasi) TETAP BERGERAK Perangkat TelekomunikasiadalahsekelompokAlat Telekomunikasi yang memungkinkanbertelekomunikasi (Psl 1 (3) UU 36/1999) Alatkomunikasiadalahsetiapalatperlengkapan yang digunakandalambertelekomunikasi (Psl 1 (2) UU 36/1999) Telekomunikasiadalahsetiappemancaran, pengiriman, danataupenerimaandarisetiapinformasidalambentuktanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, danbunyimelalui system kawat, optik, radio, atausistemelektromagnetiklainnya (Psl 1 (1) UU No. 36/1999)

  4. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM • UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi • Pasal 9 ayat (2) “PenyelenggarajasatelekomunikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (1) dalammenyelenggarakanjasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi” • PP No. 52 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Telekomunikasi • Pasal 13 “DalampenyelenggaraanjasatelekomunikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf b, penyelenggarajasatelekomunikasimenggunakanjaringantelekomunikasimilikpenyelenggarajaringantelekomunikasi”. • KepmenhubNomor 21 Tahun 2001 PenyelenggaraanJasa Telekomunikasi 1) Pasal 3 ayat (1) ”Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas : a. penyelenggaraanjasateleponidasar; b. penyelenggaraanjasanilaitambahteleponi; c. penyelenggaraanjasa multimedia” 2) Pasal 5 ayat (1) “Dalammenyelenggarakanjasatelekomunikasi, penyelenggarajasatelekomunikasimenggunakanjaringantelekomunikasimilikpenyelenggarajaringantelekomunikasi”. 3) Pasal 5 ayat (2) “Penyelenggarajasatelekomunikasidalammenggunakanjaringantelekomunikasisebagaimanadimaksuddalamayat (1) dilaksanakanmelaluikerjasama yang dituangkandalamsuatuperjanjiantertulis.

  5. Sebelum Sesudah 2006

  6. Sebelum Sesudah 2006

  7. Sebelum Sesudah 2006

  8. Sebelum Sesudah 2006

  9. Studi Kasus: Kerjasama Indosat-IM2

  10. Kerjasama Yang Lazim

  11. Internet menggunakan wireless modem Laptop Modem Modem simcard

  12. Simcard Indosat didalam modem Kartu usim diperbesar Modem wireless-> dijual bebas Milik Indosat dengan logo Indosat 3G broadband

  13. Sinyal Indosat pada modem dan hape SINYAL Indosat-3g HAPE MODEM SINYAL Indosat-3g

  14. Time Line PenerbitanIjin IM2 No. 290/KEP/M.KOMINFO/07/2011 Tanggal : 12 Juli 2011 No. 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 Tanggal : 6 November 2009 No. 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 Tanggal : 6 Oktober 2007 No. 230/Dirjen/2006 Tanggal : 27 Juni 2006 No. 229/Dirjen/2006 Tanggal : 22 Juni 2006 No. 161/DIRJEN/2001 Tanggal : 1 Agustus 2001 Multimedia ISP NAP Jartup Jartaplok Packet Switched Pay-TV (Penyiaran)

  15. “Kerja sama Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi merupakan praktek kerja sama yang lazim dan sesuai dengan amanah ketentuan perundangan di Indonesia maupun praktek kerja sama di dunia internasional”

  16. Proses Kerjasama Layanan Internet

  17. Kronologis Proses Penugasan IA sbg Dirut vs Proses PKS diketahui Komisaris, dan persetujuan RUPS -IA dikenalkan sbg calon Dirut IM2 -Direksi IM2, melaporkan Kerjasama Indosatnet via 3G Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 2007, termasuk rencana internet via Jaringan 3G Presentasi Komisaris Utama Ttg Strategi Indosat berkaitan dgn peran IM2 RUPS Tahunan Persetujuan Anggaran 2007 oleh Dekom IM2 Rapat Dekom IM2 Laporan Kerjasama CDMA/3G Arahan Komisaris Terkait kerjasama 3G PKS Isat-IM2 Tandantangan Rapat Direksi IM2 Rapat Dekom IM2 Rapat Dekom IM2 Sirkular RUPS Pengangkatan IA sbgDirut IM2 PKS Voucher Jun Sep Mei 30 Mei 31 Ags Nov 2006 Mei 2007 2008 • Release & Discharge • Approval RencanaJangkaPanjang 2007-2012 • Roadmap Jasa (termasuklayanan internet via jaringan 3G) Risalah Rapat Direksi Indosat Rencana Voucher IVDB dibahasDireksiIndosat

  18. *) Pasal 11-Akta Pendirian PT IM2

  19. Detil Proses Kerja Sama

  20. Calon Dirut IM2, 30 Mei 2006

  21. Menjadi Dirut, 31 Mei 2006

  22. Pembahasan Rapat Direksi, 28 Agustus 2006

  23. Rapat Dewan Komisaris IM2 tanggal 15 September 2006

  24. Laporan Audit 2006 • Laporan Auditor Independen Ernst & Young (E&Y) telah mengaudit neraca PT Indosat Mega Media pada 13 Desember 2006, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. • Menurut pendapat Auditor E&Y, laporan keuangan Tahun 2006 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indosat Mega Media tanggal 31 Desember 2006, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

  25. Release and Discharge, RUPS 11 Mei 2007

  26. Rencana Jangka Panjang 2007-2012, disetujui RUPS, 7 Mei 2006

  27. Kesimpulan: Kerjasamamemilikitujuanmulia, meningkatkanpenetrasilayananakses internet di Indonesia Kerjasamabukaninisiatif orang per orang apalagiseorang Indar Atmanto Kerjasamamerupakankerjasamabusiness to businessbiasa Kerjasamamerupakan Program Perusahaan (Korporasi) Proses Kerjasamamelalui proses pembahasan yang transparan, denganmemperhatikankaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan, baik di level pelaksana di INDOSAT maupun di IM2, danrapatkoordinasi di INDOSAT dan di IM2. Padatingkatpelaksanaandilaporkanadanya Task Force yang mengkoordinasikankegiatandanrapatkoordinasidengan INDOSAT dan IM2. RapatKoordinasidicatatdalamrisalahrapat, untukdapatditindaklanjutibersama. Perkembangankerjasama di-reviewpadaRapatDireksi IM2 Proses kerjasamasenantiasadilaporkanDireksi IM2 kepadaKomisarisdanmendapatpengawasandanpengarahan Dewan Komisaris Proses penandatanganan PKS dilakukansecarabottom-updenganterlebihdahuludiperiksadandiparafpejabatdanDirekturterkaitsebelumditandatanganioleh Dirut IM2. Penandatanganan PKS sesuaidengankewenangan yang diberikanpadaAnggaranDasar Perusahaan/AktaPendirian Perusahaan pasal 11. Laporankinerjaperusahaandilaporkandanmendapatpersetujuan RUPS. RUPS memberikanacquit et decharge (pembebasantanggungjawab) kepada Pengurus danPengawas Perseroan. RUPS jugamemberikanpersetujuanatasRencanaJangkaPanjangmelingkupi Roadmap Layanan IM2 sepertilayananakses internet via jaringanbergerak 3G.

  28. “ Kerjasama layanan akses internet broadband menggunakan jaringan bergerak seluler INDOSAT 3G merupakan program kerja perusahaan (Korporasi) bukan inisiatif orang per orang. Karena dengan Tata Kelola yang demikian ketat, dengan pengesahan di RUPS, maka tidak dimungkinkan orang perseorangan melakukan penyalahgunaan wewenangnya..”

  29. Terima Kasih

More Related